Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
333 Documents
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Amin, Imran Rosyadi]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Asmar, Abd. Rais]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.]]>
<![CDATA[Penerapan Regulasi tentang Pekerja Sosial terhadap Lembaga Pekerja Sosial di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Alfian, Muh.]]>;
<![CDATA[Syamsuddin, Rahman]]>;
<![CDATA[Fuady, Muhammad Ikram Nur]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21313
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rencana kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan perlindungan dan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, dan menganalisis faktor penghambat rencana kerja Kementerian Sosial. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah implementasi rencana pembinaan dan perlindungan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial telah memenuhi harapan/hasil, dan faktor-faktor yang menghambat Kementerian Sosial dalam melindungi dan membesarkan anak jalanan di Makassar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan dan pengasuhan bagi anak jalanan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalaupun sudah diterapkan, masih ada anak jalanan yang turun ke jalan lagi. Oleh karena itu, perlu diupayakan kerjasama pemerintah, dari satu pemerintah ke pemerintah lain, dan bekerja sama dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam perlindungan dan pengembangan anak jalanan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Meminjam Barang pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih ]]>
Handoko, Riki;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35024
<![CDATA[Islam mengatur tentang tatacara ber-mu’amalah sebagai sarana hablun minnan nas dengan menerapkan akad yang sesuai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pinjam-meminjam barang adalah hal yang umum dalam ber-mu’amalah, namun dalam hal pinjam-meminjam pada area publik tidak jelas apa akad yang digunakan sehingga tidak diketahui batasan-batasan tentang pinjam meminjam di area publik. Sehingga tujuan penulisan ini untuk mengetahui kedudukan hukum fiqh terhadap meminjam barang pada wilayah publik tanda akad sharih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka secara umum. Dari hasil penelitian ditemukan meminjam barang tanpa akad sharih pada wilayah publik secara umum dapat dikatagorikan sebagai ariyah, dimana merupakan pinjam meminjam dengan tujuan tolong menolong, dimana musta’ir meminjam barang kepada mu’ir untuk diambil mamfaatnya, dan setelah selesai barang yang dipinjam haruslah dikembalikan, dimana akad dapat dilihat dari niat peminjam sebagai mu’ir kepada yang meminjam sebagai musta’ir.]]>
<![CDATA[Peranan Strategi Komunikasi Politik dalam Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat serta Menjaga Perdamaian ]]>
<![CDATA[Subakdi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35264
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui pengertian dan tahapan terkait strategi komunikasi politik, peranan partai politik dalam menjalankan strategi komunikasi politik untuk masyarakat. peranan strategi komunikasi politik dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat serta menjaga perdamaian. Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi komunikasi politik merupakan sebuah strategi yang berperan penting meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam politik. Strategi komunikasi dalam politik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pemilu. Melalui strategi komunikasi yang terjalin ini partai politik mampu menjangkau simpatisan rakyat atau individu yang masih buta politik tidak hanyut dalam gelombang apatis politik yang semakin besar. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik ini sifatnya persuasif, baik berupa ajakan untuk berdiri dipihak yang sama, ataupun ajakan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam keberlangsungannya sistem politik di Indonesia. Peranan dari strategi komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi masyarakat, membentuk serta membina pendapat umum di kalangan masyarakat, dan mendorong partisipasi politik masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Datu Nur Fathahita]]>;
<![CDATA[Asis, Abd.]]>;
<![CDATA[Basri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35336
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba dan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Bulukumba sesuai dengan prinsip-prinsip diskresi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Diskresi kepolisian yang diterapkan yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya dengan dasar keyakinan dan pertimbangan pihak kepolisian bahwasanya segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut. 2. Diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.]]>
<![CDATA[Hukum Islam dalam Konstitusi Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Nasim, Abu Sahman]]>;
<![CDATA[Misbahuddin]]>;
<![CDATA[Bakence, Lutfi]]>;
<![CDATA[Basirun, Adam]]>;
<![CDATA[Hisbullah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35356
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang konstitusi hukum Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sejak kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusi hukum Islam dalam negara Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan, walaupun pada masa pertengahan kemerdekaan perkembangan konstitusi hukum Islam telah menerobos serta mempengaruhi untuk masuk kedalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia secara berkala dan berkelanjutan, namun setelah pertengahan kemerdekaan, terjadi perubahan 4 kali amandeme UUD 1945, hal ini yang membuka ruang perkembangan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sehingga beberapa produk undang-undang dapat menjadi pertimbangan untuk masuk dalam materi perundang-undangan yang dapat pula berpengaruh sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen ]]>
<![CDATA[Asrul Aswar]]>;
<![CDATA[Willem , Resdianto]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35368
<![CDATA[Undang-Undang Perlindungan konsumen diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen berarti mewujudkan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah, dimana pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen namun disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Pentingnya perlindungan konsumen dan pengusaha terhadap iklim ekonomi yang kondusif. Dari munculnya masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, perlu adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini Undang-undang hukum positif yang mengatur tentang konsumen dan produsen terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Zakiah]]>;
<![CDATA[Ribi, Hikmawati]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35754
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pengawasan penindakan terhadap izin resmi skincare. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuirids. Adapun sumber data penelitiann ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku,jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Sari, Eka Anugra]]>;
<![CDATA[Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21324
<![CDATA[This research analyzes the application of criminal law to gambling offenses and the efforts of law enforcement in combating gambling in Bulukumba. Using normative and empirical juridical approaches, the study finds that environmental factors, hobbies, unemployment, and the desire for quick financial gain contribute to the prevalence of gambling. Article 303 of the Criminal Code threatens imprisonment of up to 10 years or a fine of 25 million Indonesian Rupiah for those who facilitate gambling, and imprisonment of up to 4 years and a fine of 10 million Indonesian Rupiah for gambling participants. The Law No. 7 of 1974 also declares gambling as a criminal offense. This research highlights the importance of law enforcement efforts in preventing and prosecuting gambling offenses.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Makanan yang Beredar pada Konsumen oleh BBPOM di Makassar (Studi Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ]]>
<![CDATA[Amrizal]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21421
<![CDATA[This research discusses the "Implementation of Food Supervision on Consumer by BBPOM in Makassar". The purpose of this study is to understand the implementation of BBPOM supervision in Makassar regarding the circulation of expired food and the factors that hinder BBPOM in conducting supervision. This research uses a qualitative approach with field research methods and data collection through interviews. The results show that the supervision carried out by BBPOM in Makassar on food that does not meet quality standards, especially expired food, has been performed well, as evidenced by the cases discovered by BBPOM. The factors influencing BBPOM's performance in supervision are not yet optimal due to internal and external factors. The implication of this research is that the government should consider increasing the number of staff at the POM Office, with a proposal from BPOM to the government. Increasing staff numbers will have a positive impact on enhancing BPOM's performance in supervision, especially in a large working area.]]>
