cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 25   26   27   28   29 
PENGARUH SOSIALISASI OPERASI BERSIH OLEH PEGAWAI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3) DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP BAMBANG SUPRAYITNO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2787

Abstract

Latar helakang penelitian ini adalah masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan (K-3). Hal ini terlihat dari adanya indikatorindikator sebagai berikut: (1) Sulitnya masyarakat untuk diajak bergotong royong dalam melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). (2) Pada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagian besar masyarakat kurang peduli akan kebersihan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), (3) Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program operasi bersih itu diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang operasi bersih oleh pegawai. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: (1) Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat mengenai program operasi bersih, sehingga terkesan tidak penting. (2) Pegawai jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi, (3) Tidak adanya catatan hasil temuan tentang pelaksanaan sosialisasi baik secara teori maupun aplikasi, sehingga laporan program tidak jelas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 19 orang pegawai dan 100 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara. angket). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Sosialisasi operasi bersih oleh pegawai sebesar 68,95 %, menunjukkan kategori cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 67,66 %, menunjukkan kategori cukup baik. Pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 56,06 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai. Adapun sisanya sebesar 43,94 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA R. Didi Djadjuli
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.683

Abstract

Moh. Hatta (Sri-Edi Swasono, 1987 ; 3-4) adalah arsitek Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, mengisyaratkan mengenai pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yaitu “Kalau diperhatikan benar-benar, ada tiga soal yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi sekarang yaitu (1) Soal idiologi, bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong, (2) Soal praktek, politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera dimasa yang akan datang, dan (3) soal koordinasi, bagaimanakah mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan diseluruh dunia”.Sampai sekarang ini ketiga persoalan masih relevan yang harus dijalankan untuk memajukan pembangunan perekonomian Indonesia, apalagi abad 21 sekarang ini merupakan suatu masa munculnya era globalisasi, hal tersebut merupakan era baru peradaban manusia dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam era globalisasi, dunia menjadi seolah tanpa batas yang ditandai dengan munculnya perdagangan bebas (Free Trade), antara pelaku ekonomi glaobal, implikasinya adalah kondisi pasar menjadi semakin kompetitif, tingginya tuntutan pelanggan khususnya yang berkaitan dengan kualitas produksi dan ketepatan logistic, pemenuhan hak paten, paktor lingkungan product life cycle yang kian pendek dilihat dari dimensi waktu dan motivasi produk yang harus memiliki kecenderungan meningkat, dengan demikian dituntut adanya perbaikan dalam system produksi yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang tepat, sehingga kualitas maupun kuantitas produksi serta efisiensi diharapkan dapat tercapai.Pada Negara-negara yang sedang berkembang dengan banyak penduduknya, tentu sangat sulit untuk menentukan pilihan teknologi yang mana yang akan dipakai atau dijalankan. Dengan demikian, perlu merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia yaitu menggunakan teknologi padat karya atau teknologi padat modal dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang tersedia yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber alam (SDA).  Kata Kunci : Peningkatan, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Penerapan Teknologi Tepat Guna 
PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS REGI REFIAN GARIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2753

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan: 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan: 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan: 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87.51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81.30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipaso masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari ttabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0.5 dan untuk n = 49 maka diperoleh ttabel sebesar 2.021. Karena thitung sebesar 5.86 > dari ttabel sebesar 2,021 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif anatara terdapat pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS Dian Apriyanti; Kiki Endah; Budi Setiadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2708

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum optimal melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa),  hal ini dapat dibuktikan dengan BUM Desa yang belum optimal dalam menjalankan peranannya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal tersebut berakibat pada kualitas SDM pengurus BUM Desa belum optimal dalam menggali sumber-sumber potensi desa dan pengelolaannya belum optimal serta laporan pertanggungjawaban triwulanan belum dilaksanakan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 11 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari tahap Data Reduction (Reduksi Data),  Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus BUM Desa, anggaran dan waktu kegiatan. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan berupa, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK), upaya kedua yakni dengan dilakukan pengelompokkan terhadap letak geografis untuk menghemat waktu dan anggaran.
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KURNIA BAKTI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA Fajar Sidik
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.662

Abstract

Berdasarkan dari hasil pengamatan sebagai studi awal ternyata ditemukan beberapa indikasi yang menunjukan tugas-tugas aparatur Pemerintahan Desa yang tidak terlaksanakan dengan maksimal, terutama menyangkut dengan beban pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur Pemerintah Desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Lamanya penelitian kurang lebih10 bulan. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan hasil wawancara belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya aparatur desa yang belum mampu menangani beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam administrasi pemerintahan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta penyusunan aturan belum sepenuhnya terlaksanakan dengan profesional. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa belum terlaksana secara rutin. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa masih belum optimal diantaranya kurangnya membina jaringan komunikasi dengan seluruh aparatur desa. 3) Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa  diantaranya dilakukan pelibatan seluruh aparatur desa dalam menyampaikan suatu informasi yang baru untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa selain itu diupayakan melakukan pendelegasian wewenang kepada aparatur desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melibatkan seluruh aparatur pemerintah desa dalam berbagai kegiatan pelatihan. Kata Kunci :   Pelaksanaan Pemberdayaan, Aparatur Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2740

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya UPTD Penidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal segingga belum dapat memberdayakan masyarakat dan belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementaso Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakay melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data di atas merupakan pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan peralatan, kurangnya dukungan ketersediaan biaya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan belum optimalnya pembagian tugas yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah sejumlah sumber daya, dan memperoleh sejumlah peralatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK TRIBINA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG Yunus Syafriansyah Wiriana; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang menjadikan keluarga tidak memiliki kemampuan secara fisik-materiil dalam mengelola keadaan dan kondisi yang bertolak belakang dengan pencapaian program ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya mencapai ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menyatakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sekotral yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kelompok Tribina.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Dadang Supriatna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3515

Abstract

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan ke dua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa. Pasal 226 meyebutkan juga bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenagan bupati/walikota untuk melaksanakan sebgian urusan pemerintahan. Sehingga tugas dari pemerintah kecamatan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari masih adanya pelanggaran–pelanggaran baik disiplin maupun secara administratif yang dilakukan kepala desa, yang disebabkan oleh kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparatur yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.
KERJASAMA BNN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Junaedi Junaedi; Ahmad Harakan; Elisa Indri Pratiwi Idris
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1780

Abstract

Artikel ini membahas tentang kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar, yaitu dalam hal tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian demi mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.
TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2858

Abstract

Pola pendekatan pelayanan sebagaimana harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan lagi.  Mengingat perubahan nyata dari praktek desentralisasi selah satunya yaitu perbaikan layanan publik yang dapat mengatasi keluhan, keinginan dan kebutuhan masyarakat yang baik (better), murah (Chepper) dan bisa diakses secara cepat (faster) oleh segenap lapisan masyarakat sebagai wujud konkrit terobosan membangun pelayanan publik.  Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana terobosan pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)? Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan terobosan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan.  Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila semua elemen dan unsur pemerintah dan masyarakat terlibat aktif sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya masing-masing.  Penerapan asas, pembentukan tim pelaksana serta dukungan dana serta sarana prasarana yang lengkap mutlak diwujudkan.  Dengan demikian tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Page 27 of 36 | Total Record : 360

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue