Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
164 Documents
<![CDATA[PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dadang Sufianto]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.185
<![CDATA[Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama ‘tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.’ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI.]]>
<![CDATA[DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU PENGUASAAN SUMBER DAYA EKONOMI DALAM USULAN PEMEKARAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Hilal Ramdhani]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.186
<![CDATA[Pemekaran daerah Provinsi walaupun masih dalam moratorium pemerintah pusat, tetap menjadi perhatian bagi elite-elite politik di tingkat lokal. Alasan adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan Provinsi dengan daerah-daerah lain, kerap menjadi isu yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengupayakan pemekaran daerah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan isu penguasaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengusulkan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, lokasi penelitian yaitu di kawasan Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa isu penguasaan sumber daya ekonomi dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon mengalami dinamika antar elite antara yang menyetujui dan menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon atas dasar isu penguasaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga selama tahun 2009-2019 Provinsi Cirebon belum dapat direalisasikan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Agustina Setiawan]]>;
<![CDATA[Utang Suwaryo]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.197
<![CDATA[This research is intended to study community participation in village development planning in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in Sayati village, Margahayu sub-district; Nanjung Village, Margaasih District; Margamukti Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province. Participation is intended more to explore the process of involvement in expressing opinions, opportunities in expressing opinions and opportunities in implementing policy planning and development programs in the four selected villages. In this study, researchers used the Arnstein ladder model developed by Hart as the grand analysis theory in this study. In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique used in this study is observation which is completed with in-depth interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field. The results showed that, community participation in village development planning in accordance with formal procedures for the formulation of development planning in Bandung Regency, community participation in village development planning which only took the form of physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENYEBARAN INFORMASI COVID-19 MELALUI MEDIA TWITTER KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Anang Setiawan]]>;
<![CDATA[Herdin Arie Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.210
<![CDATA[Information technology must be utilized by the Government in establishing communication and transparency of data. Both things are very important when pandemic as they are today. Considering that the platform that can be used for communication and presentation of data is very diverse, so there is no reason not to open to the community especially in terms of data serving Covid-19. Qualitative method of descriptive by doing a search on the Twitter account of the Ministry of Health and National agency handling Bencara RI. During the period of 3 March 2020 to 31 May 2020. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia has been doing all activities based on the call to encourage people to stay alert on the Covid-19 which has transmitted to most countries around the world. However, the interaction efforts on the Twitter platform did not decrease as the Covid-19 grew. The Twitter interaction of the National Disaster Management Agency of the Republic of Indonesia at the beginning of pandemic in March year 2020 has a tweet interaction value of 11.36%, in April by 18.72%, and there may be 17.69% that provides information related to the pandemic Covid-19, various aspects in a pandemic situation such as countermeasures, prevention, to the confirmation of Covid-19 in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN SAVE THE CHILDREN DALAM MELINDUNGI PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT, BANDUNG JAWA BARAT PADA TAHUN 2017-2019 ]]>
<![CDATA[Taufan Herdansyah Akbar]]>;
<![CDATA[Yuswari Octonain Djemat]]>;
<![CDATA[Nur Annisa]]>;
<![CDATA[Mahesvara Sahastiadi]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.212
<![CDATA[Kemiskinan merupakan isu nomor satu dalam agenda pembangunan berkelanjutan PBB (Sustainable Development Goals). Masih adanya pekerja anak di Indonesia dapat menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang sejahtera sehingga fenomena pekerja anak di bawah umur masih dapat ditemui. Salah satunya adalah di kawasan industri sepatu Cibaduyut, sering ditemukan pekerja anak yang disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana peran dari Save the Children sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemerolehan hak dan perlindungan anak dalam kasus pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Di mata dunia, fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan hak – hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Save the Children berperan melalui kerja sama dengan pemerintah dalam membantu pekerja anak yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak–hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Selain itu melalui kampanye dengan menyuarakan hak–hak anak menjadi salah satu cara mereka dalam menyadarkan pentingnya anak–anak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka semua. Peran yang dilakukan Save the Children tidak efektif dalam memberhentikan pekerja anak, namun membantu dalam pemerolehan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembahasan serta teori yang digunakan.]]>
<![CDATA[PILKADA (HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH) ]]>
<![CDATA[Samugyo Ibnu Redjo]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.217
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut. Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA. Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan coersif I melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya.Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi.]]>
<![CDATA[FAKTOR DOMESTIK DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA TERHADAP PENGUNGSI DAN MIGRAN DARI TIMUR TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019 ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.241
<![CDATA[Hungary has become a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugees which requires it to adhere to the principle of non-refoulment towards refugees and migrants from the Middle East who came to the country in 2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning refugees even by repressive means. This policy also clearly contradicts the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore, this paper seeks to answer what domestic factors influenced Hungary's policies towards refugees and migrants from the Middle East in the 2015-2019 period. This paper uses qualitative methods with data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this study is that Hungarian policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win political battles in the country related to Viktor Orban's ideas of national identity as the Prime Minister of Hungary as well as leader of the ruling party Fidesz, the dynamics of Hungarian domestic politics. and the strengthening of right-wing populism advocated by Fidesz's party.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB BAGI PESERTA PTSL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Yuslih Ihza]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>;
<![CDATA[Budi Mulyana]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.243
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur –unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.]]>
<![CDATA[KORUPSI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI TANTANGAN UTAMA GOOD GOVERNANCE DI INDIA ]]>
<![CDATA[Winny Permataningtyas]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.252
<![CDATA[India is a country in the Asian region with the second largest population in the world after China. Its economic growth, which has reached 6 to 7 percent over the last 10 years, has made India one of the developing countries with a very fast-growing economy. But unfortunately, behind this rapid economic growth, India has an old issue that continues to haunt behind it, namely the issue of gender equality and corruption. These two issues continue to overshadow Indian politics and are the main reason for the rise of other social issues such as poverty, unemployment, weak government systems, and loss of women's rights in one of the largest democracies in the world. This paper will describe the indicators of gender inequality and corruption which have resulted in the obstruction of the achievement of good governance in India. The importance of gender equality and assertiveness in eradicating corruption cases will be explained in this paper as a form of advice for achieving good governance in the country, especially in India.]]>
<![CDATA[PERANAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN GEOSITE DI KAWASAN GEOPARK BELITONG ]]>
<![CDATA[Yuspian Djapani]]>;
<![CDATA[Nana Sulaksana]]>;
<![CDATA[Budi Muljana]]>
<![CDATA[ Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.268
<![CDATA[This research is aimed to determine how the local community as geosite operator in making geosite development planning in Belitong Geopark. The research method is a descriptive study with a qualitative approach where the local community becomes the main source of research information. This research is not based on hypothetical but operational definition concepts analysis that have been formulated based on research questions. However, the mathematical analysis is used through the “Weight Scoring System” Technique or weighted assessment system to analyze the patterns and meaning of relationships between the categories. Meanwhile, a review of the literature is still undertaken to determine the theories that have been applied in related research. Data is collected by the observation techniques, documentation, and interviews. This research was conducted in 4 (four) Geosite locations: 1) Bukit Peramun Geosite in Sijuk Sub-District of Belitung Regency, 2) Juru Sebrang Geosite in Tanjungpandan Sub-District of Belitung Regency, 3) OpenPit Namsalu Geosite in Kelapa Kampit Sub-District of East Belitung Regency and 4) Tebat Rasau Geosite in Simpang Renggiang Sub-District of East Belitung Regency. With the purposive sampling technique, there are 16 respondents that are distributed in proportionately for every research location. The study have found that local communities generally have a good ability to structure and formulate Geosite development planning but still have to enhance in the future by optimizing knowledge, participation and development planning skill through human resource development (HRD) strategies in geosite management in accordance with the top 10 focus area of UNESCO Global Geopark.]]>
