TheJournalish: Social and Government
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Articles
257 Documents
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audio (Podcast) Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri ]]>
<![CDATA[Kendana, Edang M]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v4i4.693
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman, di era revolusi industri 4.0 saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, berdampak pada berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya berdampak pada semakin canggih dan berkembangnya jenis media pembelajaran, terutama pada proses penyelenggaraan pembelajaran pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial ASN adalah Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). PKA merupakan pelatihan yang pesertanya rata-rata berusia 45 tahun menurut Howe dan Strauss (2000) maka usia tesebut termasuk kedalam generasi X yang lahir antara tahun 1960 sampai dengan 1980, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa bahwa gen X memiliki kesenjangan yang rendah terhadap digital. Berkaitan dengan hal di atas, maka pada penelitian ini peneliti, menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data, sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangkan suatu produk, sedangkan tujuan penelitianya adalah untuk menguji kelayakan salah satu media pembelajaran berjenis audio yang bernama PODCAST dalam pelatihan PKA. Podcast adalah suatu program siaran yang membahas topik-topik menarik dengan cara merekam audio secara detail dan terencana dengan tujuan tertentu. Saat ini pemanfaatan podcast menjadi trend di kalangan kaum milenial, karena dapat didengar kapan dan dimana saja selama tersambung dengan internet. Adapun hasil penelitian pada pengembangan media pembelajaran audio PODCAST tersebut dengan presentase penelitian uji coba secara luas menunjukan jumlah presentase ≥ 51%, yaitu sebesar 86,25%. Hasil ini termasuk dalam kategori Sangat Layak. Dimana sebelumnya telah melalui beberapa tahapan pembuatan produknya dengan hasil telah divalidasi oleh ahli desain materi pembelajaran dan ahli komunikasi media pembelajaran.]]>
<![CDATA[MODEL KEPEMIMPINAN KONTIGENSI FIEDLER DALAM PENERAPAN E-GOVERMENT ]]>
<![CDATA[Didakus Darma Saputra, Fidentus]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.695
<![CDATA[Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas. Sehingga instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona.Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalu nilai-nilai demokrasi. Kedua, yaitu model kepemimpinan Degree Of Task Structure ditemukan hasil penelitian bahwa 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya model kepemimpinan berdasarkan garis komando masih relevan di birokrasi pemerintahan. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan TUPOKSI. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20%sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Souwakil, Kamarudin]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.699
<![CDATA[Memberikan penjelasan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Yang menjadi dasar pembuatan Pergub tersebut untuk melindungi kawasan yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri yang merupakan bagian dari objek vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan yang berkaiatan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, Kepala Kesbangpol DIY, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Kapolresta Yogyakarta, Ketua PKL Malioboro, Ketua Umum SEMMI Cabang Yogyakarta, dan Koordinator Forum BEM DIY. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan melakukan pemilihan informan sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini. Hasil penelitian terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama terkait lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dan melanggar aturan perundang-undangan, namun lahirnya Pergub 1 Tahun 2021 tersebut masih kurangnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga belum memberikan hasil yang maksimal. Maka pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui instansi yang berwenang untuk dapat melakukan penegakan hukum dan sosialisasi yang masif agar Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.]]>
<![CDATA[DAMPAK LITERASI DIGITALTERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA ]]>
<![CDATA[Amirulkamar, Said]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.700
<![CDATA[Digital literacy refers to the ability to use and understand digital technologies effectively. It is essential for individuals to participate effectively in the digital world and contribute to improving the quality of public services. The purpose of the study is to analyze the impact of digital literacy on public services in Indonesia from an ethical perspective. Data sources were obtained from journals, official websites, online news, social media, and katadata. The analysis technique used content analysis. The results showed that public services in Indonesia are closely related to digital literacy. This is evidenced by four indicators that are part of the digital literacy development framework, namely digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. Digital literacy in public services significantly changes various aspects and from an ethical perspective, focusing on the moral consequences and values associated with digital literacy. Digital literacy can be measured by indicators such as knowledge, skills and participation in the digital environment. Technological advancements do not create digital influence, and all parties have equal rights to digital services. Digital literacy can increase people's access to online services, improve the efficiency, accessibility and transparency of online services.]]>
<![CDATA[DINAMIKA SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (E-PKP 360 DERAJAT) DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Windia, Desy]]>;
<![CDATA[Sugiyanto, Sugiyanto]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.704
<![CDATA[Sistem penilaian e-PKP 360 derajat merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja dan bawahan serta dilaksanakan setiap semester. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (E-PKP 360 Derajat) Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam kualitatif eksploratif dengan Teknik pemilihan informan purposive sampling dan dianalisis menggunakan alat analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah Penilaian e-PKP sendiri dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun atau dilaksanakan setiap semester yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta dan masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Adapun hambatan dalam pelaksanaan adalah permasalahan kualitas SDM yang belum merata atau kemungkinan kesalahan teknis. Keuntungan yang didapat dari penggunaan aplikasi e-PKP dalam penilaian adalah Proses penilaian fleksibel, mudah, dan aman Penarikan data TPP lebih mudah, Objektivitas yang lebih baik daripada penilaian SKP. Sedangkan kerugian dari penerapan sistem tersebut adalah pemotongan TPP bagi pegawai.]]>
<![CDATA[BASIC DIFFERENCES IN VILLAGE AUTHORITY ACCORDING TO LAW NUMBER 32 OF 2004, LAW NUMBER 23 OF 2014 WITH LAW NUMBER 6 OF 2014 ]]>
<![CDATA[Hendri Wijaya, Junior]]>;
<![CDATA[Mardhika, Juang Gagah]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.706
<![CDATA[This study aims to analyze the differences in village authority in three laws, namely Law Number 32 of 2004, Law Number 23 of 2014, and Law Number 6 of 2014. The research method used is a descriptive-analytical approach by describing and analyzing the content of the law. The results of the analysis show that there are several changes and additions to village authority in Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2014, such as authority in village financial management, natural resources and environmental management, and authority in village development. However, some village authorities are removed or regulated more limited in Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2014. In conclusion, the changes and additions to village authority in Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2014 indicate an effort to give more authority and autonomy to villages in managing resources and development in their areas.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PANGKALPINANG ]]>
<![CDATA[T. L. Huki, Salfan Chalvin]]>;
<![CDATA[Pangestu, Aryo Bimo]]>;
<![CDATA[Anisa, Ria]]>;
<![CDATA[Markus, Fery]]>;
<![CDATA[Kinasih, Futicha De'i]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i2.715
<![CDATA[Pandemik Covid 19, pengangguran menciptakan gelombang pengangguran yang dahsyat di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan oleh berbagai level pemerintahan, dari level daerah hingga nasional. Pengangguran menjadi salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah, karena dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Besarnya dampak pengangguran ini, menjadi urgensi penulisan artikel ini. Pengangguran yang dipilih berjenis pengangguran terbuka dalam kurun waktu pandemic covid 19, tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran eksplanatif. Meskipun ini merupakan tugas pemerintah, namun tidak dapat menjadi actor tunggal dalam penangan persoalan pengangguran di Kota Pangkalpinang. Sehingga penulisan menggunakan konsep collaborative governance dalam penanganan pengangguran. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terbukti adanya beberapa kali even job fair yang diselenggarakan oleh OPD tenaga kerja Kota Pangkalpiang. (2) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Bentuk kerjasamanya dalam program kesempatan kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB. (3) Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Kolaborasi berhasil menghasilkan kebijakan kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor melalui layanan digital.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Sukunan ]]>
<![CDATA[Sutrisni, Laita Nanda]]>;
<![CDATA[Mahendra , Gerry Katon]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i2.716
<![CDATA[Fenomena sampah saat ini bukan hanya menjadi permasalahan lokal namun juga global. D.I. Yogyakarta menjadi salah satu wilayah dengan volume produksi sampah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah pengelolaan sampah yang tepat dan dapat dimulai dari tingkat Desa. Salah satu contoh daerah yang memiliki program pemilahan dan pengelolaan sampah dengan baik adalah Desa Wisata Sukunan. Kampung Sukunan berhasil mengubah sampah menjadi rupiah hingga ditetapkan sebagai desa wisata edukasi lingkungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang dampak pengembangan desa wisata berbasis pengelolaan sampah bagi masyarakat dan pemerintah di Desa Wisata Sukunan. Banyak dampak baik yang timbul dengan adanya pengembangan desa wisata berbasis pengelolaan sampah tersebut. Secara ekonomi, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui daur ulang sampah, kegiatan kunjungan dan pelatihan. Selain itu, dampak sosial yang timbul yaitu perubahan pola perilaku masyarakat Kampung Sukunan dalam mengelola sampah lebih tepat. Bukan hanya berdampak secara ekonomi dan sosial, namun dampak yang signifkan yaitu lingkungan. Selain itu, adanya Desa Wisata Sukunan dapat berdampak secara tidak langsung bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendongkrak nama dan dapat dengan mudah merekomendasikan desa wisata berbasis pengelolaan sampah kepada masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah agar memasifkan masyarakat dimulai dari tingkat desa untuk mengelola dan mengolah sampah dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi alternatif dalam mengurangi volume produksi sampah di Yogyakarta karena TPA Piyungan yang sudah tidak dapat menampung sampah lebih banyak lagi.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI RURAL TOURISM “TIRTO MULYO” DI DESA TEGAL MULYO KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN ]]>
<![CDATA[Tina Junita]]>;
<![CDATA[Amaliatulwalidain]]>;
<![CDATA[Kariem, Muhammad Qur’anul]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v5i1.720
<![CDATA[Kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan memberi masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya serta mengangkat Harkat dan martabat nya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri Ekonomi, Sosial ,Agama dan Budaya.metode penelitian yang digunakan pada penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah survei dengan hasil teks tanpa nilai numerik. Penelitian Deskriptif adalah bentuk pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai aman adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di Wahana Tirto Mulyo itu sendiri yaitu berjualan. Hingga saat ini banyak warga yang berjualan di area Wahana Titro Mulyo itu sendiri. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir dan penjaga loket juga di rekrut oleh pihak Wahana Tirto Mulyo yang berasal dari masyarakat dan anak muda yang masih menganggur., Pengembangan UMKM Jahit sudah berjalan dengan maksimal dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana UMKM dan juga pelatihan menjahit telah memberikan dampak yang baik pada peningkatakan kualitas SDMnya, namun dalam Pengembangan Pasar Desa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat membuka usaha baru belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah desa hanya fokus dengan pembangunan pasar desa, namun tidak memberikan pelatihan cara membuka usaha dan pemilihan usaha yang cocok kepada masyarakat.interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakat desa berserta masyarakat telah menunjukkan sikap saling bahu membahu dalam upaya mencapai kesuksesan pada program desa percontohan.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Effendie , Syamsu]]>;
<![CDATA[Triputro, R Widodo]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Model Klasikal dan Corporate University di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam mentransformasikan diri menjadi Corporate University dan merumuskan strategi pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diimplementasikan sebagai proses pengumpulan data, pemilihan informan, hingga proses menganalisa datanya. Pengumpulan data ditinjau dari tekniknya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan angket (Sugiyono, 2015). Hasil penelitihan tahun 2023 terkait efektifitas pelaksanaan Jogja Corporate University menunjukkan rerata pegawai yang mengikuti kediklatan minimal 20 jam setiap tahun mencapai 83,3%. Dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi Jogja Corporate University yang terintegrasi dalam Jogja Smart Services (JSS). Disamping itu kemudahan lainnya dapat mengikuti kediklatan melalui zoom, live streaming dan youtube dengan waktu menyesuaikan kegiatan pegawai dan ujian akhir setiap kediklatan dilakukan melalui Computer Asisted Test (CAT) yang hasilnya otomatis terintegrasi ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Yogyakarta serta sertifikat kediklatan dapat diunduh di aplikasi.]]>
