cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 6   7   8   9   10 
PENERAPAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Kasus PutusanPengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn) Samuel Wesley Pasaribu; Erikson Parlindungan Sidabutar; Raja Kenasihen Ginting
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1464

Abstract

Undang –Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul” Penerapan Hukum Terhadap Perlakuan Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi1. Perjanjian hutang piutang yang dilakukan Husni Dengan P.T. Bank Perkerditan Prima Madani (BPR Prima Medan sehingga timbul wanprestasi2. Penerapan hukum terhadap perlakuan wanprestasi atas hutang-piutang (stdi kasud Putusan Pengadilan Negari N0.24/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn).3. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian ingkar janji/wanprestasi hutang piutang.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK PROPOSIONAL DENGAN NILAI OBJEK PERKARA (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PN.MDN Jo. Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.MDN) Dewi Mutyara; Chris Junanda Tarigan; Rudolf Silaban; Lestari Victoia Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1438

Abstract

Masyarakat pastinya sering melakukan perjanjian, seperti dalam hal jual-beli, sewamenyewa, pinjam meminjam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama pengaturan sita jaminan dalam hukum positif, kedua perlindungan hukum terhadap para pihak dalam menyelesaikan sita jaminan, ketiga kedudukan sita jaminan yang nilai jaminan tidak proporsional dengan objek perkara. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan sita jaminan dalam hukum positif, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam menyelesaikan sita jaminan, untuk mengetahui kedudukan sita jaminan yang nilai jaminan tidak proposional dengan nilai objek perkara dalam hukum acara perdata. Pengaturan terhadap sita jaminan yang diberlakukan adalah ketentuan dalam HIR yang memiliki posisi setara dengan undang-undang sebagai hukum positif yang mengatur acara perdata di Indonesia dan merupakan sumber hukum yang sebenar-benarnya. Perlindungan hukum bagi penggugat (dari tindakan curang tergugat) yang dalam hal ini diwakili oleh dimungkinkannya dilakukan suatu penyitaan untuk menjaga kemungkinan penggugat dengan barang sitaan tergugat sebelum adanya suatu putusan yang tetap atas pokok perkara. Kedudukan sita jaminan yang nilai jaminannya tidak proporsional dengan objek perkara dalam putusan Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Mdn, Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selebihnya. Diharapkan dengan adanya pengaturan terhadap sita jaminan, semua masyarakat terkhususnya aparat penegak hukum dapat menerapkan wewenangnya dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkara sita jaminan dapat melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang sedang berperkara, sehingga antara si penggugat dan tergugat mendapatkan kepastian hukum. Diharapkan kepada para penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim dapat menerapkan dan memutuskan suatu perkara sita jaminan yang nilai jaminannya tidak proporsional dengan objek perkara, dapat melihat dan melakukan pertim.
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU Emrizzal Emrizzal; Marnaek Tua Benny Kevin Afriando; Ade Yuliany Siahaan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1454

Abstract

Hubungan antara pihak pelaku usaha dengan pihak penayang iklan merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dan yang lain. Dari hubungan yang saling berkesinambungan dan terbatas dalam hal aktifitas penayangan iklan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu. Sehubungan dengan jenis penelitian normatif dipergunakan 2 (dua) metode yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konvensi Periklanan tentang Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, buku-buku, majalah hukum, dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada bandara kualanamu dengan mengambil contoh surat perjanjian antara PT. Angkasa Pura II dengan para pelaku usaha pemasangan iklan. Proses melakukan kerja sama pihak Mitra Usaha harus survey lokasi untuk penempatan media reklame, setelah itu Mitra Usaha mengajukan surat minat penempatan Media Advertising pada Pihak PT. Angkasa Pura II. Selanjutnya PT. Angkasa Pura II memberikan surat undangan kepada pihak Mitra Usaha untuk membuat rapat dan negosiasi yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan jika mencapai hasil kesepakatan bersama, yang di dalamnya memuat hasil negosiasi tarif yang dikenakan, ukuran atau luasan, jangka waktu, objek dan subjek perjanjian, proses pembayaran, proses berakhirnya dan lain sebagainya sesuai bentuk perjanjian kerja sama pada umumnya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan media reklame adalah pihak Mitra Usaha wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media reklame. Pihak PT. Angkasa Pura II berhak menerima uang sewa dari Mitra Usaha dan menyediakan lokasi untuk pemanfaatan media reklame serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemasangan iklan diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA Prins David Jemil Tamba; Husni Silvia Tessalonika; Muhammad Iqbal Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1444

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tanjung Gusta adalah melalui pembinaan pribadi dan kemandirian yang diarahkan pada pembinaan mental dan budi pekerti agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan pengembangan kepribadian yang merupakan pengembangan bakat dan keterampilan kerja yang bertujuan agar peserta didik pemasyarakatan memiliki modal keterampilan dan dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hambatan yang dihadapi LP Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta yaitu hambatan dari aspek normatif/yuridis, hambatan internal dan hambatan eksternal. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya implementasi/peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pembinaan anak asuh oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Hambatan internal terdiri dari keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, faktor pembinaan/pendidik. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya kerjasama dengan instansi terkait di bidang pembinaan/pendidikan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan pembinaan peserta didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Solusi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana, bekerjasama dengan pihak terkait berupa pembuatan sistem absensi atau presensi guru, mengoptimalkan kehadiran siswa di pemasyarakatan. lembaga, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan mendatangkan tokoh-tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pendeta, Biksu dan lain-lain).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG BAGASI Ramadhansyah Putra Matondang; Nur Azijah Siregar; Gomgom T.P Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1459

Abstract

Kehilangan ataupun kerusakan barang bagasi milik penumpang antara lain adalah kesalahan pelabulan tujuan dan nomor barang bagasi dimana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan barang bagasi milik penumpang dapat tertukar maupun salah tujuan sehingga pada saat penumpang setibanya di bandara udara tujuan hendak mengambil barang bagasi ternyata tidak ditemukan.Pengaturan hukum terkait kehilangan dan kerusakan barang penumpang pesawat dikaitkan dengan Pasal 4 tentang hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Faktor-faktor penyebab terjadinya kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang pesawat pada maskapai garuda Indonesia hilang dikarenakan salah masuk bagasi dengan tujuan yang berbeda, atau tertukar dengan barang yang mirip atau yang sama dengan penumpang lain, serta terjadi kerusakan karena kelalai pihak maskapai dalam mengekap barang ke dalam bagasi pesawat. Perlindungan hukum penumpang pesawat jika terjadi kehilangan dan keruskan dengan mendapatkan ganti rugi dari pihak maskapai penerbangan dan juga mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nilai dari barang tersebut. Proses penyelesaian jika terjadi kehilangan dan kerusakan barang dilakukan dengan adanya laporan dari penumpang pesawat dan kesepakatan antara pihak maskapai penerbangan garuda Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN) Berliana Devi Siregar; Martha Romauli; Gomgom T.P Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam perkara No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn. Medan diketahui bahwa anak telah menjadi seorang pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang seorang anak juga sehingga penting untuk dilihat bagaimana pengaturan hukum dalam menghukum anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.dimana anak sebagai pelakunya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelaku membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dimana anak sebagai pelakunya berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pertama, pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dimana anak sebagai pelakunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (2). Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan yaitu meliputi: keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila dan lain sebagainya. Ketiga, Penerapan hukum terhadap tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan selama 6 (enam) bulan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUAT DAN PENGGUNA SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT-Mdn) Dirman Jaya Laia; Rejekinta Ginting; Diana Lubis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1465

Abstract

Tindak pidana oleh pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Pasal 263 ayat (1) KUHP Tindak pidana pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat yang mempunyai wewenang serta jabatan, tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu seringkali di temui di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi ordinary crime dengan adanya kasus tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu ini maka diharapkan kepda penegak Hukum agar mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan.Dalam perkara ini diminta keseriusan pemerintah daerah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakan Hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dari perilaku mafia-mafia kejahatan tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu, Selanjutnya dalam kasus ini diminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir Agar Lebih teliti serta mengawasi dalam mengeluarkan Sertifikat Pertanahan.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst) Erick Palovi Tambunan; Halomoan Sianturi; Herdi Munte
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1439

Abstract

Undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana karena merugikan keuangan Negara. Korupsi sebagai pembuktian kesalahan korporasi dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum; Siapa pihak-pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi.Adapun hasilnya adalahTindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA Novika Triwati; Muhammad Reza Ginting; Rumelda Silalahi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455

Abstract

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, anak memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas adalah : Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang diakui menurut Undang-Undang, dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah dari orang tuanya, akan tetapi dalam hal mewaris dari keluarga sedarah dari orang tuanya ini anak luar kawin tersebut sangat kecil kemungkinan baginya.Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pengakuan terhadap anak luar kawin sangat penting dilakukan oleh seorang ayah guna terciptanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sedangkan terhadap ibunya menurut pasal 282 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya anak perempuan yang belum dewasapun diperbolehkan untuk mengakui anak luar kawinnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Risma Wati Sitompul; Nathanael Sitorus; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungikreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit desuite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasanpiutang kreditur.

Page 8 of 58 | Total Record : 575

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue