cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DI KANTOR NOTARIS KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG Desfi Jahyusi Siregara; Yetniwatia; Syamsir
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3326

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan upah pekerja dan kendala yang menghambat perlindungan pekerja di Kecamatan Tembilahan kota, dan untuk mengetahui dan menganlisis bentuk hak dan kewajiban yang diberikan Notaris terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk ditetapkanya upah minimum oleh pemerintah yang wajib dibayarkan oleh Notaris kepada pekerja dan adanya pengawasan pemerintah terhadap upah minimum tersebut. Kendalanya, banyak pekerja tidak tahu atas hak-hak terbatasnya jumlah pengawas, penegakan hukum mengenai perlidungan pekerja ini belum terlaksana di karenakan tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan dan pekerja untuk melaporkan masalah ketenagakerjaan kapada pemerintah. Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 Sucipto, Dri; Sukmana, Oman; Wahyudi, Wahyudi; Moh. Nur, Nirwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3516

Abstract

Penelitian ini dibertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi  penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan.  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa   Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu  dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.  
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yoseph, James Piere Ricard; Mustikowati, Endang; Labatjo, Ridwan; Harianto, Asis; Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab  atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana.  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK Fality, Firmansyah; Daeng Maroa, Mustating; Hipan, Nasrun; Rays, Moh. Ikhwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3534

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tentang Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Dari hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum Majelis  Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat nusyuz, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara ex officio mutáh untuk bekas istri. Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara ex officio oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam
DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI Dhani, Ayen Sephia; Disemadi, Hari Sutra; Sudirman, Lu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3557

Abstract

Eksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (public figure) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi public figure yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari public figure memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas public figure perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi public figure dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari public figure terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan public figure, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka.  
OPTIMALISASI KESEIMBANGAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS Fina, Fina Rosalina; Suyatna
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3576

Abstract

The theoretical weakness of the restorative justice mechanism is its lack of focus on the underlying cause of the crime. This has the potential to cause the failure of the concept of improving the perpetrators of the crime as well as protecting the community. Regarding the phenomenon of high-traffic accidents, one of the government's policies is to implement a restorative justice mechanism. However, no laws and regulations have been found that specifically regulate the improvement of the quality of driving. This study aims to improve the validity of restorative justice through a curative approach or self-improvement of the perpetrator. The concept of restorative justice through an approach to improving the perpetrator is important to be carried out in order to realize balanced justice. The method used in this study is normative juridical with a literature study approach and comparative law. The conclusion of this study is that no laws and regulations have been found that regulate the improvement of traffic accident perpetrators. It is necessary to combine sanctions, including a therapeutic approach (administrative sanctions), with legal and technological sanctions to be able to provide the best opportunity for violators to change their behavior
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CUKAI MINUMAN MANIS DALAM PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM Abid, Muhammad Azzamul; Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3582

Abstract

The issue of health among the younger generation is currently a significant concern in Indonesia. One of the key issues lies in the consumption of unhealthy products, such as sugary drinks. This consumption has led to an alarming rise in the number of people diagnosed with diabetes among the younger population. It is imperative for the government to utilise legal instruments to tackle this challenge, one such instrument being the imposition of an excise tax on sweetened beverages. This article will examine the implementation of excise tax on sweetened flavoured drinks in terms of legal function theory. This research is a legal research with a conceptual and statute approach. The results revealed that the implementation of an excise tax on sweetened flavoured drinks can be associated with one of the functions of law as postulated by Roscoe Pound, namely as a means of social control, thereby enabling individuals to adopt a healthier lifestyle by reducing their consumption of sugary drinks. This legal function can be directed towards the means of development and renewal, as argued by Mochtar Kusumaatmadja. This may be achieved through the imposition of excise tax on sweetened beverages, with the aim of fostering a healthy young generation in Indonesia. Thus, the government is able to protect the community, as well as making progress towards the realisation of the Golden Indonesia generation 2045.
DEMOKRATISASI PEMILU DAN PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Asri Eka Mutiara
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3921

Abstract

The presidential threshold legal norm has been repeatedly proposed since 2013, more than 30 (thirty) times, and was only recently granted by the Court. This fact shows how Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections contains a legitimacy deficit so that it has been continuously questioned for a long period of time. This study uses normative legal research and uses a statute approach and a case approach. The purpose of this study is to determine the extent of the implications of the Constitutional Court's decision on public participation in elections and democracy. The results of the research and discussion obtained are that optimizing political participation to create people-based politics is very possible to be realized by maximizing the potential of the people and empowering these voices to become institutionalized voices in politics
PENDAFTARAN TANAH WAKAF: URGENSI DAN PROSEDURNYA Harianto, Asis; Riancana, Resti; Djamal, Riniarty
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3928

Abstract

One of the important steps in providing legal certainty and protection for waqf assets is the registration of waqf land. However, there are still many waqf lands that have not been registered, which can cause disputes and changes in function that are not in accordance with the purpose of waqf. The analysis of the urgency and procedures for registering waqf land in Indonesia is the purpose of this article. This study uses a normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature study that includes legal regulations, academic journals, and books. Registration of waqf land is very important for the community because it provides legal certainty, prevents disputes, ensures that the land is used according to its intended use, and facilitates the management and development of waqf assets. Registered waqf land is also easier to get assistance from the government and avoids unauthorized changes in function. Registration of waqf land begins with the wakif giving land to the nazhir through the waqf pledge deed official (PPAIW) to issue a waqf pledge deed. After that, the PPAIW and nazhir register the waqf land with the Ministry of ATR/BPN through the Regency/City Land Office.
KEABSAHAN SERANGAN DRONE OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA DI WILAYAH KURSK BERDASARKAN PRINSIP JUS AD BELLUM Kandi Kirana Larasati; Fajrin, Fera Wulandari; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3931

Abstract

States are legal subjects with international personalities subject to the provisions of international law. However, differences in jurisdiction and interests between states can lead to conflicts that risk disrupting world peace. International Humanitarian Law plays a role in reducing the suffering caused by war by regulating the law in armed conflict, including the Jus Ad Bellum Principle that determines the legality of the use of military force. This legal research is conducted through a statute approach, conceptual approach and case approach. The purpose of this research is to analyze the rules of the use of weapons based on the Jus Ad Bellum Principle and Russia's legal basis in attacking Ukraine in Kursk from the perspective of International Humanitarian Law.

Page 13 of 16 | Total Record : 155

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue