cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 206 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HERBAL PALSU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Fredy Andrianto
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29838

Abstract

Abstrak Suatu Persaingan usaha di bidang industri obat herbal, seringkali didapatkan pelaku usaha yang berperilaku tidak jujur dengan memalsukan obat herbal dalam peredarannya. Dampak dari pemalsuan tersebut menimbulkan suatu persaingan yang sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis – sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat praktek kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; yang pertama bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran obat herbal palsu ditinjau dari prespektif hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi); yang kedua bagaiamana tindakan hukum yang bisa dilakasanakan terkait peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terlindungi dalam hal hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi). Bahwa terdapat oknum pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha yang akhirnya menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaiamana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunanbawi dapat dilakukan terkait dengan peredaran obat herbal palsu milik CV. Naturafit Thibunanbawi dengan upaya hukum pidana sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Kata Kunci: Herbal Palsu, Implikasi Hukum, Persaingan Usaha, Peredaran Obat. Abstract A business competition in the herbal medicine industry, often found business actors who behave dishonestly by counterfeiting herbal medicines in circulation. The impact of counterfeiting creates a healthy competition. The research method used in this research is juridical – sociological, namely a research conducted by looking at the practice of reality that exists in field practice. The aims of this research are as follows; first, what are the legal implications for the circulation of counterfeit herbal medicines from the perspective of business competition law (case study of CV. Naturafit Thibunanbawi); the second is how legal actions can be carried out regarding the circulation of herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunnabawi who is protected in terms of business competition law (case study CV. Naturafit Thibunanbawi). That there are unscrupulous business actors who have falsified herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunanbawi so that in carrying out its business activities, it is carried out in a dishonest and unlawful manner and inhibits business competition which ultimately creates an unfair business competition as referred to in Article 1 number 6 of the Law concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal efforts that can be taken by CV. Naturafit Thibunanbawi can be done in relation to the circulation of counterfeit herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunanbawi with criminal law efforts as a form of preventive and repressive protection. Keywords: Business Competition, Counterfeit Herbs, Drug Circulation, Legal Implications.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI Sukirman Dakris; Nur Azisa; Haeranah
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT terkait pembatalan jual beli, (2) perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat pembatalan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam kasus tersebut Notaris/PPAT TP melakukan kelalaian, dimana Notaris yang bersangkutan menyerahkan sertipikat hak milik kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain oleh karena itu perbuatan Notaris/PPAT TP dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadap perbuatan Notaris/PPAT TP berdampak pada pertanggungjawaban hukum, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi. (2) pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum, dimana perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut terdapat dalam Yurisprudensi dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat berupa ganti kerugian yang disertai bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sudah sangat memadai, hanya saja Notaris/PPAT TP tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak agar tetap terlindungi hak-haknya. Kata kunci: notaris, penggelapan, pertanggungjawaban hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI BSI MAKASSAR Suharti Febriana; Ahmadi Miru; Muhammad Azwan
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29840

Abstract

Abstract This study aims to examine and analyze the form of responsibility for the notarys deed made related to the falsification of the debtors identity in the Akad Murabahah; and analyzing forms of legal protection for notaries regarding falsification of debtor identityes in Akad Murabahah. This research is a normative research using a statutory approach and a cese approach. The results show that legal protection for notaries for false information or identities has not been regulated in the UUJN, legal protection from the notaris honorary council MKN only approves or refuses when a notary summoned by investcth. The notarys responsibility regarding false identity or false information in making an authentic deed in akad murabahahcannot beaccounted for by a notary as long as the notary does’t violate UUJN, does’t violate the technique of making the deed, or the applicable laws. Keywords: Akad Murabahah, False identity, Notary.
Bahasa Inggris Muhammad Rafi Siregar; Ahmad Rifai; Mariana; Achmad Manarul
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.30718

Abstract

Abstract Over the past few decades, the financial markets have experienced many long-term crises, causing them to lose the protection of investors' rights. Many parts of the world are looking for ways to trade and communicate with all parties considered, so that their interests are guaranteed to be protected. Muslim people have a hard time investing in the stock market as they feel it does not fit with Sharia law. This paper details three criteria that, if met, would allow Sharia law to invest in the stock market. In this main discussion, the principles outlined provide a better alternative to traditional stock market practices. It was a descriptive study that reviewed the literature, and Sharia law was committed because it is not relevant to the main topic. This article reviews the basic Islamic principles of investing in stock markets and the practices of Islamic tribes worldwide. It looks at Markets and Indices and is intended to guide investors and market authorities looking to learn about the original Sharia judgments regarding investments and benchmark judgments regarding index and mutual fund building. Keywords: Capital market, Islamic stock exchange, Sharia law.
AKAD IJARAH DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Sumiati Zakaria; Neni Nuraeni
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.31060

Abstract

Abstrak Transaksi bisnis mengalami perkembangan yang signifikan. Pada prakteknya transaksi keuangan syariah pada lembaga keuangan baik bank syariah maupun non-bank syariah menyediakan berbagai akad yang dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya adalah akad ijarah dan ju’alah. Ijarah merupakan salah satu akad yang terdapat dalam konsep fiqh muamalah, objeknya berupa barang maupun jasa. Sedangkan ju’alah merupakan imbalan (reward/’iwadh//ju’l) yang diberikan oleh seseorang/atau satu pihak terhadap suatu hasil tertentu yang dicapai oleh orang/pihak lain berdasarkan janji atau komitmen (iltizam) yang ditentukan atas suatu pekerjaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum akad ijarah diperbolehkan oleh para ulama, sedangkan berhubungan dengan akad ju’âlah ini sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa ju’âlah itu hukumnya adalah boleh, dan sebagian kecil lainnya para ulama justru mengharamkannya. akad Ijarah diimplementasikan melalui produk pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), hal ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang “Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik” dan surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia pada17 Maret 2008 dan akad ju'alah diimplementaasikan melalui diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 64/DSN- MUI/XII/2007 Kata Kunci: Bank Syariah, Ijarah, Ju’alah.
METAVERSE: SHARIA CONTRACT LAW PERSPECTIVES Muhammad Nur Ishak; Wahidin Musta’in Billah
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33607

Abstract

Abstract The Metaverse is a combination of reality and virtual reality, or the World. Through technology, the Metaverse combines augmented reality (AR) or augmented reality, a blend of 2D or 3D virtual objects into the real world in real-time, with virtual reality (VR), which can make simulations similar to the real world. Muslims should consider the impact and advantages of this technology because they already wear it daily. This paper studies and evaluates the halalness of the sharia commercial contract law in the Metaverse. This paper's qualitative analysis of sharia contracts uses the comparative descriptive method. Muslims should consider the impact and advantages of this technology because they already wear it daily. This paper studies and evaluates the halalness of the sharia commercial contract law in the Metaverse. This paper's qualitative analysis of sharia contracts uses the comparative descriptive method. Muslims should consider this technology's impact and benefits because they wear in real life. This study examines and analyzes sharia economic contract law in the Metaverse, looking at its halalness. These writings describe the fiqh, Koran, Hadith, and the opinions of scholars about the sharia contract in the Metaverse. The data used for comparison is found in the Metaverse. According to metaverse analysis, the perspective of the ijarah contract is the same as that of the metaverse transaction. In terms of losses, the payment of Crypto and NFTs in the Metaverse can be very dangerous for society, as their value is uncertain. Such transactions include gharar, which must be abandoned because they are doubtful and do not bring benefits, which is the purpose of Islamic law. Keywords: Islamic Law, Metaverse, Sharia Contracts.
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA Aulia Faradiba Tilameo; Sri Susyanti Nur; Kahar Lahae
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33609

Abstract

Abstract This study aims to formulate, identify, and analyze the type of provincial government oversight necessary to safeguard the Mapongka Limited Production Forest (HPT) in Tana Toraja Regency, as well as the barriers that prevent the provincial government from keeping an eye on and reining in forest encroachment there. By gathering primary data in the form of interviews and secondary data obtained through literature study, this type of research discusses the manner in which the provincial government supervises itself as well as the barriers that prevent it from keeping an eye on and reining in forest squatters in the Tana Toraja Regency's Mapongka Limited Production Forest Area (HPT). The collected data were then subjected to qualitative analysis. The findings of this study suggest that (1) forestry authorities are in charge of supervision. Special police powers are granted to some officials. (1) Obstacles that prevent the provincial government from monitoring and controlling forest encroachers in the Mapongka Limited Production Forest Area (HPT) of Tana Toraja Regency because of a lack of personnel/HR UPT Saddang I Forest Management Unit, inadequate infrastructure, and a lack of public awareness of the importance of controlling forest encroachment are covered by the authority of the forestry police. Keywords: Forest with little production, Government, Responsibility.
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH SEBAGAI KREDITUR ATAS COVERNOTE NOTARIS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH Tiara Aisyah; Hasbir Paserangi; Muhammad Ilham Arisaputra
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33611

Abstract

Abstract This study aims to analyze the Legal Protection of Islamic Banks as Creditors for Notary Covernotes with Problems in Murabahah Financing, where banks as creditors in using notary covernotes as one of the considerations in disbursing murabaha funds must pay attention to the application of the precautionary principle and when the notary's covernote and what kind of efforts can be made by banks as creditors for Covernote which have problems in murabahah financing. This research uses the type of empirical legal research, this research uses field data as the main data source, such as the results of interviews. The results of the study show that the application of the prudent principle plays an important role in the banking system because it is used as indirect protection by the bank for the interests of depositors and their deposits at the bank. This principle is used to prevent the risk of loss arising from a policy and business activities carried out by a bank. Bank's efforts as a creditor for a notary's covernote that has problems in murabahah financing, when a notary's covernote has problems that make credit or customer financing also problematic, the bank uses efforts, namely through litigation and non-litigation processes, to a notary whose covernote is problematic and results in losses for the bank, the efforts made by the bank namely the bank will ask the notary to complete what is stated in the covernote or improve the covernote, if this does not get results then the bank will report the notary to the Regional Supervisory Council. Keywords: Covernote, Default, Murabahah Financing.
ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI Ade Darmawan Basri
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33613

Abstract

Abstract The purpose of conducting this research is to find out the legal relationship of finance companies in fiduciary guarantees and how the position of creditors is regarding fiduciary guarantee objects that are charged to customers/debtors. The method used is normative juridical, the legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. As is known, it is often found that objects are burdened with fiduciary guarantees or are fiduciary more than once. This is done by the company in order to obtain loans from other creditors so that needs can be met. However, the fact that occurs in the field is that finance companies suffer a lot of losses due to the negligence of the debtor or the customer himself who reneges on the agreement and in the process of returning the vehicle unit in the hands of the debtor it is difficult to execute and even though using a fiduciary guarantee certificate there are still debtors who deny what has been agreed upon and agreed upon between the company and the debtor himself. Which then actually by placing a fiduciary guarantee certificate can guarantee creditors or the company in executing units from debtors who have broken promises or defaults. Keywords: Fiduciary Guarantee, Financing Company, Leasing.
REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.34005

Abstract

Abstract Cryptocurrency is a digital currency system where users use digital payments for business activities carried out which function as standard currency. The type of research in this paper is legal research, namely finding the truth of coherence, whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just according to legal rules). or legal principles. Government regulations regarding Crypto Asset are regulated in laws and regulations. In an effort to control and maintain the security of Crypto Asset trading, it is regulated in Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and its amendments. To guarantee legal certainty and protection for Cryptocurrency investors, as a form of legal protection for Cryptocurrency investors, all Cryptocurrency marketplaces must fulfill all the requirements set out in Bappebti rules by collecting all requested files, prioritizing the principles of proper business management, such as prioritizing the rights of futures exchange members to obtain open value and ensure that consumers remain protected. Keywords: Crypto Asset, Digital Investment, Regulation, Security, Trading.

Page 9 of 21 | Total Record : 206

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue