cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rose Fitria Lutfiana
Contact Email
rose@umm.ac.id
Phone
+6285646622646
Journal Mail Official
rose@umm.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Civic Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 26230216     EISSN : 26230224     DOI : 10.22219
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022" : 10 Documents clear
Analisis Ketercapaian Penerapan Kebijakan RPP Satu Lembar Dalam Proses Pembelajaran Di SMP Negeri 10 Malang Cahyo Aulia Andi Putra; Trisakti Handayani; Budiono Budiono
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.18212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketercapaian penerapan RPP satu lembar dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 10 Malang. Pada penelitian ini tujuan utama dari penerapan kebijakan RPP satu lembar adalah untuk meningkatkan kualitas pada proses dan hasil pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana memanfaatkan data-data yang dihimpun dan dijabarkan secara terperinci. Adapun data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi di SMP Negeri 10 Malang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian terdapat empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu (1) penerapan RPP satu lembar di SMP Negeri 10 Malang sudah berjalan cukup efektif dan diterapkan oleh keseluruhan guru, (2) kesesuaian substansi dalam penyusunan RPP satu lembar sudah sesuai terhadap standar proses dan surat edaran menteri pendidikan, (3) tidak terdapat kendala yang berarti dalam penerapan RPP 1 lembar dalam mencapai proses pembelajaran di dalam kelas, dan (4) dalam meningkatkan kompetensi guru sekolah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan maupun workshop. Kesimpulan hasil penelitian ini yakni penerapan RPP satu lembar di SMP Negeri 10 Malang berjalan cukup efektif dan dapat membantu guru untuk mencapai target pembelajaran
Peran Modal Sosial Dalam Pembelajaran PPKn Margi Wahono; Sapriya Sapriya; Cecep Darmawan
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.19545

Abstract

Modal sosial yang di dalamnya mengandung unsur jejaring sosial, keprcayaan, dan norma-norma memiliki peranan yang strategis khususnya dalam pembelajaran PPKn di sekolah, karena akan mendukug terwujudnya smart and good citizen apabila ketiga unsur dari modal sosial dimasukkan kedalam proses pembejerana PPKn di sekolah. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kajian literatur, penulis mengkaji dari berbagai sumber bacaan, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai. kajian yang dilakukan dar berbagai sumber tertulis menunjukan peran modal sosial dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah sangat strategis untuk mengembangkan karakter-karakter baik dari peserta didik. Masukan yang dapat disampaikan dalam artikel ini ialah melalui proses mengembangkan modal sosial, peserta didik memperoleh informasi budaya dan perilaku serta kepekaan yang mereka butuhkan untuk mengambangkan soft skill yang mereka miliki.
Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea Vinanda Prameswati; Nabillah Atika Sari; Kartika Yustina Nahariyanti
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20353

Abstract

Jual beli NFT melalui platform Opensea sedang populer. NFT dapat dipahami sebagai sertifikat digital pada jaringan blockchain yang menunjukkan siapa pemilik item yang diperjual belikan. Objek jual beli NFT berupa hasil karya seni dalam bentuk digital. Namun, karena tidak adanya batasan mengenai obyek yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli NFT melalui platform Opensea mengakibatkan seseorang dapat menjual foto berupa data pribadi dalam platform tersebut, hal ini terkadang menimbulkan problematika, karena data pribadi termasuk data privasi bersifat rahasia. Apabila diperjualbelikan dapat membahayakan pemilik data pribadi tersebut sebab rentan disalahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis data pribadi sebagai obyek transaksi jual beli NFT pada platform Opensea. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,dan sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi jual beli NFT, serta tidak dapat dilindungi oleh HKI berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas Firda Dhuriyani; M Mansur; Rose Fitria Lutfiana
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis (1) bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. (2) apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. (3) upaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yaitu Orang tua di Desa Sedayulawas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan informan serta dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pola asuh yang diterapkan di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan yaitu pola asuh demokratis. Hal ini terlihat dari Orang tua memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang di inginkan tetapi masih dalam pengawasan orang tua. (2) Kendala yang dihadapi Orang tua dalam menanamkan nilai karakter ada beberapa faktor yaitu faktor internal dari dalam diri anak dan faktor eksternal dari keluarga dan lingkungan (3) Orang tua selalu memberikan contoh keteladanan seperti bangun pagi dan sholat tepat waktu agar dapat diterapkan pada kehidupan anak.
Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Nadya Alief Urbaningrum; M Syahri; Agus Tinus
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20492

