Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
174 Documents
<![CDATA[PENGUATAN KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Satibi, Iwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i01.158
<![CDATA[Penelitian ini diilhami oleh munculnya fenomena tentang urgensi penguatan kebijakan investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Padahal, secara fungsional peningkatan investasi daerah diyakini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan pelayanan birokrasi, promosi investasi daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah.]]>
<![CDATA[STRATEGI RRC DALAM DINAMIKA KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN ]]>
<![CDATA[Priangani, Ade]]>;
<![CDATA[Rezki Hattu, Jeremy Aldi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i01.159
<![CDATA[South China Sea (SCS) dispute is a matter of seizure or claim of a territory by some countries is indeed a complicated problem. Conflicts involving China with some members of ASEAN have heated up. To improve relations with ASEAN, China through persuasive attitudes and actions. Due to liberalization strategy of China's political economy over SCS especially to ASEAN. The success of ASEAN over the last 50 years has made ASEAN a market share by the major powers that gave birth to a "rivalry". This research uses descriptive method and historical method, where the research is focused on the plan and action of liberalization of China's political economy to face the rivality of the major countries correlation with the dynamics of SCS conflict. The results of this research are: ASEAN succeeded in maintaining peace of political security stability but difference of opinion related issue of sensitive SCS dispute become challenge entering the next 50 years. SCS is actually becoming OBOR's maritime silk line to Southeast Asia. Facing the rivalry of the big countries, China uses its economic card as a control over ASEAN. AIIB as China's bargaining opportunity to ASEAN. So China can easily get rid of western influence and win ASEAN diplomatically.]]>
<![CDATA[JEJARING KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ]]>
<![CDATA[Setiawan, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.161
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu Serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dimana memiliki kompleksitas masalah dari Pemilu pada umumnya, hal ini dikarenakan ruang lingkup yang begitu luas. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan langkah strategis dalam menjalankan fungsi lembaga melalui hubungan antar lembaga dengan Stakeholders. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang datanya disajikan dalam bentuk deskriptif oleh penulis. Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nework Governance oleh Klijn, Koppenjan, & Termeer hal ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penulis untuk melihat bagaimana hubungan antar lembaga dengan Stakeholders dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: (1)Lembaga Pemerintah, (2)Non Government Organization (NGO), (3)Perguruan Tinggi, dan (4)Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dibanding tiga subjek lainnya seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media. Kata Kunci: Hubungan Antar Lembaga, Pemilu Serentak, Network Governance]]>
<![CDATA[POLICY MODEL FOR MANAGING STATE OWNED ENTERPRISE ]]>
<![CDATA[Nugroho, Riant]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.162
<![CDATA[State Owned Enterprises (SOEs) is a unique phenomenon of developing countries economy. Indonesia SOEs has come as a policy of MNC nationalisation post Independence. The policy then turn into savior of the nation's economy while in 1998/1999 crises. The next policy was turning the groups of industries into the profesionally managed corporation and become the leading national players in the global competition. The policy has been promoting by all administrations post reform, and the SOEs have a sound business performance. It raised the three questions for the next challenge: it is a need to keep the Ministry of SOEs, and how to make a perform policy on SOEs. The answer is, there is a t need o abolish the office. The second answer is there is a need to define the next mission of the SOEs. There are two critical new missions that need to be redrawn by policy makers. First, in the well-developed economy and liberalized market, SOEs act as “countervailing actor” toward market players rather than to dominate. Secondly, in the next 50 years, it is probable SOEs will be one of the principal contributors for state budget.]]>
<![CDATA[RASIONALITAS DAN KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Ferrawati, Shera]]>;
<![CDATA[Pasha, Julian Aldrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.164
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah hutan dan lahan gambut yang luas. Namun, hal ini selaras dengan kerusakan hutan dan lahan gambut tersebut. Kasus kebakaran lahan gambut di Indonesia cukup memprihatinkan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, meliputi lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi, yang dampaknya dialami secara khusus oleh perempuan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah. Namun, nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut lebih cenderung untuk upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut, belum menjawab secara menyeluruh mengenai permasalahan dan dampak di baliknya yang dialami oleh perempuan. Hal ini terjadi karena adanya masalah dalam tahap perumusan masalah kebijakan-kebijakan tersebut, juga rasionalitas yang digunakan belum sepenuhnya berperspekif gender.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI SENTRALITAS ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ISU KEAMANAN KAWASAN SAAT INI DAN DI MASA DEPAN ]]>
<![CDATA[Kanan, Nurliwedie Nurdin]]>;
<![CDATA[Nuradhawati, Rira]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.171
<![CDATA[Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multirateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika. Demikian juga dengan terbentuknya ASC tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO. ASC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Kata Kunci : kerjasama, keamanan, bilateral, ASEAN]]>
<![CDATA[ETIKA DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Satibi, Iwan]]>;
<![CDATA[Ediyanto, Ediyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.173
<![CDATA[Bureaucrats' ethics and behavior are important aspects in referring to the implementation of good governance functions. This study aims to examine and find out whether the ethics and behavior of the apparatus is really able to provide reinforcement to the implementation of good governance. The method used in this paper is Descriptive Method with desk study study analysis, which is a study of the description of theories, concepts, or research results related to the focus of the study. The results showed that the ethics and behavior of bureaucrats play a role in shaping bureaucratic values and can strengthen the concept of governance in a government.]]>
<![CDATA[PANDEMIK DI POLLS: CARA MEMPERSIAPKAN PEMILU POST COVID-19 (MENUJU PEMILU LOKAL INDONESIA TAHUN 2020) ]]>
<![CDATA[Rosanti, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.181
<![CDATA[ABSTRACT This paper will specifically provide a preliminary assessment of the many risks that a COVID-19 pandemic can cause during elections and it is not impossible if what happens next is that holding an election will be far from honest and transparent. The emergence of a new era during the pandemic called New Normal where everyone must behave new in everyday life by prioritizing aspects of health will certainly have a significant influence in the implementation of elections. This paper begins by explaining why elections are an important part of democracy, and then looks at how the government's response to the pandemic and elections that will be held in the New Normal era will present significant solutions about the future of democracy itself. In this paper, the author also recommends several things related to the holding of elections during the pandemic. The main findings of this paper are: First, the presence of the virus itself can directly prevent voters from casting their votes at the polling stations and even affect the overall level of voter participation. Second, there are consequences of formally delaying the holding of elections which vary by type of regime (national or local). Third, some elements in the electoral cycle can be affected by the pandemic.]]>
<![CDATA[Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa ]]>
<![CDATA[Azwar, Asrudin]]>;
<![CDATA[Suryana, Mirza Jaka]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v4i1.182
<![CDATA[Dwifungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan krisis moneter akut yang menyertainya, masyarakat Indonesia menuntut negara ini menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, upaya untuk mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat. Kini jenderal-jenderal TNI bahkan sudah mulai mengisi berbagai jabatan sipil. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dan membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter. Rencana pemerintahan Jokowi untuk memberikan ruang jabatan bagi militer di kementerian dan institusi sipil lainnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan jika dibiarkan akan menjurus kepada sikap otoritarianisme.]]>
<![CDATA[MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Meyliana, Inggried Fena]]>;
<![CDATA[Erowati, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36859/jap.v3i2.183
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Terlebih lagi, mempelajari kesiapan masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020 di masa pandemi penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada narasumber yang berasal dari KPUD Tana Toraja, organisasi semu politik Banteng Muda Indonesia dan Pengamat Politik Tana Toraja. Pengumpulan data skunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media online. Teknik analisis data melalui aktivitas reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi tingkat kesadaran politik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengantisipasi konflik antar pendukung pasangan calon. Selain itu, Pilkada Tana Toraja Tahun 2020 di masa pandemi diprediksikan mengalami penurunan terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal itu disebabkan karena masih tingginya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dan pemungutan suara di bulan Desember dimana pada bulan ini juga factor cuaca cenderung tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehingga dapat menjadi alasan masyarakat untuk tidak hadir di TPS pada hari pemilihan 9 Desember nanti.]]>
