Jurnal Trias Politika
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles
196 Documents
<![CDATA[PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMUNIKASI, MOTIVASI KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Ririn Agustriani]]>;
<![CDATA[Sri Langgeng Ratnasari]]>;
<![CDATA[Ramon Zamora]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i1.3930
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja, komunikasi, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bahtera Bahari Shipyard. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi penelitian ini berjumlah 160 orang karyawan, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga mendapatkan responden berjumlah 114 orang karyawan. Hasil penelitian menunjukkan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja, komunikasi, motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bahtera Bahari Shipyard.]]>
<![CDATA[Modal Sosial Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Khasanah, Rahma Putri]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i1.3935
<![CDATA[Kajian ini akan membahas mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam dalam mendapatkan legitimasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif. Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Kemenangan yang diraih bukan sekedar berasal dari eksistensi partainya melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya, khususnya pada Dapilnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dengan anggota DPRD 2019-2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam Muhammad Syafei, menggunakan teori Modal Sosial oleh Bourdieu (1986) yang mengkaji tiga indikatornya yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial Partai Keadilan Sejahtera mengikuti kearifan lokal daerah, jaringan sosial berkaitan dengan Timses dan pola rekrutmen partai serta legitimasi diperoleh dengan faktor dominan yaitu investasi sosial dan investasi materi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irfan Ardiansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i1.3894
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan pada makalah ini merupakan penelitian normatif. Tulisan ini membahas tentang budaya tradisional Indonesia tidak termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini jelas merugikan sebagian masyarakat tradisional. Menyikapi hal tersebut, urgensi perlindungan budaya tradisional tidak bisa lagi sebatas menunggu konsensus internasional, tetapi harus ada beberapa regulasi perlindungan nasional. Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat agar budaya tradisional di Indonesia segera mendapat perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah statue approach. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Temuan Bentuk perlindungan hukum terhadap Budaya Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI GEOSITE BATU KASAH KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[Kardiman Kardiman]]>;
<![CDATA[Faizal Madya]]>;
<![CDATA[Joko Rizkie Widokarti]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i1.4013
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi untuk dianalisis secara mendalam mengenai Strategi Pengembangan Pariwisata di Geosite Batu Kasah terkait aktifitas pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi daerah yang direncanakan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Natuna Tahun 2018-2025. Sehingga Pengembangan Pariwisata di Geosite Batu Kasah dapat dilakukan secara memaksimal. Metode penelitian yang dipergunakan adalah berupa analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan karakter, keunikan dan kualitas atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Potensi atraksi, aksesibilitas dan amenitas tersebut juga dihubungkan dengan karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Geosite Batu Kasah sesuai dengan upaya pengembangan yang telah dilakukan. Hasil penelitian diketahui bahwa Geosite Batu Kasah sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Saat ini pengembangan Geosite Batu Kasah belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atraksi dan amenitas yang ada di Geosite Batu Kasah masih perlu pembenahan. Belum tersedia transportasi reguler yang dibutuhkan wisatawan menuju Geosite Batu Kasah, diperparah dengan jaringan internet yang belum 4G. Strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Natuna agar lebih memprioritaskan pengembangan pariwisata di Geosite Batu Kasah, apalagi salah satu geosite yang disiapkan untuk diusulkan ke Unesco Global Geopark]]>
<![CDATA[POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM UPAYA OPTIMALISASI UMKM DI SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Silma Nuril Jannah]]>;
<![CDATA[Arimurti Kriswibowo]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i1.4098
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo. Implikasi pada penelitian ini adalah sebagai bentuk pemulihan sektor perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa pandemi COVID-19 diperlukan political will dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan UMKM diukur menggunakan indikator political will dari Brinkerhoff (2010), yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakan hukum, kontinuitas usaha, serta adaptasi dan belajar. Meskipun belum sempurna, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didorong dengan niat baik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk UMKM dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bertahap atau berkelanjutan.]]>
<![CDATA[KAUM PELANGI: KONSTRUKSI IDENTITAS LGBT MELALUI WARNA PELANGI ]]>
<![CDATA[Fadli Afriandi]]>;
<![CDATA[Rizky Octa Putri Charin]]>;
<![CDATA[Fachriza Ariyadi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4514
<![CDATA[Penelitian ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat bagaimana warna mampu membentuk identitas suatu komunitas. Tesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa warna pelangi yang merupakan simbol kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgender) mampu mengkontruksi identitas baru mereka yang kemudian dikenal dengan Kaum Pelangi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan model konstruktivisme. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini adalah self-narrations dan other narrations membentuk identitas baru kelompok LGBT sebagai Kaum Pelangi. Pembentukan identitas dari narasi internal dengan menggunakan warna pelangi untuk bendera dan adanya perayaan yang dikenal dengan Pride Day (month). Untuk narasi eksternal adalah kampanye dukungan yang dilakukan oleh perusahaan populer dunia dalam produk baru yang dikeluarkan dan adanya ciri khas warna pelangi di media sosial seperti facebook, Instagram, dan Whatsapp serta adanya barang-barang populer menggunakan warna pelangi khas LGBT.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA LEGISLASI LEMBAGA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mayyasari Timoer Gondokusumo]]>;
<![CDATA[Kushandajani Kushandajani]]>;
<![CDATA[Fitriyah Fitriyah]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4248
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja legislasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan kegiatan terjadi, termasuk di Lembaga pemerintahan seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal ini, penting untuk di analisis kinerja legislasi Lembaga DPRD Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method, dengan metode kuantitatif sebagai metode utamanya yang dilakukan melalui pembagian kuesioner. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya, dimana dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian akan dirumuskan serta di analisis menggunakan beberapa teori untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi proses legislasi serta mencari dimensi pengukuran proses legislasi. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga menjadi sebuah penemuan. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja legislasi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan namun memaksimalkan agenda pembahasan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT : STUDI TERHADAP APLIKASI SMART IN PIRT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA ]]>
<![CDATA[Bagas Pati]]>;
<![CDATA[Komang Jaka Ferdian]]>;
<![CDATA[Bustami Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4600
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dan globalisasi berdampak terhadap bidang pelayanan publik dan pemerintahan yang ikut bertransformasi ke arah elektronik atau dikenal dengan e-government. Transformasi digitalisasi pada bidang pelayanan publik dan pemerintah menghadirkan berbagai inovasi untuk mewujudkan transparansi, pengurangan korupsi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan pengurangan serta terciptanya tata kelola pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal dan lebih baik atau good governance, sehingga diperlukan kebijakan atau relugasi yang tepat agar dalam proses implementasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu inovasi di bidang pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang mendapatkan penghargaan dibidang inovasi pelayanan publik yaitu Aplikasi SMART IN PIRT pada tahun 2019, untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan atau sertifikasi pangan bagi produk industri rumah tangga. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi dalam menganalisis fenomena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan inovasi berbasis e-government yaitu aplikasi SMART IN PIRT cukup baik karena dinilai tepat dan memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam jumlah penerbitan sertifikat PIRT. Serta dapat mencapai luaran yang diharapkan yaitu memberikan dampak terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan memberikan perubahan serta dapat diterima oleh kelompok sasaran. Namun dipengaruhi oleh integrasi regulasi pusat dan daerah serta beberapa faktor pendorong dan penghambat lainnya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Sahri Muharam]]>;
<![CDATA[Alsar Andri]]>;
<![CDATA[Askarmin Harun]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4465
<![CDATA[Strategi harus disertai dengan kebijakan agar satu sama yang lainnya saling mendukung. Tergambar pada kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi, ada yang tidak sinkron. Strategi yang diterapkan sudah baik, namun kebijakannya tidak mendukung, juga tidak memberikan hasil yang baik. Tentu hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga apa yang hendak dicapai dalam pengembangan kepariwisataan akan menjadi terhambat. Objek wisata yang menjadi perhatian untuk dilakukan pengembangan melalui strategi-strategi adalah objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai yang berada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan informan pihak yang berkaitan kebijakan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi. Objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai ini, potensi alam dan budaya masyarakatnya belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan strategi yang tepat untuk mengembangkan objek wisata ini. Mengingat objek wisata Panorama Bukik Cokiak dan Tepian Pantai merupakan objek wisata andalan dan unggulan di Kecamatan Singingi. Kata Kunci : Kebijakan, Strategi dan Pariwisata.]]>
<![CDATA[FENOMENOLOGI VOTE BUYING DALAM PELAKSANAAN PEMILU DIKALANGAN SANTRI PONPES NASRUDIN DESA SUMURBER ]]>
<![CDATA[Khilda Nurul Falahiyah]]>;
<![CDATA[Agus Machfud Fauzi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4597
<![CDATA[Fenomena vote buying dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan menjadi hal yang tabuh melainkan sudah menjadi praktik yang sering dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Praktik vote buying merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama yang sering terjadi dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena vote buying yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di kalangan santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurber. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz tentang motif tindakan kadidat pemilu dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, data primer berasal dari observasi, dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, artikel dan skripsi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian praktik vote buying menjadi marak di kalangan santri pondok pesantren nasrudin saat proses pemilu dengan berbagai bentuk ketika pemilu sedang terlaksana dengan kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, dan sikap politik yang rendah. Praktik vote buying yang terjadi secara sigmifikan mendistori prisnsip keadilan, kebebasan dan komptensi dalam pemilu yang berintegritas]]>