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran pemerintah kota Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota-Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Pelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun pihak-pihak sebagai subyek penelitian adalah Wali kota Palu, Kepala dinsos Kota Palu serta gepeng yang ada di Kota Palu. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: Peran pemkot dalam penanganan_gepeng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. dinsos berperan dalam upaya rehabilitasi sosial. Pasal 5 Perda Kota Palu tahun 2018 dimana upaya atau tindakan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan empat cara yaitu upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial. Faktor yang pendukung upaya Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan gepeng yaitu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM) dan dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat yaitu meliputi mengenai budaya malas gelandangan dan pengemis dan adanya budaya cash on money.
Martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara Yanto. S Manurung; Herlina Saragih; Aris Sarjito
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20511

Abstract

Untuk memahami evolusi ilmu pengetahuan, filsafat ilmu banyak digunakan baik dalam kajian dan pendalaman ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan atau science). Artikel ini adalah sebuah deskripsi analisis teoritis mengenai Aksiologi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam upaya meningkatkan kemampuan bela negara, dimana dilakukan dengan pemahaman yang mendalam secara kritis, sistematis, metodologid, dan fundamental hanya dapat dilakukan melalui studi mengenai filsafat ilmu pertahanan dengan menggunakan pendekatan secara ringkas mendeskripsikan filsafat ilmu pertahanan dalam berbagai konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Perkembangan era globalisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak positif bagi suatu negara, namun juga memberikan potensi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara khususnya terhadap eksistensi negara dalam mewujudkan tujuan nasionalnya, dimana pertahanan menjadi satu-satunya kekuatan untuk memperoleh rasa aman. Dengan kata lain, pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah kehidupan yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai pihak lain. Hakikat pengakuan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta melindungi negara, dimana bahwa melindungi negara mencakup upaya membangun karakter negara Indonesia yang berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan semangat juang yang kuat. Pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan kedaulatan nasional, menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap menjunjung tinggi negara dan martabat negara
Konstruksi Profil Pelajar Pancasila Dalam Buku Panduan Guru PPKn Di Sekolah Dasar Nurul Zuriah; Hari Sunaryo
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20582

Abstract

Artikel ini merupakan deskripsi hasil penelitian tentang Konstruksi Konseptual Profil Pelajar Pancasila Dalam Buku Panduan Guru PPKn Di Sekolah Dasar. Obyek penelitiannya adalah Buku Panduan Guru PPKn di Sekolah Dasar yang disusun Puskurbuk dan digunakan di sekolah saat ini. Permasalahan dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengonstruksi kerangka konseptual Profil Pelajar Pancasila dalam Buku Teks Panduan Guru  PPKn di Sekolah Dasar. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian memuat nilai-nilai karakter Profil Pelajar Pancasila yang terdistribusi di berbagai bagian buku. Pengumpulan data dilaksanakan melalui identifikasi maupun analisis pada kerangka isi maupun muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila yang terdapat pada buku teks. Analisis data dilaksanakan dengan analisis content/isi pada buku teks dan dipadukan dengan analisis interaktif model Miles dan Haberman. Validitas data diperiksa melalui validitas semantik, reliabilitas interrater, dan expert review. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi konseptual Pembentukan Profil Pelajar Pancasila dalam Buku Teks Panduan Guru PPKn di SD bersifat komprehenshif. Mulai dari muatan nilai yang terkandung dalam buku, pola persiapan pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada capaian pembelajaran bukan kompetensi dasar, dan dirinci lebih lanjut dalam tujuan pembelajaran. Pola pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi prosedur, syntaks pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya dan terakhir pada pola kegiatan assesmennya. Pemetaan dan analisis Profil Pelajar Pancasila juga ditemukan masih belum merata pada setiap bab dan sub bab buku yang terbagi menjadi pendahuluan, inti dan penutup.
Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Dengan Media Persegi Ajaib Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Mayasari Mayasari; Erna Hayati; Irwan Putra; Sanusi Sanusi; Maimun Maimun
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick dengan Media Persegi Ajaib Terhadap Hasil Siswa Belajar Kognitif Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas VII di SMP Negeri Baitussalam Aceh Besar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen, menggunakan desain penelitian quasi eksperimental design, dalam bentuk nonequivalent control group design. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan sampling purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik tes dalam bentuk soal pilihan ganda. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis adalah teknik analisis uji independent t-test (Uji-t). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa model pembelajaran talking stick berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar, dengan nilai rata-rata nilai hasil belajar pada kelas kontrol adalah 76,67 sedangkan rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen adalah 87,33. Hasil statistik inferensial dengan menggunakan SPSS versi 20 diperoleh nilai  >   yaitu 7, 356 > 1, 697, maka  ditolak dan  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick dengan media persegi ajaib sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar.
Sikap Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Lalu Lintas Di Perlintasan Kereta Api Kota Bandung Liesmaning Swasti; Dadang Sundawa; Dwi Iman Muthaqin
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.21360

Abstract

Masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam tegaknya suatu hukum disuatu negara, sikap masyarakat yang aktif, dirasa perlu dilakukan terhadap kesadaran hukum lalu lintas, karena dalam proses penegakan hukum, masyarakat harus berada di belakangnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya dan kendala yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau lembaga terkait mengani kedisiplinan lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracondong. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dipilih oleh peneliti, dirasa dapat mengembangkan suatu fenomena atau kasus di lapangan menjadi lebih luas dan mendalam, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dianggap tepat untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil sample penelitian kesadaran hukum masyarakat di perlintasan kereta Api Kiaracondong Bandung, kemudian diperoleh hasil yaitu, sikap, dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kiaracondong belum banyak, dan belum terjun secara langsung di lapangan, namun masyarakat akan terus berusaha tertib dalam lalu lintas,sedangkan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan kegiatan disiplin perlintasan. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kesempatan, dan juga posisi perlintasan yang berdampingan dengan pasar dan jalur masuknya pemukiman masyarakat, sejatinya partisipasi masyarakat sudah muncul dalam diri manusia masing-masing namun belum dilakukan secara langsung, dengan demikian perlu adanya hubungan timbal balik dari apparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat  agar dapat menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada dilingkungan perlintasan kereta api Kiaracondong.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Muhammad Mujtaba Habibi; Ika Nurul Iza; Didik Sukriono
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.21371

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelayanan publik, penerapan prinsip- prinsip good governance, hambatan dalam menerapkan prinsip good governance dan upaya yang diterapkan untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini yaitu Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah desa Tempursari memberikan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat agar melancarkan dan memudahkan pekerjaan masyarakat desa Tempursari (2) Prinsip good governance Transparansi, Keadilan, Partisipasi, Responsivitas, Efisiensi dan Efektivitas diterapkan dengan baik walaupun masih kekurangan pada prinsip Transparansi, dan Efektivitas di desa Tempursari. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan (3) Hambatan yang dijumpai dalam penerapan prinsip good governance di desa Tempursari disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik. (4) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip- prinsip good governance di desa Tempursari yaitu menerapkan jam operasional pegawai, memberdayakan perangkat desa untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya guna meningkatkan sumber daya manusia profesional, meningkatkan pengetahuan perangkat desa terhadap perkembangan teknologi, serta melakukan kegiatan evaluasi kerja setiap bulan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2024): Vol 9 No 2 November 2024 Vol. 9 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 8 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 7 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 6 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 5 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 5 No. 1 (2020): Mei 2020 Vol 5, No 1 (2020): Mei 2020 (IN PRESS) Vol. 4 No. 2 (2019): November 2019 Vol 4, No 2 (2019): November 2019 Vol 4, No 1 (2019): Mei 2019 Vol. 4 No. 1 (2019): Mei 2019 Vol 3, No 2 (2018): November 2018 Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Mei 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 Vol 1, No 2 (2016): November 2016 Vol. 1 No. 2 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): Mei 2016 Vol. 1 No. 1 (2016): Mei 2016 More Issue