Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
537 Documents
<![CDATA[PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>;
<![CDATA[Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Nadine Electra Nivedita]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15198
<![CDATA[Penganiayaan anak oleh orang tua merupakan sebuah tindakan yang mencelakai baik fisik dan psikis anak, serta merupakan sebuah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Tindakan penganiayaan yang dilakukan menimbulkan kerugian fisik dan psikis serta mengancam kehidupan korbannya, sebab itu perlu untuk menuntut serta mengadili berlandaskan asas keadilan dan kemanusiaan. Tujuan daripada penelitian ini adalah peninjauan keterkaitan hak asasi manusia dengan penganiayaan anak oleh orang tua, dengan menerapkan jenis penelitian hukum secara normatif dan dipergunakan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan serta kajian dari karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa, dengan dipergunakanya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya keterkaitan antara penganiayaan anak oleh orang tua dengan hak asasi manusia, faktor dan dampak yang terjadi saat sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan dan dalam menyikapi permasalahan tersebut, baik individu terutama orang tua, masyarakat serta penegak hukum memiliki kewajiban dalam rangka menekan tindakan yang terjadi. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ]]>
<![CDATA[Dion Azriel]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199
<![CDATA[Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ade Putra Wibowo]]>;
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15200
<![CDATA[Masyarakat sebagai konsumen sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing. Penyusunan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Fidusia di ruang lingkup lembaga pembiayaan. Penelitian ini bersifat deskriftif (menggambarkan) dan analisis (menguraikan). Setelah semua data terkumpul, diolah secara sistematis, kemudian data-data tersebut diedit dan disajikan sesuai tema. Berdasarkan kajian yang diteliti dapat disimpulkan dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Penyebab hal tersebut karena masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya penegakan dan penerapan hukum. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa penarikan kendaraan bermotor secara paksa akan mendapat sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan karena kendaraan bermotor milik konsumen sudah ada dalam jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika tidak mampu melunasi kewajibannya atas hutang kendaraan. Artinya tidak boleh adanya perampasan dengan premanisme terhadap objek kendaraan tersebut. Hal tersebut harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah. Kata kunci: Fidusia, Konsumen, Perlindungan]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN ]]>
<![CDATA[Fahri Fadilah]]>;
<![CDATA[Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202
<![CDATA[Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP ASAS MALIS NON EXPEDIAT MALOS ESSE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gusti Ryanindra Nur Pramulyansah]]>;
<![CDATA[Budiarsih]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15203
<![CDATA[Tujuan korupsi ialah guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun perusahaan, yang bersifat melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian pada kas pemerintah atau perekonomian negara. Tujuan dari studi ini ialah guna mengkaji perlunya penerapan prinsip malis non expendiat malos esse dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengkaji gagasan di balik prinsip itu sendiri. Metode pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dimulai dengan studi pustaka dan dokumen, khususnya dengan menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti melalui inventarisasi semua bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini memberikan makna bawa Pada dasarnya implementasi penerapan asas malis non expendiat malos esse pada tipikor di Indonesia telah dijalankan dalam setiap peraturan yang berikatan dengan tipokor sehingga dalam urgensi penerapan ini bukan dirujuk pada ketidak sesuaian aturan yang telah ada, namun pada titik keseimbangan sebuah ketimpangan yang dilakukan oleh tipikor yang telah merugikan negara. Uragensi asas tersebut juga memberikan tingkat keadilan yang seadil adilnya apabila didalam RUU perampasan asset dimuat tentang besaran asset yng akan disita negara sehingga ada titik jera untuk para tipikor. Kata kunci: malis non expediat malos esse, korupsi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PELAKU PEDOFILIA SERTA REHABILITASI BAGI PELAKU PEDOFILIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Rizal Subaktiar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15204
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, sehingga harus ada perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus dilindungi hukum, dikarenakan pelaku juga mempunyai hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum. Perlindungan hukum bagi korban pedofilia telah diatur oleh undang-undang perlindungan anak, sedangkan perlindungan hukum bagi pelaku pedofilia disinkronkan dengan hukum hak asasi manusia. Untuk proses rehabilitasi bagi pelaku pedofilia disamakan dengan proses rehabilitasi pecandu narkotika. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban dan Pelaku Pedofilia, Rehabilitasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg) ]]>
<![CDATA[Moh. Arifin]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15205
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menganalisis putusan perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg terhadap hak-hak anak dari anak korban kekerasan seksual pada perkara nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sengan menggunakan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptua (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approach), sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, pengolahan bahan hukum dengan melalui tahapan editing, sistematisasi serta deskripsi dan dianalisis secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa. Perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual dalam perkara No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg kurang dipertimbangkan oleh hakim, dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan terhadap kepentingan anak korban atau ibu anak dari anak korban kekerasan seksual, selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual, agar anak dari anak korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian terkait perlindungan hukum maka anak dari anak korban kekerasan seksual harus diposisikan sebagai korban kekerasan seksual. Kata kunci: Perlndungan Hukum; Anak; korban; kekerasan seksual]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK ]]>
<![CDATA[Mochammad Ferdion Firdaus]]>;
<![CDATA[Rumainur]]>;
<![CDATA[Arrisman]]>;
<![CDATA[Fitra Deni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15206
<![CDATA[Tik tok sebagai salah satu platform media sosial yang didirikan di China sejak 2012 dan booming digunakan masyarakat untuk berbagi konten melalui video pendek sebagai bentuk ekspresi penggunanya. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak maupun remaja dari konten berbahaya pada media elektronik. Dalam hal ini, pengguna media sosial, baik yang memiliki akun maupun yang menikmati konten melalui akun orang lain merupakan konsumen platform media sosial yang berhak dilindungi dari pengaruh negatif serta perlindungan privasi. Selain itu, belum harmonisnya peraturan penyiaran dengan peraturan informasi elektronik menjadi salah satu lemahnya kontrol pengawasan pada media sosial. Sehingga penting untuk dibahas, bagaimana urgensi dan konstruksi hukum perlindungan konsumen bagi Generasi Z sebagai pengguna Tik tok. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji fenomena berdasarkan kajian literatur. Jurnal ini berfokus pada masalah perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial Tik tok. Urgensi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial secara umum adalah untuk menghindarkan generasi Z dari konten yang berunsur provokasi, perundungan, pornografi, penyebaran ideologi menyimpang dan pembentukan opini yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sedangkan urgensi secara khususnya adalah karena masih ditemukan sejumlah kelemahan aturan Tik tok bagi pengguna Generasi Z. Selain itu, Konstruksi perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen konten media sosial Tik tok melingkupi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Konstruksi perlindungan hukum dibangun melalui sinkronisasi UU PK, UU Penyiaran dan UU Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas menertibkan penyedia platform media sosial terutama Tik tok. Kata kunci: Generasi Z, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Afrizal Hadi Permana]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15207
<![CDATA[Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam arbitrase, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik arbitrase internasional terkait security for costs dengan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Dimana penelitian ini juga membahas Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs. Kata kunci : Security for Costs; Interim Masures; Arbitrase.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Haris Zulkarnaen Sitompul]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Metode penelitian ini menggunakan merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem ekonomi syariah dan perlunya penyesuaian norma hukum dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian badan mediasi syariah. Fokusnya adalah penerapan aturan atau standar hukum positif terkait kepastian hukum dalam penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. PMK.93/PUU-X/2012. Terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif mengenai kewenangan untuk melaksanakan dan mengesampingkan putusan arbitrase. Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menyelesaikan dualitas kekuasaan ini dalam waktu singkat, untuk solusi jangka panjang, peraturan perundang-undangan yang ada harus direformasi guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kata kunci: kepastian hukum; penegakan; arbitrase syariah]]>
