cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kafa Abdallah Kafaa
Contact Email
kafa_abdallah@mail.ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jsds.fisipol@ugm.ac.id
Editorial Address
Lt.3 Gedung BC FISIPOL UGM, Jl. Sosio Yustisia No. 2, Bulaksumur , Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Social Development Studies
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 27213870     EISSN : 27213889     DOI : https://doi.org/10.22146/jsds.
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
The Journal of Social Development Studies (JSDS) focuses on three main area of discussions: community empowerment, corporate social responsibility, and social policy. The journal welcomes papers that discuss the following themes: Social Movement and Empowerment; Human Rights, Citizenship and Development; Social Entrepreneurship; Community Development Theories, Approaches and Methods; Community Organization and Participation; Socio-cultural, Environmental and Economic Development; Industrial Relations; Decent Work; Education and Social Policy; Health Insurance and Policy; Social Protection; Wellbeing, Welfare, and Development; Poverty and Social Justice; Social Inclusion; Gender, Family and Development; Digital Technology and Development; Welfare Regime.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 94 Documents
 6   7   8   9   10 
Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance Pamungkas, Sri Harjanto Adi; Daffaakbar, Muhammad Alvarizi; Nurrizky, Arya Malik
Journal of Social Development Studies Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.5226

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang dihadapi seluruh negara di dunia sejak tahun 2020. Kebijakan sosial menjadi instrumen kebijakan paling penting pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki karakteristik dinamis, eksponensial, serta dipenuhi kompleksitas dan ketidakpastian. Hal ini membuat implementasi kebijakan sosial perlu dilakukan dengan dasar tata kelola adaptif (adaptive governance). Studi ini melakukan analisis komparatif terhadap implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan Brazil pada periode pandemi. Analisis dilakukan berdasarkan 7 indikator tata kelola adaptif yang dioperasikan dalam flexible arrangements dan barriers to flexible arrangements. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, proses kebijakan, konten kebijakan, dan struktur organisasi bersifat fleksibel. Namun, terdapat konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, ketidakjelasan distribusi biaya & manfaat, dan distrust. Sementara di Brazil, konten kebijakan fleksibel namun proses kebijakan dan struktur organisasi tidak fleksibel. Selain itu, terdapat konflik kepentingan dan distrust, namun tidak terdapat ketidakjelasan distribusi kewenangan maupun distribusi biaya & manfaat. Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Adaptive Governance, Kebijakan Sosial. Abstract The COVID-19 pandemic is a major challenge faced by countries worldwide since 2020. Social policy, therefore, becomes an important policy instrument. Characteristically, the pandemic is dynamic, exponential, and filled with complexity and uncertainty. This makes adaptive governance crucial to the implementation of social policies. This study compares the implementation of social policies in Indonesia and Brazil during the pandemic. The analysis is based on 7 indicators of adaptive governance, operationalized in flexible arrangements and barriers to flexible arrangements. The findings shows that in Indonesia, the policy process, policy content, and organizational structure are flexible. However, there are conflicts of interest, unclear distribution of authority, unclear distribution of costs & benefits, and distrust. In Brazil, the policy content is flexible, while the policy process and organizational structure are not. Conflict of interest and distrust are present, while the distribution of authority and distribution of costs & benefits are clear. Keywords: Pandemic, COVID-19, Adaptive Governance, Social Policy.
Peran Pemberdayaan Komunitas Sona Circle Terhadap Integrasi Finansial Kelompok Pengungsi di Inggris Mahsyar, Sheila Shafira; Nihayati, Arina
Journal of Social Development Studies Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.5234

Abstract

Abstrak Keberadaan komunitas pengungsi seringkali dipersepsikan sebagai komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya secara berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada upaya pemberdayaan komunitas pengungsi yang berada di wilayah Inggris melalui keterlibatan organisasi nonprofit yakni Sona Circle sebagai perantara antara pengungsi dan penyedia lapangan kerja. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka integratif dengan penyampaian naratif. Melalui pemberdayaan komunitas diproyeksikan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup pengungsi di Inggris demi mendapatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan konsepsi mengenai pengungsi, integrasi finansial pengungsi, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas maka peneliti mampu mengemukakan hasil penelitian yakni Sona Circle memberi pengaruh dalam mendorong integrasi finansial pada pengungsi melalui program yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dengan menginisiasi pelatihan dasar sesuai pekerjaan yang diminati serta memberikan peluang magang dan pemberdayaan potensi untuk komunitas pengungsi demi tercapainya kesejahteraan hidup yang berkelanjutan. Kata kunci: Pemberdayaan komunitas pengungsi, Integrasi Finansial, Sona Circle Abstract The existence of a refugee community is often perceived as a community that cannot sustainably ensure its sustainability. This study proposes an effort to empower the refugee community in the UK through the involvement of a non-profit organization, namely Sona Circle as an intermediary between refugees and job providers. This study uses an integrative literature studies method in narrative way . Through community empowerment, it is projected to be able to improve the living standards of refugees in the UK to obtain sustainable welfare. By applying the concept of refugees, financial integration of refugees, sustainable development, and community empowerment, the researcher can present the results of the study, namely Sona Circle influences encouraging financial integration of refugees through programs that aim to bridge the gap by initiating basic training according to the work they are interested in and provide opportunities internships and empowerment of potential for the refugee community to achieve sustainable welfare. Keywords: Community Empowerment, Financial Integration, Sona Circle
Menyingkap Kekhasan Pengalaman Perempuan Pekerja Perkebunan Prity Nurpazirah; Br Pinem, Milda Longgeita
Journal of Social Development Studies Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.11052

Abstract

Abstrak Perempuan terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan formal maupun informal, tetapi sering dianggap sebagai pekerja kelas dua. Di PT Perkebunan Teh Harum Melati, pengalaman perempuan pekerja jarang dibahas secara mendalam. Dengan menggunakan teori Feminist Standpoint dari Nancy Hartsock, penelitian ini mencoba memahami pengalaman unik perempuan yang bekerja di pabrik teh. Selain menghadapi tantangan di tempat kerja, mereka juga berperan dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, serta dalam komunitasnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus tunggal, dengan pengumpulan data berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2023 di pabrik teh dan perumahan karyawan di Simalungun, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perempuan di tiga arena kehidupannya (rumah, kerja, dan komunitas) saling terkait dan membentuk pengalaman khas. Pengalaman bekerja bertahun-tahun meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mereka dalam merencanakan masa depan. Kekuatan mereka juga didukung oleh hubungan keluarga dan pertemanan. Kata Kunci : pekerja perempuan, pengalaman, keluarga, tempat kerja Abstract Women are involved in various sectors of both formal and informal work, but they are often regarded as second-class workers. At PT Perkebunan Teh Harum Melati, the experiences of female workers are rarely explored in depth. By using Nancy Hartsock's Feminist Standpoint theory, this study seeks to understand the unique experiences of women working in the tea factory. In addition to facing challenges at work, they also play roles at home as mothers and wives, as well as within their communities. This qualitative study employs a single case study method, with data collection conducted from June to August 2023 at the tea factory and employee housing in Simalungun, North Sumatra. The findings show that women's experiences across the three spheres of life (home, work, and community) are interconnected and shape a distinctive experience. Years of work experience have enhanced their self-confidence and courage in planning for the future. Their strength is also supported by family and social relationships. Keywords: working women, experiences, family, workplace
Difagana: Wujud Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Mahmudi, Zulaikha; Eddyono, Suzanna
Journal of Social Development Studies Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.11582

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki satu pun wilayah dengan indeks risiko bencana alam yang rendah. Namun demikian, kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), wilayah dengan berbagai potensi ancaman dan sejarah bencana besar, Dinas Sosial mencetuskan program Difabel Siaga Bencana (Difagana). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inklusi sosial penyandang disabilitas diintegrasikan ke dalam kebijakan PRB di DIY melalui kajian atas program Difagana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, serta metode analisis tematik yang diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PRB di DIY telah bergerak menuju pendekatan yang lebih inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif. Selain itu, program Difagana dapat menjadi model kebijakan PRB yang inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah lain. Kata kunci: Inklusi Sosial, Pengurangan Risiko Bencana, Kebijakan Inklusif, Penyandang Disabilitas, Difagana ABSTRACT Indonesia is a country where no region has a low natural disaster risk index. However, disaster risk reduction (DRR) policies in Indonesia continue to face challenges, particularly the limited involvement of persons with disabilities. In response, the Social Service of the Special Region of Yogyakarta—an area characterized by diverse threats and a history of major disasters—initiated the Difabel Siaga Bencana (Difagana) program. This article aims to analyze the social inclusion of persons with disabilities within DRR policies in the Special Region of Yogyakarta by examining the inclusivity of the Difagana initiative. This study employs a qualitative approach with a case study design, utilizing thematic analysis and validating findings through source triangulation. The results indicate that DRR policies in the Special Region of Yogyakarta have become increasingly inclusive by positioning persons with disabilities as active stakeholders. Furthermore, the Difagana program serves as a potential model for developing inclusive DRR policies for persons with disabilities in other regions.. Keywords: Social Inclusion, Disaster Risk Reduction, Inclusive Policy, Disability, Difagana
Pengaruh Nilai Keagamaan, Sosial, dan Budaya dalam Pengembangan Usaha Batik: Studi pada Pengusaha Batik Keturunan Hadramaut Arinal Karima; Hempri Suyatna
Journal of Social Development Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.11604

Abstract

Sebagai masyarakat pendatang dari Hadramaut, Yaman Selatan, banyak hal menarik yang dapat dilihat dan ditelusuri pada pengusaha batik keturunan Hadramaut. Beberapa dari mereka sudah mempunyai nama besar di kota Pekalongan, bahkan sudah mampu membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah seorang pengusaha batik juga mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam mempekerjakan orang-orang disabilitas. Selain itu, produk batik mereka mampu menembus pasar internasional di berbagai negara. Fakta-fakta tersebut tidak lepas dari nilai-nilai yang mereka anut dalam hidupnya sebagai prinsip dalam berbisnis. Kajian ini berupaya melihat implikasi dari nilai-nilai yang terkadung dalam nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya pada pengembangan usaha batik keturunan Hadramaut. Terkait dengan hal ini terdapat tujuh informan yang diwawancarai dan ditemukan bahwa ada implikasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam pengembangan usaha batik, terutama dalam hal permodalan, produksi, akses pasar, kemitraan serta kreativitas. Nilai keagamaan terlihat paling menonjol pada bagian permodalan, kemitraan, dan kreativitas. Nilai sosial ditemukan pada bagian produksi dan kemitraan. Terakhir, nilai budaya terlihat paling menonjol pada bagian permodalan, produksi, akses pasar, dan kemitraan.
Process-Tracing dan Prospeknya sebagai Metode Alternatif dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuda, Tauchid Komara; Larasakti, Cahyani Widi
Journal of Social Development Studies Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.14821

Abstract

Abstrak Process tracing semakin populer digunakan dalam menguji atau mengembangkan teori berdasarkan sebab-akibat. Namun apa sebenarnya metode process tracing, dan bagaimana cara menggunakannya dalam penelitian empiris? Artikel ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan terlebih dahulu merangkum state-of-the-art metode penelusuran proses, membedakannya dari pendekatan penelitian kualitatif konvensional, dan menunjukkan bagaimana peneliti dapat menerapkan metode ini dalam desain penelitian deduktif dan induktif. Selain itu, artikel kami juga menyajikan landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis dari metode process-tracing dan menempatkannya dalam kerangka pemikiran neo-positivis daripada interpretatif. Analisis kami menunjukkan bahwa penelusuran proses menawarkan beberapa keuntungan bagi penelitian berorientasi proses, antara lain: memungkinkannya pengembangan penjelasan kausal lebih meyakinkan, mensistematisasi data ke dalam penjelasan yang terstruktur, dan menilai relevansi teori-teori yang berkembang kedalam realitas sosial secara sistematis dan lebih akurat. Artikel ini merupakan artikel berbahasa Indonesia pertama yang dapat menjadi panduan ringkas, namun komprehensif, bagi mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik untuk memahami dan mengaplikasikan metode process tracing kedalam riset secara efektif. Kata kunci: process tracing, penelusuran proses, causal mechanism, metodologi Abstract Process tracing has gained popularity as a method for testing and developing theories related to cause-and-effect in social reality. However, what exactly is process tracing, and how can it be utilized in empirical research? This article addresses these questions by first summarizing the current state-of-the-art process-tracing methods, distinguishing them from conventional qualitative research approaches, and demonstrating how researchers can apply these methods within deductive and inductive research designs. Additionally, the article discusses the ontological, epistemological, and axiological foundations of process tracing, situating it within a neo-positivist framework rather than an interpretive one. Our analysis suggests that process tracing offers several advantages for process-oriented research: it enables the development of more convincing causal explanations, organizes data into structured narratives, and regularly and accurately evaluates the relevance of theories to social reality. This article serves as the first comprehensive guide in the Bahasa for social and political sciences students, providing them with the understanding and tools necessary to apply the process tracing method in their research effectively. Keywords: process tracing, causal mechanism, methodology
Menuju Desa Maju: Menakar Efektivitas Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta Muh Faiq Fauzan; Fawwaza Masedha Athariq; Muhammad Imam Maulana; Pramesthi Aura Nawang Savitri; Mahira Putu Ariandhini; Kafa Abdallah Kafaa
Journal of Social Development Studies Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.14977

Abstract

Abstrak Tata kelola pemerintahan yang belum optimal menimbulkan persepsi masyarakat terhadap birokrasi menjadi negatif. Birokrasi kalurahan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu upaya reformasi birokrasi di tingkat kalurahan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Kalurahan Panggungharjo menghasilkan perluasan pelayanan publik yang tidak hanya sebatas lingkup administratif. Untuk mewujudkan reformasi kalurahan tersebut, terdapat berbagai upaya yang dilakukan, yakni: mengubah pola pikir masyarakat, mengubah relasi kuasa, partisipasi masyarakat secara aktif (meaningful participation), perluasan dimensi pelayanan publik, serta penggunaan datakrasi dalam pengambilan kebijakan. Pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan berdampak pada peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Kalurahan Panggungharjo juga menerima penghargaan dari berbagai pihak. Kata kunci: Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Panggungharjo; Pemerintah Kalurahan Abstract The unoptimal governance has led to a negative public perception of the bureaucracy. The village bureaucracy plays a crucial role in public service delivery. To achieve good governance, bureaucratic reform at the village level is essential. This study examines the effectiveness of bureaucratic reform in Panggungharjo Village, Bantul Regency, DI Yogyakarta. Data collection methods included direct observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The data analysis method used is qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the bureaucratic reform in Panggungharjo Village has led to an expansion of public services beyond administrative functions. Various efforts have been made to implement this reform, including changing public mindset, altering power relations, encouraging meaningful public participation, expanding service dimensions, and using data-driven decision-making. The reform has positively impacted various aspects of community life, and Panggungharjo Village has received accolades from various parties. Keywords: Bureaucracy Reform; Public Services; Panggungharjo; Sub-district Government
Manajemen Kawasan Kumuh: Studi Kasus Produksi Bersama Rumah Harapan untuk Pengendalian Tuberkulosis dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta Pusat Galuh Anissa Sekar Ayu; Arvhi Mega Utami; Nazwa Andhin Kirani; Reza Pahlevi
Journal of Social Development Studies Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.15205

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kawasan kumuh sebagai proses teknis dan politis melalui aktivitas produksi bersama (co-production) dan bagaimana aktivitas tersebut berkontribusi dalam agenda eliminasi tuberkulosis (TB) menurut pilar Sustainable development goals (SDGs) dan strategi global END TB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan konsep co-production dan SDGs No.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Peneliti menggunakan contoh program Rumah Harapan yang telah terselenggara di Gang Buaya, Jakarta Pusat pada tahun 2023. Data yang diperoleh adalah penggabungan sumber data primer dan sekunder terbaru dari tahun 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses teknis produksi bersama Rumah Harapan digambarkan dengan kerja sama antar aktor yang multi level dan multi disiplin sehingga menunjukkan sifat saling komplementer. Hal ini kembali menegaskan perluasan definisi produksi bersama yang tidak hanya mengindikasikan interaksi negara dengan masyarakat. Dalam proses politis, Rumah Harapan dinilai sebagai sebuah alat aktor-aktor dalam memperjuangkan kepentingan dan menegosiasikan hak mereka. Penulis juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Rumah Harapan sejalan dengan empat prinsip dan tiga pilar utama strategi END TB dan dapat menjadi model slum-upgrading yang ramah bagi pasien tuberkulosis. Kata kunci: Produksi bersama, Sustainable development goals (SDGs), Rumah Harapan, Tuberkulosis Abstract The aim of this study is to analyze slum management as a technical and political process through joint production activities (co-production) and how these activities contribute to the tuberculosis (TB) elimination agenda according to the Sustainable Development Goals (SDGs) pillar and the global END TB strategy. This is a qualitative descriptive study that utilizes the concept of co-production and SDG No.3, Good Health and Well-being. The researcher uses the example of the Rumah Harapan program, which was conducted in Gang Buaya, Central Jakarta in 2023. The data obtained is a combination of the latest primary and secondary data sources from 2022 to 2024. The findings indicate that the technical process of co-production at Rumah Harapan is characterized by multi-level and multi-disciplinary cooperation among actors, thus demonstrating a complementary nature. This reaffirms the expanded definition of co-production that goes beyond merely indicating interaction between the state and society. In the political process, Rumah Harapan is considered a tool for actors to advocate for their interests and negotiate their rights. The author also concludes that the implementation of the Rumah Harapan program aligns with the four principles and three main pillars of the END TB strategy and can serve as a TB-friendly slum-upgrading model. Keywords: Co-production, Sustainable development goals (SDGs), Rumah Harapan, Tuberculosis
Keadilan Ekologis dari Hulu ke Hilir: Sinergi Multipihak dalam Tata Kelola Air Berbasis Quintuple Helix Sakina, Aulia Widya; Dibyorini, MC Candra Rusmala; Mahani, Umbu Domu; Adiwirahayu, Anastasia
Journal of Social Development Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.16768

Abstract

Abstrak Peningkatan kebutuhan air bersih di Kabupaten Magelang menuntut model tata kelola inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji model Quintuple Helix Innovation (QHI) dalam pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat di Lereng Gunung Sumbing, dengan memetakan peran dan sinergi lima aktor: pemerintah, akademisi, DUDI, masyarakat, dan lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa QHI meningkatkan efektivitas distribusi air, memperkuat kelembagaan lokal, serta membangun kesadaran ekologi. Koperasi Darmowarih Tirtolestari menjadi aktor sentral dalam pengelolaan bank air bersih yang didukung oleh sinergi antara pemerintah, akademisi, DUDI, dan masyarakat lokal. Peran lingkungan bukan sekadar objek konservasi, melainkan ruang produksi pengetahuan dan inovasi. Model ini menciptakan sistem pengelolaan air yang efisien dan kolaboratif. Namun, tantangan struktural seperti lemahnya replikasi kebijakan, kapasitas SDM, dan relasi kuasa dalam kebijakan air menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dan keberpihakan ekonomi-politik agar model QHI mampu mewujudkan keadilan ekologis dan transformasi sosial. Kata kunci: QHI, Tata Kelola Air, Bank Air Bersih, Pembangunan Berkelanjutan Abstract The increasing demand for clean water in Magelang Regency necessitates an inclusive and sustainable governance model. This study aims to examine the Quintuple Helix Innovation (QHI) model in community-based clean water bank management on the slopes of Mount Sumbing by mapping the roles and synergy of five key actors: government, academia, business/industry (DUDI), community, and the environment. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that QHI improves water distribution efficiency, strengthens local institutions, and fosters ecological awareness. Koperasi Darmowarih Tirtolestari serves as the central actor in managing the water bank, supported by the synergy among government, academia, business actors, and the local community. The environment is not merely an object of conservation but also a space for knowledge and innovation production. While the model creates a collaborative and efficient governance system, structural challenges such as weak policy replication, limited human resource capacity, and power relations in water governance highlight the need for institutional reform and strong political-economic commitment to realize ecological justice and social transformation. Keywords: QHI, Water Governance, Clean Water Bank, Sustainable Development
Community Engagement in Corporate Social Responsibility (CSR) Policy Design and Implementation: A Case Study of Sanzule Community, Ghana, and ENI Exploration and Production Company Limited. Arthur, Wilfred King Arthur
Journal of Social Development Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.17415

Abstract

This case study explores the role of community engagement in the design and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policies in Sanzule, Ghana. Focusing on Eni Exploration and Production Limited, the study investigates community involvement, decision-making, and participation in CSR initiatives (Chambers, 1994; Cernea, 1997). Using a case study approach, data were collected through interviews, document analysis, and observations. The study involved 67 participants, including local leaders, company employees, and health professionals. Eni’s CSR initiatives prioritize free, prior, and informed community consultations, aligning with its sustainability values (Eni, 2011). Regular meetings and a community liaison officer overseeing local content help integrate community perspectives into policy development. Eni collaborates with government agencies for needs assessments and implementation, focusing on sectors like health and education (WHO, 2010). The Livelihood Restoration Plan allows beneficiaries flexibility in selecting economic activities. This study underscores the importance of ongoing dialogue and collaboration for effective CSR implementation.

Page 9 of 10 | Total Record : 94

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2026) Vol 6 No 2 (2025) Vol 6 No 1 (2025) Vol 5 No 2 (2024) Vol 5 No 1 (2024) Vol 4 No 2 (2023) Vol 4 No 1 (2023) Vol 3 No 2 (2022) Vol 3 No 1 (2022) Vol 2 No 2 (2021): Asset and Innovation in Community Empowerment Vol 2 No 1 (2021): Connective Action, Solidarity and Pandemic Vol 1 No 2 (2020): Social Development in the Time of Crisis Vol 1 No 1 (2020): Social Development in Local Context More Issue