cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Ubwarin
Contact Email
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com
Phone
+6281343012120
Journal Mail Official
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com
Editorial Address
Ruang Departemen Hukum Pidana, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Jurnal Belo
Published by Universitas Pattimura
ISSN : 24606820     EISSN : 26865920     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Belo, Merupakan bentuk pemikiran hasil kerjasama Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura berupa kumpulan tulisan tentang pemikiran pengembangan hukum pidana dan kriminologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 76 Documents
 3   4   5   6   7 
Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Elsa Rina Maya; Hadibah Zachra Wadjo; Farhan Lestaluhu
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page256-275

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan wargabinaan dengan persyaratan tertentu sebagai upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid 19) di lembaga pemasyarakatan berimbas pada berkurangnya wargabinaan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, teristimewa pada lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Pada bagian lain, kebijakan ini juga mesti diikuti dengan kebijakan untuk tidak menambah jumlah kasus-kasus tertentu melalui mekanisme restorative justice, yakni kasus-kasus didiversi dari sistem peradilan pidana, kemudian diselesaikan dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak yang berkepentingan. Restorative Justice di beberapa wilayah Polres di Maluku mengambil bentuk penyelesaian menurut hukum adat setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa restorative justice bukanlah mekanisme yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam keluarga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT merupakan kasus yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan, yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, mekanisme ini sangat cocok untuk menghindari kehancuran dalam keluarga yang dapat berlanjut dengan perceraian. Namun dalam realitasnya, diterapkan juga dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar lingkup keluarga.
Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba) Faisal Faisal Faisal; Ndaru Satrio; Guskarnali Guskarnali
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page199-212

Abstract

ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Anton Jaksa Trisakti; Eko Soponyono
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page37-54

Abstract

The use of virtual money in society became phenomenal when cryptocurrency emerged as a form of technological development in electronic transactions. Bitcoin as a form of cryptocurrency is now in great demand because it is often considered as a potential new investment instrument in maximizing profits. As a result of these developments, bitcoin abuse is a means of money laundering, such as in the corruption case of PT Asabri (Persero) where the perpetrators launder money by means of bitcoin. Given that the legal arrangements regarding Bitcoin in Indonesia are still very limited and have not yet set up prevention efforts, it is necessary to take efforts to prevent money laundering crimes by means of bitcoin. The purpose of this paper is to see how Bitcoin is set up in Indonesia and discover how to prevent money laundering crimes by means of bitcoin. The method of writing juridical normative with conceptual approach. From this research it was found that the regulation on bitcoin in Indonesia has existed so that the legality of bitcoin in Indonesia has been legal, but the use of bitcoin in Indonesia is only limited to trading commodities in futures exchanges in accordance with Regulation of the Minister of Trade No. 99 of 2018 concerning the Implementation of Crypto Asset Trading. Then efforts to prevent criminal laundering by means of crypto money or bitcoin can be done by crypto asset merchant institutions that register their institutions into futures exchanges must use the principle of banking prudence, namely the application of the principle of knowing nasbah, customer due diligence and enhanced due diligence which is then carried out monitoring of service users. The application of the principle is as a commitment in the anti-money laundering program that can be applied in crypto asset trading institusion.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain; Eko Soponyono
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page1-14

Abstract

The Electronic Information and Transactions Law brings several new legal concepts that are intended to resolve a polemic for the parties involved, however, the existing regulations do not appear to have reduced the crime but experienced an increase and also in In this Law, a juridical problem still arises which can be said to be quite fatal. This study aims to examine current and future information and electronic transaction formulation policies related to the current and future. This research uses normative legal research methods. The results are the policy of formulation of criminal information and electronic transactions in the present there are still some juridical problems that arise and it is hoped that in the future a revision will be made in this law.
Inkonsistensi Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Yoga Nugroho; Nyoman Serikat Putra Jaya
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page68-79

Abstract

The purpose of this study is to analyze the inconsistency of the formulation of corporate criminal liability in the Corruption Act and Narcotics Law, and to analyze the consequences of the formulation inconsistency. This research method uses normative legal research and library research, then analyzed by qualitative methods. The result of this research is that there have been inconsistencies/inconsistencies related to the formulation of corporate criminal liability against the Corruption Act and the Narcotics Law. It can be seen that there are differences in formulating norms regarding corporate responsibility, so that it can lead to disparities in judges' decisions in passing verdicts and disharmony of arrangements that can hinder the law enforcement process.
Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisme Marthsian Yeksi Anakotta
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page15-36

Abstract

Indonesia selama ini menanggulangi kejahatan terorisme bertumpu pada model pendekatan bersifat lunak dan keras. Pendekatan lunak dilaksanakan oleh BNPT RI bersama kementerian/lembaga terkait serta melibatkan unsur masyarakat. Pendekatan keras dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum, bersama TNI. Perkembangan modus operandi kejahatan terorisme menuntut Indonesia dimasa depan untuk merumuskan model pendekatan baru yang didasarkan atas skala ancaman kejahatan terorisme terhadap keamanan nasional. Model “pendekatan cerdas” berupa soft-medium-hard dapat menjadi rujukan untuk batasan skala ancaman serta bentuk penanggulangan seperti apa dan bagaimana untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Tulisan ini bertujuan mengetahui apa kebijakan kriminal Indonesia selama ini dalam penanggulangan terorisme dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal Indonesia menanggulangi terorisme di masa depan. Artikel ini berkesimpulan bahwa, pertama, selama ini Indonesia menggunakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan dua model pendekatan, yaitu: bersifat lunak dan keras. Kedua, untuk masa depan, penanggulangan kejahatan terorisme dengan kebijakan pidana idealnya menggunakan pendekatan cerdas yang terdiri dari tiga model yaitu soft-medium-hard. Pendekatan soft dilakukan oleh BNPT RI, pendekatan medium oleh Polri-TNI, dan pendekatan hard oleh TNI-Polri. Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Terorisme, Pendekatan Cerdas
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF NILAI PANCASILA Yuni Priskila Ginting; Franciscus Xaverius Wartoyo
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page55-67

Abstract

Abstrak Korupsi merupakan perbuatan asusila yang bertentangan dengan nilai Pancasila, oleh mereka yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan serta menyimpang dari aturan yang berlaku bagi orang lain secara pribadi. Pancasila harus diikatkan kepada pemerintah negara dan aparat penegak hukum agar tidak terjerumus ke dalam jurang korupsi. Salah satu pengamalan Pancasila adalah mencegah korupsi dan membawanya ke dalam paradigma vokasional dan birokrasi. KPK yang terdiri dari penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berfungsi optimal jika dilaksanakan semata-mata oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Pendidikan pribadi dan budaya antikorupsi merupakan langkah penting dalam membangun integritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penting untuk menginternalisasi nilai dan mengubah paradigma perilaku kita ke arah antikorupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Abstract Corruption is an immoral act that is contrary to the values of Pancasila, by those who abuse their authority and power and deviate from the rules that apply to other people personally. Pancasila must be tied to the state government and law enforcement officials so as not to fall into the abyss of corruption. One of the Pancasila practices is preventing corruption and bringing it into the vocational and bureaucratic paradigm. The KPK which consists of prosecution and prevention will never function optimally if it is carried out solely by the government without the participation of the community. Personal education and an anti-corruption culture are important steps in building integrity to fight corruption that exists in the lives of Indonesian people. It is important to internalize values and change our behavioural paradigm towards anti-corruption. The method used is a doctrinal research method.
Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana) Patrick Corputty; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Julianus Edwin Latupeirissa
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page113-121

Abstract

Victim precipitation was originally a criminological theory and was later developed into victimology which explains that in victimization (criminal acts), the victim can be a contributing factor in the victimization. The aim is to analyze the model of criminal imposition by considering victim precipitation. This research is a sociolegal research. The results obtained by Victim precipitation as a judge's consideration in imposing a crime are used in several general criminal cases.
FENOMENA JUDI TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE PADA MASYARAKAT (KAJIAN KRIMINOLOGI) Denny Latumaerissa; Jetty Martje Patty; Carolina Tuhumury
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page236-255

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi togel online serta mengetahui teori kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena judi togel online pada masyarakat di kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease, Mapolda Maluku, Negeri Halong, Negeri Nusaniwe, Negeri Passo, Polres Maluku Tengah serta kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi keputakaan yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat simpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi Togel Online, yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan Faktor Hiburan. Adapun teori kriminologi yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena judi togel online yang marak yang terjadi pada masyarakat yaitu teori anomi dari perspektif Robert K. Merton dan teori asosiasi diferensial. Kata Kunci : Togel Online, Kriminologi
Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku Erwin Ubwarin; John Dirk Pasalbessy; Iqbal Taufik
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page80-95

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep resosialisasi dan faktor yang mempengaruhi proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Maluku. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris dengan sempel diambil pada lima Lembaga Pemasyarakatan di Maluku. Hasil pembahasan Tahap Proses Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas, adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Tahap Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tahapan Evaluasi, dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, yang menentukan Warga Binaan Pemasyarakatan, lanjut atau tidak ke Tahap berikut ataukah tidak.Tahap Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Page 5 of 8 | Total Record : 76

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2022): Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022 Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021 Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020 Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019