Articles
561 Documents
<![CDATA[Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Hannafiah, Mumtaz]]>;
<![CDATA[Prawira, M. Rizki Yudha]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.9170
<![CDATA[This study aims to analyze the forms of discrimination experienced by Kuki women during the ethnic conflict in Manipur, India, in 2023, and to consider the state's accountability in addressing these issues. The conflict created an environment rife with violence and human rights violations, particularly against Kuki women. There is an urgent need for a deep understanding of the impact of this conflict to demand a swift and effective response to these issues. The research employs a normative legal methodology with a legislative approach and case studies, using international legal instruments as primary sources. The main findings highlight various forms of discrimination and human rights violations, emphasizing the importance of law enforcement and the protection of individual rights. The study also encourages concrete steps to safeguard individual rights and prevent future violations. In conclusion, this research underscores the necessity for a more effective and responsive government response from India in addressing discrimination and human rights violations, particularly against Kuki women in Manipur.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan etnis Kuki selama konflik etnis di Manipur, India, pada tahun 2023, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban negara dalam menangani permasalahan ini. Konflik tersebut menciptakan lingkungan penuh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan etnis Kuki. Dengan urgensi perlunya pemahaman mendalam tentang dampak konflik tersebut untuk menuntut respon yang cepat dan efektif dalam menangani masalah. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus digunakan, dengan instrumen hukum internasional sebagai sumber primer. Temuan utama menunjukan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dengan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mendorong langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan perlu adanya respon yang lebih efektif dan responsif dari pemerintah India dalam menanggapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan etnis Kuki di Manipur.]]>
<![CDATA[Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Nurdin, Melinda]]>;
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i1.8677
<![CDATA[This article desires to explain the urgency of halal labeling of over-the-counter (OTC) medicines products to protect consumers in Indonesia and analyze the legal aftereffect for business actors if not carry out halal labeling. The Muslim population dominates most of the total population in Indonesia, likely at 86,7%.. For this reason, the halal status and guarantee of a product is an issue that cannot be underestimated, in which case a halal certificate is believed to be the best option. However, apart from halal certificates, halal labels also play an important role, especially for OTC medicines products which are still found not to have halal labels on the market. The method is normative legal research with regulatory analysis. Research that focuses on the aspect of the urgency of halal labeling as the second stage of halal certification for OTC medicine products is an element of novelty. This article finds that the basis for the urgency of halal labeling on OTC medicine products was found because it's mandatory and is intended as an effort to protect consumers, especially regarding the rights to safety, comfort, and information. Apart from that, it's also because the halal label is meaningful for business actors and the state from an economic perspective and eliminates the perception of emergency law on OTC medicines circulating in society. The legal aftereffect for business actors in case they don’t carry out halal labeling for OTC medicines products is that they may be subject to administrative sanctions determined by BPJPH. Penelitian ini untuk menguaraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal. Populasi penduduk muslim mendominasi sebesar 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Untuk itu, status dan jaminan kehalalan terhadap suatu produk menjadi isu yang tidak dapat disepelekan, yang dalam hal ini sertifikat halal dipercayakan sebagai opsi terbaik. Namun selain sertifikat halal, label halal juga memegang peranan penting khususnya bagi produk obat OTC yang masih ditemukan belum memiliki label halal di pasaran. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis perundang-undangan. Penelitian yang berfokus pada aspek keurgensitasan labelisasi halal sebagai tahap kedua dari sertifikasi halal pada produk obat OTC menjadi unsur kebaruan. Hasilnya, ditemukan dasar urgensi labelisasi halal pada produk obat OTC karena adanya bersifat wajib dan ditujukan sebagai suatu usaha dalam melindungi konsumen khususnya terkait hak atas rasa aman, kenyamanan, dan informasi. Selain itu, juga dikarenakan label halal berarti bagi pelaku usaha dan negara dari segi perekonomian dan untuk menghapuskan persepsi hukum darurat pada obat OTC yang beredar di sosial masyarakat. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketetapan BPJPH. ]]>
<![CDATA[Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan ]]>
<![CDATA[Sirait, Paulus]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Sofyan, Syafran]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7911
<![CDATA[The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan. ]]>
<![CDATA[Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi ]]>
<![CDATA[Satura, Gaizka Ayu]]>;
<![CDATA[Maharani, Amalia Putri]]>;
<![CDATA[Siahaan, Herbin Marulak]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9761
<![CDATA[This article aims to examine the gaps between regulations that negatively impact animal welfare, particularly regarding the legality of using animals as a means of transportation under Article 1, Point 9 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The implementation of this regulation has led to exploitation resulting in violations of animal welfare, contradicting various animal protection laws. Adverse incidents involving horse-drawn carriages in different regions of Indonesia illustrate that animal welfare is often neglected in the practice of using animals for transportation. Therefore, regulatory reform is needed to align legislation with animal protection principles. This alignment must be addressed urgently because existing regulations fail to effectively protect animals, leading to the continuation of harmful practices. Without regulatory reform, animal exploitation in transportation will persist without adequate legal protection. The findings of this study reveal that using animals for transportation leads to exploitation and fails to ensure animal welfare protection, offering new insights based on progressive legal theory through regulatory reform. A regulatory reform that completely bans the use of animals for transportation, according to progressive legal theory, will provide a legal framework consistent with animal protection principles. This research stands out by integrating progressive legal theory to offer comprehensive solutions to address the impact of existing regulations while prioritizing animal welfare. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antar peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan hewan dalam legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi di Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berujung pada pelanggaran kesejahteraan hewan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hewan. Insiden buruk yang menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia menggambarkan bahwa kesejahteraan hewan sering diabaikan dalam praktik penggunaan hewan sebagai transportasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip perlindungan hewan. Penyelarasan peraturan harus segera dilakukan karena peraturan yang ada tidak akan mampu melindungi hewan secara efektif, sehingga mengakibatkan praktik yang merugikan hewan terus berlanjut. Jika tidak ada reformasi regulasi, maka eksploitasi hewan dalam transportasi akan terus terjadi tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi menimbulkan eksploitasi hewan, sehingga tidak memenuhi perlindungan kesejahteraan hewan, dan menawarkan wawasan baru berdasarkan teori hukum progresif melalui reformasi regulasi. Reformasi regulasi yang sepenuhnya melarang penggunaan hewan sebagai transportasi, berdasarkan teori hukum progresif, akan menyediakan kerangka hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hewan. Penelitian ini lebih menonjol karena mengintegrasikan teori hukum progresif untuk memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi dampak dari peraturan yang ada agar tetap mengutamakan perlindungan kesejahteraan hewan secara komprehensif. ]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan ]]>
<![CDATA[Marnalom, Marnalom]]>;
<![CDATA[Syafrinaldi, Syafrinaldi]]>;
<![CDATA[Mufidi, Muhammad Fais]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.8797
<![CDATA[The objective of this study is to assess and understand fair Production Sharing Agreement (PSC) structures as well as state practices in the mining sector through a comparative analysis. The investigation aims to scrutinize and understand the optimal approach for implementing a fair PSC)in mining. The research uses the normative legal research method and legal principles rooted in specific areas of the legal system, initially by determining the rules defined in the relevant legislation. Findings reveal fair Production Sharing Contract (PSC) arrangements in the Mining Sector and Government Practices. Production-sharing contracts in comparative research ignore the principle of balancing the rights and obligations of the parties involved. The contractor is required to bear all operating costs, which represents a significant burden in the absence of cost recovery. The proposed ideal concept for the implementation of the fair PSC in the mining sector involves the integration of the cost recovery PSC with the common split system agreement. In particular, the application of PSC to existing upstream oilfields and the adoption of the gross split work contract system for new upstream oilfields.Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dan memahami struktur Perjanjian Bagi Hasil (PSC) yang adil serta praktik negara di sektor pertambangan melalui analisis komparatif. Investigasi ini bertujuan untuk meneliti dan memahami pendekatan optimal untuk menerapkan PSC yang adil di bidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan asas-asas hukum yang berakar pada bidang tertentu dalam sistem hukum, yang mula-mula dengan menentukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Temuan mengungkapkan pengaturan PSC yang adil di sektor pertambangan dan praktik pemerintah. Kontrak bagi hasil dalam penelitian komparatif mengabaikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kontraktor wajib menanggung seluruh biaya operasional, yang merupakan beban signifikan jika tidak ada cost recovery. Usulan konsep ideal penerapan fair PSC di sektor pertambangan melibatkan integrasi cost recovery PSC dengan perjanjian sistem common split. Khususnya penerapan PSC pada ladang minyak hulu yang sudah ada dan penerapan sistem kontrak karya gross split pada ladang minyak hulu baru. ]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Karjono, Arpandi]]>;
<![CDATA[Malau, Parningotan]]>;
<![CDATA[Ciptono, Ciptono]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.9571
<![CDATA[The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.]]>
<![CDATA[Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas ]]>
<![CDATA[Astuti, Tri]]>;
<![CDATA[Ilmania, Nurika Falah]]>;
<![CDATA[Muhibbin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Suratman, Suratman]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.8551
<![CDATA[This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang merepresentasikan pemilu bermutu dan berintegritas. Pada pemilu Serentak 2024, undang-undang yang digunakan tetap mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan beberapa perubahan yang diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIX/2022. Penyelenggaraan pemilu serentak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mutu dan integritas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga lembaga pusat tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh panitia penyelenggara yang ada di lapangan. Pada periode sebelumnya, mutu pemilu di Indonesia cukup tercoreng dengan adanya korban jiwa dan korban jatuh sakit pada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga akibat dari kelebihan beban kerja. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah lebih dalam tentang beban kerja penyelenggara pemilu untuk menghindari korban dan meningkatkan efisiensi kinerja penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis pengaturan sistem pemilu serentak 2024 serta beban kerja penyelenggara pemilu menurut UU No. 7 Th 2017 tentang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi di Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu serentak 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Di sisi lain, evaluasi pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petugas penyelenggara pemilu yang bekerja melebihi beban kerja yang diatur dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sidiqah, Meliyani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7823
<![CDATA[This paper aims to examine the differences in interpretation in determining the ahlul kitab women and examine the facts that occur in society and the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia. Interfaith marriages by Muslims become polemics in Indonesia due to the strengthening of the notion of prohibition of interfaith marriages. However, this assumption is not fully believed considering that the Qur'an regulates the permissibility of marriages by Muslim men with ahlul kitab women. This paper uses a normative juridical research method with an interdisciplinary approach because it uses perspective from other scientific disciplines to support the discussion which still use the law as a standpoint. The result shows, first, there is no agreement between Islamic scholars and jurists in determining the ahlul kitab women. Second, even though the facts in society show that interfaith marriages by Muslim men are common, the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia is still prohibited. So, this paper suggest that a decision should be agreed upon by the Islamic scholars and jurists in Indonesia to interpret the ahlul kitab women. Besides, in making provisions related to marrying ahlul kitab, the government should not strictly and decisively prohibit it, it has to comply with the provisions stipulated in Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 5. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penafsiran dalam menentukan wanita ahlul kitab, dan mengkaji fakta yang terjadi di masyarakat serta hukum menikahii wanita ahlul kitab di Indonesia. Perkawinan beda agama yang melibatkan pihak yang beragama Islam sering menjadi polemik di Indonesia karena menguatnya anggapan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, anggapan ini nyatanya tidak diyakini sepenuhnya mengingat dalam Al-Qur’an pun diatur mengenai kebolehan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner karena menggunakan sudut pandang beberapa cabang ilmu untuk mendukung materi bahasan dengan titik berdiri dari sudut pandang hukum. Dari hasil penelitian, pertama, belum ada kesepakatan dari para ulama dan ahli hukum Islam dalam menentukan golongan wanita mana yang termasuk ahlul kitab. Kedua, meskipun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan pria Muslim banyak terjadi, hukum menikahi wanita ahlul kitab di Indonesia tetap dilarang. Maka, tulisan ini menyarankan harus ada keputusan yang disepakati oleh para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia mengenai tafsiran golongan-golongan wanita ahlul kitab. Selain itu, dalam membuat ketentuan terkait menikahi ahlul kitab, pemerintah sebaiknya tidak melarang secara keras dan tegas melainkan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur di Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi ]]>
<![CDATA[Bhagaskara, Kevin Adwitiya]]>;
<![CDATA[Tarina, Dwi Desi Yayi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i1.8907
<![CDATA[ This research aims to protect, understand, and prevent problems with online transactions carried out on unofficial marketplace platforms. Many Indonesians still buy and sell online on platforms that do not have permits and are not intended for buying and selling. This often causes legal problems that harm consumers. Therefore, it is important to carry out this research so that the public can know about legal protection and the precautions that can be taken so that they do not become victims of this problem. This research will be conducted using normative legal research methods because the main data source for this research is the norms that apply in society, especially legal norms and court decisions. This research is new to other studies because there are recommendations regarding preventive measures that can be taken to avoid this problem, and there are also concrete case examples and court decisions that support the arguments of this research. The results of this research show that regulations related to consumer protection in the digital business era are specifically regulated by the ITE Law. Consumer protection in online transactions on unofficial platforms can also be based on the Consumer Protection Law. There are several ways to prevent problems from occurring in online transactions on unofficial platforms. One way is to recognize the characteristics of sellers who could be fraudulent. With this, it is hoped that the community will avoid this problem.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan terhadap permasalahan transaksi online yang dilakukan pada platform marketplace tidak resmi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli online pada platform yang tidak memiliki izin dan memang tidak diperuntukkan untuk mengadakan jual-beli. Hal tersebut seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban dalam permasalahan ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian-penelitian lainnya karena dalam penelitian ini terdapat rekomendasi mengenai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar bisa terhindar dari permasalahan ini, dan juga terdapat contoh kasus konkrit serta putusan pengadilan yang mendukung argumentasi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi terkait perlindungan konsumen di era bisnis digital secara khusus diatur dengan UU ITE, selain itu perlindungan konsumen dalam transaksi online pada platform tidak resmi juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan penjual curang. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender ]]>
<![CDATA[Geraldine, Mohammad AL'Rainier]]>;
<![CDATA[Sadiawati, Diani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i1.8154
<![CDATA[This research is prepared with the aim of assisting the national interests of Indonesia by examining legal protection for the environment and gender equality in the context of the expansion of the economy resulting from the implementation of a free-trade agreement. Considering the situation in the ICA-CEPA negotiations, where Canada demands that Indonesia commit to legal protection for the environment and gender equality in the context of the FTA before the agreement can be ratified, and considering that there is no juridical research examining Indonesia's commitments in these relevant issues, it becomes urgent to conduct this research to support the country in obtaining its national interests in ICA-CEPA. This research uses the juridical-normative research method with a statute approach and employs the legal material collection method of literature study as well as the qualitative analysis method. The research findings show that Indonesia has legal protection for the environment in the context of the FTA through the ISPO mechanism and provisions in the IE-CEPA. Regarding gender equality, Indonesia has legal protection through its membership in CEDAW and various applicable national legal instruments, as well as through cooperation with EFTA in women's entrepreneurship. The lack of knowledge (research gap) regarding the law creates an urgency for this research to fill that gap and help Indonesia. Here lies the novelty of the research, namely in complementing previous research to answer unanswered questions. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membantu kepentingan nasional Indonesia dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam konteks perluasan ekomomi hasil dari berlakunya suatu Free-Trade Agreement. Mengingat bahwa situasi dalam negosiasi ICA-CEPA, dimana Kanada menuntut Indonesia untuk memiliki komitmen hukum terlebih dahulu terhadap perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA agar perjanjian dapat disahkan, dan menimbang bahwa belum ada Penelitian Yuridis yang mengkaji komitmen Indonesia dalam isu yang relevan tersebut, maka hal ini menjadi urgensi dalam penyusunan penelitian ini agar dapat mendukung Negara memperoleh Kepentingan Nasional-nya dalam ICA-CEPA. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Statute Approach dan menggunakan Metode Pengumpulan Materi Hukum Studi Pustaka serta Metode Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perlindungan hukum untuk lingkungan dalam konteks FTA melalui mekanisme ISPO dan ketentuan dalam IE-CEPA. Mengenai kesetaraan gender, Indonesia memiliki perlindungan hukum melalui keanggotaannya dalam CEDAW dan dengan berbagai instrumen hukum nasional yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan EFTA dalam kewirausahaan perempuan. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan (research gap) tentang hukum,menimbulkan urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Disinilah letak kebaruan penelitian, yaitu dalam melengkapi penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. ]]>
