cover
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Articles 1,162 Documents
Analisis Yuridis Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Venia, Venia; PH., Agustinus; Nasser, M.; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik informed consent dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum menerima perawatan medis. Penelitian ini merinci Undang-Undang No. 17 tahun 2023 serta peraturan kesehatan, kode etik kedokteran, dan putusan mahkamah agung yang mendukung proses informed consent. Melalui pendekatan hukum perdata dan pidana, penelitian ini menganalisis aspek ius contractu dan ius delicto yang terlibat dalam pembentukan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi implikasi kedudukan informed consent terhadap perubahan dinamika hubungan antara dokter dan pasien, khususnya dalam evolusi dari pola paternalistik menuju hubungan kontraktual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan hukum informed consent dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Implikasi temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya melindungi hak-hak pasien, menjaga integritas praktik kesehatan, dan memperkuat tanggung jawab hukum dokter dalam menyediakan informasi yang cukup kepada pasien.
Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Praktik Kaitannya dengan Tanggungjawab Profesi Apabila terjadi Kelalaian dan Mengakibatkan Kerugian pada Pasien Heliyana, Heliyana
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i1.3764

Abstract

Terapis gigi dan mulut sangat memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subyek hukum bila pada realitanya dibebani adanya tanggungjawab hukum. Pertanggungjawaban hukum terapis gigi menjadi berbeda bila diterapkan di dalam praktik mandiri. Terapis gigi dan mulut berperan sebagai subyek hukum yang melakukan tugas profesinya secara pribadi. Dalam hal ini tanggungjawab hukumnya dapat dikategorikan sebagai Liability in Tort. Artinya, tanggung gugat yang terjadi tidak didasarkan atas adanya contractual obligation tetapi atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh subyek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah terhadap sifat/karakteristik khusus atau kekhasan hukum normatif. Model yang dapat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap profesi terapis gigi dan mulut. Perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut. Apabila seorang terapis gigi melakukan suatu kesalahan, kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka terapis gigi dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, seorang tenaga terapis gigi mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Perlindungan Hukum Fisioterapi dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi Thouresia, Suraeni; Husain, Bahtiar; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3765

Abstract

Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia. Ketidakjelasan batas kewenangan fisioterapi, ditambah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi ini, telah membatasi pelayanan fisioterapi secara optimal dan berpotensi merugikan pasien. Situasi ini juga dapat memicu konflik dengan profesi medis lainnya. Studi ini didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan serta perlindungan kebebasan profesi sebagai hak asasi manusia. Meskipun profesi fisioterapi berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat celah hukum yang signifikan, sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi, edukasi, dan analisis hukum untuk menangani masalah ini, bertujuan untuk memperjelas batasan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi, memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Rekomendasi termasuk penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik fisioterapi secara komprehensif dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap profesi ini.
Pelaksanaan Quality Control yang Efektif Dalam Sistem Produksi dan Operasional pada CV. Sofie Tunggadewi Industri di Kota Palu Sarah, Sitti; Syamsuddin, Syamsuddin; Asngadi, Asngadi; Dwiwijaya, Kadek Agus
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i1.3766

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan quality control di Sofie Lokalfood sehingga dapat mencegah kecacatan produk. Pentingnya menjaga kualitas produksi melalui standarisasi yang efisien dan efektif merupakan keniscayaan bagi Sofie Lokalfood dalam mencapai kesejahteraan perusahaan. Upaya ini diperlukan agar perusahaan dapat terus mendukung perkembangan dan kesuksesannya, serta bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Penelitian ini mengadopsi empat teknik penelitian, yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan quality control yang efektif di Sofie Lokalfood sangat krusial dalam memastikan kualitas produk yang tinggi dan konsisten. Quality control berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya produk cacat dengan cara memeriksa setiap tahap proses produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga mengurangi potensi kerugian akibat cacat produksi yang tidak terdeteksi. Quality control yang baik memungkinkan identifikasi dan perbaikan cacat secara cepat, serta menyediakan dasar yang kuat untuk perbaikan proses produksi di masa depan. Proses produksi di Sofie Lokalfood melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan akhir. Quality control diterapkan pada setiap tahap untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi, membantu menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap merek Sofie Lokalfood.
Karakterisrik Subtitusi Recycle Limbah Beton Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Untuk Campuran Aspal Concrete Terhadap Nilai Marshall Ismanto, Ikko Bagus; Novianto, Herta
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3769

Abstract

Perkerasan jalan terdiri dari campuran agregat dan bahan pengikat seperti aspal atau semen untuk menampung beban lalu lintas. Untuk mengurangi penggunaan agregat baru dari alam, teknologi daur ulang dikembangkan, terutama dengan memanfaatkan limbah beton. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bojonegoro untuk mengeksplorasi pemanfaatan limbah beton sebagai bagian dari campuran perkerasan aspal concrete (AC-BC). Tujuan penelitian adalah mengurangi limbah beton dan menghasilkan perkerasan jalan yang berkualitas baik. Penelitian ini memanfaatkan limbah beton sebagai campuran agregat dalam perkerasan aspal concrete (AC-BC) untuk mengurangi penggunaan agregat baru dari alam, menjadikannya lebih ramah lingkungan, dan mengurangi biaya pengerjaan jalan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mendaur ulang limbah beton yang belum banyak dimanfaatkan serta meningkatkan nilai stabilitas dan karakteristik Marshall pada perkerasan jalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan limbah beton daur ulang sebagai pengganti agregat dalam campuran aspal concrete (AC-BC) memengaruhi karakteristik Marshall, seperti stabilitas, VMA, dan flow. Stabilitas tertinggi (2813,22 kg) dicapai dengan penambahan 25% limbah beton, namun menurun seiring dengan peningkatan kadar limbah dan aspal. VMA pada campuran dengan limbah beton lebih baik, berkisar antara 20,98% hingga 22,44%, melebihi campuran normal dan memenuhi spesifikasi Bina Marga 2018. Penambahan limbah 50% menghasilkan nilai yang paling sesuai dengan spesifikasi, dengan kadar aspal optimum 7,5%.
Talent Management in The Digital Age: Leveraging Technology for HR Efficiency and Effectiveness Cahyono, Nikotiyanto Dwi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3770

Abstract

In the contemporary business environment, the digital transformation of talent management has become a critical factor for enhancing Human Resources (HR) efficiency and effectiveness. This study explores the integration of digital technologies within talent management practices and evaluates their impact on HR functions. By analyzing various case studies and conducting interviews with HR professionals, the research identifies key technological advancements such as AI-driven recruitment tools, data analytics platforms, and digital performance management systems. These technologies have streamlined HR processes, reduced administrative burdens, and improved decision-making accuracy. The findings reveal that digital tools facilitate the automation of routine tasks, enabling HR professionals to focus on strategic activities and thereby enhancing the quality of talent management practices. Additionally, the utilization of real-time data for employee performance, engagement, and development provides valuable insights that contribute to more informed decision-making and targeted interventions. However, the successful adoption of these technologies necessitates a well-defined strategy, including comprehensive training for HR personnel and alignment of technological solutions with organizational objectives. The study underscores the significance of leveraging technology to not only improve operational efficiency but also to elevate the overall effectiveness of HR functions. The results suggest that organizations can achieve a competitive advantage by incorporating digital solutions into their talent management strategies, ultimately driving organizational success. This research contributes to the understanding of how digital technologies can be strategically implemented to enhance HR practices and provides practical recommendations for organizations aiming to optimize their talent management processes in the digital age.
Fungsi dan Perlindungan Hukum Verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas Dugaan Fraud yang Dilakukan Fasilitas Kesehatan Maithryasari, Ni Luh Putu; Arimbi, Diah; Purnomo, Budi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3776

Abstract

Verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Mereka bertugas memverifikasi klaim dari fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan fraud yang dapat merugikan sistem. Dalam menjalankan tugas ini, verifikator sering kali menghadapi berbagai risiko, termasuk kemungkinan adanya ancaman gugatan hukum atau tekanan fisik dari pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan fraud. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi verifikator BPJS Kesehatan menjadi sangat penting. Perlindungan ini meliputi ketentuan preventif dan represif yang memberikan jaminan bahwa verifikator dapat menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, tanpa rasa takut akan ancaman hukum atau fisik. Penelitian ini mengkaji fungsi verifikator BPJS Kesehatan serta kerangka perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi mereka dalam menghadapi dugaan fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Tim Verifikator BPJS Kesehatan memiliki peran krusial dalam memastikan klaim sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencegah terjadinya fraud, serta menjaga transparansi dalam sistem BPJS Kesehatan. Tugas mereka mencakup verifikasi klaim, pemeriksaan berkas, dan pengecekan medis, di mana mereka juga menjadi bagian dari Tim Anti Fraud. Untuk menjalankan tugas tersebut, verifikator dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat bekerja tanpa risiko menghadapi gugatan. Perlindungan hukum ini meliputi aturan preventif dan represif yang dirancang untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman, baik hukum maupun fisik, selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Peningkatan Pengetahuan Pola Asuh Orang Tua Untuk Mencegah Stunting Pada Orang Tua Siswa Sekolah Dasar Di Sanur Bali Ari Indra Dewi, Ni Nyoman; Nursini, Ni Wayan; Lestari, Putu Indah
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3783

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai oleh tinggi badan anak berada di bawah standar usia. Kondisi stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, namun juga berdampak pada perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang. Pola asuh orang tua memiliki peran yang krusial untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Pola asuh tidak hanya mencakup pemberian makanan yang bergizi, tetapi juga cara orang tua mendukung perkembangan anak secara menyeluruh melalui stimulasi kognitif, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang tepat dan gizi yang seimbang sangat penting untuk memastikan anak tumbuh optimal tanpa risiko stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh pemberian psikoedukasi pola asuh untuk mencegah stunting terhadap tingkat pengetahuan pola asuh orang tua. Penelitian ini, menggunakan metode true experimental pretest-posttest design, sehingga dapat mengetahui suatu keberhasilan dari intervensi. Sampel penelitian berjumlah 21 orang, yang diawali dengan pemberian pretest kemudian dilanjutkan pemberian psikoedukasi dengan ceramah dan diskusi dan pada tahap akhir pemberian posttest. Hasil penelitian menunjukkan, ada pengaruh pemberian psikoedukasi terhadap tingkat pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang tepat dalam pencegahan stunting. Didapatkan hasil Rata-rata posttest (75,714) lebih tinggi dibandingkan rata-rata pretest (59,048), dengan perbedaan rata-rata sebesar 16,67 poin. Ini menunjukkan bahwa pemberian psikoeduksi yang dilakukan berhasil meningkatkan performa peserta. Hasil Uji T signifikan menunjukkan nilai p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti perbedaan antara pretest dan posttest signifikan secara statistik. Ini menegaskan bahwa peningkatan performa pengetahuan orang tua setelah mendapatkan psikoedukasi.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum atas Kecurangan (Fraud) Fasilitas Kesehatan Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pelayanan Medis Fajarwati, Desti; Efrila, Efrila; Makbul, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3788

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Meneruskan amanat UUD 1945 terbentuklah Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN. Tidak adanya tindakan tegas membuat fasilitas kesehatan tidak jera untuk mengulangi lagi kecurangan (fraud) tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dan penegakan hukum atas kecurangan (fraud) fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN dalam pelayanan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (data sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindakan kecurangan (fraud) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 16 tahun 2019 namun sanksi yang diberikan tidak kuat karena hanya sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, ganti rugi dan pencabutan izin. Berdasarkan analisis hukum diperlukan adanya upaya untuk pembaharuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dengan maksud mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait ketentuan pidana agar bersifat lebih kuat. Semakin kuat regulasi akan menurunkan niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud).
Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.) Zakih, Muhammad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 30 kasus perceraian yang dianalisis untuk memahami bagaimana variabel ekonomi—seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup—memengaruhi keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kondisi ekonomi dan keputusan pengadilan, dengan p-value yang sangat rendah pada uji Chi-Square (p-value = 0.0015). Faktor ekonomi yang buruk, seperti penghasilan rendah dan utang tinggi, berpengaruh pada keputusan yang melibatkan tunjangan dan hak asuh anak, sedangkan biaya hidup yang tinggi dapat mempengaruhi pembagian aset. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor ekonomi dalam keputusan perceraian untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Temuan ini menyarankan agar Pengadilan Agama Jember lebih cermat dalam menilai kondisi ekonomi pasangan, serta memberikan dukungan finansial tambahan jika diperlukan. Dengan memperhatikan variabel ekonomi secara mendalam, diharapkan keputusan pengadilan dapat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan finansial pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.