Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2022): MAY"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Disantara, Fradhana Putra]]>;
<![CDATA[Naftali, Septina Andriani]]>;
<![CDATA[Putra, R. Yuri Andina]]>;
<![CDATA[Irmayanti, Dwi]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Galih]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4135
<![CDATA[Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Siregar, Nur Rizki]]>;
<![CDATA[Mekka Putra, Mohamad Fajri]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4872
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi. This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.]]>
<![CDATA[Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Ali, Mahrus]]>;
<![CDATA[Hafid, Irwan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4890
<![CDATA[Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoretik tentang kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara harus sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ultimum remidium dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance ]]>
<![CDATA[Anggun, Lydia]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.3989
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Covid-19 terhadap implementasi corporate governance pada perusahaan serta bagaimana perusahaan harus siap menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dengan memperhatikan rencana kelangsungan bisnis pada saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 telah mengakibatkan krisis multidimensi global, sehingga memunculkan realitas baru yang kompleks yang harus di hadapi perusahaan sebagai akibat berbagai perubahan dan ketidakpastian yang terjadi. Krisis juga telah memicu perubahan dalam cara perusahaan diatur dan dikelola. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan tata kelola perusahaan di bidang lain seperti keberlanjutan, kesejahteraan, dan infrastruktur TI untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode literature review dan analisis deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi dan manajemen perusahaan. Direksi dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks antara bagaimana mempertahankan keberlangsungan operasional bisnis perusahaan ditengah gelombang krisis dan ketidakpastian ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19 serta bagaimana memenuhi ekspektasi dari berbagai stakeholder dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip corporate governance. Direksi harus dapat mengimplementasikan komunikasi yang efektif terhadap seluruh stakeholder perusahaan serta memastikan pengambilan keputusan yang efisien, mengevaluasi potensi gangguan pada operasi dan hubungan bisnis, membuat rencana suksesi darurat terperinci yang memperhitungkan ketidaktersediaan direktur, pejabat, dan manajer kunci perusahaan, serta menilai kembali strategi perusahaan jangka panjang.]]>
<![CDATA[Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum ]]>
<![CDATA[Lathifah, Marwah Hasna]]>;
<![CDATA[Suyanto, Heru]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4689
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis perubahan kebijakan struktur kepemilikan bank berkaitan dengan kebijakan single presence policy pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta mengkaji dampak kebijakan single presence policy atas implementasi dari POJK Konsolidasi Bank. Kebijakan single presence policy dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan perbankan terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menghambat upaya penyelematan bank-bank yang bermasalah. Maka dari itu POJK Konsolidasi Bank Umum penting untuk diterbitkan guna memberikan relaksasi atas kebijakan kepemilikan bank bagi para pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait penyesuaian struktur kepemilikan bank, yang mengesampingkan sigle presence policy pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasca POJK Konsolidasi Bank Umum diterbitkan sehingga banyak investor baik lokal maupun asing yang hendak mengakuisisi bank nasional guna ditransformasi menjadi bank digital. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK perlu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan asing pada perbankan nasional guna mencegah impilikasi negatif pada perekonomian nasional jangka panjang. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi ]]>
<![CDATA[Rambe, Soraya Hafidzah]]>;
<![CDATA[Sekarayu, Paramitha]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4073
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian baku dalam polis asuransi kesehatan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami gagal klaim akibat ketidaktransparanan informasi dalam polis asuransi. Polis asuransi memiliki format standar dan bersifat baku, di mana polis tersebut diterbitkan terlebih dulu oleh perusahaan asuransi sebelum kontrak disepakati. Pada prinsipnya, sebuah polis atau perjanjian asuransi, tidak boleh memiliki kalimat yang multitafsir. Namun pada realitanya, polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi mengandung kalimat yang memiliki makna tersembunyi, sehingga mengindikasikan adanya ketidaktransparan pihak perusahaan yang mengakibatkan gagal klaim bagi nasabah pemegang polis. Penulisan ini memiliki urgensi untuk menjawab langkah preventif dan represif atas ketidaktransparan terkait asuransi kesehatan. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula baku dalam kontrak polis asuransi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana seharusnya asuransi mengakomodir kesehatan seseorang secara menyeluruh, jika tidak terpenuhi syarat substantif maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (voidable), sedangkan tidak jelasnya objek perjanjian asuransi kesehatan dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void). Apabila terjadi perselisihan atau sengketa berkaitan dengan gagal klaim, nasabah berhak mendapat perlindungan hukum dengan jalur penyelesaian sengketa pada instansi mediasi meliputi perlindungan hukum pemegang polis, bagi tertanggung dan perusahaan asuransi.]]>
<![CDATA[Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Yulida, Devi]]>;
<![CDATA[Utama, Kartika Widya]]>;
<![CDATA[Nugraha, Xavier]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4600
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum secara spesifik menjelaskan mengenai realisasi bentuk dari AUPB. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Penulisan ini akan melengkapi penulisan sebelumnya, kelebihan penelitian ini adalah secara spesifik membahas Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai realisasi dari Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AUPB, serta peran dan kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum ]]>
<![CDATA[Ahadi, Lalu M. Alwin]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4965
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum; sekaligus menelaah upaya rekonstruksi terhadap suatu postulat hukum. Peninjauan kembali terhadap efektivitas hukum adalah upaya untuk memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan atau telah diterbitkan; maka, aturan tersebut harus efektif sebagaimana dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Kedua aspek tersebut wajib diimplementasikan dalam cara berhukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu rekonstruksi atas postulat Ignorantia jurist non excusat agar dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi tertentu. Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aspek utama yang wajib dipertimbangkan dalam pembentukan suatu instrumen hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji aspek postulat hukum sebagaimana menjadi dasar rekonstruksi terhadap isu hukum yang dibahas.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa Program Pola Pembibitan Officer Plus-90 ]]>
<![CDATA[Purnomo, Teguh]]>;
<![CDATA[Almuzani, Nafi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4725
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban penerima beasiswa program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus-90 di bidang maritim dengan tujuan lulusannya dapat diserap menjadi pegawai negeri sipil. Berjalannya waktu, penyelengaraan tidak mencapai tujuan program dan terjadi ketidakpuasan dari para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa alternatif kebijaksanaan yang dikooridinasikan dengan pusat untuk para lulusan namun tidak semua para lulusan menerima kebijakan tersebut karena menganggap hal tersebut bukan tujuan akhir program.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat ]]>
<![CDATA[Zaelani, Muhammmad Aziz]]>;
<![CDATA[Setiyawan, Wahyu Beny Mukti]]>;
<![CDATA[Dona, Fery]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4877
<![CDATA[This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi; bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan. ]]>
