Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
174 Documents
<![CDATA[PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sufianto, Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.185
<![CDATA[Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama ‘tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.’ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI.]]>
<![CDATA[DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU PENGUASAAN SUMBER DAYA EKONOMI DALAM USULAN PEMEKARAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.186
<![CDATA[Pemekaran daerah Provinsi walaupun masih dalam moratorium pemerintah pusat, tetap menjadi perhatian bagi elite-elite politik di tingkat lokal. Alasan adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan Provinsi dengan daerah-daerah lain, kerap menjadi isu yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengupayakan pemekaran daerah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan isu penguasaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengusulkan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, lokasi penelitian yaitu di kawasan Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa isu penguasaan sumber daya ekonomi dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon mengalami dinamika antar elite antara yang menyetujui dan menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon atas dasar isu penguasaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga selama tahun 2009-2019 Provinsi Cirebon belum dapat direalisasikan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>;
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>;
<![CDATA[Rahmatunnisa, Mudiyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.197
<![CDATA[This research is intended to study community participation in village development planning in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in Sayati village, Margahayu sub-district; Nanjung Village, Margaasih District; Margamukti Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province. Participation is intended more to explore the process of involvement in expressing opinions, opportunities in expressing opinions and opportunities in implementing policy planning and development programs in the four selected villages. In this study, researchers used the Arnstein ladder model developed by Hart as the grand analysis theory in this study. In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique used in this study is observation which is completed with in-depth interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field. The results showed that, community participation in village development planning in accordance with formal procedures for the formulation of development planning in Bandung Regency, community participation in village development planning which only took the form of physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENYEBARAN INFORMASI COVID-19 MELALUI MEDIA TWITTER KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Setiawan, Anang]]>;
<![CDATA[Saputra, Herdin Arie]]>;
<![CDATA[Atmojo, Muhammad Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.210
<![CDATA[Teknologi informasi yang ada harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menjalin komunikasi maupun transparansi data. Kedua hal itumenjadi sangat penting disaat pandemic seperti sekarang ini. Mengingat platform yang bisa digunakan untuk komunikasi maupun penyajian data sangat beragam, sehingga tidak ada alasan untuk tidak terbuka terhadap masyarakat terutama dalam hal penyajian data covid-19. Metode kualitatif deskriptif dengan melakukan dengan melakukan penelusuran pada akun twitter kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanganan Bencara RI. Selama periode 3 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan segala aktivitas berdasarkan himbauan untuk mengajak masyarakat agar tetap waspada pada covid-19 yang sudah menularkan ke sebagian besar Negara-negara di seluruh dunia. Akan tetapi usaha interaksi di platform twitter tidak menurun seiring dengan semakin melonjaknya covid-19. Interaksi twitter Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia diawal masa pandemic yaitu pada bulan maret tahun 2020 mempunyai nilai interaksi tweet sebesar 11.36%, dibulan april sebesar 18.72%, dan ada bulan may sebesar 17.69% yang memberikan informasi terkait dengan pandemic covid-19, berbagai aspek di situasi pandemic seperti penanggulangan, pencegahan, hingga informasi terkonfirmasinya covid-19 di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN SAVE THE CHILDREN DALAM MELINDUNGI PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT, BANDUNG JAWA BARAT PADA TAHUN 2017-2019 ]]>
<![CDATA[Akbar, Taufan Herdansyah]]>;
<![CDATA[Djemat, Yuswari Octonain]]>;
<![CDATA[Annisa, Nur]]>;
<![CDATA[Sahastiadi, Mahesvara]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.212
<![CDATA[Kemiskinan merupakan isu nomor satu dalam agenda pembangunan berkelanjutan PBB (Sustainable Development Goals). Masih adanya pekerja anak di Indonesia dapat menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang sejahtera sehingga fenomena pekerja anak di bawah umur masih dapat ditemui. Salah satunya adalah di kawasan industri sepatu Cibaduyut, sering ditemukan pekerja anak yang disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana peran dari Save the Children sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemerolehan hak dan perlindungan anak dalam kasus pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Di mata dunia, fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan hak – hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Save the Children berperan melalui kerja sama dengan pemerintah dalam membantu pekerja anak yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak–hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Selain itu melalui kampanye dengan menyuarakan hak–hak anak menjadi salah satu cara mereka dalam menyadarkan pentingnya anak–anak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka semua. Peran yang dilakukan Save the Children tidak efektif dalam memberhentikan pekerja anak, namun membantu dalam pemerolehan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembahasan serta teori yang digunakan.]]>
<![CDATA[PILKADA (HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH) ]]>
<![CDATA[Ibnu Redjo, Samugyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.217
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut. Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA. Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan coersif I melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya.Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi.]]>
<![CDATA[FAKTOR DOMESTIK DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA TERHADAP PENGUNGSI DAN MIGRAN DARI TIMUR TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019 ]]>
<![CDATA[Rachmat, Angga Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.241
<![CDATA[Hungary has become a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugees which requires it to adhere to the principle of non-refoulment towards refugees and migrants from the Middle East who came to the country in 2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning refugees even by repressive means. This policy also clearly contradicts the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore, this paper seeks to answer what domestic factors influenced Hungary's policies towards refugees and migrants from the Middle East in the 2015-2019 period. This paper uses qualitative methods with data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this study is that Hungarian policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win political battles in the country related to Viktor Orban's ideas of national identity as the Prime Minister of Hungary as well as leader of the ruling party Fidesz, the dynamics of Hungarian domestic politics. and the strengthening of right-wing populism advocated by Fidesz's party.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB BAGI PESERTA PTSL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Ihza, Yuslih]]>;
<![CDATA[Rahmatunnisa, Mudiyati]]>;
<![CDATA[Mulyana, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.243
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur –unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.]]>
<![CDATA[KORUPSI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI TANTANGAN UTAMA GOOD GOVERNANCE DI INDIA ]]>
<![CDATA[Permataningtyas, Winny]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.252
<![CDATA[India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya yang mencapai 6 hingga 7 persen selama 10 tahun terakhir ini membuat India menjadi salah satu negara berkembang dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Namun sayangnya, di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, India memiliki isu lama yang terus menghantui di belakangnya yakni isu kesetaraan gender dan korupsi. Kedua isu tersebut terus membayangi perpolitikan di India dan menjadi alasan utama marak terjadinya isu-isu sosial lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, lemahnya sistem pemerintahan, hingga hilangnya hak-hak perempuan di salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ini. Tulisan ini akan menguraikan indikator-indikator ketidaksetaraan gender dan korupsi yang berujung pada terhambatnya pencapaian good governance di India. Pentingnya kehadiran kesetaraan gender dan ketegasan dalam pemberantasan kasus korupsi akan dijelaskan dalam tulisan ini sebagai bentuk saran untuk mencapai good governance di dalam negara khususnya di India.]]>
<![CDATA[PERANAN KOMUNITAS LOKAL DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN GEOSITE DI KAWASAN GEOPARK BELITONG ]]>
<![CDATA[Djapani, Yuspian]]>;
<![CDATA[Sulaksana, Nana]]>;
<![CDATA[Muljana, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat sebagai pengelola geosite membuat perencanaan pengembangan geosite di Kawasan Geopark Belitong. Dalam hal ini masyarakat setempat menjadi sumber utama informasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak didasarkan pada pengujian hipotetis tetapi dengan menggunakan analisis terhadap definisi operasional konsep yang telah dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian. Namun demikian, peneliti juga melakukan analisis matematika menggunakan Teknik “Weight Scoring System” atau sistem penilaian berbobot untuk menganalisis pola dan arti hubungan antar kategori. Sementara itu, peninjauan literatur masih tetap dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang telah diterapkan dalam penelitian terkait. Instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) lokasi Geosite yang terdiri dari 1) Geosite Bukit Peramun di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, 2) Geosite Juru Sebrang di Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, 3) Geosite OpenPit Namsalu di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan 4) Geosite Tebat Rasau di Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur. Dengan teknik "purposive sampling", maka jumlah Informan yang digunakan adalah sebanyak 16 orang yang didistribusikan secara proporsional untuk setiap lokasi penelitian. Penelitian ini menemukan fakta bahwa masyarakat lokal pada umumnya memiliki kemampuan yang baik untuk menyusun dan merumuskan perencanaan pengembangan Geosite namun tetap berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengetahuan, partisipasi dan keterampilan teknis dalam perencanaan melalui strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (HRD) dalam pengelolaan Geosite sesuai dengan top 10 fokus area UNESCO Global Geopark.]]>
