JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[SENGKETA LAHAN DI PUNCAK SIOSAR 2000 : PENYELESAIAN BERDASARKAN ANALISA PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Sembiring, Brema Risdianto]]>;
<![CDATA[Zarzani, T. Riza]]>;
<![CDATA[Aspan, Henry]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2095
<![CDATA[Persoalan Hukum Sengketa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sangat sering terjadi di Tanah Karo. Salah satu sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Karo yakni Sengketa lahan PT BUK ( Bibit Unggul Karbiotek ) dengan petani puncak siosar 2000. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000 antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan hukum dan sosial.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Santri, Nafadilla Dwi]]>;
<![CDATA[Zarzani, T. Riza]]>;
<![CDATA[Hasibuan, Syaiful Asmi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2049
<![CDATA[Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberian informasi pribadi konsumen pada aplikasi get contact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Sebuah aplikasi get contact menurut analisa penulis tidak legal atau illegal dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas, yaitu berupa pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM POLISI YANG TERLIBAT NAKOTIKA ]]>
<![CDATA[Yohanes Perdamaian Wau]]>;
<![CDATA[Kevin Bixby Surbakti]]>;
<![CDATA[Rudolf Silaban]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1989
<![CDATA[Peredaran narkotika di masa pandemi covid-19 melanda dunia tetap terus terjadi, dan bahkan intensitasnya terus bertambah dengan berbagai modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku peredaran gelap narkotika. Adapun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika dalam kenyataannnya tidak dapat dikatakan undang-undang tersebut berhasil mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa Faktor Penyebab Oknum Polisi menjadi Pengedar Narkoba? 2) Bagaimana mekanisme penegakan hukum bagi anggota Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika? 3) Bagaimana bentuk pidana tambahan bagi oknum polisi yang terlibat narkotika? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (sebagai pemakai), maka oknum polisi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan, pencabutan hak politik, dan pencabutan hak asuh terhadap anak. Dan apabila oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar atau bandar, maka hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang, uang ataupun aset dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkotika.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN 04/KPPU-I/2021) ]]>
<![CDATA[Yosua Yosua]]>;
<![CDATA[Ditha Wiradiputra]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2748
<![CDATA[Praktik Monopoli yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021. Penulis meneliti Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, dengan cara menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli dengan cara mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan merugikan kepentingan konsumen. Iklim Persaingan Usaha dan Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA ]]>
<![CDATA[Achmad Yusuf]]>;
<![CDATA[Otti Ilham Khair]]>;
<![CDATA[Gede Wijaya Kusuma]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasruddin]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746
<![CDATA[Abstract This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI ]]>
<![CDATA[Putri Nabila Kurnia Arsyad]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783
<![CDATA[Suatu penyelesaian sengketa pada perselisihan yang berhubungan dengan penanaman modal asing atau investasi, kerap diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (“ADR”). Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah arbitrase, baik nasional maupun internasional, seperti ICSID. Putusan Arbitrase Internasional ICSID memiliki sifat final dan binding yang mana tidak dimungkinkannya para pihak untuk mengajukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, karena sifatnya telah mengikat dan akhir. Walau sifat final dan binding dalam putusan arbitrase mengartikan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh, namun pada kenyataanya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara serta merta. Ketidakselarasan Pasal 60 dan Pasal 70 UU AAPS menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyebabkan putusan arbitrase menjadi putusan yang bersifat final dan binding yang semu dan seolah-olah masih dapat dilakukan upaya hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Diputusnya Putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014 yang bersifat memvalidasi undang-undang, maka sudah sepatutnya untuk lembaga legislasi merevisi UU AAPS dan melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, investor dan pengusaha.]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Fajarius Harefa]]>;
<![CDATA[Yosafat Laia]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2814
<![CDATA[Pelanggan maupun perusahaan meimiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan adalah mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta meberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap oramg. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggugjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM DALAM MEYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA MELAKSANAKAN REGISTRASI TANAH ]]>
<![CDATA[Mirawati Laia]]>;
<![CDATA[Ever Chris Agave S. Meliala]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>;
<![CDATA[. Mhd. Taufiqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2819
<![CDATA[Berbagai macam yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan dalam mendaftarkan tanah baik itu secara sistematik ataupun secara sporadik yang menjadi penghambat saat mendaftarkan tanah yaitu, unsur ketentuan Pemerintah dalam mewajibkan perpajakan pada saat mendaftarkan tanah, unsur minimnya pengetahuan dalam memahami fungsi serta kegunaan sertifikat, unsur dimana adanya anggapan masyarakat yang memerlukan biaya yang cukup mahal Ketika akan mendaftarkan tanah, terdapat unsur dimana adanya anggapan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengurus sertifikat, unsur dimana terdapat tanggapan alas hak terhadap hak atas tanah yang diperoleh dianggap cukup absolut, dan terdapat metode publikasi negative yang didalamnya terkandung unsur positif serta unsur-unsur atau kendala dari masyarakat. Maka, pemilihan judul skripsi ini adalah “UPAYA HUKUM DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA REGISTRASI TANAH” yang menerangkan bahwa pentingnya upaya hukum dalam memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan registrasi tanah. registrasi tanah adalah proses admistrasi yang diberlakukan terhadap Lembaga Pertanahan dalam upaya mengumpulkan serta mengelolah data fisik maupun data yuridis serta untuk penyampaian bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak dan dengan penerbitan cap bukti hak yang memiliki fungsi sebagai alat bukti yang absolut. Melakukan registrasi tanah memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian/kekuatan hukum terhadap hak-hak atas tanah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang bisa diperoleh dengan secara sistematik ataupun sporadik yang akan melahirkan sertifikat yang menjadi bukti hak yang akan berlaku sebagai bukti yang absolut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIK SESUATU BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Suta Ramadhan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2800
<![CDATA[Abstrak Pengeboman ikan sendiri bisa diartikan dengan memakai bahan peledak untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan kekuatan besar serta cepat pada daerah penangkapan ikan untuk membunuh ikan sebagai akibatnya memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan adapun permaslaha penelitianini adalah Bagaimana Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) serta Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). Adapun hasil penelitian Faktor Pelaku lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak untuk menangkap ikan Terdakwa memiliki beberapa faktor pada tindak pidana menguasai bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor praktis ditemukan, faktor warga, faktor lebih cepat menangkap, serta faktor lainnya kurangnya pencerahan akan perairan laut. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan, yaitu terdakwa Sulaiman Bin Asse akhirnya serta secara meyakinkan terbukti salah lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak dimilikinya, serta pada upaya untuk terdakwa mendapatkan tanggung jawab hukum, oleh sebab dihukum 8 bulan penjara sesuai Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pada terdakwa Sulaiman Bin Asse]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk ]]>
<![CDATA[Antoni Barra Renaldi]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832
<![CDATA[Abstrak Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.]]>
