Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
174 Documents
<![CDATA[TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT : PELAJARAN DARI PROGRAM SEKOLAH IBU HEBAT TAHUN 2019-2020 ]]>
<![CDATA[Noor Jayn, Wahid]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.434
<![CDATA[Penguatan peran perempuan tertuang dalam komitmen global yakni melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Agenda ini merupakan upaya mengurangi ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, TPB diadopsi menjadi Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah menjadi hal yang krusial untuk mengatur dan memberikan arahan serta memfasilitasi kepentingan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan swasta dan lembaga non-pemerintah juga tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2019, BMH (Baitul Maal Hidayatullah) bekerja sama dengan Forum UMKM Kabupaten Bandung Barat menginisiasi program pemberdayaan perempuan yang diberi nama Sekolah Ibu Hebat. Program ini merupakan salah satu kepedulian BMH terhadap kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pembekalan pelatihan dan keterampilan hingga memberikan bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa program pemberdayaan sosial-ekonomi yang dimotori oleh lembaga non-pemerintah ini memiliki tujuan yang sejalan dengan agenda TPB khususnya pemberdayaan perempuan dan ekonomi mikro dan bermuara pada semangat kolaborasi dan kemitraan (partnership). Menariknya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini justru tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan--sekurang-kurangnya--agenda TPB]]>
<![CDATA[PERAN KODIM 0316/ BATAM DALAM MENJAGA STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU ]]>
<![CDATA[Septiansyah, Bayu]]>;
<![CDATA[Fauzi, Lukman Munawar]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>;
<![CDATA[Abidin As, Zaenal]]>;
<![CDATA[Murniati, Anceu]]>;
<![CDATA[Ndaruhadi, Wibowo]]>;
<![CDATA[Ristala, Harky]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.441
<![CDATA[Keterlibatan Kodim 0316/Batam dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi new normal. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Peran Kodim 0316/Batam Dalam Menjaga Stabilitas Pembangunan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran Preventif dalam tindakan preventif satuan kodim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas keberhasilan pembangunan nasional, Peran Persuasif Melalui tindakan persuasif satuan kodim dalam melakukan operasi penertiban dan penegakan disiplin masyarakat tentang kehidupan di era AKB dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan nasional, Peran Represif Kodim 0316/Batam dalam menjaga dan memelihara kondusifitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan pemberdayaan potensi wilayah sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta Peran Kuratif Kodim 0316/Batam sudah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA SEKTOR PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Aryanti, Dwi]]>;
<![CDATA[Prasojo, Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.445
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji fenomena manajemen pengetahuan pada organisasi sektor publik. Manajemen pengetahuan sektor publik merupakan area penelitian yang penting karena memiliki manfaat tidak hanya untuk organisasi itu sendiri namun juga kepentingan publik. Manajemen sektor publik di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi sejak tahun 2010. Namun berdasarkan Knowledge Global Index, peringkat Indonesia masih berada dibawah rata-rata dunia. Kajian ini didasarkan pada tinjauan literatur sistematis dengan menggunakan database dari Scopus. Kumpulan dari 44 sumber jurnal dianalisis dengan menyajikan gambaran komprehensif manajemen pengetahuan sektor publik selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2010 hingga Februari 2021. Makalah ini menjelaskan analisis deskriptif dan analisis konten. Pada analisis deskriptif digambarkan berupa lokasi, disiplin penelitian, metodologi, karakteristik, ukuran sampel dan tematik. Hasil analisis deksriptif penelitian menemukan bahwa terdapat tema dan area yang terlalu banyak dianalisis, sementara yang lain kurang diteliti. Selain itu, perlu melakukan pendekatan metodologis yang lebih dalam untuk memperkaya literatur. Pada analisis konten dijabarkan tentang urgensi manajemen pengetahuan pada sektor publik di Indonesia dan strategi yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[PERAN KODIM 0506/TANGERANG DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Subagyo, Agus]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>;
<![CDATA[Nurdin, Iing]]>;
<![CDATA[Septiansyah, Bayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.464
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Untuk mendeskripsikan Peran Kodim 0506/Tangerang Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Kesiapan Kodim 0506/Tangerang dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan pilkada serentak, bisa terlihat dari Personil yang berkualitas dan professional dalam bidangnya. Anggaran yang ada sudah cukup memadai meskipun terkadang mendapat sedikit kendala pada saat penyelenggaraannya. Soliditas dan Sinergitas Kodim, Polres dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak terjalin sangat baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI AUSTRALIA INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS FOR SANITATION/SAIIG DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT PADA TAHUN 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Ginanjar, Yusep]]>;
<![CDATA[Harikesa, I Wayan Aditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.465
<![CDATA[Sesuai dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dari United Nation nomor sekian tentang “Air Minum dan Sanitasi”, Pemerintah Kota Cimahi melakukan kerjasama dengan Pihak Australia untuk mengimplementasikan pengadaan air bersih yang lebih terstruktur. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak ini disebut dengan Infrastructure Grants For Sanitation meliputi drainase, pembangunan sektor limbah, dan juga pentahapan sistem air limbah domestik. Dengan adanya pengimplementasian pengadaan air bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kota Cimahi.]]>
