cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
Published by CV The Journal Publishing
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 260 Documents
 8   9   10   11   12 
ADVOKASI BURUH MIGRAN INDONESIA (ADBMI) DAN PERANANNYA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LOMBOK TIMUR Siti Hidayatul Jumaah
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.500

Abstract

Perdagangan orang erat kaitannya dengan masalah Pekerja Migran. Lombok Timur menjadi salah satu tempat di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan orang. Karenanya, Lombok Timur memiliki banyak lembaga non-pemerintah (NGO) yang aktif mendukung masalah perdagangan orang bagi pekerja migran, misalnya Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI). ADBMI dinilai berperan penting dalam usaha pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang bagi pekerja migran. Sehingga penelitian ini bertujuan untu menganalisis peran ADBMI dalam mengatasi masalah perdagangan orang khususnya perdagangan pekerja migran di Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian pada 3 (tiga) aspek, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif, yang berarti penelitian kualitatif dimulai dengan data empiris daripada dengan deduksi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan ADBMI berdasarkan perannya dalam membantu pemerintah Kabuoaten Lombok Timur dengan memberikan bantuan teknis, edukasi, sosialisasi, dan kampanye kepada warga yang rentan menjadi korban. ADBMI telah berusaha meminimalisirkan jumlah dari para korban dari perdagangan manusia dengan berbagi tindakan yang telah dilakukan dalam menangani persoalan tersebut, namun kesuksesan ADBMI dalam mengurangi jumlah korban tentu saja tidak terlepaskan dari peran pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
STRATEGI PREVENTIF PELECEHAN SEKSUAL DI PESANTREN DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA Abdul Majid
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Islamic boarding schools have been an integral part of the culture and history of Indonesian society, and they play an important role in preserving and spreading Islamic religious values. However, in several regions in Indonesia today there are various cases of sexual violence or sexual harassment and more surprisingly these cases appear and are found in Islamic school institutions, namely pesantren. This study aims to analyze the preventive strategy of sexual harassment in pesantren in Indonesia: a sociology of religion perspective and focuses on the prevention of sexual harassment in pesantren and its obstacles. Using a descriptive qualitative method. Data sources were obtained from databoks/databases, BPS, literature reviews, official websites, and regulations. The data analysis technique uses the Nvivo 12 Plus analysis technique through the crosstab feature. The results showed that the preventive strategy of sexual harassment in pesantren in Indonesia: a sociology of religion perspective through indicators of supervision, socialization, education, rules, and facilities. That the preventive strategy in sexual violence from the perspective of religious sociology is that pesantren must provide counseling and protection services to pesantren students, socialize related to the prevention of sexual violence through education in pesantren and Islamic studies, apply fair laws for perpetrators of sexual violence which aim to provide justice for victims of sexual violence, hold parenting for parents of students regularly. Education and awareness about the dangers of sexual violence, as well as support and protection for victims of sexual violence, are essential to prevent and address this issue. Sexual violence is a crime that cannot be justified under any circumstances. Various measures, including education, advocacy, victim support, and effective law enforcement, are needed to prevent and address sexual violence. Keywords: sexual harassment, pesantren, sociology of religion.
Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kelurahan Lappa Sinjai Utara Fitrawati Fitrawati; Mardiana Mardiana
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.510

Abstract

Tujuan penelitian yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara dan untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat  yang dihadapi Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Metode penelitian ini adalah Kualitatif  deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sukender. Selanjutnya untuk menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, Lalu penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan informan sebagai pelaku yang di anggap memahami objek penelitian ini. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa optimalisasi pengelolaan bantuan progran keluarga harapan pada dinas sosial di kelurahan Lappa sudah baik dilihat dari optimalisasian masyarakat dan teknik. Di sini pengelolaan sebagai perwakilan masyarakat dalam hal ketika terjadi berubahan status anggota keluarga, menyampaikan informasi maupun melakukan Verifikasi terhadap data keluarga penerima bantuan PKH, sedangkan dalam pengelola bantuan (PKH) sebab kurangnya pemahaman keluarga peneriman bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis Arifian Ardiata; R Widodo Triputro
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i2.512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan di Jalan D.I. Pandajaitan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen kegiatan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya penataan pedagang kaki lima karena belum adanya arahan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensterilkan jalan tersebut.
VIOLENCE AGAINST WOMEN: A GENDER-BASED ANALYSIS Sri Widayanti
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i2.513

Abstract

Violence against women is a widespread issue occurs in personal, cultural and structural level, both national and international. Defending women’s rights that have been corrupted since forever requires a strong commitment and hard work within all aspects of life from various elements of society. Among ways to eliminate violence against women is by analyzing policies, social programs, values and norms based on gender. Using this analysis, it is expected to figure out gender bias within policies, programs, norms and values implemented within society. The fact shows that many forms of violence against women occur due to women’s limited access in political, social, cultural, economic and religious life. This paper tries to elaborate a gender-based analysis as an alternative tool to defend women’s rights. Also, it is an effort to raise people’s awareness about gender issue and to struggle for a gender-based justice welfare society.
Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) Marselinus Tanggu Holo; Supardal Supardal
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.526

Abstract

Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengatasi tantangan distribusi bantuan selama krisis kesehatan ini. Berdasarkan penelitian lapangan, artikel ini menyajikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial, termasuk aspek komunikasi, administrasi, dan kontrol. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi distribusi bantuan menjadi faktor krusial untuk memastikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun beberapa hambatan ditemukan, upaya koordinasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi penting dalam mengatasi krisis ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi darurat seperti COVID-19.
Peran Petue Edet Gayo (Orang Yang Ahli Dalam Adat Gayo) Melalui Sosialisasi “Sumang” Untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Bener Meriah Erna Fitriani Hamda; Khairina Ulfa Syaimi; Sri Kintan Tarsiah
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.535

Abstract

Hukum adat yang termasuk pada tatanan adat gayo adalah budaya “sumang”. Sumang adalah sistem nilai adat Gayo yang termasuk kedalam sistem pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-sehari. Budaya sumang bertujuan  untuk  menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk ditentukan baik buruknya masyarakat dalam berakhlak,berkarakter, dan beretika. Budaya sumang menjadi ukuran nilai apakah seseorang berperilaku tertib atau tidak dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo di Aceh. Aturan budaya biasanya ditentukan oleh tetue gayo (atau orang yang ahli dalam adat) dan mereka memiliki organisasi dan kantor khusus di Gayo per kabupatennya. Sesuai judul peneliti mengambil sampel khusus tetue adat di kabupaten Bener Meriah.Hasil dari wawancara awal dengan wakil ketua adat mengatakan, adat gayo tidak terlepas dari Al- Qur’an dan Sunnah dalam pribahasa Gayo “syariat urum adat, agu zat urum sifat” jadi diartikan kebahasa Indonesia syariat islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Ketua adat juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam masalah pencegahan “ sumang” yang mana program  mereka terutama mencegah anak-anak menikah usia dini atau masih sekolah dan melakukan maksiat. Wakil ketua mengatakan terutama yang sangat dilindungi adalah anak perempuan.Hasil dari penemuan dilapangan peran petue edet gayo sangat berperan terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa peran petue gayo terlihat dari mensosialisaikan “sumang” dan memberikan motivasi yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama baik dikalanga remaja maupun masyarakat pada umumnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN COVID- 19 DI KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK Ahmad Hapid TA; Tino Supriantino; Ratu Diah Wulansari; Tardi Setia Budi
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i1.536

Abstract

Sars-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan istilah Virus Corona merupakan virus yang menyebabkan pandemi Covid-19, Indonesia termasuk negara yang berupaya meminimalisir pencegahan penyebaran Covid19. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu “untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian adalah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 Di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak sudah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa peran yang belum dimaksimalkan oleh para petugas dan pelaksana, itu terlihat masih terdapat beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang belum lengkap-
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Kelompok Tani Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat) Pilia Angriani; Amaliatulwalidain; M. Qur’anul Kariem
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out what efforts the village head has made to empower the community, especially members of farmer groups. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation techniques using a qualitative approach. The theory used uses Munawar Noor and Edi Suharto's theory with indicators of enabling, empowering, protecting, economic, cultural and political growth. The research results show that the efforts made by the village government, in this case the village head, are still not optimal. This can be seen from the obstacles that occur, such as a). lack of socialization and guidance for farmer groups and inadequate infrastructure, b). lack of attention and strong commitment from village heads in planning programs and policies for farmer groups, c). The use of technology is still relatively simple due to the lack of application of agricultural technology and d). the lack of realization of the village fund budget which is used to empower farmer groups. From the results of this research, it can be concluded overall that the village government has not been successful in implementing community empowerment in economic development through farmer groups in Muara Gelumpai village. There are many problems ranging from unclear activities after the formation of farmer groups and the absence of programs created by the village heads themselves to empower farmer groups, resulting in new problems emerging.
E-Government in Indonesia: Policy Review and Implementation of Jokowi's Government Junior Hendri Wijaya
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.563

Abstract

The rate of adoption of information and communication technology in government administration, known as E-Government, has become an important issue in the Indonesian context, especially under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi). This research aims to provide an in-depth overview of E-Government policies and implementation in Indonesia during Jokowi's administration. Researchers analyzed the policy steps taken by the Jokowi government in advancing E-Government and analyzed the success rate of its implementation. In addition, this study also identifies challenges and obstacles faced in efforts to improve public services through information technology. The results of this study provide a better understanding of the progress of E-Government in Indonesia, its contribution to government efficiency, and its impact on public services. By understanding the extent to which E-Government policies and implementation have been successful, the government and other stakeholders can take further steps to improve this system to achieve a more transparent, inclusive, and effective governance in Indonesia.

Page 10 of 26 | Total Record : 260

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government Vol. 6 No. 4 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government Vol. 4 No. 5 (2023): Special Issue Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 3 (2022): Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish Vol. 3 No. 1 (2022): February:TheJournalish Vol. 2 No. 3 (2021): October: TheJournalish Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish Vol. 1 No. 1 (2020): February: TheJournalish More Issue