cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2024)" : 13 Documents clear
Upaya Penegakan Hukum Preventif Melalui Peran Pihak Sekolah Terhadap Anak Di Bawah Umur Khususnya Pelajar SMP Yang Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah di Kota Balikpapan Puspita Sari; Rosdiana; Nur Jihan Adillah; Dinda Yulianti
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.145

Abstract

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang dialami oleh pelajar di bawah umur. Selain upaya yang dilakukan pihak kepolisian, pihak sekolah pun melakukan berbagai upaya agar para siswa tidak membawa motor terutama ke sekolah, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali pelajar yang masih dibawah umur membawa sepeda motor ke sekolah khususnya pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Balikpapan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi para pelajar Sekolah Menengah Pertama tersebut membawa sepeda motor, menganalisis terkait bagaimana kebijakan pihak sekolah terhadap para siswan yang masih dibawah umur tetapi membawa sepeda motor ke sekolah dan hambatan apa yang dilalui. Dapat disimpulkan akibat dari para pelajar dibawah umur yang membawa sepeda motor ini, menimbulkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.
Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan Pribadi, Agung Sakti; Sari, Okta Nofia; Alwi, Muhammad Zamzami
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikaan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di semua masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan sengketa tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan semakin tahun nilainya semakin tinggi. Praktik dilapangan untuk permasalahan tanah masih banyak yang menyalahgunakan kesempatan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Maraknya praktik mafia tanah yang masih banyak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat apakah hal ini sudah suatu fenomena biasa di negara kita. Oleh karena itu untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi dalam memberantas mafia tanah khusnya di kota Balikpapan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi negara serta perlu adanya regulasi dikemudian hari. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, Mafia Tanah
Legisme Dan Overregulation Di Indonesia: Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus Anggi Fitriani Purwaningrum; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.201

Abstract

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya terhadap metode omnibus, dengan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai rechtsidee sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti living law yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Tinjauan hukum progresif juga menunjukan bahwasanya pembentukan hukum tidak hanya mengakamodasi prinsip-prinsip formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.
Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara: Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak Rahman, Irsan; Nurazizah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.203

Abstract

Cattle farming in Bombana Regency is mostly practiced through grazing, which causes social problems in the form of livestock sometimes entering people's gardens and damaging crops. This incident is legally considered as an unlawful act by the livestock owner even though it is not done directly by the livestock owner. On this basis, we conducted research related to how the legal norms of unlawful acts of livestock owners, then how the responsibility of livestock owners and how the settlement of cases of crop destruction by livestock between livestock owners and crop owners. From the results of our research in Bombana Regency, Southeast Sulawesi, we found that in addition to the national legal framework of Articles 1365, 1366, and 1368 of the Indonesian Criminal Code, there are also norms in Regional Regulation No. 4/2017 on the Control of Livestock and the core provisions of the Regional Regulation relating to the obligation of compensation are found in Article 28 Paragraph 1 Letter a. In addition, we found that the responsibility of the owner of the livestock for damaging the crops is the responsibility of the owner of the livestock, In addition, we find that the responsibility for the destruction of crops by livestock is a tort, which is a responsibility due to fault so that the tort can strictly apply the norms mentioned above, the process of resolving cases between livestock owners and crop owners is resolved through non-litigation courts, both negotiation and mediation.
Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib Maskanah, Ummi; Setiawati, Yeti; Wijaya, Melliana; Rohmani, Rodiah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.216

Abstract

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non eksekusi wajib yang digunakan dalam penghapusan barang inventaris pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara dengan efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan Di DPR dan DPD RI Faza 'Ainun Najah; Sapto Hadi Pamungkas; Ardiansyah, Ardiansyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.217

Abstract

Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukan adanya ketimpangan antara regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan peran perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR dan DPD RI dengan menggunakan tinjauan feminist legal theory dan charismatic leadership. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder serta pendekatan secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif legal feminist, perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan berbagai keputusan diantaranya pembangunan hukum. Dari perspektif charismatic leadership, model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan di era kontemporer saat ini disebabkan kharismatik dapat muncul dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.
Legalitas Lelang Sukarela Non - Eksekusi Di Internet Tanpa Melibatkan Pejabat Lelang Rusaedi, Attansya Rafli; Maskanah, Ummi; Herlani, Lisa Herlani; Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.220

Abstract

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (Lex Specialis) Vendu Instructie dan Vendu Reglement masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet biasanya dilakukan tanpa pejabat lelang—seperti eBay—melalui platform e-Marketplace Auction. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang tidak melibatkan eksekusi yang dilaksanakan di internet minus kehadiran petugas auction resmi juga untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, lelang internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan mengizinkan penggunaan upaya hukum untuk menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainya.
Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana waleulu, sapia; Tuasikal, Hadi; Hidaya, Wahab Aznul
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.221

Abstract

seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normative untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif. Metode ini memerlukan pemeriksaan literatur tentang bahan hukum yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keterangan dan peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.
Fenomena Nikah Sipaindongan Pada Masyarakat Mandar: Studi Teori Fakta Sosial Emil Durkheim Zakia, Zakia; Mustafa, Sitti Aisyah; Nurul Wathoni, Lalu Muhammad
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.224

Abstract

Pernikahan sipaindongan yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) telah lepas kendali dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang berfokus pada tempat yaitu kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan nikah sipaindongan, seperti Imam (tokoh agama) yang terbiasa menikahkan pelaku nikah sipaindongan. Hasil dari penelitian ini ialah nikah Sipaindongan di Mandar berdasarkan teori fakta sosial Emil Durkheim menyatakan bahwa setiap individu itu lahir dari individu lainnya, sehingga nikah sipaindongan yang melanggar adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat masuk dalam kategori teori fakta sosial non-material, yang mana setiap individu tidak bergantung pada kehendaknya sendiri, dan setiap perbuatan individu juga akan berpengaruh pada keluarga dan sekitarnya.
Realitas Demokrasi Di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang) Rudianto, Rudianto; Nurhikmah, Nurhikmah; Akram Ista; Rauf, Abdul; Asran, Asran; Hardin, Hardin
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.226

Abstract

Sistem demokrasi di masyarakat adat Ammatoa bukanlah demokrasi dalam pengertian modern seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang), mengungkap bahwa pemberlakuan hukum adat pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), seorang budak (ata) perannya tidak boleh menjadi pemimpin untuk masyarakat adat dan Kepala Desa (Galla). Sedangkan kaum bangsawan (Puang) inilah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau kekuasaan. Disamping itu, fakta hukum yang diberlakukan dalam sistem demokrasi di masyarakat ammatoa tersebut menjalankan sebuah aturan adat bahwa batasan bagi masyarakat yang berstatus budak (ata) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi politik. Tetapi, jika ditelaah dalam kajian Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue