cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ilham Zitri
Contact Email
jgop.fisip@ummat.ac.id
Phone
+6287863988310
Journal Mail Official
jgop.fisip@ummat.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Government and Politics (JGOP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 2774728X     EISSN : 26863391     DOI : https://search.crossref.org/?q=Journal+of+Governme
Core Subject : Social,
Environmental Science
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 83 Documents
 4   5   6   7   8 
Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi Islamic Center Kabupaten Batang Muhammad Fatchuriza; Maulida Putri Rahmawati
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10643

Abstract

Pangkalan Truk Banyuputih yang terletak di dukuh petamanan Desa Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah terancam digusur. Pemerintah Kabupaten Batang rencananya akan membangun Islamic Center diatas tanah yang mempunyai luas 1,8 hektar tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan No. 550/0468/2020, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki tiga pertimbangan. Pertama, dengan dibukanya tol Batang-Semarang, lalu lintas di Jalan Pantura tidak lagi padat, dan truk kontainer sedikit yang memanfaatkan tempat parkir di pangkalan truk Banyuputih. Kedua, Basis Truk Banyuputih berfungsi sebagai tempat parkir truk-truk besar yang melewati Jalan Pantura yang mana dimanfaatkan oknum sebagai tempat lokalisasi. Sehingga Pemkab Batang perlu menghapus kesan negatif Pangkalan Truk Banyuputih. Ketiga, karena Pemkab Batang belum mempunyai Islamic Center dan perlu adanya pembangunan Islamic center. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi islamic Center Kabupaten Batang. Penelitian deskriptif kualitatif ini menganalisis resolusi konflik alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang, Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ahli fungsi pangkalan truk banyuputih menjadi Islamic center menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak. telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi diantaranya dengan musyawarah, kolaborasi, negoisasi dan mediasi, Sedangkan dampak dari konflik tersebut mempengaruhi kondisi social, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat di wilayah pangkalan truk banyuputi.
Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur Indonesia Jauchar B; Jumansyah Jumansyah; Arini Hidayati
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10646

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai adanya kecenderungan terbentuknya faksi di dalam partai politik Golkar di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan studi literature dengan menggumpulkan data melalui media massa yang kredibel serta konkrit membahas mengenai konflik tersebut. Selain itu didugung dengan laporan dan google form untuk membuat persepsi masyarakat terkait konflik ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini bahwa konflik yang terjadi di internal partai Golkar yaitu melibatkan faksi Golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Inilah yang menyebatkan kecederungan disebutkan adanya faksi dalam internal partai golkar, karena representasi golongan yang terlihat di publik memunculkan dua figur tersebut yaitu dari golongan muda dan senior. Konflik yang terjadi bisa dikategorikan dalam faksionalisasi kompetitif. Munculnya faksi bisa disebabkan karena adanya perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir dan ini biasanya tidak terlepas karena adanya pengaruh kepentingan elit-elit yang pragmatis. Selain itu penulis mengindentifikasi bahwa konflik ini juga muncul karena adanya motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif.
Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik Faisal Fadilla Noorikhsan; Hendra Gunawan
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10324

Abstract

Tulisan ini mengulas tentang kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Pengentasan kemiskinan telah menjadi topik bahasan sejak lama. Jika dilihat dari berbagai faktor, angka kemiskinan telah meningkat lebih dari sepertiga. Sementara, di bidang sosial dan politik telah terjadi trasnformasi besar seiring semakin berkembangnya demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Tulisan ini berfokus pada pembahasan kemiskinan yang tidak kunjung mereda meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan oleh pemerintah. Pendekatan ekonomi politik dinilai relevan dalam menangani masalah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, ekonomi politik relatif mampu mengatasi kelemahan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan budaya. Kedua, pendekatan ekonomi politik adalah kajian yang berusaha menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ekonomi dan politik dalam pembangunan di suatu wilayah.
Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Cut Asmaul Husna; Ikhsan Ikhsan; Yeni Sri Lestari; Vellayati Hajad
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10711

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan eco-tourism mangrove di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji dampak pengembangan hutan mangrove terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Narasumber dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ekowisata hutan mangrove telah menerapkan prinsip eco-tourism dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengelolaannya, selain itu pemberdayaan masyarakat sudah dijalankan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta telah muncul sentra ekonomi lokal akibat adanya wisata mangrove. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eco-tourism mangrove di Kabupaten Aceh Jaya memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan baru, membentuk struktur ekonomi masyarakat melalui peningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mampu menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia Budiman Budiman; E Letizia Dyastari; Rita Kala Linggi; Anwar Alaydrus; Hendra Saputra
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.10380

Abstract

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sebuah upaya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa datang melalui kajian perspektif komunikasi politik. Komunikasi Politik diperukan dalam upaya membangun sebuah komunikasi kepada seluruh stakeholders untuk mengathui tantangan pembangunan IKN di masa datang. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah gambaran langkah strategis agar pembangunan IKN berlangsung secara optimal yaitu melalui strategi komunikasi politik adapun yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan ikn, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan optimal dan menuju kota berkelanjutan. Artinya, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat persoalan tersebut maka diperlukan sebuah konsep kominkasi poitik sebagai upaya menghadapi tantangan pembangunan IKN dimasa datang
Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar Aswar Annas; Humaidid Muhajir
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.11152

Abstract

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dirancang pemerintah berupaya membentuk hard dan soft skills mahasiswa secara kompetitif yang diterapkan di satuan Perguruan Tinggi. Dengan cara melaksanakan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Yaitu; Pertukaran mahasiwa, Magang/praktik kerja, Mengajar di sekolah, Penelitian/riset, Proyek kemanusian, Kegiatan wirausaha, Studi independen, Membangun desa/Pengabdian masyarakat, dan Bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perbandingan penerapan Kurikulum MBKM dari berbagai perguruan tinggi swasta di Kota Makassar meliputi; Universitas Muhammadiyah, Universitas Bosowa, dan Universitas Pepabri. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara/partisipasi langsung, observasi dan Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kurikulum MBKM di Unismuh dan Unibos telah menerapkan 7 kegiatan pembelajaran dari kurun waktu 2 tahun terakhir dan partisipasi Dosen, Mahasiswa, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Pertukaran Pelajar dan Kampus Mengajar. Terdapat bentuk pembelajaran yang belum terlaksana yaitu; Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara. Sedangkan di Universitas Pepabri hanya menerapkan 5 bentuk pembelajaran, 4 diantaranya belum terlaksana yaitu; Kampus Mengajar, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusian, dan Bela Negara. Partisipasi Mahasiswa, Dosen, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Magang/Praktik Kerja.
Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan R. Stevanus Bayu Mangkurat; Risalatu Mirajiah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.15119

Abstract

This research examines contemporary political phenomena and the challenges and prospects associated with sustainable democratic development. Contemporary politics is a topic that is relevant in various countries around the world, where there are significant political changes that affect social, economic and political development. This article examines challenges such as democratic crises, political conflicts, limited access to political and economic rights, and threats to environmental sustainability, as well as prospects such as active community participation, use of information and communication technology, and participation in general elections. This article also highlights the importance of citizen participation in the political process, strengthening the legal system and protecting human rights, and increasing information disclosure and access to the media. Through collaboration between political leaders and citizens, building a more inclusive political system and promoting citizen participation in the political process can be achieved, creating a better and more sustainable future for our society)
Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju Andi Nur Fiqhi Utami; Asma Amin
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.16507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerjasama antara NGO dan program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan NGO dan pemerintah, serta analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara NGO dan program pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan usia anak. NGO memberikan kontribusi dengan memperluas akses pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia anak. Program pemerintah berperan dalam pembentukan kebijakan, pengawasan, dan alokasi sumber daya yang mendukung upaya pencegahan pernikahan usia anak. Sinergi antara NGO dan program pemerintah dalam advokasi, pendidikan, dan pemantauan menjadi kunci dalam mengurangi angka pernikahan usia anak di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan dan strategi kolaboratif yang efektif dalam mengatasi pernikahan usia anak melalui kerjasama antara NGO dan pemerintah.
Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh Vellayati Hajad; fadhil Ilhamsyah; Nurasma Aripin
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.12521

Abstract

The goal of this research is to evaluate the government's lobster business policies, particularly those that are aligned with the interests of fishermen (pro fishermen). Policy evaluation is critical in assessing the success of the lobster trade for the benefit of fishermen In this study, a qualitative method with a case study approach is used. Data was then gathered through observation, interviews, and supporting documentation. The informants interviewed in this study were chosen using snowball sampling based on their suitability with the required information. Informants include lobster catchers, traders, and local governments. The data is then analyzed using coding, categorization, comparison, and discussion research findings. The findings revealed that lobster trade policies were developed and implemented without the inclusion of fishermen as policy targets. As a result, they are excluded from existing policies and make it difficult for fishermen to find alternative sources of income. The failure of this policy is due to the following factors: (1) a lack of definitive data on lobster catching fishers; (2) an over-campaign concerning lobster availability in Simeulue.(3) There is no local government support for lobster cultivation efforts; (4) there is no socialization, coaching, equipment assistance, or capital injection; and (5) there is no local government support for carrier transportation modes.
Collective Action and Climate Change Adaptation in Makassar Anirwan Anirwan; Qamal Qamal
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.13376

Abstract

Climate change is a problem that requires a variety of responses from individuals and institutions. Each entity can influence climate change policy and action, but as a complex matter, it is not surprising that there are deficiencies in climate change policy. This challenge highlights the need better to understand the selection of climate change adaptation programs. Therefore, this study aims to analyze how the collective action of various Makassar City Government institutions in the climate change adaptation program. This study uses a qualitative exploratory approach, with data collection through interviews and document review. The results of this study indicate that the collective action of the Makassar City Government can be assessed at the Climate Change Adaptation Working Group (Pokja-API), which consists of six institutions. It is just that the coordination between institutions that are members of the Working Group there is still a missing link between the programs that are the priorities of each institution.

Page 6 of 9 | Total Record : 83

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025): July Vol 6, No 2 (2024): December Vol 6, No 1 (2024): July Vol 5, No 2 (2023): Desember Vol 5, No 1 (2023): JULI Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): JULI Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juli Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juli Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juli More Issue