Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 3 (2023): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Mardika, Daniel]]>;
<![CDATA[Bachri, Syamsul]]>;
<![CDATA[Syawiah, A.]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.35682
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini ialah Bagaimana “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar” pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar?, Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan JKM dan JKK pegawai Non ASN dalam jaminan sosial di BPJS ketenagakerjaan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.]]>
<![CDATA[Application of The Concept of Welfare State in The Implementation of Health Social Security Programs ]]>
<![CDATA[Mustainah]]>;
<![CDATA[Arie, Marthen]]>;
<![CDATA[Aspan, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.35914
<![CDATA[Indonesia adopts the concept of a welfare state. However, there are many challenges, such as the sustainability of the national health insurance program, equal distribution of health facilities and subsidies for people who cannot afford it, so they have not achieved expectations. The Welfare State is an ideal idea of how the state carries out its duties in order to serve all citizens towards a harmonious and prosperous life order. The Indonesian state is one of the adherents of the concept of a material legal state which actually adopts the concepts of a welfare state which can be implicitly found in the general explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are many challenges such as the sustainability of the national health insurance program, equal distribution of health facilities and subsidies for people who cannot afford it so that it has not achieved what was expected.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya ]]>
<![CDATA[Suhail, Ahmad]]>;
<![CDATA[Patitingi, Farida]]>;
<![CDATA[Nur, Sri Susyanti]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37076
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pakai Lahan (HPL) yang telah berakhir dan implikasi hukumnya terhadap pemilik hak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif menggunakan pendekatan kasuistik (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan peraturan terbaru, berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah akan mengakibatkan pencabutan HGB di atas HPL, sesuai dengan Pasal 46 huruf (b) PP Nomor 18 Tahun 2021. Kedua, studi kasus menunjukkan kesepakatan pemegang HPL (Pemerintah Kota Makassar) dan pemegang HGB untuk mengakhiri perjanjian pemanfaatan tanah di Terminal Regional Daya. Ini berimplikasi pada pengembalian aset kepada pemilik HPL dan berakhirnya Hak Guna Bangunan di Terminal Regional Daya, termasuk kios milik pihak ketiga. Ketiga, perlindungan hukum bagi pemilik kios dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau melalui Badan Peradilan. Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Implikasi Hak Ijbar Wali terhada Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Marzuki, Fathurrahman]]>;
<![CDATA[Hamid, M. Arfin]]>;
<![CDATA[Ratnawati]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37079
<![CDATA[Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan ummatnya yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dan tentu juga kelak mendapatkan Syafaat Rasulullah dihari kelak. Namun, dalam pelaksanaannya perkawinan harus dengan dasar niat baik untuk menggapai Ridho Allah Swt dan harus memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan hukum yang berlaku di indonesia. Sebagai perbuatan yang tidak hanya mengikatkan lahiriyah mempelai saja, perkawinan juga mengikatkan batin para mempelai. Dan untuk mengikatkan lahiriyah dan batiniyah dari para mempelai, hal paling penting untuk menjadi perhatian bahwa perkawinan ini harus lahir dari kemauan dan kesadaran para pihak sehingga tidak adanya paksaan dari pihak manapun tidak terkecuali wali atau ketidaksetujuan di dalamnya. Namun dalam prakteknya, ditemukan perkawinan yang dikarenakan paksaan/hak ijbar seorang wali yang berujung pada perceraian.]]>
<![CDATA[Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andini, Orin Gusta]]>;
<![CDATA[Gusreyna, Lisa Aprillia]]>;
<![CDATA[Erawaty, Rika]]>;
<![CDATA[Eriansyah, Surya]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37894
<![CDATA[Penelitian ini akan mengaji tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan delik obstruction of justice. Keberadaan obstruction of justice juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltiian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menemukan bahwa d memunculkan kerancuan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya, maka delik Obstruction of Justice perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuas lex certa dan lex stricta.]]>
<![CDATA[Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia? ]]>
<![CDATA[Zashkia, Nurul]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37969
<![CDATA[Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif merupakan hak konstitusional. Namun, penerapannya pada hukum formil di putusan praperadilan setelah penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia atas kepastian hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip non retroaktif di berbagai putusan praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 telah memberikan tafsir konstitusional mengenai penerapan prinsip non retroaktif hanya berlaku untuk hukum materiil meliputi pemidanaan dan pemberatan namun tidak berlaku pada hukum formil sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berisi penambahan objek praperadilan seharusnya dapat berlaku surut. Putusan praperadilan yang bertentangan dengan tafsir tersebut bertentangan dengan tujuan kepastian hukum yang adil, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, dan terjadinya vandalisme tatanan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ]]>
<![CDATA[Traa, I Komang Krisma Bima]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.38673
<![CDATA[Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai digitalisasi, banyak ditemukan kendala, yakni saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS status pada pembayaran QRIS oleh konsumen ‘’terpending’’, tetapi saldo pada rekening maupun e-wallet lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan status pembayaran ‘’Berhasil’’, saldo sebagai sumber pendanaan telah terpotong, tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant. Konsumen yang mengalami kerugian melakukan pembayaran menggunakan QRIS, dapat mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar ]]>
<![CDATA[Novitasari, Ika]]>;
<![CDATA[Rizal Putri, Faradillah]]>;
<![CDATA[Shofiana]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.39350
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, serta efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh budayawan Mandar, ahli hukum dan masyarakat seni selaku Parrawana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional dapat didaftarkan dan secara otomatis dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat perlindungan pengetahuan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kebudayaan parrawana sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Mandar menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri selain itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat yang ada di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Budaya Malaqbiq dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Muh. Chaerul Anwar]]>;
<![CDATA[Bahri , M. Fadhlan Fadhil]]>;
<![CDATA[Yasim, Sulastri]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.41086
<![CDATA[Adanya fakta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Majene yang menciderai asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondskriminasi serta perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi budaya malaqbiq dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mencerminkan degradasi nilai-nilai budaya malaqbiq sehingga memerlukan peran stakeholder untuk melakukan sosialisasi tekait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene.]]>
<![CDATA[Positioning Law and Ethics as an Effort to Minimize Election Administrative Violations ]]>
<![CDATA[Jeremia Alexander Wewo]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.41246
<![CDATA[Data on violations of the 2019 General Election, there is a very significant number of administrative violations of the General Election. The research method used is normative legal research. The findings in the research results are that law and ethics in the General Election stage are an inseparable part. The law that is used as a foothold in the General Election stage cannot stand without the presence of ethics because the formation of law must be based on ethical values. The position of law in minimizing administrative violations of the General Election consists of the position of law as a means of application of values contained in society and a means of orders, prohibitions, and sanctions that are firm and clear while ethics is present as a means of assessing actions, a means of assessing legal language, and a means of determining decisions on sanctions given.]]>
