cover
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2024)" : 7 Documents clear
Eksplorasi Beban Digital Guru: Survei Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh Guru Haeri, Iman Zannatul; Afriansyah, Anggi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4615

Abstract

Previous research has identified various challenges in the implementation of the Platform Merdeka Mengajar (PMM) among teachers, including limited internet access and technological devices, teachers' proficiency in using technology, limited understanding of PMM, and an increased digital workload that occupies teachers' time. This article aims to: (1) analyze the increase in teachers' digital workload due to extensive digitalization through PMM; (2) identify communication and instructional patterns in PMM implementation; and (3) examine how teachers utilize PMM to provide more effective and humane recommendations for improvement. A survey was conducted using a questionnaire distributed via Google Forms to 211 teachers across 27 provinces in Indonesia. The article highlights three key findings: First, digitalization through the Platform Merdeka Mengajar (PMM) significantly increases teachers' workload. A total of 55.9% of teachers reported teaching 24–30 hours per week, 19% taught 30–40 hours, and 4.3% taught 40–50 hours. Additionally, 79.1% of respondents indicated that PMM increased their administrative burden. Second, communication and instructions related to PMM were found to be hierarchical and lacked dialogue, with 70.1% of teachers using PMM due to direct instructions from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) or school management. Third, the digital workload forced 51% of teachers to complete PMM tasks outside of school hours, including 22.3% working at home and 14.7% working late at night. Moreover, a significant portion of teachers relied on personal resources, with 71.1% using their own internet and 67.3% covering electricity costs to fulfill PMM requirements. This article recommends that the government consider teachers' rights and working hours when implementing PMM.AbstrakRiset terdahulu memaparkan berbagai tantangan dalam operasionalisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di kalangan guru: keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, pemahaman terbatas mengenai PMM, serta meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan beban digital guru akibat masifnya digitalisasi melalui PMM; kedua, mengidentifikasi pola komunikasi dan instruksi dalam pengerjaan PMM; serta ketiga, meninjau ulang mekanisme pemanfaatan PMM oleh guru untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan manusiawi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada 211 guru di 27 provinsi di Indonesia. Tiga temuan utama artikel ini adalah: pertama, digitalisasi melalui PMM secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Sebanyak 55,9% guru mengajar 24-30 jam per minggu, 19% mengajar 30-40 jam, dan 4,3% mengajar 40–50 jam. Sebagian besar responden (79,1%) melaporkan bahwa PMM menambah beban administrasi mereka. Kedua, pola komunikasi dan instruksi terkait PMM bersifat hierarkis dan kurang dialogis, dengan 70,1% guru menggunakan PMM karena tekanan instruksi langsung dari Kemendikbudristek atau pihak sekolah. Ketiga, beban kerja digital memaksa 51% guru mengerjakan tugas PMM di luar jam sekolah dan mengerjakan di rumah (22,3%), sering hingga larut malam (14,7%), dan  sebagian besar menggunakan biaya pribadi untuk internet (71,1%) dan listrik (67,3%). Artikel ini menyarankan DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak dan jam kerja guru dalam implementasi PMM.
Formulasi dan Validasi Indikator Bank Sampah Berkelanjutan Yandri, Pitri; Budi, Sutia; Muhyidin, Ayi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3629

Abstract

For decades, Indonesia has practiced community-based waste management, one example being waste banks. This movement has spread widely across urban areas and has been formally regulated under the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2021. However, the regulation does not fully address the long-term management of waste banks, particularly their sustainability. Thus, compatible indicators are needed to ensure the sustainability of waste banks. This study aims to explore and validate sustainable waste bank indicators that support implementing a circular economy. A mixed-method approach was employed, combining extensive qualitative literature reviews and quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM). 143 waste bank members from South Tangerang and Yogyakarta participated in the study. The results identified 24 valid and reliable indicators, grouped into five dimensions: economic (profitability, investment, economic benefits, efficiency); social (increasing number of members, active participation, social interaction, member knowledge); environmental (reducing waste accumulation, proper sorting, sorting effectiveness); technological (WhatsApp group, internet portal, Android-based application); and institutional governance (leader’s vision, organizational structure, coordination, promotion, service innovation, strategic plans, incentives, local government support, and regional regulations). These findings provide a comprehensive framework for waste bank managers and policymakers to enhance sustainable waste management practices.AbstrakSelama beberapa dekade, Indonesia telah mempraktikkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui bank sampah. Gerakan ini telah menyebar luas di wilayah perkotaan, dengan regulasi formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan pengelolaan jangka panjang, terutama dari aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang kompatibel untuk mendukung keberlanjutan bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memvalidasi indikator bank sampah berkelanjutan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur ekstensif dan analisis kuantitatif dengan Model Persamaan Struktural (SEM). Sebanyak 143 anggota bank sampah di Tangerang Selatan dan Yogyakarta dijadikan sampel. Hasil penelitian mengidentifikasi 24 indikator valid dan reliabel, yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi: ekonomi (profitabilitas, investasi, manfaat ekonomi, efisiensi); sosial (peningkatan jumlah nasabah, partisipasi aktif, interaksi sosial, pengetahuan nasabah); lingkungan (pengurangan tumpukan sampah, pemilahan sesuai standar, efektivitas pemilahan); teknologi (grup WhatsApp, portal internet, aplikasi berbasis Android); dan tata kelola kelembagaan (visi pemimpin, struktur organisasi, koordinasi, promosi, inovasi layanan, rencana strategis, insentif, peran pemerintah daerah, regulasi lokal). Temuan ini menyediakan kerangka kerja komprehensif yang dapat digunakan oleh pengelola bank sampah dan pembuat kebijakan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4628

Abstract

The book industry in Indonesia faces significant challenges due to weak regulation of general books. Although Law Number 3 of 2017 on the Book System (Sisbuk Law) was enacted to protect the publishing industry, its focus has primarily been on educational books, leaving general books under-regulated. As a result, the production and distribution of general books have declined, piracy is rampant, and public access to quality books is limited. This study employs a qualitative approach, using interviews and focus group discussions with key stakeholders, including publishers, authors, and government officials. The findings highlight the need for specific regulation of general books to filter content that does not align with cultural values and ensure the quality of books in circulation. The study recommends the establishment of an independent body for evaluating general books and policies that protect the publishing industry to strengthen the national literacy ecosystem.AbstrakIndustri perbukuan di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya regulasi terhadap buku umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) telah diberlakukan untuk melindungi industri perbukuan, fokus utamanya hanya pada buku pendidikan, meninggalkan buku umum tanpa pengaturan yang memadai. Akibatnya, produksi dan distribusi buku umum menurun, pembajakan marak, dan akses masyarakat terhadap buku berkualitas terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk penerbit, penulis, dan pemerintah. Temuan menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk buku umum guna menyaring konten yang tidak sesuai nilai budaya dan memastikan kualitas buku yang beredar. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk penilaian buku umum dan kebijakan yang melindungi industri perbukuan, demi memperkuat ekosistem literasi nasional.
Upaya Indonesia dan UNODC dalam Menangani Permasalahan Anak yang Terlibat Dalam Kejahatan Terorisme Tahun 2018–2020 Kusuma, Alfia; Juned, Mansur
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3787

Abstract

Terrorism crimes are increasingly involving children, who are the future generation of the nation. Therefore, addressing terrorism crimes requires extra efforts from various parties. This study aims to describe the efforts made by the Indonesian government and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in addressing the issue of children involved in terrorism crimes. This study uses a qualitative method with a case study analysis. The author conducted in-depth interviews with representatives from the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and the Prasasti Peace Foundation (YPP), as well as a literature review from sources related to terrorism. The results of the study indicate that the family environment, mental health, and emotional state of children are internal factors, and the influence of the social environment is an external factor that causes children to be involved in terrorism crimes. Handling children involved in this crime requires special treatment and comprehensive regulations. Indonesia took an important step in handling children involved in terrorism through international cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), which resulted in the “Bali Call for Action” political declaration that affirmed global commitment and encouraged increased handling capacity at various levels of implementation. At the end, this research recommends the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) to formulate special regulations related to the handling of children involved in terrorism crimes. This regulation can be in the form of derivative regulations, such as Government Regulations or Ministerial Regulations, to clarify the procedures for comprehensive handling, assistance, and rehabilitation of children.AbstrakKejahatan terorisme kini semakin melibatkan anak-anak, yang merupakan penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan terorisme membutuhkan upaya ekstra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, kesehatan mental, emosional anak menjadi faktor internal dan pengaruh lingkungan sosial yang menjadi faktor eksternal penyebab anak terlibat dalam kejahatan terorisme. Penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan ini memerlukan penanganan khusus dan regulasi yang komprehensif. Indonesia mengambil langkah penting dalam menangani anak-anak yang terlibat terorisme melalui kerja sama internasional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menghasilkan deklarasi politik “Bali Call for Action” yang menegaskan komitmen global dan mendorong peningkatan kapasitas penanganan di berbagai tingkat pelaksana. Pada bagian akhir, penelitian ini merekomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merumuskan regulasi khusus terkait penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Regulasi ini dapat berupa aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, guna memperjelas prosedur penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi anak secara komprehensif.
Implementasi Gerakan Kesejahteraan Sosial sebagai Model Praktik Makro Pekerjaan Sosial: Studi pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang Sukmana, Oman; Astutik, Juli; Suprapto, Budi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.3347

Abstract

Efforts to achieve social welfare must be organized through social welfare movements by encouraging the participation of communities and social organizations. This study examines the implementation and processes of the social welfare movement conducted by Persyarikatan Muhammadiyah in Malang City, East Java, as a model of macro social work practice. Using a qualitative method with a case study approach, the research involved four administrators of the Muhammadiyah Regional Leadership in Malang City, selected purposively as subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the implementation of the social welfare movement is influenced by organizational factors, leadership, resources, networks, community participation, strategies, and movement objectives. Persyarikatan Muhammadiyah has effectively provided social services, education, healthcare, and community empowerment to address various social issues. This study recommends that the government develop social welfare movement programs involving collaboration with community organizations, provide accurate data on social welfare organizations as strategic partners, and ensure, through Commission VIII of the Indonesian Parliament (DPR RI), that social welfare programs are implemented systematically, effectively, and efficiently. Furthermore, formal regulations should guarantee the active involvement of community organizations in the development of social welfare programs.AbstrakUpaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara terorganisir melalui gerakan kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi sosial. Penelitian ini menggambarkan implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai model praktik makro pekerjaan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan empat pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang dipilih secara purposif sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh faktor organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan, partisipasi masyarakat, strategi, dan tujuan gerakan. Persyarikatan Muhammadiyah telah berhasil memberikan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun program gerakan kesejahteraan sosial yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, menyediakan data yang akurat terkait organisasi gerakan kesejahteraan sosial sebagai mitra strategis, serta memastikan, melalui Komisi VIII DPR RI, bahwa program kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Selain itu, perlu ada regulasi formal yang menjamin keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan program kesejahteraan sosial.
Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia Ansyah, Rahmat Husein Andri; Dani, Fatimatuz Zahro Diah Putri; Khoiriyani, Fauziah
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4127

Abstract

The number of businesses that have been certified halal has yet to reach the targets set by the government. One of the main reasons for this is the limited capacity of Halal Inspection Agencies (LPH), which are authorized to conduct examinations and/or testing of product halalness. This study aims to analyze the role and capacity of LPH in supporting the halal certification process in Indonesia and to identify factors that limit its capabilities, thereby formulating strategies to enhance the capacity of LPH in Indonesia. This research employs a qualitative method with a directed content analysis approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders in the halal business ecosystem, including MSME business actors and representatives from the Regional Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs. Four LPHs were the focus of this study: 2 nonprofit the halal inspection, a university-based LPH, and a non-profit organization-based LPH. Hindering factors were identified using the Fishbone Diagram model and analyzed within the framework of Moore’s Business Ecosystem, including suboptimal regulations, funding constraints, low awareness among business actors, and the relationship between LPH and the government. The study results indicate that LPH currently functions solely as an executor of halal inspections, with limited capacity that is unevenly distributed to meet regional needs. Therefore, this study recommends that Commission VIII of the DPR RI strengthen oversight of policies regulating LPH, enhance human resource competencies through continuous training, promote cross-agency collaboration and the application of information technology in the halal certification process, and implement public-private partnerships to improve the effectiveness and accountability of halal certification in response to existing challenges.AbstrakJumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kapasitas LPH dalam mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kapabilitasnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas LPH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan directed content analysis. Data primer didapat dari wawancara mendalam dengan stakeholders dalam ekosistem bisnis halal: pelaku usaha UMKM dan perwakilan dari Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama. Empat LPH dijadikan fokus dalam penelitian ini: 2 lembaga pemeriksa halal non profit, 1 LPH universitas, dan 1 LPH organisasi non-profit. Faktor penghambat yang diidentifikasi menggunakan model Diagram Fishbone dan dianalisis dalam kerangka Ekosistem Bisnis Moores, mencakup regulasi yang belum optimal, kendala pendanaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan hubungan LPH dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH saat ini hanya berperan sebagai pelaksana pemeriksaan halal, dengan kapasitas yang masih terbatas dan belum merata sesuai kebutuhan di berbagai wilayah. Dengan begitu, studi ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang mengatur LPH, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas lembaga serta penerapan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, dan menerapkan kemitraan publik-swasta untuk efektivitas serta akuntabilitas sertifikasi halal sebagai respons terhadap tantangan yang ada.
Examining Educational Equity in Indonesia through Student Performance in the Certified Emancipated Learning Internship Program Hakim, Lukman Nul; Winarti, Destina; Kayen, Hazrat Shah; Numan, Muhammad; Buana, Indra Cakra; Barliana, Dewi
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4389

Abstract

Kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas antara masyarakat Jawa dan luar Jawa merupakan persoalan serius yang melanggengkan ketidakadilan sistemis. Di Pulau Jawa, daerah perkotaan mendapatkan manfaat dari pendidikan tinggi yang lengkap, dosen yang berkualitas, dan sumber daya pendidikan lainnya yang melimpah, sedangkan di daerah pedesaan dan terpencil sering kali mengalami hal yang sebaliknya. Para peneliti telah menyoroti isu ketidakadilan dalam pendidikan dari konteks, di antaranya, kurikulum, fasilitas dan kualitas dosen. Namun, tidak banyak yang melihat isu ketidakadilan ini dalam konteks program magang. Itulah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Fokus kajiannya adalah pada perbedaan kinerja mahasiswa Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan tinggi dalam dan luar Pulau Jawa, dengan pendekatan kuantitatif. Rubrik penilaian kinerja mahasiswa disusun oleh Tim MBKM instansi tempat magang yang meliputi student log book, tes akademik, formulir observasi, artikel, dan presentasi. Penilaian dilakukan oleh para mentor yang telah dilatih. Data penelitian berasal dari 144 mahasiswa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar Pulau Jawa. 120 mahasiswa dari Jawa dan 24 dari luar Jawa. Uji independent T-test dilakukan untuk melihat perbedaan signifikan kinerja magang mahasiswa di DPR RI. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan nilai akhir yang signifikan antara kinerja magang mahasiswa yang berasal dari universitas di dalam dan di luar Pulau Jawa, dibandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti program magang dari universitas di dalam Pulau Jawa. Penelitian ini menyoroti disparitas kualitas pendidikan dilihat dari program magang. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk menghasilkan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa luar pulau Jawa termasuk kebijakan program magang.AbstractThe disparity in access to quality education between regions within Java and those outside it perpetuates systemic inequality. While urban areas in Java benefit from comprehensive higher education, skilled faculty, and ample resources, students in non-Java regions often face significant limitations. This study uniquely examines this educational inequality through the lens of student performance in the Merdeka Campus’s Certified Internship Program (MBKM), comparing students from universities within Java to those outside. Using a quantitative approach, the research analyzed the internship performance of 144 students—120 from Java and 24 from outside Java—based on a performance rubric developed by the MBKM Team at their respective internship institutions. This rubric includes assessments from student logbooks, academic tests, observation forms, article papers, and presentations. Evaluations were conducted by trained mentors, and an independent t-test was applied to identify performance differences. Results indicated a significant disparity in final scores, with students from Java-based universities outperforming those from outside Java. This study highlights the need to address educational disparities in internship performance and recommends affirmative policies from the Ministry of Higher Education, Science, and Technology to support students from outside Java, particularly in internship programs.

Page 1 of 1 | Total Record : 7