cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ilham Zitri
Contact Email
jgop.fisip@ummat.ac.id
Phone
+6287863988310
Journal Mail Official
jgop.fisip@ummat.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Government and Politics (JGOP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 2774728X     EISSN : 26863391     DOI : https://search.crossref.org/?q=Journal+of+Governme
Core Subject : Social,
Environmental Science
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Exploring Paradiplomacy Pathways: Local Government and Foreign Direct Investment Corporation Partnerships for Sustainable Development Ahmad Harakan; Ahmad Taufik
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.15505

Abstract

The present article delineates the collaboration between the Government of East Luwu Regency (Local Government) and PT. Vale Indonesia, Tbk, (Corporation) as a case in point of executing paradiplomacy to achieve sustainable development objectives. The findings of the qualitative research reveal that PT. Vale Indonesia, Tbk., has made a noteworthy contribution to the growth of the local economy and the development of infrastructure through its strategic partnership. Meanwhile, the government of East Luwu Regency has ensured adherence to the principles of sustainable development. The present investigation also highlights the primary obstacles encountered in the execution of paradiplomacy, such as ensuring a fair allocation of advantages and involving the community in the decision-making procedures. The present study substantiates the significance of paradiplomacy as a tactical instrument for attaining sustainable development and highlights the possibility of collaboration between subnational governments and transnational corporations in accomplishing this objective.
Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis SWOT Vidya Yanti Utami; Siti Yulianah M. Yusuf; Johan Mahsuri
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.16628

Abstract

Pengembangan desa wisata untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang diminati bukanlah upaya yang mudah dan tanpa kendala serta tantangan. Persaingan daya tarik di antara desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat maupun di Pulau Lombok adalah tantangan yang akan terus dihadapi Desa Wisata Kebon Ayu. Mengingat tidak sedikit desa wisata yang awalnya ramai dikunjungi wisatawan kini menjadi sepi dan terbengkalai karena kurang diimbangi dengan konsistensi pembinaannya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu sehingga nantinya diharapkan strategi pengembangan tersebut mampu menjadi acuan guna mengembangkan Desa Wisata Kebon Ayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi melalui analisis SWOT yang meliputi Strengh (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threats (Ancaman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu berbasis SWOT sangat dibutuhkan. Hasil analisis SWOT yang dilakukan dapat memberikan arahan strategis yang tepat dalam pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu. Beberapa strategi unggulan yang ditawarkan: (1) Mengadakan event-event pertunjukan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata, (2) Menyediakan penginapan seperti camping ground dengan suasana pedesaan yang memenuhi standar kenyamanan sebagai daya tarik wisata, (3) Mengembangkan ikon wisata kuliner khas hasil pertanian desa kebon ayu yang berbeda dengan desa wisata lain, (4) Penyelenggaraan pelatihan basic service pariwisata dan sistem pembayaran bagi pramusaji pada stand wisata kuliner, (5) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu secara berkelanjutan, (6) Membuat Ad-art Bumdes sebagai acuan pengelola wisata. Strategi pengembangan yang telah rumuskan diharapkan mampu menjadi acuan pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu.
Tujuan UCLG ASPAC dalam Implementasi Kerjasama Lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon Fariz Reza Ferdiansyah; Aditya Maulana Hasymi
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i1.11748

Abstract

Pada tahun 2020 lalu, Kota Cirebon dipilih oleh UCLG ASPAC sebagai salah satu kota percontohan dalam sebuah proyek kerjasama lingkungan bernama Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC). Meskipun begitu, Pemerintah Kota Cirebon pada dasarnya sudah memiliki berbagai upaya dalam menangani permasalahan ketahanan iklim yakni dengan pengembangan program Kampung Iklim (Proklim) hingga pengembangan program Pelayanan Sampah dan Kebersihan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis internet, dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menjelaskan tujuan UCLG ASPAC dalam implementasi kerjasama lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon. Penelitian ini menunjukan bahwa pemlihan Kota Cirebon sebagai kota percontohan dalam proyek CRIC oleh UCLG ASPAC didorong oleh adanya isu perubahan iklim yang mana dalam hal ini UCLG ASPAC menginginkan agar kota tersebut bertindak sesuai dengan arahan UCLG ASPAC khususnya dalam upaya menangani perubahan iklim di Kawasan Asia Pasifik.
Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019 Siti Hasanah; Rizka Rizka; Fathul Mu'in
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.20072

Abstract

Dalam negara demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat. Pada hakekatnya pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Kedaulatan rakyat merupakan hak konstitusional setiap warga negara baik yang berada didalam maupun diluar negeri. Pekerja migran adalah bagian dari warga negara yang wajib dijamin hak politiknya oleh pemerintah. Di Indonesia legal formal instrumen pengawal tejaminnya hak politik warga negara dalam pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bagian substantif regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemilu bagi warga negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran sebagai  fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskreptif  partsipasi pekerja migran dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara yang berdomisili diluar negeri termasuk pekerja migran dalam pemilu tahun 2019 masih cendrung rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Kemudahan dan kekhususan perlakuan terhadap mereka yang atur dalam regulasi pemilu belum berdampak signifikan untuk peningkatan partisipasi politik warga negara dan pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Kendala yang menyulitkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu adalah minimnya akses informasi mengenai proses pemilu, sulitnya mendaftar sebagai pemilih di luar negeri, dan keterbatasan waktu. Pemerintah sebagai keterwakilan negara perlu mengupayakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi problema tersebut dengan cara memberikan akses yang lebih baik kepada Pekerja Migran Indonesia guna menjamin tersalurnya partisipasi politik mereka dalam pemilu secara maksimal
International Labour Migration in Digital Era: Implementation of Indonesian Migrant Workers Placement Services Elok Izra Yanuaryta; Damainsa Prahesti Nukyanto; Arvan Setiawan
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 6, No 1 (2024): July
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v6i1.24356

Abstract

This study aims to examine the implementation of Indonesian Government's policy in digitizing public services for the placement of manpower abroad. The scope of this research is focused on SIAPkerja Karirhub as a form of national digital placement service, while the research subject is limited to the performance of Ministry of Manpower which has responsibilities of manpower placement abroad and its digital services. In order to depict and explore the implementation of such digital public service, this research used a descriptive qualitative method. The results show that the regulatory framework shall be strongly considered by the government as it has a significant impact on three out of four aspects of policy implementation: communication, resources, and bureaucratic structure. While the analysis on the disposition aspect reflects a common commitment between the regulator and implementer, as well as shows the absence of friction and distortion within the Ministry of Manpower in developing and implementing the SIAPkerja-Karirhub digital service.
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Emily Aurellia; Ahmad Taufiq; Sri Kasiami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.20897

Abstract

The purpose of this study is to determine the cooperation beetwen stakeholders under the leadership of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) in Gedongarum village, Kanor district, Bojonegoro local government. The study uses a descriptive method with a qualitative focus. This theory used in this research is according to Ansell & Gash (2008) with main indicator, namely : starting condition, institutional planning, enabling leadership and collaboration processes. This result of research show that the collaboration carried out in the management of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) is very well established and stakeholders can build a sense of competitive trust and have strong commintment to developing each program owned by each actor in accordance with goals of the collaboration. Which has been mutually agreed upon.
The Influence of Najwa Shihab's “3 Bacapres Bicara Gagasan” on the Preferences of First-time Voters Regarding the 2024 Presidential Election Teresa Alena Lee; Gema Nusantara Bakry
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 6, No 1 (2024): July
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v6i1.20973

Abstract

“3 Bacapres Bicara Gagasan” is a livestream talk show by Najwa Shihab which lets the 3 “Bakal Calon Presiden” (presidential candidate) share their ideas and dreams for the future Indonesia and was first broadcast through Narasi TV’s website, Najwa Shihab’s YouTube channel, and Universitas Gadjah Mada’s YouTube channel. Since then, the snippets have been spread widely throughout every social media, such as Facebook, Instagram, X, and TikTok. Using quantitative methods, this research aims to see whether there are influences of the “3 Bacapres Bicara Gagasan” broadcast and snippets, which are available and have become a major conversation on social media, on first-time voters preferences regarding the 2024 presidential election. The sample size is 100 respondend using slovin’s formula of sampling. This research shows that the snippets or informations spread to social media does effect the preferences of first-time voters, such as their opinion and likes towars which candidate. However, it shows negative results towards voters’ candidate criterias. Voters’ understanding toward the show also don’t show any influence toward first-time voter’s preferences regarding the 2024 presidential elections.
Why Government Policies Can’t Be Optimization in Providing Housing for Low-Income Communities? Mendra Wijaya; Zanariah Zanariah; Tengku Fahrul Gafar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.17484

Abstract

The government in Indonesia makes various policies to handle the issue of low income communicties (MBR) housing and reduce backlog. The implementation of housing and residential area plicies should yield better results. The authority of MBR housing affairs is also not distributed to local government, and there are overlapping policies between Law Number 23 of 2014 about regional government and Law Number 1 of 2011 about housing and residential areas. This study implements a qualitative method by using a descriptive approach that analyzes data and documents from central government agencies that carry out governement affairs concerning housing and residential areas in Indonesia and other related agencies. The results of the study show that central government cannot stand alone in housing development for low-income communities because the distribution of authority to local governments is not good. The government needs contributions from the private sector. Suppose development is handed over to the housing and residential private sectors. The contruction of housing in MBR, which has become the state’s responsibility to meet its citizens’ basic needs, will change to a business orientation, even though the government is encouraging to provide various subsidies and financing mechanisms. One of the programs from the government is FLPP, which stands for Housing Finance Liquidity Facility. The program encourages housing finance to support low-income communities. Then, proceed with the specific housing program called the One Million Houses Program, which can reduce the backlog in residential construction. The program will proceed with the Public-Private Partnership (PPP) model, which ultimately involves the private sector in developing MBR. The implication of this study is that the implementation of government affairs concerning housing and settlement areas, especially the development of housing for MBR, is fundamentally a mandatory basic service affair, a concept inconsistent with its implementation.
Understanding Public Sctor Problems Affecting Uganda: A Depth Analysis of The Public Choice Theory Gloria Nambassa; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 6, No 1 (2024): July
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v6i1.24438

Abstract

This study aims to identify and analyze the major problems affecting the Ugandan public sector through the lens of public choice theory. The research addresses the economic, political, social, and technological challenges that force government institutions to seek new ways to improve public sector performance. Despite various reforms initiated over the past 25 years, corruption, inefficiency, and inadequate service delivery remain pervasive issues. Corruption affects resource allocation and hinders development, while inefficiency is linked to a lack of skilled personnel, outdated infrastructure, and bureaucratic red tape. Shortcomings in service delivery, particularly in health and education, contribute to public dissatisfaction.Methodologically, this study employs a qualitative analysis of existing literature and government reports to assess the effectiveness of anti-corruption measures, capacity-building initiatives, technology adoption, and bureaucratic streamlining. The analysis reveals that while efforts to enhance transparency through digital platforms and establish anti-corruption units have been made, the impact of these reforms has been limited. This limitation is attributed to implementation challenges and resistance to the application of private sector techniques in the public sector.The study concludes that sustained progress in the Ugandan public sector requires ongoing commitment, comprehensive institutional reforms, and active community engagement to ensure effective governance and improved service provision. 
Community Based Tourism dalam Pengembangan Wisata Maritim di Aceh Selatan Cut Asmaul Husna; Ikhsan Ikhsan; Vellayati Hajad
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.19590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan community based tourism dalam wisata Pulau Dua di Kabupaten Aceh Selatan. Wisata maritim menjadi bidang wisata unggulan dalam memperkuat perekonomian Aceh Selatan karena mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lokasi wisata, sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan yang dihadapi oleh daerah saat ini adalah terkait jumlah kunjungan dan keterserapan angkatan kerja, akibatnya terdapat 2.330 penduduk miskin Aceh Selatan di tengah banyaknya potensi wisata maritim yang seharusnya mampu menghadirkan diversifikasi pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Dua Kabupaten Aceh Selatan sebagai sumber informan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam bersama narasumber. Hasil penelitian ini adalah terdapat peran sentral masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wisata maritim dengan fokus utama keterlibatan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan wisata maritim di Kabupaten Aceh Selatan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan wisata maritim Pulau Dua yaitu: penambahan sarana dan prasarana, penambahan sumber daya manusia, dan peningkatan anggaran operasional melalui kerja sama.

Page 7 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025): July Vol 6, No 2 (2024): December Vol 6, No 1 (2024): July Vol 5, No 2 (2023): Desember Vol 5, No 1 (2023): JULI Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): JULI Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juli Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juli Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juli More Issue