cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 10   11   12   13   14 
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. BCA FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG Fadel Wildinata, Muhammad Ilham; B, Erlina; Nurina, Intan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3075

Abstract

Tulisan ini menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam isi klausula baku oleh PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Metode penelitian Hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menjadi fokus penelitian. Setelah analisis kelayakan, Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan pembiayaan, yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Meski sah menurut hukum, Penggugat wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Februari 2023, memicu penilaian hakim berdasarkan Pasal 10 tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya. Penelitian juga mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum isi klausula perjanjian baku antara PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung dengan konsumen, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Hakim, sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.
PANDANGAN ULAMA DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH: EKSPLORASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Ramadhan, Gilang; Abu Nawas, M. Zuhri; Nur, Muhammad Tahmid
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3113

Abstract

Penelitian ini menyelidiki metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia serta menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam konteks Maqashid Syariah. Menggunakan metode library research dan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengidentifikasi dua metode umum penentuan awal bulan Kamariah: rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi, serta hisab yang melibatkan hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Perspektif Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama menekankan ketaatan kepada Ulil Amri selagi tidak bertentangan dengan syariat. Muhammadiyah melihat peralihan dari rukyat ke hisab sebagai bagian dari Maqashid Syariah, sementara Pemerintah menganjurkan sidang isbat dan penyatuan kalender Islam secara nasional. Solusi alternatif mencakup Kalender Islam Global Tunggal, teori Mutakammilul Hilal, dan legislasi terkait hisab rukyat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memahami perbedaan pandangan dan kerangka kerja penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI T.M., Eka Putri; Moh. Nur, Nirwan; Sucipto, Dri; Harianto, Asis; Setiawan, Rahmat
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.  Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif. Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN PULAU TALIABU Masuku, Efiyanti; Ogotan, Arianti A.; Daeng Maroa, Mustating; Rays, Moh. Ikhwan; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas).
KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Shahib, Pitriasari; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oelh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkanp dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.
Pembaharuan Hukum Acara Peradilan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme Jarmoko, Muhammad Nurulloh; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2982

Abstract

Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court.  E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online).  E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.
PENGARUH AKTIVISME YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF REALISME HUKUM Septiansyah, Veris; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2984

Abstract

Artikel ini meneliti pengaruh aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum kepolisian di Indonesia melalui lensa realisme hukum. Menggunakan metode analisis dokumen, artikel ini mengevaluasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempengaruhi praktik dan kebijakan hukum kepolisian, menyoroti perbedaan antara hukum teoritis dan praktik hukum sesungguhnya. Dalam konteks realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Oleh karenanya, putusan MK juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.
PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR: ANALISIS FIKIH DAN REALITAS SOSIAL Erviani, Ria; Rahmawati, Rahmawati; Nur, Muhammad Tahmid
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian meliputi pemahaman implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan akikah di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Puncak Indah melaksanakan akikah berdasarkan hukum Islam, meskipun ada juga yang merujuk pada hukum adat. Implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan akikah terbilang memenuhi standar global, namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, terutama terkait rukun pelaksanaan akikah. Kendala yang diidentifikasi meliputi faktor finansial yang menjadi alasan penundaan pelaksanaan akikah. Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik akikah di Desa Puncak Indah, memberikan kontribusi dalam konteks hukum Islam, dan menggambarkan realitas sosial di lapangan.
KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH Ardani, Alif Muhammad
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3214

Abstract

Jual-beli merupakan bagian dari muamalah yang termasuk perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam surah al-Baqarah ayat 275. Agar proses jual-beli terlaksana dengan baik (mabrur), maka harus memenuhi rukun dan syarat sah dari jual-beli. Apabila salah satu dari rukun dan syarat sah tidak terpenuhi, jual-beli tersebut batal dan tidak sah. Murabahah merupakan jenis jual beli dengan menetapkan adanya keuntungan yang disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan syarat sah dari murabahah yaitu: orang yang menjual (al-bai’), orang yang membeli (al-musytari’), objek yang dibeli (al-mabi’), harga dan keuntungan yang disepakati (al-tsaman), serta shigat (ijab qabul). Konsep murabahah kemudian diaplikasikan ke dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam praktiknya konsep murabahah pada perbankan syariah termasuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk modal kerja atau pengadaan barang, sehingga bank menawarkan jasa kepada nasabah dalam bentuk murabahah. Namun praktik yang dijalankan bank syariah harus memperhatikan syarat ketentuan jual-beli dengan menerapkan asas prinsip syariah dalam berkontrak.
PRAKTIK PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM Ramadan; Yusmad, Muammar Arafat; Assaad, A. Sukmawati; Savhika S. , Yulia
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3240

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi hukum waris islam untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah kepada anak bungsu. Dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Pemberian hak waris dilakukan secara musyawarah anggota keluarga penerima hak waris serta bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yang dilihat dari sisi kemandirian serta kematangan ekonomi yang sesuai dengan hukum faraid Islam. Pembagian waris tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang berbunyi  “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Page 12 of 16 | Total Record : 155

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue