Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk Priaardanto, Columbanus; Sudiro, Amad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8463

This research aims to be useful to the general public about the concept of strict liability which is a general principle in the legal regime of consumer protection. Practically this study aims to provide an understanding of the concept of strict liability, where the manufacturer of an item for defects in the product can be carried out a prosecution legal remedy which in this article raises product defects against aircraft from The Boeing Company used in flights by Sriwijaya Air SJ182. In particular, the benefits of this research for academics in order to increase wealth and knowledge about the implementation of strict liability in cases of defective aircraft products, in addition to the benefits to the Indonesian people, especially consumers throughout Indonesia in order to better understand the concept of strict liability This is a concrete effort to prevent a consumer dispute caused by a product defect. Then this research is also expected to benefit law enforcers so that they can always carry out law enforcement, especially in the problem of product defects in goods and services. This research has an urgency where an omission of a defective product often consumers do not receive any form of compensation for the event so that this is what encourages concrete and theoretical and scientific research to be carried out. This research uses normative juridical methods by using primary and secondary legal materials in its preparation. In this study, the novelty raised regarding the principle of strict liability implemented against defects in aircraft products used by private airlines in Indonesia where aircraft manufacturers are responsible for these production defects. Penelitian ini bertujuan agar bermanfaat kepada khalayak umum mengenai konsep strict liability yang merupakan suatu prinsip umum dalam rezim hukum Perlindungan konsumen. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas konsep strict liability, dimana produsen atas suatu barang atas kecacatan terhadap produk tersebut maka dapat dilakukan suatu upaya hukum penuntutan yang dalam artikel ini mengangkat mengenai cacat produk terhadap pesawat udara dari perusahaan The Boeing Company yang digunakan dalam penerbangan oleh maskapai Sriwijaya Air SJ182. secara khusus manfaat penelitian ini untuk para akademisi agar dapat menambah khazanah dan pengetahuan mengenai implementasi strict liability terhadap kasus cacatnya produk pesawat udara, disamping hal itu manfaat kepada masyarakat Indonesia secara khususnya para konsumen diseluruh Indonesia agar dapat lebih memahami konsep strict liability tersebut sebagai suatu upaya konkret mencegah adanya suatu perselisihan konsumen yang disebabkan atas peristiwa cacat produk. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum agar selalu senantiasa dapat melakukan penegakan hukum terutama dalam permasalahan cacat produk atas suatu barang dan jasa. Penelitian ini memiliki urgensi dimana suatu kelalaian atas produk yang cacat seringkali konsumen tidak menerima bentuk kompensasi atas peristiwa tersebut sehingga hal ini yang mendorong agar penelitian secara konkret dan teoretis serta ilmiah perlu dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini yaitu bahwa kebaruan yang diangkat mengenai prinsip strict liability yang diimplementasikan terhadap cacat produk pesawat udara yang digunakan oleh maskapai swasta di Indonesia dimana produsen pesawat udara bertanggungjawab atas cacat produksi tersebut.

Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai Local Wisdom Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan Pongantung, Ronald Jolly; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8823

This research aims to examine the influence of mapalus culture on community involvement in Indonesian development with active community participation which strengthens the Indonesian legal system. The underlying thing for this research is that the local wisdom of the South Minahasa people, represented by Mapalus cultural values, has experienced degradation as a cultural habit, thus reducing the spirit of mutual cooperation of the South Minahasa people and causing the existence of law and society to become low. This research is normative juridical research using a statute approach. The data used was collected through a literature study. The research results show that Mapalus is a way to strengthen togetherness and reduce the workload of the South Minahasa Community. Mapalus as local wisdom influences community involvement in Indonesia's national development. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh budaya mapalus terhadap keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Indonesia dengan partisipasi aktif masyarakat yang menguatkan sistem hukum Indonesia. Hal yang mendasari penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat Minahasa Selatan yang diwakili nilai-nilai budaya Mapalus telah mengalami degadrasi sebagai habitual budaya sehingga menurunkan semangat gotong royong masyarakat Minahasa Selatan dan menyebabkan eksistensi hukum dan masyarakat menjadi rendah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan digunakan dikumpulkan melalui literature study. Hasil penelitian menunjukkan Mapalus menjadi cara untuk mempererat kebersamaan dan mengurangi beban kerja Masyarakat Minahasa Selatan. Mapalus sebagai local wisdom mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional Indonesia.

Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia Saptono, Saptono; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8899

The aim of this study is to study efforts to prevent the criminal practice of money laundering in Indonesia. Research on the prevention of money laundering crime in Indonesia is critical and urgent, given the huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial system, but is also often associated with other crimes such as corruption, drug trafficking, and terrorist financing, which can threaten social and political stability. The research has made an important contribution to strengthening the TPPU prevention system and raising awareness of the urgency of combating money laundering crimes in order to maintain economic stability and national security. This research uses normative research methods and uses secondary data. The prevention of TPPU in Indonesia is a very important and urgent matter. The impact of the TPPU not only undermines the integrity of the financial system, but is also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. Effective prevention strategy but also synergy between the Government, the DPR, and PPATK. Prevention steps with the principles of Costumers Due Diligence Principle and the Know Your Customer system as one of the ways of TPPU prevention. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. strategi pencegahan yang efektif tetapi juga adanya sinergi antara Pemerintah, DPR, dan PPATK. Langkah pencegahan dengan prinsip Prinsip Costumers Due Diligence Principle dan sistem Know Your Customer sebagai salah satu cara pencegahan TPPU.

Edukasi Seksual dalam Pernikahan: Pandangan Syekh At-Tihami dalam Kitab Qurrah Al-Uyun Affandy, Arif; Ardiansyah, Ardiansyah; Mutiara, Dwi Utamika
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7957

This research aims to explore the significant role of sexual education in preventing divorce within the context of Islamic marriages. Through the analysis of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's primary source, "Qurrah al-‘uyūn," and relevant secondary references, this study identifies various guidelines and regulations relevant to sexual relations within Islam. The research findings highlight that appropriate sexual education has substantial potential in maintaining marital stability, given the importance of adhering to prescribed guidelines and prohibitions regarding sexual practices.The research underscores the importance of selecting the right timing for sexual intercourse, choosing a private and secure location to safeguard privacy, following proper etiquettes, and adopting recommended positions during sexual practices. Additionally, the study emphasizes the significance of mutual satisfaction between spouses as a crucial aspect of marital harmony.The research also reveals specific prohibitions, such as refraining from sexual relations during the wife's menstruation and postpartum period, avoiding anal intercourse, and abstaining from sexual activities during discouraged times, such as the night of Eid al-Adha, the first night of marriage, mid-month, and the end of each lunar month. This research contributes significantly to a deeper understanding of sexual practices within Islam and underscores the necessity of accurate sexual education in preventing conflicts and divorce within marital relationships. The novelty of this study lies in the in-depth exploration of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's perspectives on sexual practices within Islamic marriages, providing valuable insights within the context of Islamic matrimony.Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran krusial pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami. Ditenagai oleh urgensi memahami dan menerapkan panduan serta regulasi terkait hubungan seksual dalam Islam, metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap "Qurrah al-‘uyūn" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder relevan. Keunikannya terletak pada pengungkapan pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami mengenai praktik seksual dalam pernikahan Islami. Hasil penelitian menyoroti bahwa pendidikan seksual yang tepat menjadi kunci stabilitas pernikahan, mempertimbangkan waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama antara suami dan istri diidentifikasi sebagai elemen kunci dari harmoni pernikahan. Larangan khusus, seperti menahan diri selama menstruasi istri dan masa nifas, menghindari hubungan seks anal, dan menjauhi aktivitas seksual selama waktu-waktu yang tidak disarankan, juga diungkapkan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memahami praktik seksual dalam Islam dan menyoroti peran penting pendidikan seksual yang akurat dalam mencegah konflik serta perceraian dalam hubungan pernikahan. Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan analitis yang mendalam dengan perspektif Islam, khususnya pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, sehingga memberikan wawasan berharga dalam konteks pernikahan Islami.

Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Badri, Syaiful; Handayani, Pristika; Anugrah Rizki, Tri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9440

The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a fundamental difference between acts against the law, which originate from an alliance born of law, and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of Acts against the Law and default are regulated differently in the UNCITRAL, with elements of damages such as real costs (damnum emergens) and lost profits (lucrum cessans). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions. The novelty of this research lies in its comprehensive approach to the normative analysis of Indonesian civil law related to damages for Acts against the Law and default, as well as practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum, yang berasal dari perikatan lahir dari undang-undang, dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (damnum emergens) dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan. Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Junaidi, Muhammad; Khikmah, Khikmah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8127

The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers. The urgency of this research arises from the growing number of challenges and risks faced by PMIs while working abroad, including violence, exploitation, and human trafficking. Furthermore, issues of information and preparation before departure, as well as untransparent or illegal recruitment practices, aggravate the situation of PMI. The study suggests enhanced international cooperation, strict surveillance of recruiting agents, and improved access to information for PMI as a solution to addressing this problem, ensuring that they receive strong legal protection by international and national law.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada perbedaan perlindungan hukum antara pekerja migran legal dan ilegal. Urgensi penelitian ini timbul dari semakin banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PMI saat bekerja di luar negeri, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri yang kurang berpihak pada perlindungan PMI. Terlebih lagi, permasalahan informasi dan persiapan sebelum berangkat, serta praktik perekrutan yang tidak transparan atau ilegal, memperparah kondisi PMI. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama internasional, pengawasan agen perekrutan yang ketat, dan peningkatan akses informasi bagi PMI sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Sanjaya, Dixon; Erny, Daly
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8141

This research was conducted to examine the development of authority to promulgate legislation and its influence on promulgation coordination mechanism. based on Law No. 12/2011, the authority to promulgate is carried out by the Minister of Law and Human Rights. However, after the changes through Law No. 13/2022, this authority is shared with minister for state secretariat. This research seeks to explore the reasons for granting authority to promulgate legislation. This research is doctrinal research using secondary data with a statutory approach. All data is arranged qualitatively. Literature studies show that has been no research specifically analyzes the juridical philosophical basis of the transfer of authority to promulgate legislation. Therefore, this research initiates an investigation into the framework and background to the transfer of authority to promulgate legislations from Indonesian legal policy perspective. The regulation of promulgation authority is influenced by dynamics of government's legal politics. Before the reform, emphasis of promulgation authority was on Ministry of State Secretariat because administrative paradigm. After reform, emphasis of promulgation authority is on Ministry of Law and Human Rights because the legislation paradigm used is substantial. The enactment of Law No. 13/2022 which returns part of promulgation authority to Ministry of State Secretariat is dominated by political factors and causes legislation management system to become ineffective. In improving the governance of promulgating legislation, authority for promulgating legislation needs to be returned to Ministry of Law and Human Rights and government needs to accelerate the formation of a special institution in field of legislation. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perkembangan kewenangan pengundangan peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap mekanisme koordinasi pengundangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU 12/2011 dimana kewenangan pengundangan dilakukan menteri hukum dan HAM. Akan tetapi, pasca perubahan peraturan melalui UU 13/2022, kewenangan tersebut dibagi bersama menteri sekretariat negara. Penelitian ini berupaya menggali landasan substansial yang melandai peralihan kewenangan pengundangan tersebut. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Seluruh data disusun secara kualitatif. Studi literatur menunjukan belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis peralihan kewenangan pengundangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini menginisiasi penelusuran kerangka berpikir dan latar belakang pengalihan kewenangan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif politik hukum Indonesia. Pengaturan kewenangan pengundangan sangat dipengaruhi dinamika ketatanegaraan dan politik hukum pemerintah. Sebelum reformasi, titik berat kewenangan pengundangan pada Kemensetneg berdasarkan paradigma prosedural dan administratif. Setelahnya, titik berat kewenangan pengundangan pada Kementerian Hukum dan HAM karena paradigma peraturan perundang-undangan yang digunakan bersifat substansial. Berlakunya UU 13/2022 yang mengembalikan sebagian kewenangan pengundangan kepada Kemensetneg didominasi oleh faktor politis dan menyebabkan sistem pengelolaan pengundangan menjadi tidak efektif. Dalam membenahi tata kelola pengundangan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan pengundangan tersebut perlu dikembalikan kepada Kemenkumham dan pemerintah perlu mempercepat pembentukan lembaga khusus bidang peraturan perundang-undangan.

Legal Consequences of Making a Deed of Marriage Agreement by a Notary Who Has Not Been Registered Manullang, Lasmaria; Sudiro, Amad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7338

This research aims to discover the legal consequences of making a marriage agreement deed by a notary who has yet to be registered at the Office of Religious Affairs. This research method is normative legal research examining the legal consequences of making a marriage agreement deed by a notary who has yet registered at the Office of Religious Affairs. The research method used includes research on legal principles, systematic law analysis, and legal synchronization study. This research is focused on case studies of the East Jakarta Religious Court Decision Number 4855/Pdt.G/2019/Pa. It is related to doing a marriage agreement deed by a notary without registration at the Office of Religious Affairs. The results of this study analyze the legal implications of non-recording, both from the perspective of the validity of the marriage agreement certificate and its legal impact on the parties concerned. The novelty of this research is that administrative inaccuracies in making a marriage agreement can affect its legal validity and related rights. This research also seeks to provide recommendations for increasing awareness and compliance with applicable legal procedures to avoid potential conflicts and disputes in the future related to the marriage agreement deed.

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Rahman, Tiara Ananda; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8801

This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research examines child custody arrangements resulting from divorce in Indonesia and England, as well as the prospects for joint custody in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Arifatuzzahrah, Firda; Hasba, Irham Bashori
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7997

The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions. DKPP’s decision that is final and binding can be ruled out by the decision of the Civil Court of Justice (PTUN) because there are institutions that don’t agree with DKPP’s decision, even though DKPP is an election ethics institution for election organizers. Ambiguity in the DKPP’s decision injures the implementation of honesty and integrity in the general election. This research uses normative research through the statute approach and the case approach. Uncertainty about the progress of DKPP’s decision impacts the indecisiveness of the ethics code's violations. The result of this article is that DKPP’s decision assessed doesn’t have legal certainty, remembering that the “final and binding” phrase can be ruled out with PTUN’s decision with a suit to decree that was published by the concerned institution. The final and binding of DKPP’s decision has no legal impact because it can be eliminated with PTUN’s decision. Because the DKPP is a auxiliary state organ that performs quasi-judicial functions, its decisions are not as strong as those of a judiciary institution. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat dapat dikesampingkan oleh putusan PTUN atas gugatan lembaga yang kurang puas terhadap putusan DKPP tersebut padahal DKPP sebagai penegak kode etik kepemiluan terhadap perbuatan melanggr yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Ambiguitas putusan tersebut pada akhirnya dapat mencederai Pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketidakpastian putusan sebagai hasil tindak lanjut dari DKPP menyebabkan putusannya seolah-olah tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP dianggap tidak memiliki kepastian hukum mengingat frasa “bersifat final dan mengikat” masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan surat keputusan lembaga yang bersangkutan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP pada akhirnya tidak mempunyai arti dan dampak legal karena masih dapat dieliminir melalui putusan PTUN sebab DKPP hanya merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi quasi yudisial sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA