Jurnal Revolusi Indonesia
Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) is a national scale journal covering social science studies. This journal focuses on community service, public administration, social influence, institutional, local government systems, public health, etc. Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) will be issued regularly twelve times a year. The main audience are academics, students, practitioners and other interested people in the Social field.
Articles
158 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Citra Sri Ratu Sukmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.174
<![CDATA[(SARS-CoV-2) atau disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan serta dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya fasilitas umum lainnya tidak beroperasi secara maksimal. Seperti kegiatan pengangkutan kereta api yang menjadi pilihan para konsumen karena lebih efisien dalam waktu dan dapat mengurangi kepadatan. Pengangkutan mempunyai peranan penting dalam sektor peemerataan pembangunan bangsa yang nampak pada kebutuhan mobilitas masyarakat yang saat ini yang semakin tinggi, menjadi pilihan paling diminati saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturanperundang-undangan, literatur atau buku-buku resmi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuuk menganalisis bentuk perjanjian pengangkutan kereta api yang digunakan oleh pengguna jasa sebagai konsumen dengan PT.KAI sebagai pelaku usaha dalam angkutan dan upaya perlindungan bagi pengguna jasa transportasi kereta api pada masa pandemi. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa bentuk perjanjian pengangkutan yang digunakan pengguna jasa dengan PT.KAI mengandung ketentuan perjanjian dengan klasula baku. Konsumen selalu berada pada posisi yang lebih rendah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar penulis menggunakan metode penelitian Kesepakatan yang dibuat ada dalam perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh PT KAI sebagai pelaku usaha dan serta tidak terlampir kewajiban yang menjadi tanggungjawab PT KAI pasca menggunakan jasa kereta api serta tidak adanya jaminan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dengan Korban Anak (Studi Kasus Pembunuhan Balita di DKI Jakarta) ]]>
<![CDATA[Dhanang Laksmono]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.175
<![CDATA[Anak adalah seseorang yang harus dilindungi dan diarahkan mengenai tindak tanduknya, dikarenakan mereka adalah sosok yang belum benar benar mengerti akan perbuatan dan akibatnya. Sebagai orangtua sudahs emestinya kita selalu memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menginat kontrol dari sang anak belumlah sebaik orang dewasa. Perlunya perhatian serius terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik perhatian dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang[1]undangan. Dalam kasus ini seorang anak membunuh teman dari adiknya yang terjadi karena penasaran dengan apa yang selama ini ditontonnya melalui film action pembunuhan. Kurangnya pengawasan orang tua dan perhatian lebih juga menjadi faktor utama dalam permasalahan ini mengingat masa lalunya juga sangat berperan pada perbuataannya saat itu. Dalam Undan[1]Undang perlindungan anak seharusnya ia dapat dikenai pertanggungjawaban namun mempertimbangkan hal-hal lain mengenai kondisi kejiwaannya yang tidak stabil maka ia dapat dikenai alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.]]>
<![CDATA[Problematika Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Dinar Dinar]]>;
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.176
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah melalui lelang merupakan bagian dari pemeliharaan data yang ada di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan, dimana dengan adanya Peralihan hak atas tanah melalui lelang, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertipakat baru atas nama pemenang lelang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan serta kendala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan,dan juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui lelang di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui lelang dapat dilakukan apabila telah terjadi proses lelang di KPKNL sehingga diterbitkan risalah lelang yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran peralihan hak atas melalui lelang di ATR/BPN Kabupaten Pamekasan, sejauh ini belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi dalam pelaksananannya dikarenakannya hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat perihal pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang setelah mendapatkan risalah lelang yang diterbitkan oleh pihak KPKNL, kesibukan kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan , serta kendala data pada sertipikat untuk mengatasi hambatan-hambtan tersebut Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan berupaya dengan mensosialisasi, memperbaharui proses pendaftaran permohonan peralihan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penimbunan Masker pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Khusna Ainun Kaharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.177
<![CDATA[Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dipidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana pidana bagi pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dipidana dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Dengan memperhatikan kedua Pasal tersebut, maka masker dapat dimasukkan kedalam kategori jenis barang penting pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini paling tidak untuk tetap mempertahankan pembangunan nasional, serta membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Selain itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan Coronavirus Desease 19 (Covid-19). Maka melihat adanya unsur-unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pelaku penimbunan masker pada masa pandemi Covid-19 dapat dijerat sanksi pidana dengan Pasal tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Home Industry Pakaian Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Lisa Oktaviani]]>;
<![CDATA[Sutrisno Sutrisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.178
<![CDATA[Di Home Industry pakaian Sidoarjo perlindungan hukumnya masih lemah dan tidak ada kejelasan yang pasti kepada pekerjanya seperti perlindungan dan keselamatan kerja yang seharusnya didapatkan pekerja, melihat banyak resiko atau kecelakaan kerja yang dialami pekerja di Home Industry pakaian Sidaorjo serta kurangnya pengetahuan pekerja akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Pada penelitian penulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: Hak-hak pekerja di Home Industry pakaian Sidoarjo menurut Undang[1]Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Perlindungan hukum pekerja di Home Industry Pakaian Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian di langsung ke lapangan di Home Industry pakaian Sidoarjo.. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pekerja dan pengusaha, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Home Industry Pakaian Sidoarjo mempunyai hak non dikriminasi, hak waktu kerja yang sesuai, hak dalam pengupahan yang layak dari pengusaha, hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hak khusus wanita yaitu hak cuti wanita haid, hak cuti wanita hamil atau melahirkan, hak cuti wanita menyusui, hak cuti wanita keguguran. Akan tetapi di dalam implementasinya di Home Industry Pakaian Sidoarjo tidak semua hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pencipta Desain Gambar yang ditiru oleh Salah Satu Brand Fashion Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohammad Krismafian]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.179
<![CDATA[Perkembangan dunia fashion mengalami peningkatan yang signifikan dibeberapa dekade terakhir termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia dicanangkan menjadi kiblat fashion dunia di tahun 2020. Kemajuan teknologi pun menjadi salah satu faktor yang membuat industri fashion terus berkembang dari waktu ke waktu. Fashion dewasa ini dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat khususnya pakaian yang pada tataran dasarnya berfungsi sebagai penutup dan perlindungan. Selain itu, fashion juga mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya adalah menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pembajakan mudah sekali terjadi khususnya dalam dunia fashion. Telah banyak desain, baik model baju atau sekedar desain gambar yang bermasalah dengan kasus penggandaan ciptaan dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara meluas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka hal tersebut mampu memberikan kerugian bagi para pencipta. Menanggapi hal tersebut, untuk menghindari kerugian bagi para pencipta maka hak cipta saat ini sangat diperlukan oleh para pencipta baik sebagai pelindung ataupun sebagai jaminan kepastian hukum terhadap karya yang telah dibuat. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan terkait penerima hak dalam hak cipta yaitu pelaku pertunjukan produser fonogram atau lembaga penyiaran]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Ganti Rugi kepada Warga yang Tanahnya digunakan Sebagai Fasilitas Umum di Banyu Urip Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2013 ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdi Irianto Nuswantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.180
<![CDATA[Upaya pembangunan yang terus berkembang dengan memanfaatkan tanah juga tak lepas dari pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum salah satunya yaitu pelebaran jalan tentunya memerlukan bidang tanah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimana implementasi pemberian ganti rugi kepada warga yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2013, 2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemberian ganti rugi kepada warga yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum di Banyu Urip. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan studi dokumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan dengan potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum/pihak yang bertanggung jawab. Namun dalam pemberian ganti rugi kurang sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanhan Nasional Republik Indonesia Nomor.3 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2006. Kurang sesuainya pemberian ganti rugi tersebut mengakibatkan terjadinya kendala-kendala dalam pengadaan tanah. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upaya-upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepercayaan dan E-Service Quality terhadap E-Loyalty Pelanggan Pengguna Aplikasi Traveloka Selama Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Putriana Novitasari]]>;
<![CDATA[Sonja Andarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.181
<![CDATA[Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adanya pengaruh Kepercayaan dan E-Service Quality terhadap E-Loyalty pelanggan pengguna aplikasi Traveloka pada pembelian tiket pesawat selama pandemi Covid-19 yang dapat dijelaskan secara parsial dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga data yang diperoleh berdasarkan hasil pernyataan pada kusioner yang diisi sebanyak 100 responden sebagai populasi pada penelitian. Sampel penelitian ini adalah pelanggan pengguna aplikasi Traveloka yang telah melakukan pembelian minimal 2x selama pandemi Covid-19. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat adanya pengaruh variabel Kepercayaan dan variabel E-Service Quality terhadap E-Loyalty Pelanggan pengguna aplikasi Traveloka selama pengguna aplikasi Traveloka dalam pembeliant tiket pesaawat minimal 2x selama pandemi. Variabel Kepercayaan ( dan E-Service Quality memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Variabel E-Loyalty (Y). hal ini membuktikan bahwa selama pandemi Covid-19, pelanggan yang membeli tiket pesawat melalui traveloka menglami peningkatan, karena adanya kepercayaan dan E-Service Quality yang di bangun pihak Traveloka yang menjadikan pelanggan Tarveloka loyal.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menggunakan Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Robby Christian]]>;
<![CDATA[Sutrisno Sutrisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.182
<![CDATA[melihat banyaknya jaminan Fidusia yaitu kendaraan bermotor yang di eksekusi menggunakan pihak ketiga atau Debt Collector apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sektor perekonomian melemah membuat pihak bank/leasing selaku kreditur semakin gencar untuk menagih hutang-hutang nasabah selaku Debitur. Banyaknya angka PHK dan pailit juga merupakan faktor pendukung yang membuat debitur lalai dalam membayar cicilan kendaraan bermotor yang dijaminkan jaminan fidusia sehingga kelalaian tersebut menyebabkan kesalahpahaman antara pihak kreditur dan debitur karena kreditur menganggap bahwa debitur yang telat membayar cicilan dikatakan kredit macet. Tak terkecuali juga mengeksekusi kendaraan bermotor milik nasabah yang dijadikan Objek jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut tak sedikit pihak bank/leasing yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Debt Collector yang dimana hal tersebut masih dipertanyakan keabsahannya. maka dari itu penelitian ini akan mengungkapkan mengenai keabsahan Debt Collector sebagai pihak ketiga yang mengeksekusi objek jaminan fidusia serta penulis juga meneliti tentang perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan jaminan fidusia nya di eksekusi oleh bank/leasing selaku kreditur yang menggunakan jasa pihak ketiga. Penelitian memiliki tujuan yaitu untuk Untuk mengetahui tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan pihak ketiga memiliki keabsahan atau tidak serta Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Debitur apabila objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, lalu untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan dan wawancara.]]>
<![CDATA[SITUS JEMBATAN BEATRIX BRUG 1937-1939 SAROLANGUN SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Lukfan Ari Prayoga]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 3 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i3.254
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya Jembatan Beatrix Brug Sarolangun, mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari situs Jembatan Beatrix Brug Sarolangun, serta untuk mengetahui penerapan nilai-nilai pada situs jembatan Beatrix Brug Sarolangun sebagai sumber belajar sejarah.Penelitian ini berupan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Sumber data berasal dari guru, murid SMAN 2 Sarolangun serta dokumen. Berdasarkan hasil penelitian “Situs Jembatan Beatrix Brug Sarolangun Sebagai Sumber Belajar Sejarah”, yaitu analisis sejarah deskripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data-data penelitian yang terkandung dalam Situs Jembatan Beatrix Brug Sarolangun Sebagai Sumber Belajar Sejarah, dan pemanfaatan nilai-nilai situs Situs Jembatan Beatrix Brug Sarolangun Sebagai Sumber Belajar Sejarah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis data kualitatif.]]>
