cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 493 Documents
 46   47   48   49   50 
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERJENJANG DI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Prayoga, Mohamad Raihan; Ramada, Diandra Preludio
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21549

Abstract

Sistem Peradilan pidana di Indonesia sendiri telah banyak mengalami banyak perkembangan dalam beberapa dekade terakhir salah satunya ialah muncul konsep Restorative Justice. Lembaga kejaksaan republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana telah menerapkan konsep Restorative Justice secara berjenjang sebagai penyelesaian tindak pidana di luar persidangan hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas dari penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan. Penelitian ini memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji peraturan dan norma hukum yang berlaku sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan dapat dikatakan berjalan secara baik jika dikaji di dalam Dimensi Hukum dan Dimensi sosial. Kata Kunci : Restorative Justice, Kejaksaan, Efektivitas
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI PELAKU HOME INDUSTRY BERBASIS EKONOMI KREATIF DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DESA Pelita, Bobang Noorisnan; Rusmani, Rusmani
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kemakmuran masyarakat desa menjadi salah satu tujuan fundamental pembentukan pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus dikembangkan secara nyata guna memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan sinergi dan dukungan aktif dari pemerintah desa setempat. Mayoritas penduduk di wilayah ini bergerak dalam industri rumahan (home industri) seperti produksi benang jahit, cotton bud, kain kassa, kapas kecantikan, dan produk sejenis. Pada masa pandemi, sektor ini menghadapi tantangan kompleks akibat ketergantungan pada pola konvensional seperti transaksi tatap muka langsung antara produsen dan konsumen yang rentan terhadap disrupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk membangun sinergi pengelolaan dan pembangunan desa yang berdaya saing, mandiri, serta tangguh dalam mengembangkan usaha berbasis home industri dan ekonomi kreatif. Dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha menegaskan perlunya penguatan pemahaman masyarakat dalam adaptasi teknologi, agar mampu bertahan di tengah tantangan pandemi dan pascapandemi melalui transformasi model bisnis. Transformasi digital yang dipicu pandemi menjadi penentu ketahanan ekonomi home industry desa di Kabupaten Bandung, memerlukan sinergi perlindungan dan pemberdayaan hukum berbasis kolaborasi untuk implementasi kebijakan di tingkat desa. Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Home Industry, Pandemi
PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pebriansyah, Yudi; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21558

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memahami perbandingan penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah pasca pemberlakuan undang-undang cipta kerja yang dalam penyusunannya melakukan penerapan metode omnibus law. Sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode omnibus law ini merupakan teknik baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan peraturan daerah. perubahan arah politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan cukup efektif dan merupakan sebuah keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan era kemudahan dalam berinvestasi maupun kemudahan dalam memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah.
ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI) Lestari, Sari Indah; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21559

Abstract

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas putusan perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (Informed Consent) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana ruang lingkup hubungan hukum perdata antara dokter hewan dengan pasien/pemilik hewan dalam perjanjian terapeutik? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa keperdataan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. CBI? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doctrinal (doctrinal research). Simpulannya adalah hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang miliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik dan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Medis Veteriner dan Perbuatan Melawan Hukum.
KEPASTIAN HUKUM TENTANG GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rustandi, Rizka Maulidaen; Febrianty, Yenny; Hosnah, Asmak Ul
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21561

Abstract

Pembangunan untuk kepentingan umum ini tidak jarang memerlukan tanah yang tidak hanya dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa tanah milik masyarakat pun bisa dipergunakan untuk pembangunan selama prosesnya mengikuti prosedur yang ada, dimana masyarakat akan mengorbankan tanahnya demi sarana pembangunan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui rekonstruksi regulasi ganti untung atas kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan dan realisasi ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini masih belum berkeadilan, hal ini terlihat dengan adanya persoalan ketidakjelasan lama pelunasan ganti kerugian tanah pasca dilakukannya penentuan lokasi, tidak jelasnya patokan dalam hal penentuan besaran ganti kerugian, serta kurangnya transparansi proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Rekonstruksi regulasi ganti kerugian yang menguntungkan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berkeadilan, dalam tulisan ini Penulis ingin menawarkan kepada para pihak agar memikirkan anggapan baru (paradigma), bahwa ganti rugi yang selama ini menjadi stigma negatif dapat menjadi ganti kerugian yang menguntungkan pemilik tanah yang sudah mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian lagi. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK DOKTER HEWAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Carwan, Carwan; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21563

Abstract

Layanan yang diberikan oleh dokter hewan kepada hewan didasari hubungan kontraktual di antara dokter hewan dengan pemilik hewan untuk menjalankan prestasi yang dijanjikan. Terdapat dua kategori untuk membedakan sebuah transaki, yaitu Inspannings Verbintenis dan Resultaats Verbintenis. Bahwa dalam praktiknya Peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, di mana terdapat pasien atau pemilik hewan yang telah menjadi langganan seorang dokter hewan inisial LYK, Pasien tersebut rutin memeriksakan hewan kesayangannya ke dokter hewan LYK yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah. dokter hewan LYK digugat ke Badan Sengketa Konsumen Kota Surabaya di mana dalam putusan nya dokter hewan LYK dinyakan melakukan malpraktik dan merugikan Pasien senilai Rp. 50.000.000,. rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum formil untuk dapat menyatakan seorang dokter hewan telah melakukan malpraktik? Dan Bagaimana keterkaitan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik dokter hewan yang diduga melakukan malpraktik? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Simpulan Bahwa dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter hewan maka, pihak yang merasa dirugikan haruslah membuat laporan kepada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, BPSK tidak memiliki keterkaitan, campur tangan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam praktik dokter hewan apalagi menyatakan dokter hewan melakukan malpraktik. Kata kunci: Kewenangan, Malpraktik, BPSK.
ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR Butar Butar, Dinalara D.; Siswajanthy, Farahdinny; Nurliana, Amelia; Palupi, Henti; Mukti, Septian
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21573

Abstract

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor terbukti efektif dalam mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan para pihak dibandingkan dengan litigasi konvensional. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum melalui proses komunikasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh mediator netral. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kesiapan dan sikap kooperatif para pihak, kualitas mediator, dukungan kelembagaan, serta budaya musyawarah yang kuat di Indonesia. Kendala utama termasuk kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif serta kualitas mediator yang bervariasi. Dengan tingkat keberhasilan mediasi di atas 70%, mediasi di Pengadilan Negeri Bogor menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perdata yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi dan peningkatan kualitas mediasi sangat diperlukan agar mekanisme ini semakin optimal sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Bogor.
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI JALUR MEDIASI DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Arifin, Muhamad Adil; Al Gipari, Muhammad Hilman; Akbar, Ris Ris Ali; Ramadhan, Hairu; Siswajanthy, Farahdinny
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21574

Abstract

Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diperukan adanya suatu peyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator. Mediasi dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan kebutuhan pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekutan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Mediator memegang peran penting dalam membangun komunikasi efektif antara para pihak yang bersengketa. Strategi atau pendekatan yang digunakan oleh mediator akan sangat menentukan apakah solusi damai dapat dicapai. Mediasi di pengadilan bersifat formal dan memiliki kekutan hukum yang lebih kuat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi di pengadilan juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepar proses penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan dengan lebih efisien. Kata Kunci: Mediasi, Hukum Perdata, Sengketa, Wanprestasi
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MERUSAK REPUTASI SESEORANG DALAM PERSPEKTIF ONRECHTMAHMATIGEDAAD Arum, Dwi Sekar; Alam, Alamsyah Bahrul; Ramadhan , Annisa; Mardiansyah, M. Rafli; Siswajanthy, Farahdinny
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21575

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas perbuatan merusak reputasi seseorang dalam perspektif onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan sebagai dasar utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia dapat mencakup pelanggaran terhadap reputasi sebagai bagian dari hak kepribadian, serta bagaimana mekanisme ganti rugi dan pembuktian kerugian, baik materiil maupun immateriil yang dilakukan dalam gugatan perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah mengalami perluasan makna, meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan hak kepribadian meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tertulis. Perlindungan hukum terhadap reputasi tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga bersifat restoratif, yang bertujuan memulihkan martabat korban melalui kompensasi finansial maupun tindakan simbolik. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana rekognisi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Kata kunci: Perbuatan melawan hukum; Ganti Rugi; Reputasi

Page 48 of 50 | Total Record : 493

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue