cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bandiyah
Contact Email
jurnaldikbud1@gmail.com
Phone
+6281288370671
Journal Mail Official
jurnaldikbud@kemdikbud.go.id
Editorial Address
Sekretariat BSKAP Kemendikbud Gedung E, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telepon: (021) 57900405, Faksimile: (021) 57900405 Email: jurnaldikbud@kemdikbud.go.id; jurnaldikbud@yahoo.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Published by Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ISSN : 24608300     EISSN : 25284339     DOI : https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i1.1509
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan is a peer-reviewed journal published by Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Agency for Research and Development, Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia), publish twice a year in June and December. This journal publishes research and study in the field of education and culture, such as, education management, education best practice, curriculum, education assessment, education policy, education technology, language, and archeology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 535 Documents
 43   44   45   46   47 
EVALUASI KETERLAKSANAAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA MATARAM Rahmatullah Rahmatullah; Jumadi Jumadi
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v5i2.1697

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif kualitatif dengan tujuan untuk menilai konteks, input, proses dan produk pada kurikulum 2013. Penelitian ini juga menganalisis hambatan, kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Pelaksanaan penelitian dilakukan dibeberapa SMA di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang sedang melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Subjek penelitian yang digunakan yaitu peserta didik, guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta kepala sekolah. Metode pengumpulan informasi menggunakan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Tahap penelitian meliputi tiga proses yaitu tahap prasurvei, tahap analisis hasil pengamatan, dan penulisan artikel. Hasil pengamatan yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menemukan bahwa penerapan kurikulum 2013 selain menghadirkan manfaat juga masih ada beberapa kendala atau kekurangan yang dirasakan dalam penerapannya sampai sejauh ini. Kendala yang muncul terdapat pada aspek kebijakan sekolah, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, serta administrasi. Kesimpulan, keterlaksanaan K-2013 pada tingkat SMA di Kota Mataram berjalan dengan baik tetapi perlu ada beberapa penyesuaian dalam penyempurnaan. Penyesuaian yang dapat dilakukan lebih kepada fasilitas penunjang dan proses pelaksanaan K-2013. This qualitative descriptive research aims to determine the implementation of Curriculum 2013 (K-2013) by assessing its context, input, process, and products. Assessment of context based on analysis of the objectives, benefits, and goals of K-2013. The input assessment is obtained from observations of school readiness, conditions of infrastructure, etcetera. The Process assessment is obtained from analysis of implementation in the field. The product assessment is obtained from the analysis of the output produced by K-2013. This study also analysed the obstacles, weaknesses and strengths of the Curriculum 2013. The research subjects were students, educators, vice principals in charged for the curriculum, and school principals. Methods of collecting information using observation, interviews, and document analysis. The research stage includes three processes, namely, the pre-survey, analysing the results of the observations, and writing the articles. The results of the observations are then analysed descriptively qualitatively. The results of the analysis found that besides providing benefits, the implementation of K-2013 had also someobstacles or shortcomings in its implementation. The obstacles are in the aspects of school policy, facilities and infrastructure, the learning process, and administration. In conclusion, the implementation of K-2013 at the SMA level in the City of Mataram has been going well. However, it needs some adjustments to be made in its refinement, such as adjustments to the facilities support and the implementation process of K-2013.
THE STRATEGY OF PESANTREN LEADER IN MANAGING THE MARKETING OF EXECELLENT EDUCATION Ali Nurhadi; Atiqullah
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v5i2.1710

Abstract

Pendidikan berkeunggulan tidak hanya lahir dari sekolah umum tetapi juga dapat lahir dari pesantren yang memiliki konsep pendidikan berkeunggulan seperti di Pondok Pesantren Darussalam Puncak, yaitu IICP (International Islamic Class Program). Tujuan penelitian ini, pertama, mendeskripsikan strategi pemimpin dalam promosi pendidikan berkeunggulan di Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Kedua, mendeskripsikan implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan. Ketiga, mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan logistik untuk pendidikan berkeunggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, strategi promosi pendidikan berkeunggulan dilakukan dengan sosialisasi pada wali santri. Promosi juga dilakukan melalui media sosial, website resmi pondok pesantren, brosur, dan presentasi kepada berbagai lembaga. Kedua, implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan dilakukan melalui analisis SWOT serta melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dan berpengalaman di bidangnya. Ketiga, pemenuhan logistik serta sarana dan prasarana menjadi prioritas utama untuk pendidikan berkeunggulan di Darussalam Puncak. Kesimpulan, strategi pemimpin dalam pemasaran pendidikan berkeunggulan di lingkungan pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan dilakukan dengan konsep bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu: product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process dengan mengedepankan pada promosi, harga, hasil. Excellence education is not only born from public schools but can also be born from pesantren (Islamic boarding school) with excellent education concept such as at the Darussalam Puncak Islamic Boarding School, namely IICP (International Islamic Class Program). This study aims, first, to describe the strategy of the leader in the promotion of excellent education at Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Second, to describe the implementation of excellent education marketing planning. Third, describing the fulfilment of logistical needs for excellent education. This research used a qualitative approach with a type of case study. The data collection method was done through interviews, observation, and documentation. Data were analysed by using an interactive model and the data validity was carried out by testing the credibility, transferability, dependability and confirmability. The results showed, first, the strategy of promotion is carried out by socializing the IICP to students’ parent. In addition, it is also carried out through social media, the pesantren official website, brochures, and presentations to various institutions. Second, the implementation of marketing planning is analysed through SWOT and involved influentialand experienced figures in their fields. Third, the fulfilment of logistics, facilities, and infrastructure are top priority for IICP. In conclusion, the leadership strategy in marketing excellent education at Pondok Pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan is implemented with the concept of a marketing mix consisting of 7Ps, namely: product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process by prioritizing promotions, prices, and results.
UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PERMASALAHANNYA Dian Grace Puspita; Dwi Esti Andriani
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v6i1.1734

Abstract

Pendidikan bermutu berperan penting untuk evolusi ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi multi kasus. Lokasi penelitian yaitu tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi, Indonesia yang terletak di daerah pinggiran, semi kota dan kota. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam semi terstruktur kepada kepala sekolah dan guru. Trianggulasi teknik dengan observasi tidak terstruktur dan member checks dilakukan untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sekolah berupaya meningkatkan mutu pendidikannya. Target mutu yang ingin ditingkatkan atau dicapai berbeda antarsekolah. Namun demikian, mereka menghadapi permasalahan dalam mencapai mutu yang ditargetkan. Permasalahan tersebut meliputi jumlah guru yang belum memadai dan komitmen kerja mereka yang rendah, sekolah pinggiran dan semi kota masih terkendala pada sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pendanaan pendidikan yang belum mencukupi di tiap sekolah. Education plays an important role for the economic evolution and social development of a nation. This study aims to explore efforts to improve the quality of education in junior high schools and the problems they faced. This study applied a qualitative approach with a multi-case strategy. The research took place in three junior high schools in Tana Toraja Regency, Sulawesi, Indonesia. They were in different areas which are suburb, semi-city and city. Data collection was carried out by semi-structured in-depth interviews with school principals and teachers. Technical triangulation, which is unstructured observation and member checks, was used to validate the collected data. The results showed that the three schools were trying to improve the quality of their education. The quality targets to be improved or achieved were different between schools. However, they face problems in achieving the targeted quality. These problems include the inadequate number of teachers and their low work commitment, suburban and semi-urban schools that have inadequate facilities and infrastructure, and insufficient educational tests in schools.
KAJIAN PRO KONTRA PENERAPAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DI INDONESIA Nandy Agustin Syakarofath; Ahmad Sulaiman; Muhamad Faqih Irsyad
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v5i2.1736

Abstract

Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi yang mengatur penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Penerapan sistem tersebut pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 menuai pro-kontra yang tajam di tengah masyarakat. Untuk memahami pro-kontra tersebut, studi ini bertujuan mengkaji secara komprehensif latar historis penerapan sistem zonasi di beberapa negara, tujuan, keuntungan dan tantangan, serta solusi mengatasi persoalan penerapan sistem zonasi. Studi ini menggunakan metode narrative review dengan menghimpun, membuat sintesis, dan menganalisis hasil dari berbagai sumber dan data yang relevan. Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan SDM guru. Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan Pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Selain itu, penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Kesimpulan, Penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orangtua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi. Indonesia strives for enhancing educational equality through a zoning system that regulates student admission based on the distance between school and student’s residence. However, the implementation of the system in 2019 caused pros and cons amongst Indonesian society. This study comprehensively reviews the historical backgrounds, objectives, advantages and challenges, as well as their solutions of implementing the zoning system. This study used the narrative review method by collecting, synthesizing, analyzing and analyzing the results from various sources and relevant data.The results revealed that the successful of zoning system implementation in other countries were supported by their alignment with other national education policies, such as infrastructure acceleration and teacher development. The implementation of the zoning system is not only for improving education quality, but also encouraging the active participation of schools and parents in education planning. The main challenge in implementing zoning system is the lack of readiness of affected stakeholders. In addition, the implementation of the zoning system requires improvement, particularly in its implementation at the local level.The solution to respond to these challenges is by earlier socialization of zoning system and sharpening operational policies in the regions. To conclude,the application of the zoning system has caused positive and negative responses for education stakeholders. To achieve the acceptable and implementable of zoning system in the long term, the government should translate policy goals and objectives according to local conditions, communicate zoning policies accurately, and involve the community.
STRATEGI PRIORITAS PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Arie Wibowo Khurniawan
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v6i1.1745

Abstract

Indonesian government is focusing on improving the quality and effectiveness of Vocational High Schools (SMK) as mandated in Presidential Instruction No. 9 of 2016. One form of its efforts is to transform SMKs into Regional Public Service Bodies (BLUD). This study aims to design a strategy to increase the effectiveness of SMK-BLUD based on the implementation of school governance (SG) and integrated quality management (TQM). This study uses a quantitative approach using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data obtained through the Group Disscusion Forum (FGD) with expert experts. The results of the AHP analysis show that the strategies that can be taken by SMK-BLUDs so that the effectiveness of school management can be implemented maximally is by increasing the implementation of school governance in schools by increasing the criteria for strong and firm leadership in Human Resources (Man) in SMK-BLUD. Meanwhile, based on the results of the analysis of the sub-elements on each element through the ISM, it is considered necessary to improve and improve each sub-element or variable that is at the bottom level first. Then combine the variables at the bottom level with the optimization model that has been analyzed using AHP so that it can improve the performance of variables or sub-elements that are at the bottom level in giving an impact on the variables above it of each element.
DAFTAR ISI, EDITORIAL, LEMBAR ABSTARK Hendarman Hendarman
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DAFTAR ISI, EDITORIAL, LEMBAR ABSTRAK
VOL. 5 NO.2 (2020) Hendarman
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

VOL. 5 NO.2 (2020)
PEDOMAN PENULISAN, INDEKS Hendarman
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indeks
PHILOSOPHY OF FREEDOM TO LEARN IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIA Dimas Aldi Pangestu; Saefur Rochmat
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v6i1.1823

Abstract

Tujuan artikel ini adalah mengetahui hakikat dari merdeka belajar berdasarkan pemikiran merdeka belajar Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Dewantara dan mengetahui persamaan serta perbedaannya. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kiritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hakikat Merdeka belajar, berdasarkan pemikiran pendidikan para pendiri bangsa Indonesia, adalah mengakui hak-hak manusia secara kodrati untuk memperoleh pembelajaran dan pengelaman secara bebas yang bertujuan menciptakan manusia yang berkarakter, manusia baru dan masyarakat baru. Persamaan pemikiran merdeka belajar dari Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Dewantara adalah mendidik manusia dengan jiwa yang merdeka supaya menjadi manusia yang berkarakter, bersumber dari kebudayaan dan kandungan dari bangsanya sendiri, dan mempunyai objek pendidikan yaitu manusia. Sementara perbedaan dari pemikiran tokoh-tokoh terletak pada peruntukan merdeka belajar. Soekarno memandang merdeka belajar untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Mohammad Hatta berpendapat bahwa merdeka belajar berperan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Sjahrir menyatakan merdeka belajar untuk membangun stabilitas politik dan bukan menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang pragmatis. Ki Hadjar Dewantara berpandangan merdeka belajar sebagai pendidikan sesuai kodrat alam. Merdeka belajar mengakui kodrat manusia dan membebaskan manusia memperoleh pembelajaran dan pengalaman. Merdeka belajar diperuntukan sebagai pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, menciptakan stabilitas, dan pengakuan terhadap kodrat manusia. This article is to find out the philosophy of freedom to learn based on founders' thoughts both similarities and differences. I use historical method consisting of topic selection, heuristics, criticisms of sources, interpretation, and historiography. Freedom to learn, based on the educational ideas of the founding fathers of Indonesia, is recognizing human rights to gain free learning and experience to create human characters, new humans, and a new society. The similarity of freedom to learn is to educate humans with an independent spirit to become human beings with character, originating from the culture and content of their nation, and having an educational object (humans). Soekarno saw freedom to learn to create comfortable and enjoyable learning. Mohammad Hatta argues that freedom to learn plays a role in developing students' abilities. Sjahrir stated that he could learn to build political stability and not set pragmatic educational goals. Ki Hadjar Dewantara has the view that freedom to learn is education by nature. Freedom to learn recognizes human nature and frees humans to learn and experience. Freedom to learn is showed as the implementation of learning, the development of students, creating stability, and recognition of human nature.
DIGITAL TRANSFORMATION DIVERGENCE OF MANAGEMENT ITEM BANK FACING THE ERA OF SOCIETY 5.0 Nur Muhammaditya; Sudarsono Hardjosoekarto
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v6i1.1893

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis divergensi aktor-individual dalam pengelolaan bank soal digital menghadapi kebutuhan pemanfaatan big data pada masyarakat era 5.0. Kompleksitas divergensi tata kelola organisasi dilihat dari pendekatan berpikir sistem dimulai dari identifikasi permasalahan, pembuatan model konseptual, serta usulan yang berbasis tindakan secara menyeluruh dari setiap pemangku kepentingan. Ragam metode berpikir sistem yang digunakan berupa Soft Systems Methodology untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menganalisis secara keseluruhan pemikiran, perkataan, dan tindakan pemilikmasalah. Hasil dari pendekatan sistem menunjukkan, transformasi digital di dalam pengelolaan bank soal mengalami hambatan ketercapaian pemanfaatan big data karena adanya divergensi institusional berupa hibridasi tata kelola administrasi publik yang disebabkan oleh mekanisme power, attraction, dan mimesis. Solusi yang dapat dilakukan dalam mendorong percepatan transformasi digital pertama terletak pada aspek power di level makro perlu adanya tata ulang aturan kelembagaan tranformasi digital yang terarahdan spesifik. Kedua pada aspek attraction perlu adanya penguasaan kompetensi bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di setiap pegawai yang terlibat. Ketiga, pada aspek mimesis, organisasi dapat merujuk pada praktik terbaik keberhasilan organisasi lain. Kesimpulan penelitian menunjukkan terdapat dua belas aktivitas divergensi aktorindividual yang menyebabkan hibridasi administrasi publik dan empat di antaranya mendukung perwujudan tranformasi digital. This article aims to analyze the divergence of individual actors in managing digital item banks in facing the needs of using big data in the 5.0 eras. The complexity of divergence in organizational governance captured from the systems thinking approach starting from the problems of making, conceptual models, and based on the overall actions of each stakeholder. Various systems thinking methods are used in the form of Soft Systems Methodology to answer research questions that analyse the overall thoughts, words, andactions of the problem owner. The results of the systems approach show that digital transformation in bank management is experiencing obstacles to achieving the use of big data due to institutional divergences in the form of hybridization in public administration governance caused by power, attractiveness and mimesis. The solution that can be done in encouraging the acceleration of the first digital transformation lies in the aspect of power at the macro level, there is a need for a directed and specific restructuring of the digitaltransformation institutional rules. Second, in the aspect of attraction, it is necessary to master the competence of programming languages, database techniques, and data mining for every employee involved. Third, in the mimetic aspect, organizations can refer to the best practices of other organizations’ success. The conclusion of the study shows that there are twelve individual actor-divergent activities that cause hybridization of public administration and four support the realization of the digital transformation.

Page 45 of 54 | Total Record : 535

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017) Vol. 2 No. 1 (2017) Vol. 1 No. 3 (2016) Vol. 1 No. 2 (2016) Vol. 1 No. 1 (2016) Vol. 21 No. 3 (2015) Vol. 21 No. 2 (2015) Vol. 21 No. 1 (2015) Vol. 20 No. 4 (2014) Vol. 20 No. 3 (2014) Vol. 20 No. 2 (2014) Vol. 20 No. 1 (2014) Vol. 19 No. 4 (2013) Vol. 19 No. 3 (2013) Vol. 19 No. 2 (2013) Vol. 19 No. 1 (2013) Vol. 18 No. 4 (2012) Vol. 18 No. 3 (2012) Vol. 18 No. 2 (2012) Vol. 18 No. 1 (2012) Vol. 17 No. 6 (2011) Vol. 17 No. 5 (2011) Vol. 17 No. 4 (2011) Vol. 17 No. 3 (2011) Vol. 17 No. 2 (2011) Vol. 17 No. 1 (2011) Vol. 16 No. 9 (2010) Vol. 16 No. 7 (2010) Vol. 16 No. 6 (2010) Vol. 16 No. 5 (2010) Vol. 16 No. 4 (2010) Vol. 16 No. 3 (2010) Vol. 16 No. 2 (2010) Vol. 16 No. 1 (2010) Vol. 14 No. 071 (2008) Vol. 14 No. 75 (2008) Vol. 14 No. 70 (2008) Vol. 13 No. 69 (2007) Vol. 13 No. 68 (2007) Vol. 13 No. 67 (2007) Vol. 13 No. 66 (2007) Vol. 13 No. 65 (2007) Vol. 11 No. 52 (2005) More Issue