cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 25   26   27   28   29 
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN Roberto Carlos Aritonang; Kasman Kasman; Syawal Amry Siregar; Ria Shinta Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815

Abstract

Tujuan penelitian mengetahui peraturan tentang larangan lakukan eksploitasi Anak pada tindak pidana susilaan menurut Perundang-Undangan, peran Kepolisian memberantas eksploitasi anak pada tindak pidana susilaan di kota Medan serta hambatan yang dihadapi Kepolisian menanggulangi eksploitasi Anak. Hasil penelitian 1). Pengaturan hukum menurut Perundang-Undangan tentang larangan lakukan eksploitasi anak pada Tindak Pidana susilaan Anak, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pengaturan Hukum Dalam KUHP, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Peran Kepolisian Polrestabes Medan memberantas eksploitasi anak di Kota Medan dengan upaya berupa: a. penanggulangan preventif, b. penanggulangan represif, c. upaya reformatif di Lembaga Pemasyarakatan, 3). Hambatan-hambatan internal maupun eksternal pengungkapan kasus tindak pidana eksploitasi pada anak, meliputi: a. Kepolisian kesulitan mendapat keterangan korban, laporan kurang lengkap, kekurangan personel, biaya akomodasi minim, b. pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka saat penyidikan, c. kesadaran hukum masyarakat harus dibenahi.
STUDY OF ANALYSIS OF CHILD VICTIMS OF CRIME PROTECTION IN A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE Marzuki Marzuki
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2831

Abstract

This research aims to improve the protection of children of crime victims, which often occurs when the provision of services to children who are temporary or permanent victims of psychological, physical and social suffering is neglected. It is a study to analyze from the viewpoint of victimology.The specification or type of research in this research is descriptive in nature and uses prescriptive legal research methods through several approaches.The statutory regulatory approach (statutory approach) and the conceptual approach (conceptual approach).Investigations have shown that various laws have been adopted as legal policies to implement the constitutional provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including Presidential Decree No. 36 of 1990 on ratification, in order to protect children in conflict with the law. It is shown that the regime has emerged. Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child), Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, Law No. 39 of 1997 on Juvenile Courts, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 23 of 2014 on Amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 35 of 2014 on Juvenile Criminal Justice System Law No. 11 Including children in conflict with the law to provide legal protection as both perpetrators and victims. In light of these various legal systems, the police, prosecutors, and judges in the law enforcement agency (prosecutor's office) always strive to provide children with the best progressive laws for children in line with the concept of juvenile justice for children. It must be the embodiment of teaching, nurturing and protection of Prioritize the application of restorative justice and diversion to ensure that victims' rights are not ignored, and protect child victims of crime from a victimological perspective.In summary, the legal protection of children of crime victims in Indonesia entitles them to various rights, including: B. Losses such as the right to compensation, the right to treatment, the right to be intimidated by the perpetrator, the right to counseling and rehabilitation, especially the perpetrator's inability to pay compensation to the victim due to the existence of the Victim Compensation Office. case .
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA Pebri Hansen Hutasoit; Tatang Sofyan; Alusianto Hamonangan; Rudolf Silaban
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2820

Abstract

Tingginya angka peredaran narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minim nya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Padahal Tindak Pidana Narkotika, kerap terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk menekan angka peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, untuk membantu kinerja Kepolisian dan BNN untuk mengungkap dan menekan angka pedaran narkotika. Oleh karena itu Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi, bahwa setiap orang yang mengetahui dan melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, akan di beri perlindungan kepada dirinya oleh Undang-undang, melalui Kepolisian, BNN dan LPSK. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat menekan dan membantu angka peredaran narkotika di Indonesia, Sehingga pemilihan Judul Artikel Ilmiah saya ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika” untuk menjelaskan secara rinci tentang Undang-Undang Yang Mengatur perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang melapor tindak pidana narkotika.
DIFFERENCES IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE ISLAMIC LAW AND BATAK LECTURES Herlina Hanum Harahap; Indra Fauzi; Supian Supian
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2809

Abstract

Customary inheritance is the process by which tangible and intangible property is inherited and passed on from generation to generation. The customary law of inheritance contains provisions on the transfer of property and intangible property from generation to generation to their descendants. An heir is a person who dies, whether male or female, leaving behind a portion of the property acquired and the rights and obligations that must be exercised during his lifetime, whether by will or not. The legal basis for the crown prince to bequeath part of the crown prince's property according to BW inheritance law. Many or at least the share that the heirs receive from the applicable law. Therefore, all heirs have the same inheritance. Meanwhile, batak customary punishment is based on the provisions of the law and ordinary presidential orders on the division of inheritance.
PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk) Tami Rusli; Okta Ainita; Arif Nur Rachman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836

