Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fariz Cahyana]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.832 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17623
<![CDATA[Suap di sektor swasta dipandang sudah mendesak untuk segera diatur dalam perundang-undangan. Salah satu pertimbangan karena suap tidak hanya memberi efek pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian secara langsung. Tindakan suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat dan merusak persaingan yang adil. Dengan keberadaan aturan mengenai tindak pidana suap dapat membantu untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah makna suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC dan peraturan perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis beberapa kasus suap yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum suap swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terus menerus terjadi kasus-kasus suap di sektor swasta yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada Negara.]]>
<![CDATA[Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Indah Prisnasari]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.287 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v2i2.14229
<![CDATA[Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dari anti modern slavery dan mengetahui parameter dari pencegahan modern slavery berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan hasil analisa tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industriperikanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat tiga cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan modern slavery dalam industri perikanan yaitu menerapkan SistemHAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan mengadakan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.]]>
<![CDATA[Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Rizki Agung Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.339 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18211
<![CDATA[Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur tentang kelompok korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara konseptual, makna dari kerugian keuangan negara dapat dilihat dalam berbagai aturan perundang-undangan yaitu UU PTPK, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, pemaknaan konsep kerugian perekonomian negara menjadi sebuah permasalahan karena meskipun konsep perekonomian negara telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PTPK, hal tersebut masih dirasa belum aplikatif. Dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana korupsi, nyaris tidak ditemui putusan yang telah menyatakan seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut kata “dapat” dan menjadikan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 delik materiil yang menunjukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah kerugian yang nyata dan pasti (actual loss), sehingga di sisi lain menjadi hambatan dalam penerapan unsur merugikan perekonomian negara. Tujuan peneletian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna konsep perekonomian negara secara normatif dan praktiknya. Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.]]>
<![CDATA[Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha ]]>
<![CDATA[Surya Dini Hastuti]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.593 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v3i3.18640
<![CDATA[Izin lokasi merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan mengendalikan pelaku usaha dalam memperoleh tanah. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan hukum penataan ruang dan hukum perizinan. Melalui penelitian ini penulis membahas izin lokasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang beserta fungsinya bagi pelaku usaha dalam kegiatan perolehan tanah yang diterbitkan melalui OSS sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Mengingat Pemerintah membuka peluang besar untuk kegiatan usaha di Indonesia, sedangkan ketersediaan ruang terbatas sehingga dapat menyebabkan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit Pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ]]>
<![CDATA[Alkindi Indika]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.804 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v2i5.15217
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 harapan bagi pelaksanaan manajemen ASN yang semula menggunakan pendekatan closed career system yang berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan menjadi open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN khususnya dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan sistem merit. Meskipun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ini telah diatur, akan tetapi dalam pencapaian tujuan dapat terjadi kelebihan, kekurangan, bahkan adanya pelanggaran yang dilakukan saat implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi melalui sistem merit dan menganalisis perlindungan hukum bagi pejabat pimpinan tinggi yang cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit. Pada akhirnya, terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama keabsahan terhadap pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi akibat pelanggaran sistem merit harus didasarkan pada adanya cacat yuridis yakni cacat prosedur. Kedua, perlindungan hukum terhadap pejabat pimpinan tinggi yang cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit adalah upaya represif dengan mengajukan keberatan secara tertulis dan menyatakan pendapat kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan terhadap pelanggaran tersebut. ]]>
<![CDATA[TA’ARUF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Emma Desy Wulansari]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.707 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v1i2.11004
<![CDATA[Perkawinan dapat diputus salah satunya karena adanya pembatalan perkawinan. Namun dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus disertakan alasan-alasan yang jelas. Pembatalan perkawinan yang dikabulkan biasanya dikarenakan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja dengan adanya pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum baik kepada parapihak, kepada anak, dan kepada harta benda. Dengan meneliti beberapa ratio decidendi hakim dalam putusan, diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi karena kurang mengenalnya antara calon suami-isteri yang mengakibatkan adanya salah paham dikemudian hari setelah terjadinya perkawinan. Maka dalam Hukum Islam adanya suatu proses pengenalan yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya mencegah adanya kesalahpahaman antara pihak pria dan pihak wanita yang akan menikah sehingga dapat pula mencegah adanya pembatalan perkawinan dikemudian hari. Yaitu dengan proses ta‟aruf dan proses khitbah.]]>
<![CDATA[Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar ]]>
<![CDATA[Lianton Vicco Yunior]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.299 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v2i6.15948
<![CDATA[Banyaknya masalah mengenai Tanah Terlantar di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak pemilik tanah yang kurang mengerti hukum mengenai pertanahan dan juga pendayagunaan tanahnya. Di dalam hukum tanah nasional yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), telah ditetapkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Dari interpretasi tersebut menjelaskan bahwa Tanah Terlantar bertentangan dengan pengertian tanah sebagai fungsi sosial. Penelitian ini menngunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berusaha menjawab terkait keabsahan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan terkait penetapan tanah terlantar. Dan peran pemerintah disini sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan, yang mempunyai kewenangan dalam tugasnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan di bidang pertanahan juga harus berdasar pada peraturan perundang-undangan dan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.]]>
<![CDATA[AKUISISI KARTUKU, MIDTRANS DAN MAPAN OLEH GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Shafira Sanina Narisaputri]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.291 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v2i1.12114
<![CDATA[Salah satu fenomena dalam strategi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha adalah merger dan akuisisi. Perkembangan Financial Technology yang cepat pada moda electronic payment menyebabkan perusahaan electronic paymnet melakukan segala cara untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Namun persaingan yang tercipta harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 30 ayat (1) terdapat lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Pesaingan Usaha memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar peratuan ini.]]>
<![CDATA[Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum ]]>
<![CDATA[Muhammad Dayyan Sunni]]>;
<![CDATA[Mas Rahmah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.513 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18200
<![CDATA[Pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif untuk dapat mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan merek terkenal telah diatur di dalam Article 6 bis Paris Convention. Namun, suatu merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi merek dapat berubah menjadi generic jika persepsi masyarakat mengidentikkan merek tersebut dengan suatu barang atau jasa yang sejenis. Akibatnya, merek tersebut menjadi istilah yang umum sehingga tidak eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta tidak layak untuk diberikan hak eksklusif serta perlindungan hukum. Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah yang umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan suatu merek terkenal yang dapat kehilangan secondary meaning sehingga berubah menjadi istilah umum serta gugatan pembatalan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum. Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Aprroach). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.]]>
<![CDATA[Status Pekerja Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Infita Robayani Safira]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.592 KB)
|
DOI: 10.20473/jd.v2i3.14365
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang Status Pekerja Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif. Dan hasil dari skripsi ini menunjukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah ini haruslah membuat peraturan internal yang dapat mengakomodir hak-hak para pekerja agar tidak terjadi penimpangan terhadap status pekerja baik pekerja tidak tetap maupun pekerja tetap non PNS. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah tidak tunduk pada Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melainkan mengacu kepada aturan dari instansi pemerintah. Dan apabila terjadi perselisihan antara pekerja dengan pihak Rumah Sakit Umum Dearah maka dapat juga dilakukan upaya hukum di luar pengadilan yaitu dapat dilakukan dengan cara melihat aturan–aturan internal pada Rumah Sakit Umum Daerah dan juga dapat melakukan mediasi. Dan dapat juga dilakukan upaya hukum di dalam pengadilan terkait gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Selain itu juga dapat melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.]]>
