cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 1   2   3   4   5 
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ruqoyyah Habibaturrahim; Wahyudi Bakrie
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.886 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4513

Abstract

AbstrakPencemaran merupakan masalah lingkungan yang dihadapi oleh seluruh Negara.Peningkatan jumlah industry serta aktiftasnya yang kurang memperhatikan standarpelaksanaan dan pengaruh pada lingkungan yang akan ditimbulkan memberikandampak buruk yang besar. Hukum Islam telah melarang melakukan kerusakan demiterjaga dan terjaminnya kehidupan setiap manusia. Begitu pula di Indonesia, secarategas telah mengatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui tentang bagaimana pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupserta bagaimana persamaan dan perbedaan antara pencemaran lingkungan dalam FiqihIslam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) denganmenggunakan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menganalisis data penulismenggunakan metode penelitian komparatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwaFiqih Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai suatu kerusakan dan merugikanorang lain, yang hukumnya haram dan dapat dikenakan hukuman ta’zir bahkan qotl jikamenyebabkan kematian orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkanya komponen ke udara yang menyebabkan udara tidakdapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbuatan ini dilarang oleh pemerintah dandikenakan hukuman tergantung jenis dan berat pelanggarannya.Kata Kunci: Hukum Islam, Linkungan Hidup, Undang-Undang
KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fauzan Ghafur; Fazari Zul Hasmi Kanggas; Setiawan Bin Lahuri
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5387

Abstract

Pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan. Dengan adanya “kewajiban” pencatatan perkawinan tersebut apakah kewajiban tersebut setara dengan syarat dan rukun nikah yang telah ada sebelumnya di dalam ketentuan Agama Islam? Bila dikatakan tidak setara dengan rukun dan syarat nikah yang ada di Agama Islam, lantas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah atau rukun perkawinan. 2) Di dalam Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis).Kata kunci: pencatatan perkawinan, hukum positif, hukum islam.
Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.5778

Abstract

Pada Januari 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Namun, nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan masih dalam kategori rendah. Guna mensukseskan gerakan tersebut, salah satu caranya adalah dengan peningkatan literasi wakaf uang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan, lebih bersifat lanjutan, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Kesimpulan yang didapat adalah dengan meningkatnya literasi wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah wakaf uang yang terkumpul, dan pada akhirnya juga meningkatkan kemaslahatan masyarakat.  Sehingga wakaf di Indonesia dapat berkembang, tidak terbatas ditujukan untuk Masjid, Madrasah, Makam.
التأصيل الفقهي لباب الزكاة عند إمام زركشي Khurun’in Zahro’; Sunan Autad Sarjana
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.6409

Abstract

Konsep Gratifikasi dalam Kitab Nihâyah az-Zain Karya Syekh Nawawi al-Bantani (Studi Komparasi dengan Undang-undang dan Fatwa MUI) Wahyudi Ibnu Yusuf; Muhammad Syarif Hidayatullah
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5061

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah menguraikan konsep gratifikasi dalam kitab Nihâyah az-Zain karya Syekh Nawawi al-Bantani dan membandingkannya dengan gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Konsep gratifikasi dalam kitab Nihâyah az-Zain mengarah pada pemaknaan pemberian hadiah kepada hakim (qadhi) yang keberadaannya dipengaruhi jabatan, wilayah kerja dan urusan (sengketa) serta dikaitkan pada kebiasaan pemberian hadiah bagi si pemberi sebelum diterima jabatan oleh yang bersangkutan. Dalam studi komparasi dengan Undang-undang dan Fatwa MUI terkait gratifikasi, maka persamaan ketiganya sama-sama merujuk pada pemberian hadiah kepada pejabat terkait dengan kedudukannya dan ketiganya sama-sama melarang keras praktik gratifikasi. Sedangkan perbedaan yang mendasar dilihat dalam perspektif hukum Islam tentang muamalah, bahwa kitab Nihâyah az-Zain dan Fatwa MUI tidak menjadikan pinjaman uang tanpa bunga sebagai bagian dari gratifikasi sebagaimana Undang-undang Pemberantasan Tipikor yang menjadikannya salah satu bentuk gratifikasi, sebab pinjaman uang berbunga merupakan bagian transaksi ribawi yang diharamkan dalam hukum Islam, karena itu sudah seharusnya akad pinjaman uang (qardh) itu tanpa bunga
ANALISIS PENERAPAN KAIDAH DAR’UL MAFASID MUQADDAMU ALA JALBI MASHOLIH TERHADAP GAME ONLINE imas firliani kurniawan
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.4315

Abstract

ABSTRACKPerkembangan teknologi akhir-akhir ini semakin pesat dan sangat membawa banyak perubahan dalam segala aspek dalam masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat di era global ini yaitu internet, ia tidak bisa lepas dari kehidupan manusia pada zaman ini. Game Online diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang lebih interaktif, semakin game tersebut inovatif, menarik, dan menantang maka akan membuat game tersebut semakin dinikmati dan menempel dihati gamer. Game Online mampu mengikat para gamer sehingga menjadi kecanduan. Dalam hal ini Game Online memiliki dampak positif dan dampak negatif setelah bermain.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaiman Game Online ditinjau dari kaidah Darul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih  Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu penelitian yang data dan bahan yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensikolopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan  metode deduktif untuk mencari hukum Game Online yaitu  berasal dari kebenaran yang bersifat umum, dan  menggunakan metode induktif  untuk menganalisa Game Online ditinjau dari kaidah Ushul Fiqh Darul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih.Hasil Penelitian adalah: 1) hukum Game Online; boleh  jika tujuannya hanya untuk hiburan, terdapat manfaat, dan tidak menyebabkan kerusakan. Hukum Game Online menjadi haram jika terdapat judi di dalamnya dan menyebabkan lalai dari pekerjaan dan kewajiban Ibadah kepada Allah, dan mengutamakan bermain game daripada suatu pekerjaan yang lebih penting lainnya. Hukum Game Online menjadi makruh jika tidak terdapat judi. 2) Menurut kaidah Darul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih Game Online mempunyai dampak positif dan negative, Dampak Positif di antaranya meningkatkan kemampuan konsentrasi, fungsi intelektual, dapat menghilangkan stress. Sedangkan dampak negative dari Game Online di antaranya, dapat merusak keimanan, merusak fikiran, banyak membuang waktu, Game Online juga berdampak pada segi kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kepribadian pemain. Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa tidaklah boleh bermain Game Online karena dalam game tersebut mempunyai dampak negative lebih banyak daripada dampak positif. Maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan sesuai dengan kaidah .Darul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih            Kata kunci: Game Online, Dampak Positif, Dampak Negatif
ولادة اللوتس في منظور القواعد الفقهية (دراسة تحليلية فقهية) Andini Rachmawati; Abdila Malika
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.6408

Abstract

KARIER WANITA DALAM ISLAM (Kritik atas Pemikiran Feminisme & Gender) Firda Inayah
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5162

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang karier wanita dalam Islam sebagai jawaban atas tantangan pemikiran kontemporer diskursus studi pemikiran feminisme dan gender. Memandang bahwa karier wanita di Barat tidak lain adalah sebuah agenda kaum feminisme untuk membebaskan dirinya dari dominasi kaum patriarki. Untuk mewujudkan agenda tersebut, kaum feminisme berusaha mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu lelaki dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Pengalaman seperti ini tentu bertolak belakang dengan Islam. Dalam Islam, peran seorang lelaki maupun wanita di dalam maupun di luar rumah telah diatur berdasarkan wahyu. Meskipun lelaki maupun wanita sama-sama memiliki tanggungjawab sebagai khalifah di bumi, namun mereka membawa konsekuensi yang berbeda-beda sesuai peranan dan fitrah kodratinya. Seperti yang akan dibuktikan nanti bahwa dalam dunia karier, seorang wanita tidak bisa disetarakan dengan kaum lelaki secara sama. Islam memang tidak melarang wanita dalam berkarier, kecuali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at. Bahkan pemberdayaan wanita dalam sejarah peradaban Islam telah dicontohkan oleh para Ummahat  Mukminin maupun para Shahabiyyah. Dengan demikian, sungguh naif jika masih ada seorang Muslim yang masih menganggap feminisme dapat memberikan solusi bagi permasalahan wanita di dunia.Kata kunci; Feminisme, Gender, Wanita, Karier, Hukum Karier.
Penghapusan Tujuh Kata Dalam Piagam Jakarta Ditinjau Dari Sadd Dzari;ah Rosyad Syahidin Syahidin
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.4331

Abstract

Stigma negatif yang menyatakan bahwa orang Islam itu anti Pancasila, radikal dan intoleran merupakan sebuah masalah yang kini dihadapi oleh muslim di Indonesia. Pengorbanan kelompok Islam saat perumusan Pancasila seakan dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sekarang. Toleransi mereka untuk menerima penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seakan tidak bernilai. Maka dari sini penulis ingin menjelaskan lebih jelas peran kelompok Islam (ulama) dalam perumusan Pancasila dan acuan penerimaan kelompok Islam (Ulama) untuk menghapus tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca sebagai bentuk dari analisisnya. Sehingga sejumlah hasil dapat ditemukan. Pertama, bahwa peran kelompok Islam dalam perumusan Pancasila sangatlah besar, hal ini tercermin dari usulan-usulan mereka selama sidang perumusan. Kedua, acuan kelompok Islam (Ulama) untuk menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah Sadd Dzari’ah, yaitu menutup sarana/ jalan menuju suatu keburukan. Ketiga, akibat dari penghapusan itu, umat Islam menjadi kehilangan hak konstitusonal untuk menjalankan syari’at Islam dengan baik dan tenang. 
KONSEP ESSENSIALIA PADA PRINSIP PEMBUATAN KONTRAK DALAM PERIKATAN May Shinta Retnowati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.6194

Abstract

Pada hakikatnya suatu perjanjian atau kontrak berasal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak yang melakukan kontrak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Sehingga dengan adanya kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak yang berkontrak. Kontrak atau perjanjian tertulis merupakan dasar bagi para pelaku bisnis untuk melakukan tuntutan jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam suatu kontrak atau perjanjian, untuk melakukan suatu bentuk prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati dapat mengakibatkan timbulnya perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama. Banyak dari pelaku kontrak yang belum memahami secara benar bagaimana pembuatan kontrak menurut hukum kontrak, sehingga jika dikemudian hari terjadi perselisihan diantara keduanya tidak mudah diselesaikan secara hukum karena kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan hukum kontrak yang ada. Berangkat dari persoalan tersebut maka penulis merumuskan rumusan masalah Bagaimana penyusunan, struktur, dan anatomi yang ada dalam kontrak Serta bagaimana hubungan pembuatan kontrak dengan unsur essensialia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.  Hasil dari penelitian ini ialah, adanya ketentuan unsur serta asas yang mengatur dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dapat memudahkan para pihak dalam membuat kontrak dan menyelesaikan sengketa yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu penting bagi para pihak mengetahui tentang asas serta unsur yang harus ada didalam kontrak agar kontrak atau perjanjian yang dilakukan dapat sah secara hukum serta mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak

Page 3 of 13 | Total Record : 128

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue