Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja is a scientific journal which publishes theoretical and empirical articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches in fields of politics and government including decentralization, political parties, elections, conflicts, human rights, and political thoughts. The targeted audiences of Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja are academicians, students, graduate students, practitioners, and other people interested in politics and government issues.
Articles
90 Documents
<![CDATA[DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN AKTUALISASI HUBUNGAN PUSAT-DAERAH ]]>
<![CDATA[Kuddus, Baharuddin Thahir]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 13 No 2 (2020): Volume 13 Nomor 2 (2020) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1115
<![CDATA[Distribusi kekuasaan pada sebuah Negara dapat dilihat dari dua hal, yaitu distribusi kekuasaan secara vertical dan distribusi kekuasaan secara vertical. Distribusi kekuasaan secara vertical dapat dilihat dalam pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sementara distribusi kekuasaan dapat dilihat pada eksistensi dan hubungan antara lembaga-lembaga Negara. Kebijakan desentralisasi didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan geografis dan demografis Indonesia (conditiosine qua non). Dalam pelaksanaan desentralisasi, hubungan pusat dan daerah seringkali melahirkan konflik. Hal itu berkenaan dengan derajat otonomi daerah dan pada saat yang sama kadar keterlibatan pusat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah. Hal itu berarti terdapat dua kepentingan yang harus dipertimbangkan supaya tatanan sistem pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal dan memenuhi amanat konstitusi. Sementara itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah ditempatkan sebagai salah satu unsur lembaga legislatif, disamping lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. DPD mestinya menjadi penting antara lain disebabkan posisinya yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam konteks distribusi kekuasaan secara horizontal itu pula maka Dewan Perwakilan Daerah diadakan untuk check and balances. DPD menjadi instrument kelembagaan yang semakin menghadirkan aspirasi daerah di level pusat dan menjadikan hubungan pusat dan daerah semakin erat dan bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.]]>
<![CDATA[RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL REFORM, AND CONSTITUTION MAKER IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Baidhowah, Adfin Rochmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 13 No 2 (2020): Volume 13 Nomor 2 (2020) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1328
<![CDATA[Most political literature argues that outcomes in Indonesian constitutional reform 1999-2002 were determined mainly by the political actors. Notwithstanding the existing research providing insightful evidence, there is still a gap in which those literature discount the role of the party system in shaping and constraining the way the political actors within a party behave. Drawing on one of the new institutionalism concepts – ‘rational choice institutionalism' – the argument puts forth here is that Indonesian multi-party system (independent variable) forced the political parties (intermediary variable) to form a winning-coalition which finally produced a compromised outcome (dependent variable) of constitutional reform on the articles about relations between president and legislature.]]>
<![CDATA[RELASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DENGAN KONSTITUEN DAPIL III KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Athahirah, Astika Ummy]]>;
<![CDATA[Pranata, Wahyu Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 13 No 2 (2020): Volume 13 Nomor 2 (2020) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v11i2.1336
<![CDATA[Unestablished good relationship between members of the local parliament and constituents in 3rd Constituency, Central Pariaman Subdistrict, Pariaman City had caused difficulty to establish a good collaboration. A good relationship was intended to capture the aspirations of the community in finding solutions to community problems. This research aimed to get a description of the relationships between local parliament members and their constituents, inhibiting factors in relations, and efforts to solve inhibiting factors. The author used a descriptive method with a technique of data collection are semistructured interviews, observation, and documentation. As the results, the shape of relationships between Local parliament members and constituents freely mandate, the inhibiting factor in the relationship because the policy program of local parliament members has tried to make constituents not yet felt by the whole community, the lack of constituent awareness for legislative roles and the multiparty system created some local parliament members. To solve the problems are by political education, increasing the sense of care of local parliament members to their constituents. As the suggestion by adding a service function (serving to their constituent) into legislative function by using social media. Keywords: Relationships, Local Legislative, Constituent]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN CIAMIS: DINAMIKA SUMBER DAYA ALAM LOKAL DAN KEBUDAYAAN ]]>
<![CDATA[Nurwanda, Asep]]>;
<![CDATA[Badriah, Elis]]>;
<![CDATA[Nursetiawan, Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 13 No 2 (2020): Volume 13 Nomor 2 (2020) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1397
<![CDATA[This study aims to determine the condition of agro-tourism based on local natural resources and local wisdom based on the culture of Ciamis district. The effort to develop agro-tourism based on local culture is a form of effort to improve the quality and quantity of infrastructure and improve the quality of resources as an effort to develop tourism. with the existence of this agro-tourism concept, it is not only a business or business in the service sector that markets services towards consumer fulfillment of cool air, and beautiful scenery and environment, but is also able to take a role as a place for promotion of agricultural products, as a place of education for residents , gives hope to the potential to develop products from agribusiness and can become a new growth area. Therefore, agro-tourism is able to become a source of regional economy. Research methods use a qualitative descriptive approach, so that the application of activities in developing agro-tourism based on local natural resources and based on cultural wisdom, there is still a lack of assistance in human resource development and training and lack of communication between the government and community groups. culture and business groups.]]>
<![CDATA[STRATEGI MARKETING POLITIK ADIATMA DWI PUTRA – SULKARNAIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Adam, Aenal Fuad]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1483
<![CDATA[Penelitian ini mengungkap strategi marketing politik. Tujuannya adalah menjelaskan bagaiamana praktik marketing politik beroraperasi dalam kontestasi pilwali kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, memverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses segmentasi, targeting dan positioning politik menjadi strategi untuk bisa meraih simpati pemilih. Pasangan calon Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain berfokus pada pada tiga segmen, yaitu segmen pemilih pemula/muda Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain membangun image sebagai perwakilan anak muda, sementara pada kelompok perempuan Adiatma Dwi Putra menjual program yang memperjuangkan hak – hak dan kepentingan perempuan. Untuk warga berpendapatan rendah, Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain menjual produk politik dengan memberikan pelayanan dan membuka lapangan usaha untuk para pemilih berpendapatan rendah.]]>
<![CDATA[DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Soesilo, Nining Indroyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1497
<![CDATA[Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI AGILE ORGANIZATIONS DALAM PENYEDERHANAAN ESELONISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Pitono, Andi]]>;
<![CDATA[Kartiwi, Kartiwi]]>;
<![CDATA[Baidhowah, Adfin Rochmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1508
<![CDATA[growing in Indonesia. Strategic steps for the possibility of internalizing the values of the five trademarks of agile organizations in downsizing bureaucracy to improve government performance at the Institut Pemerintahan Dalam Negeri can be carried out, through mapping the Institut Pemerintahan Dalam Negeri organizational structure containing echelon 3 and echelon 4 positions, changing the organizational structure of IPDN which is simplified, implementing economic incentives and job appraisal requirements, implementing one data, conducting job analysis, workload analysis, and job mapping, implementing flexible financial and human resource management, and preparing for a transition period.]]>
<![CDATA[MOTIF PEMBAGIAN MERCHANDISE PADA KAMPANYE PILIHAN WALIKOTA SURABAYA 2020 ]]>
<![CDATA[Irianti, Yunia Mulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1537
<![CDATA[The election of the mayor is part of Indonesia's democratic party. This momentum is highly anticipated by various circles of society. Especially during the candidate campaign period. This is a golden opportunity for candidate pairs to attract support. One of them is by distributing merchandise to the public. Surabaya is the city that its leader has been waiting for as the place for Tri Risma Harini. His success in the Surabaya office has set a brilliant track record during his tenure. Therefore, the candidates for mayor and deputy mayor who are elected in the next period have the task of making Surabaya better. The 2020 Surabaya city election campaign period is a competition between the two candidates for mayor and candidate for deputy mayor. During the campaign period, each prospective candidate competed to attract the attention of the public. Based on this phenomenon, the analysis of the research theory uses Alfred Schutz's theory of motives. Analysis of the division of the two types of motives, namely because of the motive and so that the motives can see the motives of the distribution of merchandise in the 2020 Mayor of Surabaya's election campaign. This research uses qualitative methods with observation, interview and documentation data. Qualitative data were analyzed by stages of reduction, appearance, conclusion. The results showed that the motive for the distribution of merchandise in the 2020 mayor of Surabaya's election campaign was based on motives.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH ]]>
<![CDATA[Cahyadi, M Fikri]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Teguh]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1554
<![CDATA[DOB can improve public services and realize the effectiveness of governance in the regions. The parameters used through the Ratio of Human Resources, Apparatus, Economy, Education, Health, Population and Regional Fiscal are the benchmarks that the formation of DOB in improving public services can be realized. This writing uses a qualitative approach with the method of collecting data from literature studies (literature review) through documentation related to research in the form of a strategic study, thesis and dissertation on the formation of DOB, as well as through legislation related to research. The results of the writing show that synergy in coaching, mentoring and efforts to improve services to the community in the implementation of DOB towards advanced and independent autonomous regions can be measured through parameters to achieve the targets set in services to the community. Keywords: Autonomous Regions, DOB, Public Services, Local Government.]]>
<![CDATA[LITERASI POLITIK PADA WILAYAH EKS DAERAH TERTINGGAL INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Pambayun, Kuncoro Galih]]>;
<![CDATA[Pregiwati, Rani Apryani]]>;
<![CDATA[Hapsari, Rian Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Volume 14 Nomor 2 (2021) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1572
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan literasi politik berdasarkan model instruksi penyampaian informasi yang digagas oleh Vishal D. Bapte. Penulis menggunakan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan melibatkan 8 (delapan) informan yang dipilih secara purposive. Temuan penelitian bahwa program kegiatan literasi politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 memiliki keterbatasan jangkauan serta frekuensi. Kegiatan literasi politik memiliki feedback yang tidak terlihat (intangible) dan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, oleh karenanya belum menjadi perioritas khususnya pada wilayah eks daerah tertinggal mengingat APBD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Media sosial sebagai tools penyampaian informasi secara asynchronous yang seharusnya dapat berjalan efektif dan efisien juga belum dapat dimaksimalkan untuk meningkatkat literasi politik masyarakat. Pembinaan politik melalui instruksi secara langsung juga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat, mengingat tingkat kepedulian politik masyarakat masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah eks daerah tertinggal belum berjalan secara maksimal, karena baik dari indikator penyampaian informasi secara synchronous maupun asynchronous keduanya kurang berjalan dengan baik. Kata kunci: Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Literasi Politik; Pendidikan Politik; Eks Daerah Tertinggal Indonesia]]>
