cover
Contact Name
Hoiruddin Fathurohman
Contact Email
ssyarah077@gmail.com
Phone
+6289618357674
Journal Mail Official
syntaxbandung@gmail.com
Editorial Address
Perum Derwati Mas Jl. Derwati Mas, No.20 Rancasari, Ciwastra - Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Cv.Rifainstitut
Syntax Imperatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan adalah jurnal yang diterbitkan dua bulan sekali oleh CV. Syntax Corporation Indonesia. Jurnal Syntax Imperatif akan menerbitkan artikel-artikel ilmiah dalam cangkupan ilmu sosial dan pendidikan. Artikel yang dimuat adalah artikel hasil penelitian, kajian atau telaah ilmiah atas issue penting dan terkini atau resensi buku ilmiah.
Articles 600 Documents
Tantangan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel–Palestina: Perspektif Implementasi dan Akuntabilitas Internasional Wijonarko, Bambang; Agung, Erwin; Susilo, Tarsisius; Arismunandar, Setiawan; Sarana, Arinto Beny
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.696

Abstract

Konflik Israel–Palestina yang berlangsung lama telah menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan terhadap warga sipil. Artikel ini mengkaji dinamika penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik tersebut, dengan menyoroti konsekuensi hukum atas tindakan dari kedua belah pihak serta dampaknya terhadap masyarakat sipil. Pembahasan mencakup prinsip pembeda, proporsionalitas, dan perlindungan sipil, serta contoh-contoh pelanggaran yang memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Artikel ini juga mengulas tantangan besar dalam penegakan hukum humaniter, termasuk keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Selain itu, peran resolusi internasional dan lembaga global dianalisis sebagai bagian dari upaya merespons pelanggaran dan memperkuat perlindungan kemanusiaan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap enforcement hukum humaniter dalam konteks konflik asimetris serta rekomendasi strategis bagi penguatan mekanisme internasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memperkaya wacana akademik dan praktik hukum dalam konflik bersenjata kontemporer.
Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Gaza tahun 2024: Analisis Strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Pertiwi, Annisa Dipa; Anwar, Syaiful; Hadisancoko, Rizerius Eko
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.698

Abstract

Krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza tahun 2024 telah mengundang respons internasional, termasuk dari Indonesia sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap perjuangan Palestina. Dalam konteks ini, pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya merupakan manifestasi solidaritas, tetapi juga bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tahun 2024 menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia melalui penerapan strategi OMSP. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur akademik, penelitian ini menemukan bahwa operasi kemanusiaan TNI memperkuat citra soft power Indonesia di ranah internasional, meningkatkan kredibilitas Indonesia di forum multilateral, serta mendukung politik luar negeri bebas-aktif. Meskipun terdapat tantangan logistik dan diplomatik, pengiriman bantuan ini berhasil memperlihatkan diplomasi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika global. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka kebijakan OMSP untuk operasi kemanusiaan lintas negara guna mendukung efektivitas diplomasi pertahanan di masa mendatang.
Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023 Marhamah, Marhamah; Harsono, Iwan
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.699

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PAD dalam mengukur kemandirian keuangan Kota Mataram selama periode 2018–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis rasio keuangan berdasarkan empat indikator utama: rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan rasio efektivitas PAD. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Mataram serta dokumen resmi dari Badan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD Kota Mataram tergolong sangat baik, dengan kontribusi PAD di atas 25% dan efektivitas realisasi PAD selalu melampaui 100%. Namun, tingkat ketergantungan fiskal tetap tinggi (di atas 65%), dan rasio kemandirian fiskal menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung stagnan, kecuali pada tahun 2019.
Hukum Humaniter Internasional di Persimpangan: Refleksi Strategis terhadap Kegagalan Perlindungan Sipil dalam Konflik Russia-Ukarina Aritonang, Rudi Hasiholan; Sujiwo, Aji; Susilo, Tarsisius; Tadung, Rapy; Panggabean, Andar Dodianto
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.700

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konteks konflik Rusia–Ukraina dengan fokus pada dampak perang hibrida terhadap efektivitas perlindungan sipil. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus dan tinjauan literatur, serta didukung wawancara dengan praktisi hukum, penelitian ini mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas praktik militer di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian signifikan antara prinsip-prinsip HHI dan tindakan militer, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan kelompok non-kombatan. Kompleksitas perang hibrida turut memperumit mekanisme akuntabilitas hukum dan pelaksanaan etika perang. Berdasarkan analisis ini, artikel merekomendasikan perlunya reformulasi strategi militer serta pembaruan kurikulum pendidikan militer guna memperkuat internalisasi nilai-nilai HHI dalam operasi militer kontemporer.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024 Alim, Sabda; Harsono, Iwan
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.701

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 10 dan pendekatan regresi data panel. Dengan nilai probabilitas statistik F sebesar 0,0000 (<0,05), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harapan hidup (AHH), rata-rata tahun sekolah (RLS), dan produk regional bruto (PDRB) semuanya secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan pada saat yang sama (berdasarkan uji F). Namun, hanya variabel RLS yang memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan (p = 0,0077 <0,05), menurut hasil uji parsial (uji-t); variabel PDRB dan AHH tidak. Hampir semua varians dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini, menurut nilai R-Square yang disesuaikan sebesar 99,67%. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan taktik penting dalam upaya NTB untuk memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, tindakan pemerintah diperlukan dalam bentuk peningkatan infrastruktur pendidikan, perluasan program beasiswa, dan penguatan kapasitas guru. Berdasarkan data aktual, temuan-temuan studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif.
Studi Deskriptif tentang Penggunaan Dongeng Lokal “Mpama” untuk Meningkatkan Pemahaman Moral dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas VI SD Nurafiffuddin, Nurafiffuddin; Rusmiati Aliyyah, Rusi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pemanfaatan dongeng lokal “Mpama” sebagai media pembelajaran dalam menanamkan nilai moral dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas VI SD Inpres 2 Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis studi kasus, penelitian ini dilaksanakan dalam satu sesi pembelajaran berdurasi ±105 menit dengan melibatkan 25 siswa dan satu guru kelas sebagai informan pendukung. Metode pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, refleksi tertulis siswa, dan dokumentasi kegiatan untuk memastikan validitas melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dongeng “Mpama” tidak hanya berhasil membangkitkan keterlibatan emosional siswa, tetapi juga menstimulasi proses kognitif reflektif. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian, serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Diskusi kelompok memfasilitasi dialog etis dan pertukaran perspektif yang memperkuat keterampilan berpikir kritis, sementara refleksi individu menegaskan proses internalisasi nilai secara personal. Dongeng sebagai teks literasi lokal terbukti efektif dalam menjembatani aspek afektif, kognitif, dan sosial siswa, serta memperkuat literasi moral. Pembelajaran berbasis cerita rakyat seperti “Mpama” mengusung pendekatan humanistik yang tidak hanya membentuk karakter siswa, tetapi juga merevitalisasi kearifan lokal sebagai sumber nilai dan pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi strategis bagi pengembangan model pembelajaran yang transformatif, reflektif, dan berakar pada budaya lokal, relevan dengan kebutuhan pendidikan karakter di era global.
The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia Ardiansyah, Nike; Nur, Muhammad; Haeril, Haeril
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.703

Abstract

This study examines the legal-political paradox behind granting the Administrative Court (PTUN) authority to assess abuse of power by public officials, and how it affects criminal law enforcement. Using a qualitative socio-legal method, data were collected through legal document analysis, interviews with judges, scholars, and practitioners, and court ruling reviews. While the Administrative Law grants PTUN binding authority, its scope is limited by Supreme Court Regulation No. 4 of 2015 (Perma 4/2015), particularly due to the vague phrase “after APIP oversight.” According to the Supreme Court, only 12 abuse-of-power (PW) cases were filed between 2015 and 2022—most rejected on procedural grounds. Of the three cases ruled without abuse found, two were still prosecuted criminally. This reveals the court’s weak role in protecting officials’ discretionary authority. The study concludes that institutional and regulatory flaws blur the line between administrative and criminal law, undermining PTUN’s corrective function. A comprehensive revision of Perma 4/2015 and institutional strengthening of PTUN are urgently needed to ensure a legal framework that is fair, rational, and accountable for public officials operating within the bounds of lawful administrative discretion.
Disparities in the Crime of Petty Theft and Aggravated Theft: Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 2 of 2012 Bukit, Efraim Abigail; Ismaidar, Ismaidar; Siregar, Mhd Azhali
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.708

Abstract

This research aims to discuss in depth the analysis of legal regulations and disparities in the crime of theft, as well as analyze the obstacles and policies in law enforcement of the crime of theft. The type of research used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discussing existing legal symptoms and problems and testing them based on laws regulations, and legal norms. The results of this study show that the crime of theft is classified into ordinary theft under Article 362, theft under Article 363, petty theft under Article 364, and Theft with violence under Article 365. The cause of disparities in theft crimes is caused by conflicting criminal rules, judges' considerations, and the integrity of law enforcement. Obstacles and policies for law enforcement of theft include: limits on the value of goods, lack of reports and victim participation, limited resources, and technical and procedural obstacles. To overcome these obstacles, legal policies are needed such as: improving the quality and quantity of law enforcement officials, implementing restorative justice, and making repressive and preventive efforts to anticipate crime.
The Dynamics of Conflict, Asymmetric Access, and Governance Transparency in Bima’s Annual Public Land Leasing Policy Daaris, Yuli Yanti
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.711

Abstract

This study aims to critically examine the tensions embedded within stakeholder relations in the implementation of the annual leasing policy of former collateral land previously held by village officials in Bima Regency—an initiative intended to optimize Local Own-Source Revenue (PAD), yet one that has instead given rise to complex social, political, and ecological ramifications. Employing a qualitative case study approach and in-depth interviews with key actors including government officials, local residents, auction participants, and community leaders this research reveals that the policy’s execution is fraught with non-transparent practices, conflicts of interest, and structural inequities in access to resources. Findings indicate that the land auction process is frequently marred by suspicions of winner manipulation, where the highest bids are overlooked, thereby exacerbating economic disparities and eroding public trust in local governance. Paradoxically, although the policy was conceived to enhance agricultural access for the underprivileged, empirical evidence suggests that economically dominant groups disproportionately reap its benefits. Furthermore, the short-term leasing model incentivizes unsustainable land use, contributing to soil degradation and undermining long-term local food security. This study underscores the critical need for policy reformulation grounded in principles of distributive justice, the strengthening of oversight mechanisms, and the inclusive engagement of communities in policy design and evaluation processes. Ultimately, the study not only highlights the urgency of establishing equitable and accountable public land governance but also offers a theoretical reflection on how localized resource conflicts mirror broader power asymmetries in Indonesia’s public policy landscape.
Manajemen Sektor Publik dalam Penataan Pasar dan Trotoar di Pasar Ciputat Husain, Sabilatul; Sri Kartini, Dede
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.721

Abstract

Penataan trotoar dan Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan bagi masyarakat. Sebelumnya penataan pasar mengalami tantangan dalam pengelolaan dan infrastruktur. Artikel ini menganalisis upaya penataan pasar dan trotoar di Pasar Ciputat melalui metode studi dokumentasi, observasi lapangan, dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen sektor publik dalam penataan dengan menggunakan teori manajemen Henry Fayol, yang meliputi tahapan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Hasil penelitian dari tahap Planning, kebijakan mulai terbentuk dengan regulasi disusun, meskipun Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat masih dalam proses oleh Pemerintah. Tim lintas sektor telah dibentuk. Pada tahap Actuating, penertiban PKL dan pengelolaan kios telah dilakukan, tetapi masih ada tantangan dari PKL liar dan pengelolaan sampah. Pada tahap Controlling, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi. Penelitian menyimpulkan pendekatan manajemen publik dengan prinsip POAC efektif dalam kebijakan, namun implementasi perlu peningkatan dalam konsistensi dan pengawasan berkelanjutan

Filter by Year

2020 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 5 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 4 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 3 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 5 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 4 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 3 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 6 (2021): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 5 (2020): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 3 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Syntax Imperatif More Issue