Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak
TAKAMUL is a journal of Gender and Child Studies is published by Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. First published in 2012, this journal is published twice a year in June and December. This is a scientific communication media for enthusiasts and observers of gender and children study. The editor receives articles of gender and children study from academics, researchers, practitioners, and postgraduate students. The articles will be published after a mechanism of selection, being examined by the expert, and editing process. This journal is open-access which means that everyone can access for individual or institution for free. A user will be allowed reading, downloading, copying, distributing, producing, creating a link from the article, or using for academic writing under the condition of publication ethics. This journal has been indexed by national and international indexing website, such as CrossRef. And this journal has Digital Object Identifier (DOI). Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak mempublikasikan karya ilmiah dan hasil penelitian yang fokus pada issu gender, keluarga dan anak melalui pendekatan multidisipliner.
Articles
68 Documents
<![CDATA[HUKUM KDRT DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Selamat Ariga]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 8, No 2 (2019): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v8i2.12514
<![CDATA[Konflikantarasuamidan istrimaupun orangtuadengan anak merupakanhalyang wajar dalamsebuah keluarga atau rumahtangga. Tidak adarumah tangga yang berjalantanpakonfliknamunkonflikdalamrumahtanggabukanlahsesuatuyang menakutkan.Hampir semuakeluargapernah mengalaminya.Yang mejadiberbedaadalah bagaimanacaramengatasidanmenyelesaikan haltersebut.Terkadang munculperilakuseperti menyerang,memaksa,mengancam atau melakukankekerasanfisik.Perilakusepertiinidapatdikatakan padatindakanrumahtangga(KDRT)yang diartikan setiapperbuatanterhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraanataupenderitaansecarafisik,seksual, psikologis,dan/ataupenelantaranrumahtanggatermasuk ancamanuntuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukumdalam lingkup rumah tangga.Tulisan hendak mencari bagaimanahukum KDRT dalamkonsephukumIslamdanhukum positif]]>
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan) ]]>
<![CDATA[Muhadir Saidi]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>;
<![CDATA[Rispalman Rispalman]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 9, No 2 (2020): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v9i2.12608
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanita yang memakai wangi-wangian, bekerja dan keluar rumah pada masa ihdadnya padahal dalam Islam ditegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan ihdad dengan tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran ihdad seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik ihdad yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[GAMBARAN DETERMINASI DIRI PADA PEREMPUAN DI DUNIA POLITIK (STUDI KASUS DPRK KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR) ]]>
<![CDATA[Juli Andriyani]]>;
<![CDATA[Siti Hajar Hidayati]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 10, No 2 (2021): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v10i2.12596
<![CDATA[The existence of women in politics is needed as a representation of women's voices to influence political policy. There are several factors that influence the presence of women in the political world such as participation in party activities, ideology of the party chosen, social support, educational background and political experience. It requires strong determination to compete in political participation. One psychological theory that discusses self-determination is the theory of self-determination. There are three parts in the theory of self-determination, namely the need for competence, interrelation and autonomy. Based on this explanation, this study aims to see a picture of self-determination in Aceh women in the political world. The study uses qualitative methods with purposive sampling technique. The sample of the study was a female councilor in the DPRK. Data collection is done by interview and observation. The results showed that all three parts of the theory of self-determination were found in women councilors in the DPRK Banda Aceh City and Aceh Besar District. Self-determination is an internal factor that makes female legislators able to survive and adapt well in the political world.There are also supporting external factors such as family factors, which are dominantly active in the political world.]]>
<![CDATA[URGENSI PROGRAM PARENTING BAGI ORANG TUA ANAK USIA DINI (Studi Deskriptif Pada TK IT Permata Sunnah Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ismiati Ismiati]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 10, No 2 (2021): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v10i2.12602
<![CDATA[This study aims to determine the response of parents to the importance of implementing parenting programs at the Early Childhood Education Institution (PAUD). The problem that often occurs is the frequent occurrence of asynchronous between the patterns of education received by early childhood in the education and care process between PAUD or TK and their families. Differences in education patterns between teachers and parents in how to educate early childhood sometimes make it difficult to change behavior for the better in early childhood, this is because there are differences in understanding between teachers and parents about early childhood education. With the parenting program, it is hoped that it can bridge and eliminate differences in perspectives and the education and care system between parents of children and teachers. However, children will spend more time with their parents than their teachers at school. This research is descriptive qualitative by interviewing 20 parents who send their children to TK IT Permata Sunnah Banda Aceh. The results showed that the parents of the early childhood interviewed considered the parenting program very important, in fact they were very supportive of the activity. Parents recommend that schools conduct parenting programs, especially in the form of seminars, social gatherings and various other forms of educational activities to broaden the knowledge of parents in caring for early childhood.]]>
<![CDATA[KEKERASAN TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Ismeri Henny]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 9, No 1 (2020): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v9i1.12563
<![CDATA[Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindngan Anak pasal 1 ayat 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH) ]]>
<![CDATA[Irma Yuni]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 9, No 2 (2020): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v9i2.12621
<![CDATA[Pernikahan di bawah umur, banyak terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti ego yang tinggi, selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi yang sulit.Oleh karena itu tujuan dilaksanakannyakegiatan bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur ialah untuk penambahan wawasan pengetahuan kepada calon suami dan calon istri sehingga dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tahu bagaimana tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan , maka hasil penelitian dapat diketahui bahwa banyak pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.]]>
<![CDATA[PENGUATAN EKONOMI KELUARGA ]]>
<![CDATA[Ayumiati Ayumiati]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 10, No 1 (2021): TAKAMMUL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v10i1.12597
<![CDATA[Financial management is something that is very important and should always be performed by any individual or family. Good financial management can make into a prosperous family and will never be afraid of facing economic problems. It can also minimize the risk that will happen. Wife’s role in managing the family finances is very important, because managing the family fi-nances is the privilage of women. With the rigol and compassion attitude possessed, women are expected to provide peace and comfort for the family, especially in terms of economy]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATASAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM) ]]>
<![CDATA[Khairani Mukdin]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 11, No 1 (2022): Takammul ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v11i1.11207
<![CDATA[Perlindungan perempuan dalam instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam Islam perempuan tidak dilarang bekerja di luar rumah, tetapi tetap ada batasannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, kaitan instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja perempuan dengan perlindungan perempuan dan tinjauan hukum Islam terhadap instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi intruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan masih kurang efektif dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan membuat banyak orang beranggapan bahwa instruksi ini deskriminasi terhadap perempuan. Instruksi ini juga berkaitan dengan perlindungan perempuan, karena dengan adanya batasan jam malam tersebut, tidak ada lagi perempuan yang keluar larut malam sehingga bisa meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam, batasan jam kerja tersebut boleh saja dilakukan jika memang bisa menghindari perempuan dari ancaman kekerasan/ pelecehan seksual di tempat kerja]]>
<![CDATA[REVITALISASI TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP TA’ADDUDU AL-ZAUJAT ]]>
<![CDATA[Muhammad Husnul]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 11, No 1 (2022): Takammul ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v11i1.14530
<![CDATA[Poligami berdasarkan pendapat dan teori limit Muhammad Syahrur merupakan sebuah keharusan bagi yang mampu melaksanakannya. Adalah peneliti sependapat jika poligami didefinisikan dengan ‘pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah menikah (memiliki istri) yang kemudian menikahi seorang wanita (dalam keadaan janda, memiliki anak yatim, dan dalam kondisi finansial yang memprihatinkan), baik dua, tiga, dan empat sesuai jumlah yang tertera dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 3’’.2. QS. Al-Nisa’ [4]: 1-6. Pada dasarnya ayat ini berbicara tentang mengayomi anak yatim dan janda. Bahwa pada ayat tersebut terdapat pembahasan poligami itu adalah benar. Namun, titik pembahasan atau pesan moral yang disampaikan pada intinya adalah mengayomi anak yatim. Adapun perihal tentang poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan salah satu cara yang ditawarkan al-Qur’an untuk mengayomi anak yatim. Melihat fenomena dan praktik poligami yang dilakukan di banyak negara Muslim saat ini, revitalisasi teori limit Muhammad Syahrur pada poligami menjadi sebuah keniscayaan menurut peneliti. Tujuannya meminimalisir praktik poligami yang notabene berseberangan dengan nilai-nilai keislaman dan filosofi poligami yang dilakukan Rasulullah SAW.]]>
<![CDATA[Keseimbangan Peran Gender dalam Al-Qur’an ]]>
<![CDATA[Loeziana Uce]]>
<![CDATA[ Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 11, No 1 (2022): Takammul ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/takamul.v11i1.12165
<![CDATA[Gender is one of the contemporary social discourses that never ends. Not infrequently this issue is considered a sensitive theme, especially in the Islamic world. The echo of demands for gender equality that is often heard in the West, is considered inappropriate in Islam. Because Islam has perfectly organized and organized this life. This includes equality between men and women. However, this does not mean that the equation means equality between the two in all aspects. Islam has determined men and women according to their respective portions, both in rights and obligations. What is important to note is that both of them absolutely have mutual tendencies, according to their respective abilities, expertise and portions. This is what is called a balance of roles, to complement each other and partner/work together in navigating life, such as in terms of taking care of and caring for the earth and structurally functional in a household. Men and women have their respective portions to complement each other and carry out their roles. For this reason, the equality referred to by Islam is equality that indicates harmony and balance between men and women, which is built on the Shari'ah, relies on the principle of partnership, not to outperform or precede each other.]]>