Abstract

Abstract The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Firman Juah Martua Manik; Indra Suyugi Sinaga; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonagan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2816

Abstract

Dalam kasus pembunuhan, alat bukti merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menyelidiki penyebab pembunuhan sampai pada tahap persidangan. alat bukti yang dikumpulkan memiliki fungsi tersendiri untuk menjatuhkan tersangka dalam melakukan kasus pembunuhan.alat bukti dipergunakan hakim sebagai alat bukti di persaingan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya alat bukti dalam kasus pembunuhan. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu data yang diproleh dengan wawancara dam observasi.hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dlama menjatuhkan tindak pidana seseorang memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 183 dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku yang menjadi tersangka adalah pelaku dari pembuhunan,dalam penerapan alat bukti petunjuk dapat diperoleh memalui surat keterangan para saksi dan tersangka sesuai dengan pasal 188 ayat 1 kitab UU Hukum Acara Pidana.dalam penelitian ini alat bukti sangat penting untuk memutuskan keputusan hakim
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI FACEBOOK (Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk) I Ketut Siregig; Yulia Hesti; Adityo Armanda D. Ramadhan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796

Abstract

Penelitian tertujukan untuk mempertimbangkan hakim dalam menjatuhkan keputusan pada tindak pidana penipuan melalui facebook (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/Pn. Tjk). Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Jenis data dipergunakan artinya data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta yang akan terjadi analisis diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan. sesuai hasil penelitian serta pembahasan diuraikan pada penerapan hukum diuraikan pada pasal tadi, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hokum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dilakukan oleh pelaku serta perbuatan tadi sudah dilanggar serta melanggar hukum. Dari ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain, sebagai akibatnya perbuatan bisa dipidana. pada penerapan Undang-Undang sesuai beberapa unsur menyebutkan pasal 378 KUHP perihal pengaturan tindak pidana penipuan. Hakim pada mengusut suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus perkara. pembuktian artinya fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim mempunyai pertimbangan seperti keterangan saksi serta terdakwa buat mengungkapkan apa sebenarnya terjadi, adanya alat bukti untuk membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa, dan adanya hal memberatkan serta hal meringankan. Selanjutnya, hakim pula menimbang sesuai Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA (Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG ) Niken Juni Tessa; Anugerah Ginting; Jaminuddin Marbun; Ria Sintha Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821

Abstract

Pernikahan adalah ikatan internal seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan yang bertekad untuk membingkai sebuah keluarga yang penuh sukacita serta abadi dalam pandangan ajaran agama. Alangkah baiknya jika perkawinan yang bermaksud untuk membangun keluarga yang sukacita serta langgeng tidak berakhir karena perceraian yang disebabkan adanya percecokan dan tidak adanya harapan lagi untuk melanjutkan pernikahan . Pernikahan bisa dipisahkan karena meninggal dunia , perpisahan, dan karena pilihan majelis hukum , pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 38 Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian juga dapat terjadi yang dimuat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka pemilihan judul skripsi ini adalah “ PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA (Analisis Putusan N0.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg). yang menerangkan bahwa percecokan atau bisa juga disebut dengan persoalan yang terjadi diantara Pasangan yang terus menerus terjadi sehingga Salah satu pasangan menelantarkan pihak lain dalam periode yang sangat lama yaitu 10 tahun dan satu pihak yang meninggalkan pihak lain telah menikah kembali. yang menjadi Dasar hukum yang sah digunakan di Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( b) ( f),
PATENT CANCELLATION AS AN EFFORT TO PROTECT PATENTS REGISTERED IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Teuku Daudsyah; Muhammad Ridwan Lubis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2810

Abstract

Patents give the owner exclusive rights in an effort to prevent or stop other parties from making, using, offering for sale, selling or importing a product or a process, based on a patented invention, without the permission of the patent owner. Patents are a "powerful business tool" for companies to gain exclusivity rights to new products or processes, establish strong market positions and generate additional revenue through licensing. A product that is complex (such as a camera, mobile phone, or a car) combines a number of inventions which include several patents, which may be owned by different patent holders, but these patents can be canceled by several things, one of which is if there is no the novelty value of the idea that was initiated.
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr) Hendy Widoyanto; Dewic Ratna
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163

Abstract

Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinajaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Page 27 of 58 | Total Record : 575

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue