Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Sihombing, Adam Jose; Adipramartha, Gede Wahyu
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8489

The purpose of this article is to analyze the regulations on the Notary's obligations in reading an authentic deed for a client or hearing person who is deaf, based on the regulations in force in Indonesia. In addition, this research was conducted to find out and examine the legal formulation regarding the obligation to read authentic documents that are relevant to the situation of clients or speakers who are deaf. Remembering Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of notaries and the legal formulation regarding the obligation to read authentic deeds relating to the situation of deaf disabled persons Normative legal research is carried out by examining various formal legal rules, such as laws, regulations, and literature containing theoretical concepts that are related to problems. The results of this study show that in the regulations regarding the obligation of notaries to read authentic deeds for deaf persons in the Notary Position Law in Indonesia, there is still a vacuum in norms and only regulates the reading of deeds intended for non-disabled persons or normal persons only. The Law on Notary Positions in Indonesia was amended to include provisions regarding sign language interpreters for deaf people, provided they have passed the sign language interpreter qualification exam held by the Professional Certification Institute established by a professional organization or university. This legal formulation answers the obligation to read authentic documents that are relevant to the situation of deaf people in the future. Tujuan artikel ini ialah menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dalam halnya membacakan suatu akta autentik bagi klien atau penghadap yang mengalami disabilitas rungu jika dilandasi oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi, penelitian ini diteliti untuk mengetahui dan mengkaji formulasi hukum terkait kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan klien atau penghadap yang mengalami disabilitas rungu. Mengingat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris dan rumusan hukum mengenai kewajiban membacakan akta autentik yang berkaitan dengan keadaan penyandang disabilitas tunarungu. Penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya dengan dilakukannya pengkajian berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahanHasil dari kajian ini memperlihatkan kalau dalam pengaturan perihal kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu dalam UU Jabatan Notaris di Indonesia masih ada kekosongan norma dan hanya mengatur perihal pembacaan akta yang ditujukan bagi penghadap non disabilitas atau Penghadap normal saja. UU Jabatan Notaris di Indonesia diubah sehingga mencakup ketentuan mengenai juru bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu, dengan syarat telah lulus ujian kualifikasi juru bahasa isyarat yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi atau perguruan tinggi. Rumusan hukum ini menjawab tentang kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan penyandang tuna rungu di kemudian hari.

Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja Chaliva, Ireyna; Tarina, Dwi Desi Yayi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7851

The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services in the simple patent regime, along with the obstacles that arise after the issuance of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of the Job Creation Law provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again the human resources capabilities of patent examiners and the importance of including the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Patent Legal Services Sub-Directorate, DJKI, through a statutory approach. This research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBP, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where the number of them is not commensurate with the number of applications submitted each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.Tujuan ditulisnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor kekayaan intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya pencantuman terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBP nyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan. Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Suwitra, I Ketut; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9434

The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitain hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional, serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Maharani, Rista; Prakoso, Andria Luhur
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8705

This research explores the obligations of Electronic System Providers in protecting the personal data of consumers in electronic services during digital transactions in e-commerce, particularly in the applications Akulaku, Lazada, and Tokopedia. In the field of digital economic transactions, the significance of personal data is increasing, driven by the widespread use of big data. Although the digital economy undoubtedly contributes to overall economic growth, consumer data protection is still inadequately addressed, leading to concerns about numerous data breach cases. This research analyzes the extent to which these three platforms fulfill their legal obligations. The issues are examined through the lens of legal certainty, utilizing a normative juridical method focused on the analysis of legislation, legal norms, and often-used legal principles. Compliance of electronic service providers is reflected in the privacy policies and usage regulations implemented by each platform. Additionally, non-compliance with these obligations results in administrative sanctions. Proactive efforts such as improving security systems, community training, and the involvement of certification institutions are also focal points in minimizing the risks of data breaches. It is crucial to continually monitor the developments in data protection practices on these platforms, given their dynamic nature, and ensure that regulations and policies remain up-to-date. Thus, the results of this research provide insights into the extent to which e-commerce electronic service providers have fulfilled their obligations in protecting consumer personal data. Penelitian ini mengeksplorasi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam perlindungan data pribadi konsumen pada layanan elektronik dalam transaksi digital pada e-commerce, khususnya pada aplikasi Akulaku, Lazada, dan Tokopedia. Dalam bidang transaksi ekonomi digital, pentingnya data pribadi semakin meningkat, hal ini dipicu oleh meluasnya penggunaan data besar. Meskipun ekonomi digital mempunyai kontribusi yang tidak dapat disangkal terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, perlindungan data konsumen masih belum ditangani secara memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya kasus pelanggaran data. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ketiga platform tersebut memenuhi kewajiban hukum mereka. Persoalan ini dikaji melalui lensa kepastian hukum dan penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang terfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan asas hukum seringkali digunakan. Kepatuhan penyelenggara layanan elektronik tercermin dalam kebijakan privasi dan regulasi penggunaan yang diterapkan oleh masing-masing platform. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini mempunyai konsekuensi yaitu dikenakan sanksi administratif. Upaya proaktif seperti peningkatan sistem keamanan, pelatihan masyarakat, dan keterlibatan lembaga sertifikasi juga menjadi fokus dalam meminimalkan risiko pelanggaran data. Penting untuk terus memantau perkembangan praktik perlindungan data pada platform ini, mengingat sifat dinamisnya, dan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan tetap terkini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sejauh mana penyelenggara layanan elektronik e-commerce telah melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi konsumen.

Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024 Bachmid, Fahri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7841

The purpose of the research is to analyze the legal implications of Jakarta State Court Judgment No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. The PRIMA Party, as one of the future political party candidates for the 2024 elections, filed a lawsuit with the Jakarta Central State Court over the issue of the KPU Decision regarding the establishment of the political party of the Election Participants 2024, thus giving rise to Judgement No. The research method used is normative legal research with a case-approach approach. The results of his research showed that Judgment No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. is beyond authority (ultra vires) and is considered void by law (van rechtswege nietig/null end void). If the decision of the Central Government of Jakarta is implemented, it could potentially lead to state chaos. Nevertheless, the 2024 elections can only be postponed, either constitutionally or unconstitutionally. Constitutionally, the 2024 elections can only be postponed if articles 7 and 22E of the 1945 NRI Rules are passed, and the option for such amendments is wide open with reference to Article 37 of the 1945. It is unconstitutional to issue a presidential decree or to hold a state convention. However, his tendency led to a change in the 1945 NRI UUD. (konstitusi). That is, the ruling of the Central Court of Jakarta cannot affect the course of the 2024 elections or, in other words, cannot postpone the way of the elections of 2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai PRIMA sebagai salah satu partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terbitnya Keputusan KPU terkait Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, sehingga melahirkan putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan TUN yang secara substansi berkaitan dengan Penundaan Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitiannya menunjukan bahwa Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., bersifat melampaui kewenangan (ultra vires) sehingga dianggap batal demi hukum (van rechtswege nietig/null end void). Jika Putusan PN Jakarta Pusat tersebut diterapkan maka berpotensi menyebabkan terjadi kekacauan ketatanegaraan. Meskipun demikian, Pemilu 2024 dapatlah saja ditunda, baik secara konstitusional ataupun nonkonstitusional. Secara konstitusional, Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 diamandemen, dan opsi amandemen tersebut terbuka lebar dengan mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Secara nonkonstitusional adalah dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD NRI 1945 (konstitusi). Artinya, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidak dapat memengaruhi jalannya tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.

Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genoside Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang Khairullah, Muchammad Nur Imani; Setiyono, Joko
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6757

The purpose of this study is to find out cases of violations of genocide crimes against humanity committed by China against ethnic Uighurs and how the law enforcement of the 1998 Rome Statute against China as a non-state party. Human rights are inherently inseparable from the history of human life. Crimes against humanity committed by the state occurred in the Xinjiang region due to China's strike hard campaign policy against the ethnic Uighur community. However, China is not a ratifying country of the 1998 Rome Statute, which causes the International Criminal Court (ICC) to be unable to assert its jurisdiction. This research uses a normative juridical approach with an element of novelty in the form of an analysis of the application of the jurisdiction of the ICC to non-state parties. The result of the research is that there are other rules in the 1998 Rome Statute that allow the ICC to have jurisdiction over non-state parties. The real challenge lies in law enforcement because China is a member of the UNSC which has the power to use the veto right which can cancel decisions, provisions, draft regulations and laws or resolutions. It is necessary to review the rules because it does not rule out the possibility that UNSC countries can commit similar crimes in the future. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan genosida yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur dan bagaimana penegakan hukum dari Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai negara non-state parties. Hak asasi manusia memiliki sifat inherent tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terjadi di wilayah Xinjiang dari adanya kebijakan strike hard campaign yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur. Namun Tiongkok tidak termasuk negara peratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan International Criminal Court (ICC) tidak dapat menyatakan yuridiksi nya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan unsur kebaharuan berupa analisa dari penerapan yuridiksi International criminal court (ICC) terhadap non-statets parties. Hasil dari penelitian terdapat aturan lain didalam Statuta Roma 1998 yang memungkinkan ICC memiliki yuridiksi terhadap non-state parties. Tantangan sesungguhnya terletak didalam penegakan hukum dikarenakan Tiongkok merupakan anggota DK-PBB yang memiliki power dalam penggunaan hak veto yang dapat membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Perlu adanya peninjauan kembali aturan tersebut karena tidak menutup kemungkinan negara DK-PBB dapat melakukan kejahatan serupa dikemudian hari.Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Statuta Roma 1998; Tiongkok Abstract Keywords:

Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Warsito, Lilik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9018

This study aims to analyze the conditions of insolvency and the role of the bankruptcy test in bankrupt proceedings under Act No. 37 of 2004 on Insolvencies and Delayed Debt Payment Obligations. (UUK-PKPU). In the context of Indonesian law, insolvency proceedings are regarded as a final settlement mechanism for debtors who are unable to pay their debts. This research is urgent given the severity of insolvency cases that affect not only debtors and creditors but also the economy as a whole. This normative law research uses a library-based approach by analyzing secondary data such as legislative regulations, court rulings, and related literature. The findings show that the current insolvency conditions are too simple, requiring only the presence of two or more creditors and the inability to pay one debt that has been due. The study criticizes the failure of the insolvency test as a condition of insolventness, which is important in determining whether the debtor is really in a position to be unable to pay his debt. The absence of the insolvency test could lead to a company with sufficient assets still to pay its declared debt, which in turn could harm the economy and create uncertainty for investors. The study recommends a revision of the UUK-PKPU to restore the insolvency test as one of the conditions of insolvents, ensuring that only debtors who are truly unable to pay their debts can be declared to be pailit as the debtor provides better protection to debtors that are still solvent and prevents the abuse of the process as a means to charge debts quickly. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat kepailitan dan peran tes insolvensi dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam konteks hukum Indonesia, proses kepailitan dianggap sebagai mekanisme penyelesaian akhir untuk debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Penelitian ini memiliki urgensi mengingat maraknya kasus kepailitan yang tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditur, tetapi juga pada ekonomi secara keseluruhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat kepailitan yang diberlakukan saat ini terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditur dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Absennya tes insolvensi dapat menyebabkan perusahaan dengan aset yang masih cukup untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUK-PKPU untuk mengembalikan tes insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan, memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit sebagai bentuk memberikan perlindungan lebih baik kepada debitur yang masih solven serta mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai alat untuk menagih utang secara cepat.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat Mastur, Mastur; Irawan, Feri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.8044

This research raises issues related to the Judicial Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. So that after the decision has legal implications and impacts in several fields. To answer the problem, the authors conducted research using a normative juridical research methodology. Then the results in this study are that the Job Creation Law after the Constitutional Court ruling has legal implications, including: it must accommodate the omnibus law method in forming statutory regulations, make improvements within a period of 2 years, and suspend all strategic policies/actions. Then the decision also has an impact on the field of law, domestic and foreign investment and employment. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi Inkonstitusonal bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ugensi penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkaman Konstitusi tersebut berimplikasi hukum dan berdampak dibeberapa bidang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki konsekuensi hukum seperti berikut: metode omnibus law masuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, dan menahan semua kebijakan atau tindakan strategis. Selanjutnya, keputusan tersebut berdampak pada bidang hukum, ketenagakerjaan, dan penanaman modal dalam dan luar negeri.

Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer- to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen Nurhaliza, Aisyah; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10303

This research aims to analyze the implementation of the Peer-to-Peer (P2P) Lending Moratorium policy on consumer protection in Indonesia, especially regarding aggressive billing practices by P2P lending companies. Advances in digital technology have made it easier to access financial services through fintech, however, aggressive collection practices by legal P2P lending companies show a weakness in the existing regulations. This issue must be important to ensure that the principles of consumer protection are fulfilled. In cases of aggressive billing practices, consumers not only suffer financial consequences but also emotional pressure which can lead to tragic outcomes. Normative juridical methods were used in this research by using a statutory and case approach to evaluate the impact of the moratorium and new regulations such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and other regulations to increase consumer protection. The innovation in this research shows that the moratorium has succeeded reduced the influx of illegal P2P lending companies and strengthened oversight by eliminating some P2P lenders. However, aggressive billing issues still require a significant concern because the number of complaints received by the OJK continues to increase. The research findings indicate that the P2P Lending moratorium policy has positively affected the fintech lending industry by improving operational standards. However, new regulations are needed that apply comprehensively and have permanent legal force in the form of laws that specifically regulate Fintech P2P Lending. These regulations must be accompanied by strict sanctions to ensure more effective consumer protection. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Moratorium Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penagihan agresif oleh Penyelenggara P2P lending. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah akses layanan keuangan melalui fintech, tetapi praktik penagihan agresif oleh perusahaan P2P lending legal menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi yang berlaku. Masalah ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada kasus penagihan agresif, konsumen tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial tetapi juga tekanan emosional hingga menghilangkan nyawanya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi dampak moratorium dan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 serta regulasi lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa moratorium telah berhasil menutup laju masuknya perusahaan P2P Lending Ilegal dan memperkuat pengawasan dengan mengeliminasi perusahaan P2P Lending. Namun, masalah penagihan agresif perlu menjadi perhatian khusus karena jumlah aduan yang diterima OJK terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan moratorium P2P Lending memberikan dampak positif bagi industri fintech dengan meningkatkan standar operasional. Diperlukan regulasi baru yang berlaku secara menyuluruh dan berkekuatan hukum tetap berbentuk undang-undang yang khusus mengatur terkait Fintech P2P Lending. Regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi Siregar, El Renova Ed; Prabandari, Adya Paramita
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8833

This research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court. The background to the problem includes the division of duties between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as legal political dynamics that may influence the performance of the two institutions. The urgency of writing lies in the need to highlight the ambiguity of the Constitutional Court's objectives as guardian of the principles of the rule of law in the context of the existence of the Supreme Court which also has legal review authority. The research method used is normative juridical research, by analyzing various legal regulations and related Constitutional Court decisions. The novelty of the research lies in the latest review of political and legal dynamics in Indonesia. The research results show the need to improve the working mechanisms of the Constitutional Court and Supreme Court so that they are in accordance with their respective purposes, as well as maintaining consistency in carrying out their supervisory function over the constitutionality of law. Therefore, recommendations have been prepared to clarify the division of tasks between the two institutions in order to realize the principles of the rule of law more consistently and effectively. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks peradilan di Indonesia, dengan fokus pada potensi inkonsistensi tujuan yang mungkin terjadi akibat pelimpahan wewenang pengujian Peraturan Daerah (Perda) kepada MA. Latar belakang masalah meliputi pembagian tugas antara MK dan MA, serta dinamika politik hukum yang mungkin memengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan untuk menyoroti ambiguitas tujuan MK sebagai penjaga prinsip negara hukum dalam konteks keberadaan MA yang juga memiliki kewenangan pengujian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum dan putusan-putusan MK terkait. Kebaharuan penelitian terletak pada tinjauan terbaru terkait dinamika politik dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme kerja MK dan MA agar sesuai dengan peruntukkannya masing-masing, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, disusun rekomendasi untuk memperjelas pembagian tugas antara kedua lembaga tersebut guna mewujudkan prinsip negara hukum secara lebih konsisten dan efektif.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA