cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,162 Documents
 105   106   107   108   109 
Integrasi Pendidikan Islam yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Mandiri Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Samarinda Mardhani, Muhammad; Mahmud, M.Eka; Rukiyah, Ity
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi pendidikan Islam yang berwawasan lingkungan hidup diterapkan di Sekolah Adiwiyata Mandiri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Samarinda. Sekolah ini merupakan institusi pendidikan yang berhasil menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan kesadaran lingkungan, sesuai dengan program Adiwiyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan lingkungan di MAN 2 Samarinda tercermin melalui pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta budaya sekolah yang mendukung pelestarian lingkungan. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah komitmen kepala sekolah, guru, dan partisipasi aktif siswa. Namun, terdapat pula tantangan dalam penerapan program, seperti kurangnya sumber daya dan kesadaran masyarakat sekitar.
Pengaturan Pembuangan Limbah Medis Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Dokter Gigi Puspita, Natalia Astrid; Heridadi, Heridadi; Suhadi, Suhadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3631

Abstract

Praktek kedokteran gigi yang semakin marak membuat limbah medis yang dihasilkan juga semakin banyak. Pengolahan limbah yang tepat dapat menghindari terjadinya infeksi pada manusia dan pencemaran pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan mengenai limbah medis dan sanksi yang dapat dikenakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Bahaya limbah medis akibat praktik kedokteran gigi dapat memberikan dampak bagi kualitas hidup manusia. Setiap orang yang melanggar ketentuan baik secara sadar atau tidak sadar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan Undang-Undang Kesehatan terbaru No.17 Tahun 2023 mencantumkan tentang pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan Pengawasan Terhadap Produk Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Asnawi, Asnawi; Buaton, Tiarsen; Sagara, Parluhutan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.3639

Abstract

Artikel ini melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan kewenangan pengawasan terhadap produk farmasi dan alat kesehatan dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kerangka hukum baru ini mendefinisikan dan mempengaruhi peran serta tanggung jawab badan regulasi dalam mengawasi industri farmasi dan alat kesehatan. Analisis ini menggali ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023, dengan fokus pada pemisahan kekuasaan pengawasan dan mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga memeriksa hubungan antara regulasi nasional dan standar internasional, serta menyoroti implikasi bagi pemangku kepentingan industri. Melalui tinjauan menyeluruh terhadap teks legislatif dan yurisprudensi yang relevan, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas dan tantangan potensial dari kerangka regulasi baru tersebut. Analisis ini penting untuk memahami lanskap regulasi kesehatan yang berkembang dan dampaknya terhadap kualitas dan keamanan produk farmasi serta alat kesehatan di Indonesia.
Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligent) Dalam Penegakan Diagnosis Pasien di Rumah Sakit Sastria, Evan; Prastopo, Prastopo; Mulyono, Mulyono; Prasetyo, Boedi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3640

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum perlindungan konsumen terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penegakan diagnosis pasien di rumah sakit. Seiring dengan meningkatnya peran teknologi AI dalam sektor kesehatan, yang meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi operasional, penting untuk membahas kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis regulasi dan pedoman yang ada seputar aplikasi AI dalam layanan kesehatan, berfokus pada tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam memastikan keselamatan pasien dan informed consent (persetujuan berdasarkan informasi). Melalui tinjauan literatur dan analisis kasus, makalah ini mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan diagnosis berbasis AI, termasuk masalah tanggung jawab hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Lebih lanjut, artikel ini membahas kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari malpraktik dan memastikan standar etika dalam implementasi AI. Temuan ini menyoroti perlunya kolaborasi antara ahli hukum, profesional kesehatan, dan pengembang teknologi untuk menetapkan undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif yang dapat beradaptasi dengan lanskap AI yang terus berkembang dalam layanan kesehatan.
PENATALAKSANAAN BAYI BARU LAHIR NY. P DENGAN ASFIKSIA SEDANG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES TAHUN 2024 Ahmad Ridlo; Himatul Khoeroh
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3645

Abstract

Neonatal asphyxia is a condition when a newborn baby lacks oxygen shortly after birth. This condition can be fatal because it has the potential to cause difficulty breathing in babies which can have an impact on infant death. Asphyxia is one of the highest problems at Brebes Regional Hospital in 2023. This study aims to describe the management of asphyxia cases through a study of subjective and objective data, analysis and management. This study is a qualitative descriptive type with a case study approach. Initial informants with acidental sampling techniques. Data collection methods through in-depth interviews, observation and documentation of 1 main informant, namely Mrs. P, and additional informants in the family of Mrs. P, the midwife on duty, a pediatrician and an obstetrician. Data validity is carried out on one of the triangulation informants as a key, namely the VK room coordinator midwife. The results of the study on subjective data, Mrs. P's baby was born perabdominally, did not cry immediately, and had weak muscle tone. Objective data obtained APGAR Score 4,5,6 results of anthropometric examination, namely weight 3440 grams, Length 51 cm, head circumference 33 cm, chest circumference 32 cm, and there is a chest crack when breathing, with a respiratory rate of 65x / minute, heart rate > 100 which is 140x / minute and the general condition of the baby is weak and no reflexes were found. Data analysis with Moderate Asphyxia. Management of newborns with asphyxia at Brebes Hospital includes oxygenation and resuscitation and asphyxia is resolved.
Perdarahan Pasca Melahirkan: Syok Hemoragis Terhadap Ibu dengan Risiko Tinggi Kehamilan di Puskesmas Kramongmongga, Fakfak Papua Barat Setiadianti, Gati; Abdat, Amira
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3650

Abstract

Perdarahan pascapersalinan (PPH) tetap menjadi penyebab utama kematian ibu secara global, bertanggung jawab atas sekitar 25% dari semua kematian ibu. Didefinisikan sebagai kehilangan darah melebihi 500 mL setelah persalinan vagina atau 1000 mL setelah operasi caesar, PPH dapat dengan cepat berkembang menjadi syok hemoragik, yang memerlukan intervensi medis segera. Di lingkungan yang terbatas sumber daya seperti pedesaan Indonesia, pengelolaan PPH sangat menantang karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan, rujukan yang tertunda, dan pasokan darah yang tidak memadai. Laporan kasus ini meneliti seorang wanita berusia 41 tahun dengan kehamilan berisiko tinggi yang mengalami PPH dan syok hemoragik di Puskesmas Kramongmongga di Fakfak, Papua Barat. Pasien, yang memiliki riwayat hipertensi kronis dan perawatan antenatal terbatas, mengalami gangguan janin dan faktor risiko yang signifikan untuk PPH. Setibanya di sana, kondisinya memburuk, yang mengarah pada diagnosis plasenta yang tertahan setelah melahirkan. Manajemen selanjutnya melibatkan beberapa intervensi, termasuk pijat rahim, terapi farmakologis, dan kuretase, menyoroti kompleksitas keadaan darurat kebidanan di pengaturan perawatan kesehatan jarak jauh. Pemulihan pasien menekankan perlunya intervensi tepat waktu dan pentingnya meningkatkan infrastruktur perawatan kesehatan dan pelatihan bagi penyedia. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan perawatan prenatal yang komprehensif dan manajemen kehamilan berisiko tinggi yang waspada untuk mencegah PPH. Sistem rujukan yang ditingkatkan dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sangat penting untuk meningkatkan hasil ibu. Pendidikan untuk penyedia layanan kesehatan dan pasien sama-sama sangat penting untuk mengurangi risiko PPH dan meningkatkan kualitas perawatan kebidanan secara keseluruhan di daerah yang kurang terlayani.
Severe Juvenile Open Angle Glaukoma in A Teenager: A Case Report Baihaqi, Nadya Divina; Agustanti, Rika; Noerdiyani, Niken Indah
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3651

Abstract

Juvenile open-angle glaucoma (JOAG) is a rare but severe form of glaucoma affecting individuals between the ages of 3 and 40. While it shares pathophysiological features with primary open-angle glaucoma (POAG), JOAG often progresses more rapidly and is associated with higher intraocular pressure (IOP) at diagnosis. Genetic mutations, such as in the MYOC and OPTN genes, are common in JOAG, though family history may not always be present. Early diagnosis and intervention are crucial to prevent permanent vision loss. A 15-year-old girl presented with blurry vision and frequent headaches, which had progressively worsened over two years. She experienced sudden loss of vision in the left eye a year prior and episodes of tunnel vision. She had no family history of glaucoma. Examination revealed visual acuity of 6/15 in the right eye and no light perception in the left. IOP was 23 mmHg in the right eye and 18.3 mmHg in the left, despite treatment with Timolol and Latanoprost. Optic nerve examination showed advanced glaucomatous optic neuropathy (GON), with a cup-to-disc ratio of 0.9 in the right eye and 1.0 in the left. Humphrey perimetry revealed severe visual field defects, and optical coherence tomography (OCT) showed significant retinal nerve fiber layer (RNFL) thinning in both eyes. Despite medical therapy, her condition continued to deteriorate, indicating a need for surgical intervention to better control IOP and prevent further vision loss. Gonioscopy confirmed open anterior chamber angles, consistent with JOAG. This case underscores the importance of early detection and aggressive management in JOAG. Despite medical therapy, the patient exhibited significant optic nerve damage and visual field loss, necessitating surgical consideration. Given the rapid progression, early surgical intervention may offer better outcomes in controlling IOP and preserving vision. Long-term follow-up and comprehensive management are crucial to preventing further deterioration. Genetic testing may help clarify the etiology, particularly in cases with no family history.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Abdurrohman, Rizal; Heridadi, Heridadi; Kantikha, I Made; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3659

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) bersifat deskriptif analitis menggunakan metode pendekatan perundang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan pola penalaran deduktif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia sebagaimana dalam doktrin Corporate Liability yang notabene merupakan doktrin atau pandangan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum common law, ternyata konsep tersebut telah teregulasi dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat yang terpusat dari pola pertanggungjawaban rumah sakit. Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Sengketa Medis Daud, Komet Rama; Sagala, Parluhutan; Sutarno, Sutarno; Sutrisno, Sutrisno
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3660

Abstract

Rekam medis elektronik dalam sistem digital memiliki fungsi menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses informasi kesehatan pasien di tiap pelayanan kesehatan. Dukungan yang tidak memadai yang diberikan oleh rekam medis elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi dan koordinasi dokter berdampak pada peningkatan beban kognitif peningkatan peralihan tugas dan waktu dokumentasi yang mengakibatkan lebih banyak rekam medis yang tidak lengkap dan gangguan alur kerja, khususnya, komunikasi dan koordinasi di antara dokter. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik dan menganalisis kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam suatu sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang bukti yang sah secara hukum diperkuat oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan partner sistem adalah sebagai bentuk dari PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam menghindari suatu sengketa medis dalam membuat sistem rekam medik elektronik rumah sakit harus mempercayakan kepada orang atau lembaga yang kompeten membuat sistem rekam medik yang dapat diakses secara elektronik. Ketidaklengkapan dalam pengisian semua field dalam RME dapat dikarenakan faktor perilaku klinisi yang belum memahami kepentingan data pasien dan aspek hukum bahwa RME memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi tuntutan kesalahan medis. Rekam medik elektronik bisa menjadi penyaji kebenaran data pasien yang baik, apabila didukung oleh kelengkapan dan konsistensi klinisi memasukkan informasi itu di dalam RME selama aktivitas pelayanan kesehatan sehari-hari.
Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia Littik, Tenggudai Petronella; Sugianto, Sugianto; Prasetyo, Teguh; Agus, Tri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3661

Abstract

Indonesia perlu segera melakukan peng-harmonisasian peraturan dan perundang-undangan tentang layanan Telemedicine, sehubungan dengan perkembangan market bisnis perusahaan teknologi kesehatan / Start-up sebagai penyedia layanan Telemedicine yang meningkat sangat signifikan. Namun belum ada pengaturannya secara khusus. Meskipun Undang-undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Telemedicine, hanya sebatas antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sedangkan start-up bukanlah fasyankes. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mengkaji dan Menganalisis bagaimana tanggungjawab hukum pemerintah dan perusahaan teknologi kesehatan terhadap pelaksanaan peraturan layanan telemedicine. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, menggunakan data sekunder yang akan dianalisis secara Kualitatif baik itu deskriptif maupun Preskriptif Analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah sudah menjawab situasi era disrupsi teknologi dan mengatur layanan Telemedicine walau hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan saja, namun bukan berarti provider Telemedicine berupa start-up / perusahaan teknologi kesehatan dianggap illegal di Indonesia. Kementrian Kesehatan di awal tahun 2020 telah bekerjasama dengan mereka pada saat terjadinya pandemic COVID-19 dan market bisnis telemedicine terus berkembang maka pengharmonisasian Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 dengan kebijakan bisnis para Provider Telemedicine sangat diperlukan agar tercipta kepastian hukum bagi perlindungan pasien / pengguna dan pihak-pihak yang terlibat ikut bertanggungjawab terutama perusahaan teknologi kesehatan/start-up. Kesimpulan: Kementrian Kesehatan-RI telah mengeluarkan kebijakan Program Sand Box Regulatory untuk monitoring dan evaluasi semua provider, namun ini perlu didukung dengan peraturan pemerintah sebagai hukum yang mengikat semua provider telemedicine.

Page 107 of 117 | Total Record : 1162

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue