cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 27   28   29   30   31 
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Bella Bellina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.864

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya integritas yang dimiliki petugas Puskesmas Parigi dalam melaksanakan pekerjaan, masih kurangnya rasa tanggung jawab dan sering melakukan diskriminatif terhadap pasien dan masih kurangnya petugas dalam memperhatikan fungsi sosial, moral, dan etika profesi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran?.Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 23 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) kualitas pelayanan oleh Puskesmas di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasil observasi menunjukan bahwa selama ini dalam pelaksanaan pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indiktor yang pelaksanaannya belum sesuai dengan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Moenir (2001:204-205). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya dan jumlah petugas yang kurang memadai, jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rendahnya semangat dan motivasi, kurangnya kerjasama, rendahnya sikap dan disiplin, kurang melakukan pendekatan melalui komunikasi, terbatasanya anggaran, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar dan workshop, memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan, memberikan bimbingan konseling, melakukan pendekatan melalui komunikasi dan menambah sejumlah fasilitas kesehatan dengan mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Kata Kunci: Pelaksanaan, kualitas pelayanan kesehatan, Puskesmas
PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH OLEH KELURAHAN DI KELURAHAN KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR RUDI SHALAM
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2830

Abstract

Belum optimalnya pengelolaan aset milik daerah oleh kelurahan di Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: pengelolaan terhadap aset milik daerah masih kurang optimal.  Aset berupa prasarana tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing-masing.  Contohnya penggunaan kendaraan baik motor maupun mobil dinas banyak yang digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan kantor hal tersebut karena kurangnya pemahaman dari pengguna kendaraan tersebut.  Tidak adanya jadwal yang pasti dan terencana untuk melakukan peninjauan aset milik daerah hanya berdasarkan laporan tertulis saja mengenai pengelolaan aset milik daerah hal  tersebut berdampak pada langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai penggunaan, pengawasan dan pengelolaan aset milik daerah tersebut tidak berjalan dengan baik.  Contohnya kurangnya sumber daya pelaksana untuk melakukan peninjauan ke lapangan sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengelolaan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara, sumber data penelitian ini terdiri dari 12 orang pegawai Kelurahan Karangpanimbal dan 10 orang tokoh masyarakat Kelurahan Karangpanimbal.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: pegelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, belum berjalan dengan baik seperti tidak adanya operasional untuk pengelola aset.  Hambatan-hambatan yang ditemukan, yaitu diindikasikan karena pengurus barang masih merangkap dengan bendahara pengeluaran sehingga terjadi ketumpangtindihan pelaksanaan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang di Kelurahan Karangpanimbal.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa sebaiknya meningkatkan perencanaan yang tepat, penganggaran yang akurat, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas keberadaan aset milik daerah yang dipercayakan kepada pemegang aset di Kelurahan Karangpambal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang) Kristina Ismail; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4549

Abstract

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi  Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Deskriptif di Wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) Iis Nurmaya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.694

Abstract

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terdapat permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional ?; 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik sesuai pendapat Agustino, (2014 : 149) yang menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain : sulitnya melakukan komunikasi dengan pemilik toko, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan serta dukungan anggaran yang masih kurang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan masih kurang serta pemahaman petugas terkait SOP masih kurang. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan antara lain : dalam penyampaian informasi dilakukan melalui undangan secara resmi kepada pemilik tokoh dengan menjelaskan secara jelas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan,meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai, meningkatkan sikap petugas dalam mengmplementasikan kebijakan melalui pemberian reward dan funisment.  Kata Kunci : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa
EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul) Jovanscha Qisty Adinda FA; Arry Bainus; Riswanda Riswanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3295

Abstract

 Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person. Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City.Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. United Nation Development Programme mengeluarkan ketetapan elemen kunci tentang kerja sama antara kota dalam hal ini adalah kerjasama Sister Cities. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam penelitian ditemukan bahwa masih ada beberapa kesepakatan yang sudah rinci namun kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program. 
ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Arie Budiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1080

Abstract

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019) Shafira Mediana Putri; Nandang Alamsyah Deliarnoor; Heru Nurasa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark, yaitu Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh UNESCO yang menetapkan Kawasan Geopark Ciletuh sebagai Global Geopark dimana hal tersebut dapat menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan pengembangan wisata daerah ciletuh dengan prinsip konservasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi, sehingga dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnalilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 dalam pengembangan Ciletuh dilihat dari 6 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dimensi : Ukuran/Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Kiki Endah; Windu Abdul Kholiq
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2402

Abstract

Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk  dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output.  Kata Kunci:   Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.
PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANTUAN BERAS MISKIN OLEH PEMERINTAH DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS Egi Sapari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.856

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang tepatnya pendistribusian beras miskin di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data sebanyak 20 orang, dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis?. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin masih kurang tepat sasaran, penerimaan tepat jumlah masih ada yang kurang sesuai, penjualan sudah tepat, informasi dari Desa sudah secara transparan disampaikan, ketepatan waktu pendistribusian kurang sesuai, dan kualitas kondisi beras dan layak konsumsi kurang sesuai. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan, Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin dengan kondisi kemampuan masyarakat tidak singkron, kurang tepatnya jumlah yang diterima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), penginformasian Kepala Desa tidak terjun langsung ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) karena situasi dan kondisi, dan kondisi beras berbau dan kurang layak konsumsi. 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa memverifikasi ulang antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di lapangan, serta menjelaskan kebijakan kepada warga miskin yang tidak terjatah raskin, mengusulkan ke pihak terkait agar pelaksanaan distribusi diterima dengan tepat waktu, Pemerintah Desa agar memperhatikan kualitas dan kelayakan konsumsi beras miskin.  Kata Kunci: Pelaksanaan, Distribusi, dan Bantuan Beras Miskin
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN KARAWANG Momon Permana; Maulana Rifa’i; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3719

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah yang bernilai strategis untuk membangun Daerah, namun masih memerlukan peningkatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dengan teknik pengumpula data wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB, standar operasional  sudah cukup baik, sinergi antar organisasi pengelola pajak cukup baik, insentif pemungutan petugas cukup baik, Bapenda masih memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan audit pajak berbasis Teknologi dan sarana prasarana sudah mendukung pelayanan dan sudah mulai mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan online berkerjasama dengan  Bumdes, Bank BJB, BRI dan Minimarket.

Page 29 of 36 | Total Record : 360

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue