Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
164 Documents
<![CDATA[TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT : PELAJARAN DARI PROGRAM SEKOLAH IBU HEBAT TAHUN 2019-2020 ]]>
<![CDATA[Wahid Noor Jayn]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.434
<![CDATA[Penguatan peran perempuan tertuang dalam komitmen global yakni melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Agenda ini merupakan upaya mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, TPB diadopsi menjadi Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah menjadi hal yang krusial untuk mengatur dan memberikan arahan serta memfasilitasi kepentingan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan swasta dan lembaga non-pemerintah juga tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2019, BMH (Baitul Maal Hidayatullah) bekerja sama dengan Forum UMKM Kabupaten Bandung Barat menginisiasi program pemberdayaan perempuan yang diberi nama Sekolah Ibu Hebat. Program ini merupakan salah satu kepedulian BMH terhadap kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pembekalan pelatihan dan keterampilan hingga memberikan bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa program pemberdayaan sosial-ekonomi yang dimotori oleh lembaga non-pemerintah ini memiliki tujuan yang sejalan dengan agenda TPB khususnya pemberdayaan perempuan dan ekonomi mikro dan bermuara pada semangat kolaborasi dan kemitraan (partnership). Menariknya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini justru tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan--sekurang-kurangnya--agenda TPB]]>
<![CDATA[PERAN KODIM 0316/ BATAM DALAM MENJAGA STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU ]]>
<![CDATA[Bayu Septiansyah]]>;
<![CDATA[Lukman Munawar Fauzi]]>;
<![CDATA[Agustina Setiawan]]>;
<![CDATA[Zaenal Abidin As]]>;
<![CDATA[Anceu Murniati]]>;
<![CDATA[Wibowo Ndaruhadi]]>;
<![CDATA[Harky Ristala]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.441
<![CDATA[The involvement of Kodim 0316 /Batam in a situation of global health crisis has started since the outbreak of COVID-19 in Indonesia, from the implementation of Large-Scale Social Restrictions to the application of the new normal adaptation phase. The purpose of this research is to find out and describe the role of Kodim 0316 / Batam in Maintaining Stability of Development in the Era of Adaptation to New Habits. The method in this study uses qualitative research, in qualitative research using qualitative methods namely observation, interviews and document review. Based on the results of the research, it can be concluded that the Role of Kodim 0316 / Batam in Maintaining Stability of Development in the New Habit Adaptation Era, the Preventive Role in the preventive action of the Kodim unit has carried out socialization to the community about life in the AKB era in order to maintain the stability of the success of national development, Persuasive Role through the persuasive action of the Kodim unit in carrying out policing operations and enforcing community discipline regarding life in the AKB era in order to maintain the stability of national development, the Repressive Role of Kodim 0316 / Batam in maintaining and maintaining conduciveness for the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), empowering regional potentials as part from the guidance and empowerment of the defense area, as well as the curative role of Kodim 0316 / Batam has been going well.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA SEKTOR PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Dwi Aryanti]]>;
<![CDATA[Eko Prasojo]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.445
<![CDATA[This paper examines the phenomenon of knowledge management in public sector. Public sector knowledge management is an important area of research because it has benefits not only for the organization itself but also for the public interest. Public sector knowledge management in Indonesia is part of bureaucratic reform since 2010. However, based on the Knowledge Global Index, Indonesia's ranking is still below the world average. This review is based on a systematic literature review using the Scopus database. A collection of 44 journal sources is analyzed providing a comprehensive overview of public sector knowledge management over the past 10 years from 2010 to February 2021. This paper describes descriptive analysis and content analysis. Descriptive analysis is described in the form of location, research background, methodology, characteristics sample and research thematic. The results of the study found that there were themes and areas that were over-analyzed, while others were under-investigated. In addition, future researchers should also take a deeper methodological approach to enrich the literature. The content analysis describes the urgency of knowledge management in the public sector in Indonesia and the strategies the Indonesian government needs in implementing public sector knowledge management.]]>
<![CDATA[PERAN KODIM 0506/TANGERANG DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Agus Subagyo]]>;
<![CDATA[Agustina Setiawan]]>;
<![CDATA[Iing Nurdin]]>;
<![CDATA[Bayu Septiansyah]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.464
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Untuk mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan pilkada serentak, bisa terlihat dari Personil yang berkualitas dan professional dalam bidangnya. Anggaran yang ada sudah cukup memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya. Soliditas dan Sinergitas Kodim, Polres dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI AUSTRALIA INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS FOR SANITATION/SAIIG DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT PADA TAHUN 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Yusep Ginanjar]]>;
<![CDATA[I Wayan Aditya Harikesa]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.465
<![CDATA[Sesuai dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dari United Nation nomor sekian tentang “Air Minum dan Sanitasi”, Pemerintah Kota Cimahi melakukan kerjasama dengan Pihak Australia untuk mengimplementasikan pengadaan air bersih yang lebih terstruktur. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak ini disebut dengan Infrastructure Grants For Sanitation meliputi drainase, pembangunan sektor limbah, dan juga pentahapan sistem air limbah domestik. Dengan adanya pengimplementasian pengadaan air bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kota Cimahi.]]>
<![CDATA[MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 ]]>
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.483
<![CDATA[Fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada Serentak di 270 wilayah di Indonesia paa 9 Desember 2020 kembali terjadi, bahkan dengan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015. Banyak pihak bersepakat bahwa fenomena politik kekerabatan merupakan salah satu sisi gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis berbagai faktor yang telah berkontribusi pada munculnya fenomena politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, menjelaskan pula tentang konsekuensinya terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tren politik kekerabatan dengan berbagai variannya merupakan implikasi logis dari disfungsi partai politik serta kuatnya pragmatisme partai politik dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral. Karakter utama dari kekuasaan yang self-perpetuation dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif juga diyakini telah berkontribusi signifikan terhadap maraknya politik kekerabatan. Sistem Pilkada yang candidate centered dan ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan juga menjadi penyebab penting lainnya dalam peningkatan tren politik kekerabatan ini pada Pilkada Serentak 2020. Praktek politik kekerabatan berpotensi mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia gagal dalam memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON OLEH PEMERINTAH INDONESIA: DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Zahra Mahreva Basuki]]>;
<![CDATA[Rizky Juda Putra Hidayat]]>;
<![CDATA[Puji Susilo Asih]]>;
<![CDATA[Iradhad Taqwa Sihidi]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.485
<![CDATA[The rice import plan to be carried out by the Indonesian government is a very interesting issue to discuss considering that Indonesia is known as an agricultural country. Based on data shown by BPS in 2017, around 29.76% of Indonesia's population works as farmers. This means that when rice import activities are carried out, the welfare of 31.68 million people (farmers) will experience a decline. This study aims to analyze the Indonesian government's plan to import 1 million tonnes of rice, from the perspective of the community that is broadcast on the data and analysis on social media. Meanwhile, data and social media analysis can be seen on (Twitter) obtained through Drone Emprit in the period 13-19 March 2021. The results found based on the data displayed by Drone Emprit show that the issue or plan to import 1 million tons of rice is an inviting policy. many pros and cons in society. The policy for rice imports is strongly rejected by the majority of Twitter people because farmers will enter the main harvest, which is when rice imports continue, what happens is a decrease in the selling price of rice from farmers. And as a result, the farmers will experience a lot of losses.]]>
<![CDATA[CHINA’S DEBT TRAP PADA BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) MELALUI MODEL TRIBUTARY SYSTEM ALA DINASTI MING-QING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Ade Priangani]]>;
<![CDATA[Kunkunrat Kunkunrat]]>;
<![CDATA[Rangga MS Saputra]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.519
<![CDATA[Sejak reformasi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 dan dilanjutkan oleh Xi Jinping yang lebih aktif pada tahun 2013, dengan membentuk jalur ekonomi sutra baru Belt and Road Initiative (BRI) dengan tujuan menciptakan kerjasama dan interdependensi serta harmoni pada tatanan kawasan Asia-Pasifik dan Global. Landasan BRI ini adalah salah satu bentuk romantisasi sejarah pada masa dinasti Han dengan jalur ekonomi sutra lama. Akan Tetapi kepentingan BRI terhadap negara-negara partner menjadi ancaman tersendiri dengan adanya “Debt trap” atau jebakan Utang yang dilakukan oleh China alih-alih bantuan infrastuktur. Sehigga BRI adalah salah satu model “Tributary system” gaya baru ala Dinasti Ming-Qing yang dimana jebakan utang adalah salah satu pengabdian diri pada China sebagai negara inti. Hasil analisis menjelaskan bahwa pengaruh terhadap Timor Leste menjadi ancaman dengan meningkatnya utang sebesar 13 persen pada tahun 2016, namun dibantah oleh Timor Leste dan China sendiri yang dimana jebakan utang adalah konstruksi subjektivitas dari kekhawatiran AS dan sekutu terhadap dominasi China.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN PADA NEGARA KEPULAUAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Dede Rusdiana]]>;
<![CDATA[Yusuf Ali]]>;
<![CDATA[Suyono Thamrin]]>;
<![CDATA[Resmanto Widodo]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.629
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya. Potensi sumber daya nasional dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pembangunan industri pertahanan. Pembangunan industri pertahanan bukan hanya untuk kebutuhan alat pertahanan namun, juga dapat membantu masyarakat dalam roda perekonomian. Dalam mencapai tujuan negara optimalisasi negara kepulauan maka, perlu adanya perbaikan sistem yang mengarah pada kebijakan, dimana dalam penataan kebijakan diperlukan tahapan manjemen yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do /action), dan penilaian hasil (evaluate). Kebijakan dilaksankan dengan menggunakan sumber daya nasional Permasalahan yang dihadapi untuk pembangunan industri pertahanan adalah belum optimalnya beberapa aspek sperti SDM, Teknologi, Kebijakan dll, sehingga penerapan strategi untuk industri pertahanan belum mampu mecapai kata ideal. Tujuan penulisan ini untuk mengilustratsikan strategi terbaik sehingga peran seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Dewi Kurniasih]]>;
<![CDATA[Yudi Rusfiana]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.663
<![CDATA[Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan Focus of Group Discussion. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses secara antusias ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Sehingga kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan. Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD]]>
