Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 1 (2023): April"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ) ]]>
<![CDATA[Fahrurrozi Fahrurrozi]]>;
<![CDATA[Chintya Dewanta]]>;
<![CDATA[Imawanto Imawanto]]>;
<![CDATA[Edi Yanto]]>;
<![CDATA[Hamdi Hamdi]]>;
<![CDATA[Yulias Erwin]]>;
<![CDATA[Sarudi Sarudi]]>;
<![CDATA[Tin Yuliani]]>;
<![CDATA[Aesthetica Fiorini Mantika]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14926
<![CDATA[This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING BERBASIS KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.13460
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara wajib memberikan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dan HAM bagi investor asing diantaranya dengan melibatkan masyarakat lokal, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan melakukan alih teknologi. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Perppu Cipta Kerja perlu diubah dan memasukkan prinsip-prinsip HAM berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. ]]>
<![CDATA[PENGATURAN STANDARISASI KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA ]]>
<![CDATA[Bahri Yamin]]>;
<![CDATA[Hilman Syahrial Haq]]>;
<![CDATA[M. Taufik Rachman]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14927
<![CDATA[There are three reasons why this research was conducted, namely: first, it has not been clearly regulated in the case of premeditated murder regarding whether or not it is permissible to assign Justice Collaborators to one of the perpetrators by the panel of judges. Second, the standardization of maximum and minimum crimes has not been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses. The three pros and cons of the criminal verdict against Barada Richard Eliezer. The legal issue is whether Justice Collaborators status can be given to participating actors in cases of premeditated murder? This journal uses normative research. The results of this study are: first, in cases of premeditated murder, justice collaborator status can be given to witness witnesses who cooperate by way of legal discovery by judges, using legal construction methods. Second, if there is a recommendation from the LPSK against a witness with the status of a witness collaborator in a case of premeditated murder, then the sentence will be reduced under the following conditions: a) When detained for the first time, the maximum penalty is 2 years. Minimum 1 year 6 months. b) during the extension of the detention period, the maximum penalty is 3 years, minimum 2 years. c) at the time of detention by the Prosecutor's Office, the threat is a maximum of 4 years, a minimum of 2 years and 6 months. d) at the time of becoming a defendant or convict, the maximum penalty is 5 years at least 3 years.]]>
<![CDATA[Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nufikha Ulfah]]>;
<![CDATA[Yayuk Hidayah]]>;
<![CDATA[Endrik Safudin]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12928
<![CDATA[Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. Dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum menjadi usaha dalam mengkonkritkan kecerdasan warga negara dan kesadaran hukum yang baik. Secara khusus penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat Studi Pustaka. Sumber penelitian dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) penekanan pada pengetahuan tentang proses pembutan hokum; 2) pengetahuan terhadap subtansi hukum; dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Kesimpulan kajian ini adalah Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran hukum dalam tata konsep dan implementasi Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA SUKU BATAK TOBA DI DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA ]]>
<![CDATA[Naomi Christin]]>;
<![CDATA[Emilda Firdaus]]>;
<![CDATA[Ulfia Hasanah]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12126
<![CDATA[This research is related to the Fulfillment of Women's Inheritance Rights in the Patriarchal Culture of the Toba Batak Tribe in Untemungkur Village. Fulfillment of women's inheritance rights in fact has not been appropriately fulfilled. This happens because of the patriarchal culture that is still ingrained in people's lives, especially the Toba Batak whose heirs are men and not women. The research method used is a type of sociological legal research. The research location was carried out in Unte Mungkur Village, Muara District, North Tapanuli Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were questionnaires, interviews, literature review, and ended with a deductive thinking method. The first result of this study is that the fulfillment of women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Batak Toba tribe in Unte Mungkur Village, North Tapanuli Regency, has not fulfilled the values of justice for women. Second, obstacles to fulfilling women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Toba Batak tribe in Unte Mungkur Village are caused by patriarchal culture and the presence of habataon (for example Batak) burdens on women. Family law and inheritance can be developed towards a parental/bilateral legal system so that men and women are given equal status and several matters in customary regulations must be corrected to fulfill human rights and elements of justice for all regardless of gender.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN ]]>
<![CDATA[Aprillio Poppy Belladonna]]>;
<![CDATA[Neneng Tripuspita]]>;
<![CDATA[Yayuk Hidayah]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12914
<![CDATA[Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masayarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentunya akan membawa banyak dampak secara hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat desa Kademangan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khusunya dalam status perkawinan yang merupakan perwujudan warga negara yang taat dan patuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat desa Kademangan belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN ]]>
<![CDATA[Rafi Akbar Al Aqib]]>;
<![CDATA[Azi Fachri Mandala]]>;
<![CDATA[Jhames Jorgi]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12199
<![CDATA[The causes of weak shareholder protection include a lack of awareness of how corporate governance is implemented by public companies, to the opportunistic behavior of public companies that use loopholes in regulations and weaknesses in capital market law enforcement. Because they play a dominant role in the area of capital market regulation, capital market regulatory bodies have been widely criticized in response to takeovers of minority shareholders. The purpose of this study is to examine cases of legal protection for minority shareholders in order to gain an understanding not only of the legal issues and challenges that exist in implementing regulations in the field of shareholder protection but also to recommend possible ways to improve law enforcement in order to ensure the effectiveness of shareholder protection in Indonesia. The research method used is normative juridical research method. Every shareholder who is harmed by the company's actions as a result of the decision of the GMS, Directors, and/or Commissioners has the right to submit a complaint to Article 61 UUPT. Based on the financial transaction case of PT Sumalindo Tbk which discriminates against minorities caused by legal loopholes and weak capital market law enforcement. Also, OJK needs to give priority to taking a risk-based approach that is far more total and systematic than existing regulations. An alternative measure to increase awareness of Indonesian public companies is good corporate governance by introducing a mechanism that assesses the performance of companies based on their compliance with corporate governance norms.]]>
<![CDATA[DUTIES AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL ]]>
<![CDATA[Ady Supryadi]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14281
<![CDATA[Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics as a moral psychiatric profession work. But a profession code of ethics is sometimes not very much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision of assistance in the form of drug services oriented to community needs, wear off and tend to be commercial transactions of pharmaceutical products that are business - oriented. The research method uses a normative juridical approach with research specifications of the analytical descriptive.Data collection is conducted through the inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal materials and traditional medicines. The responsibility of the pharmacist in the drug service prescribed by the Doctor is to prioritize the needs and safety of patients. The overall responsibility of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Andini Camelia]]>;
<![CDATA[Cenlia Brigita Engkolan]]>;
<![CDATA[Ika Rachmawati Sukarno Putri]]>;
<![CDATA[Nasywa Laffaiza]]>;
<![CDATA[Tazkia Tunnafsia Siregar]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12200
<![CDATA[Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 which granted the formal test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In fact, the Judge's Decision is intended to end disputes and differences in interpretation of a provision. However, this Decis on actually creates dualism regarding the applicability of the Job Creation Law, because on the one hand this Law is declared unconstitutional, but on the other hand this Law remains in effect and has binding legal force. This juridical issue will be examined using normative legal research imethods. From ithe results of the research, it was concluded that the meaning of conditional unconstitutional in this Decision is the establishment of Law no. 11 of i2020 icontradicts the 1945 Constitution or is conditionally (temporary) unconstitutional. This temporary unconstitutional status depends on conditions in the form of an obligation for legislators to make improvements to the formation of Law no. 11 of 2020 for ia period of 2 (two) years. As for the 2 (two) year period, the Job Creation Law will still apply based on points '4' iand '6' in the ruling.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MEDIASI PENAL PASCA REGULASI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN MAHKAMAH AGUNG ]]>
<![CDATA[Hanifah Febriani]]>;
<![CDATA[Carissa Maharani]]>;
<![CDATA[Sadida Amalia Izzatul Haq]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v14i1.15101
<![CDATA[Penal mediation brings benefits to victims, perpetrators, or society. Penal mediation also takes into account the practical needs of settling cases, and can bring about a fast, simple, low-cost trial. Even though the settlement of cases by mediation is quite familiar in the society, previously the settlement of criminal cases by mediation did not have a sufficiently strong legal basis except for cases involving children in conflict with the law. Currently, penal mediation has been regulated in Prosecutor's Regulations Number 15 of 2020, Badan Peradilan Umum Decree Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Police regulation Number 8 of 2021. Since it is left to each institution, differences in arrangements and the scope of implementation of penal mediation is inevitable. This research is a normative research using data from library research. The data were analyzed qualitatively by using a statutory approach and a conceptual approach. This study found that there were differences in penal mediation arrangements in each law enforcement institution. These differences are related to the legal basis used, types of cases, exceptions to types of cases, the role of law enforcement officials, differences in the mechanisms for peace agreements and termination of cases as well as arrangements related to victims' recovery.]]>