<![CDATA[MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 ]]>
<![CDATA[Rahmatunnisa, Mudiyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.483
<![CDATA[Fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada Serentak di 270 wilayah di Indonesia paa 9 Desember 2020 kembali terjadi, bahkan dengan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015. Banyak pihak bersepakat bahwa fenomena politik kekerabatan merupakan salah satu sisi gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis berbagai faktor yang telah berkontribusi pada munculnya fenomena politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, menjelaskan pula tentang konsekuensinya terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tren politik kekerabatan dengan berbagai variannya merupakan implikasi logis dari disfungsi partai politik serta kuatnya pragmatisme partai politik dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral. Karakter utama dari kekuasaan yang self-perpetuation dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif juga diyakini telah berkontribusi signifikan terhadap maraknya politik kekerabatan. Sistem Pilkada yang candidate centered dan ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan juga menjadi penyebab penting lainnya dalam peningkatan tren politik kekerabatan ini pada Pilkada Serentak 2020. Praktek politik kekerabatan berpotensi mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia gagal dalam memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON OLEH PEMERINTAH INDONESIA: DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Basuki, Zahra Mahreva]]>;
<![CDATA[Putra Hidayat, Rizky Juda]]>;
<![CDATA[Asih, Puji Susilo]]>;
<![CDATA[Sihidi, Iradhad Taqwa]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.485
<![CDATA[The rice import plan to be carried out by the Indonesian government is a very interesting issue to discuss considering that Indonesia is known as an agricultural country. Based on data shown by BPS in 2017, around 29.76% of Indonesia's population works as farmers. This means that when rice import activities are carried out, the welfare of 31.68 million people (farmers) will experience a decline. This study aims to analyze the Indonesian government's plan to import 1 million tonnes of rice, from the perspective of the community that is broadcast on the data and analysis on social media. Meanwhile, data and social media analysis can be seen on (Twitter) obtained through Drone Emprit in the period 13-19 March 2021. The results found based on the data displayed by Drone Emprit show that the issue or plan to import 1 million tons of rice is an inviting policy. many pros and cons in society. The policy for rice imports is strongly rejected by the majority of Twitter people because farmers will enter the main harvest, which is when rice imports continue, what happens is a decrease in the selling price of rice from farmers. And as a result, the farmers will experience a lot of losses.]]>
<![CDATA[CHINA’S DEBT TRAP PADA BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) MELALUI MODEL TRIBUTARY SYSTEM ALA DINASTI MING-QING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI TIMOR LESTE ]]>
<![CDATA[Priangani, Ade]]>;
<![CDATA[Kunkunrat, Kunkunrat]]>;
<![CDATA[Saputra, Rangga MS]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.519
<![CDATA[Sejak reformasi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 dan dilanjutkan oleh Xi Jinping yang lebih aktif pada tahun 2013, dengan membentuk jalur ekonomi sutra baru Belt and Road Initiative (BRI) dengan tujuan menciptakan kerjasama dan interdependensi serta harmoni pada tatanan kawasan Asia-Pasifik dan Global. Landasan BRI ini adalah salah satu bentuk romantisasi sejarah pada masa dinasti Han dengan jalur ekonomi sutra lama. Akan Tetapi kepentingan BRI terhadap negara-negara partner menjadi ancaman tersendiri dengan adanya “Debt trap” atau jebakan Utang yang dilakukan oleh China alih-alih bantuan infrastuktur. Sehigga BRI adalah salah satu model “Tributary system” gaya baru ala Dinasti Ming-Qing yang dimana jebakan utang adalah salah satu pengabdian diri pada China sebagai negara inti. Hasil analisis menjelaskan bahwa pengaruh terhadap Timor Leste menjadi ancaman dengan meningkatnya utang sebesar 13 persen pada tahun 2016, namun dibantah oleh Timor Leste dan China sendiri yang dimana jebakan utang adalah konstruksi subjektivitas dari kekhawatiran AS dan sekutu terhadap dominasi China.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN PADA NEGARA KEPULAUAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Rusdiana, Dede]]>;
<![CDATA[Ali, Yusuf]]>;
<![CDATA[Thamrin, Suyono]]>;
<![CDATA[Widodo, Resmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.629
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya. Potensi sumber daya nasional dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pembangunan industri pertahanan. Pembangunan industri pertahanan bukan hanya untuk kebutuhan alat pertahanan namun, juga dapat membantu masyarakat dalam roda perekonomian. Dalam mencapai tujuan negara optimalisasi negara kepulauan maka, perlu adanya perbaikan sistem yang mengarah pada kebijakan, dimana dalam penataan kebijakan diperlukan tahapan manjemen yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do /action), dan penilaian hasil (evaluate). Kebijakan dilaksankan dengan menggunakan sumber daya nasional Permasalahan yang dihadapi untuk pembangunan industri pertahanan adalah belum optimalnya beberapa aspek sperti SDM, Teknologi, Kebijakan dll, sehingga penerapan strategi untuk industri pertahanan belum mampu mecapai kata ideal. Tujuan penulisan ini untuk mengilustratsikan strategi terbaik sehingga peran seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Kurniasih, Dewi]]>;
<![CDATA[Rusfiana, Yudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i2.663
<![CDATA[Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan Focus of Group Discussion. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses secara antusias ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Sehingga kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan. Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD]]>
