Articles
76 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum ]]>
<![CDATA[Judy Marria Saimima]]>;
<![CDATA[Ruth Gracia Imanuela Matrutty]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue1page96-112
<![CDATA[Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Di Indonesia, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial skala besar. Hal ini pasti akan berdampak signifikan pada kegiatan pelayanan hukum departemen kehakiman. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah kepada hakim dan pejabat peradilan lainnya. Dengan sigap Mahkamah Agung mengeluarkan dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring yang diatur dalam SEMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, SEMA No.6 Tahun 2020, kemudian surat kerjasama antara Mahkamah Agung RI Nomor: 402/DJU/HM.o1.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentnag penyelenggaraan persidangan melalui teleconfrence. Namun, praktik seperti ini menimbulkan sebuah dampak yang negatif, diantaranya tidak terpenuhinya penerapan asas terbuka untuk umum yang akhirnya mempengaruhi pelaksaaan pembuktian di persidangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pelaksanaan peradilan pidana secara daring terkait dengan asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mengetahui kendala dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring.]]>
<![CDATA[Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue1page122-132
<![CDATA[Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak seimbang pendapat maka penyimpangan pengelolaan keuangan daerah menjadi target, untuk itu perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang secara tidak sesuai peraturan perundang-undagan membuat bendahara menjadi korban, namun dalam pembuktian di pengadilan banyak bendahara menjadi pelaku turut serta dalam perbuatan korupsi yang dilakukan, untuk actus reus mudah dibuktikan namun mens rea dari tedakwa masih menimbulkan perdebatan, untuk itu perlunya bukti penolakan dari bendahara atas perintah dari Penguna Anggaran atau Kuasa Penguna Anggaran. Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 ayat 1 huruf (d) menyebutkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang huruf d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dan Pasal 19 ayat 4 huruf (e) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: menolak perintah bayar dari Kuasa Penguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak semua orang dapat dimintai pertanggunjawaban pidana, dan mempunyai unsur kesalahan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Chairizka Sekar Ayu]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page133-144
<![CDATA[Perlindungan hukum pada anak bisa berarti menjadi upaya perlindungan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Namun dewasa ini pemberitaan media massa berbanding terbalik, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengawaan dalam tumbuh dan berkembangnya malah menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual dimana anak menjadi korban tentunya membuat masyarkat terkejut. Apalagi dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page145-155
<![CDATA[Fenomena catcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal telah lama terjadi dimasyarakat. Perilaku catcalling merupakan sesuatu aksi kejahatan yang tercantum dalam pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisaaturan hukum terkait dengan catcalling. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil penelitin ini yaitu Catcalling di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya mmenggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling.]]>
<![CDATA[Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon ]]>
<![CDATA[Anna Maria Salamor]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page156-164
<![CDATA[Seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan bahkan melakukan residivis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dan upaya pembinaan terhadap residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dilatarbelakangi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selain faktor internal dan faktor eksternal perlu adanya kebijakan dari pihak lapas untuk memberikan pembinaan secara khusus bagi WBP residivis perempuan serta pelatihan psikolog bagi petugas pemasyarakatan, khususnya bagi petugas pengamanan agar memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan.]]>
<![CDATA[Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah ]]>
<![CDATA[Yonna Betrix Salamor]]>;
<![CDATA[Leonie Lokollo]]>;
<![CDATA[Hadibah Zachra Wadjo]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page165-172
<![CDATA[Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page173-198
<![CDATA[Polisi merupakan salah satu penegak hukum, namun Polisi juga terlibat dalam perbuatan yang merupakan tindak pidana, Polisi yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana juga menjalani sidang kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berbeda Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu ini tidak mewajibkan proses sidang kode etik setelah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak perlu menunggu putusan untuk menjatuhkan hukuman. Saran penulis, harus adanya ketegasan dalam penjatuhan sanksi dalam sidang kode etik agar tidak terjadi ketidak seimbagan antara kasus bintara dan perwira. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. makna equality before the law semua harus sama didepan hukum tidak membedakan perwira dan bintara, penegakan hukumnya harus sama.]]>
<![CDATA[Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara ]]>
<![CDATA[Anna Maria Salamor]]>;
<![CDATA[Jacob Hattu]]>;
<![CDATA[Juanrico A. S. Titahelu]]>;
<![CDATA[Elias Zadrack Leasa]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page213-223
<![CDATA[Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifkasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>;
<![CDATA[Steven Makaruku]]>;
<![CDATA[Sherly Adam]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page224-235
<![CDATA[Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.]]>
<![CDATA[Sistem Peradilan Pidana Dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Evin Dwi Nugroho]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol8issue1page25-47
<![CDATA[The purpose of this research is to find out more about the criminal justice system regarding human rights and what rights must be obtained by suspects of criminal acts. The method used in this research process is a normative juridical research method by examining legal facts and paying attention to the rules, values, principles, and norms regulated in the legislation. The approach used in this research is an approach to legislation, analysis, and concepts. The results of this study are the efforts to reform Indonesian criminal law and efforts to overcome them, the implementation of criminal law enforcement policies for the prevention of criminal acts based on laws and regulations that are not in line with current developments. The criminal justice system is in an effort to enforce the rights and guarantees of suspects in the legal procedural law of the criminal justice system. Looking at the current condition of the criminal justice system, it is often found that the rights of suspects are ignored.]]>
