cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 26   27   28   29   30 
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN. Lbp) Kevin Yudi Syaputra Pangaribuan; Dio Danuarta Silalahi; Alusianto Hamonagan; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2817

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkotika karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan denga orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat untuk pertanggungjawaban tindak pidana ini. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkotika untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkotika dan penjualan narkotika secara illegal melalui jalur darat, undara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkotika. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, kedua pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di tinjau dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara Nomor 6361/Pid.Sus/2021/PN/Lubuk Pakam dan ketiga upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sebagai tempat bertumbuh, berkembang dan bersosialisasi menjadi dasar pembentuk sifat dan karakter seseorang. Ketika lingkungan tersebut tidak baik, maka sangat besar kemungkinan orang yang berada disekitarnya akan terpengaruh. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan pada tingkat pertama yaitu dari keluarga. Keluarga sebagai dasar pertumbuhan setiap orang yang menjadi penentu bagaimana proses perkembangan seseorang dalam pertumbuhan fisik maupun karakternya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN NOTA FIKTIF DI PT.WINEX LAMPUNG (Studi Putusan No:109/Pid.B/2022/PN. Tjk) I Ketut Siregig; Yulia Hesti; Ariya Cipta Hendarta
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2797

Abstract

Penegakan hukum terkaitkan dengan pengertian “law enforcement” pada kata sempit, serta pengertian keadilan pada arti luas merupakan hukum substantif, yaitu tegaknya keadilan. Penuntutan pidana artinya upaya mengakibatkan hukum menjadi pedoman, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif lebih luas. Penelitian tertujukan untuk menegakkan hukum pelaku tindakan pidana penggelapan memakai catatan fiktif pada PT.Winex Lampung (Studi Putusan nomor: 109/Pid.B/2022/Pn.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan mencakup data sekunder serta data primer. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah dipaparkan, penulis beropini jika penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan pada terdakwa sudah sesuai menggunakan tindak pidana dilakukan terdakwa sedemikian rupa sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera. Hakim pada menyelidiki suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus kasus. Verifikasi artinya fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan keterangan informasi seperti keterangan saksi serta tertuduh untuk menyebutkan apa sebenarnya terjadi, adanya bukti mendukung pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. elemen. Maka, hakim pula menimbang sesuai Pasal 374 KUHP atas tindak pidana penggelapan jabatan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB) Arianto Putratama Rajagukguk; Samuel Simanjuntak; Alusianto Hamonangan; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823

Abstract

Anak-anak adalah wajah dan harapan dari masa depan bangsa dan negara, sebagai generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa yang akan datang. Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual di antaranya: Film porno saat ini sangat mudah diakses karena kedekatan antara pelaku dan korban, karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga lain, kurangnya pendidikan agama sejak kecil. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena itu, pemantauan internal dan eksternal lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual anak ini. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)”.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT OBATAN ILEGAL Yustrang Gowasa; Julianto Daeli; Jaminuddin Marbun; Ria Shinta Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2813

Abstract

Konsumen membutuhkan perlindungan konsumen karena masalah yang mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kesehatan fisik dan mental mereka. Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Penelitian” bertujuan untuk memperjelas seperti apa pengawasan perlindungan” penggunaan produk obat-obatan terlarang, untuk memperjelas peran Kantor Kabupaten Nias Selatan dalam penertiban penggunaan produk obat-obatan terlarang atau ilegal, Untuk mengidentifikasi solusi untuk peredaran penggunaan produk obat-obatan terlarang atau illegal dan tidak memiliki label BPOM. Penelitian ini adalah” penelitian deskriptif” dengan pendekatan ”kualitatif yang bertujuan” untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Studi ini menemukan bahwa (1). Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang risiko kesehatan yang timbul dari penggunaan zat-zat tersebut, dan mengatur langkah-langkah untuk melindungi masyarakat. Pembuatan atau penjualan obat secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk obat berdasarkan Pasal 196;membuat atau menjual obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 198; penjualan obat oleh perusahaan berdasarkan Pasal 201. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab menerbitkan izin edar dan sertifikat obat, makanan, dan produk lainnya sesuai dengan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.Selain itu, kantor bertanggung jawab untuk menguji obat dan produk makanan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan undang-undang. Ada aturan dan peraturan yang harus diikuti dalam hal kesehatan dan keselamatan. Hanya melakukan apa yang diharuskan oleh hukum untuk menyelidiki masalah pengawasan obat dan makanan.
KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) Roland Aldini Hutahaean; Dani Dizky M; Alusianto Hamonangan; Nanci Yosepin Simbolon
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2818

Abstract

Dalam suatu badan peradilan hakim memiliki peran penting karena hakimlah yang berhak memutus suatu perkara yang terjadi di dalam persidangan. hakim selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas atau tidak memihak. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti seecara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunkan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Putusan yang melepaskan terdakwa (onslag van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat, Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim? (Studi Putusan Pengadilan Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) dan ketiga bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) telah terbukti melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging). Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertimbangan hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan nonyuridis dengan melihat latar belakang dari terdakwa.
ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERBUATAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN DEBITUR TERHADAP PT. BANK PAN INDONESIA TBK. (Studi Putusan No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk). Fadian Akbar Wisnugraha; Baharudin Baharudin; Okta Anita
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2763

Abstract

Bank artinya lembaga keuangan aktivitas utamanya merupakan pemberian kredit serta jasa pembayaran serta pengedaran uang, sedangkan hasil penelitian merupakan faktor pertama bisa mengakibatkan gagal bayar pada PT. Keputusan Kajian Bank Pan Indonesia Tbk No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk. Sebab kelalaian pihak debitur sebab faktor keuangan, faktor persoalan keluarga, atau faktor persoalan profesi menyebabkan debitur lalai pada membayar utangnya, serta kedua, dasar pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan Verstek wanprestasi menggunakan perjanjian pinjaman debitur dijanjikan pada PT. Putusan Kajian No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk Bank Pan Indonesia Tbk sesuai dengan sumber hukum berlaku pada Indonesia yaitu KUHPerdata serta Reglement voor de Buitengewesten, maka pertimbangan hakim telah tepat serta benar sebab tak bertentangan menggunakan hukum yang ada.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS S. Endang; Zainudin Hasan; Raisa Amanda Aurelia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2837

Abstract

Abstract Sexual harassment is undesirable and unwanted sexual behavior or sexual interest that reasons soreness to the recipient of the harassment while the author's findings, based totally on expert reasoning, have proved legally and convincingly that he devoted the crime of inducing a minor to dedicate himself to preserve to have interaction in pornographic activity underneath section seventy six E Jo segment 82(1) of Act No. 35 of 2014 and situation to criminal penalties under infant protection Act No. 23 of 2002 2nd change to emerge as Jo Act section 64(1) of the criminal Code. consequently, the accused shall serve 4 years imprisonment at LPKA magnificence II Bandar Lampung in Masgar and 4 months education at LPKS Insani Berguna Pesawaran.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUATU KEBERHASILAN PELAYANAN PUBLIK Naiborhu, Murni; Laia, Ali Akbar; Siahaan, Oktavia Tahsya L.U.; Perangin angin, Siti Fidia; Situmorang, Meriati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2850

Abstract

Pelayana public bersifat melayani kepentingan umum tanpa kecuali yang melalui peranan pemerintah bukan swasta. Dengan melalui peranan pemerintah tersedia fasilitas yang bisa di manfaatkan milik public yang kemudian digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa Suka Maju dalam pelayanan public dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, melalui hasil penelitian bahwa Kepala desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo dinilai berhasil dalam mencapai pelayanan public dan kesejahteraan warga desa. Dan massih terdapat kelemahan-kelemahan lainnya bahwa pelayanan kinerja kepala desa belum maksimal selama ini dapat dilihat dari sisi kedisplinan waktu kepala desa, pengurusan administra warga desa membutuhkan waktu lama, dan belum sigap dalam mempecahkan masalah masyarakat desa.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL Ayumi Kartika Sari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856

Abstract

Data pribadi ialah suatu yang melekat pada tiap orang. Tiap orang mempunyai data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu yang bersifat sensitif. Informasi pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna sejatinya ialah hak pribadi tiap orang. Hak pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang– Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan peranan dari sesuatu negara kepada masyarakat negaranya. Di Indonesia dikala ini banyak terjalin kasus hukum yang menyalahgunakan informasi pribadi seorang buat kebutuhan pribadi. Namun, dikala ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi hukum informasi individu selaku hak pribadi serta wujud perlindungan hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, lewat conseptual approach. Hasil dari riset ini merupakan hakekat dari perlindungan hukum informasi individu selaku hak pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat negeri. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang– undangan yang jadi dasar hukum proteksi kepada informasi pribadi. Hingga dari itu, dalam proteksi hukum informasi pribadi, Indonesia hadapi kekosongan norma alhasil tidak bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.
A ANALISIS YURIDIS DUGAAN PEMALSUAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Viona Putri Oktavia; Oci Senjaya
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2855

Abstract

Tanah selalu menjadi kebutuhan mendasar bagi keberadaan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan manusia, sehingga wajar jika manusia selalu berusaha untuk mendapatkan tanah yang lebih luas, termasuk melalui jual beli properti. Karena Akta Jual Beli Tanah yang diterbitkan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris dan PPAT. Sehingga, tidak sedikit anggota PPAT yang turut andil dalam penipuan yang dilakukan dengan memalsukan akta jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai salah satu pendekatan pengumpulan datanya. Pendekatan ini melihat akar masalah kemasyarakatan dalam masalah hukum berdasarkan standar normatif. Mencermati situasi yang melibatkan keluarga Nirina Zubir, yang terjerat mafia properti saat PPAT membuat akta jual beli (PPAT). Tindak pidana pemalsuan diatur dalam BAB XII tentang pemalsuan buklet II (dua) yang mengatur tentang delik pasal 263 s/d 276 KUHP. Tindak pidana yang terkait dengan Pasal 263 dan 264 KUHP yang mengatur tentang pembuatan surat palsu dan pemalsuan surat serta Pasal 266 yang mengatur tentang mengarahkan penyisipan keterangan palsu ke dalam akta yang nyata sering terjadi.

Page 28 of 58 | Total Record : 575

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue