cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 206 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hamzah; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29684

Abstract

Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Baby laundry Kerugian yang dialami oleh konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha Baby laundry yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Baby Laundry memberikan ganti kerugian atas kelalaiannya tersebut baik itu dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby laundry harus betanggung jawab atas kesalahan yang membuat konsumen mengalami kerugian., Hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan barang tersebut, sesuai aqad atau kesepakatan antara semuah. Dalam hal muamalah (ujrah al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa. Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum. Abstract The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on the provisions made by Baby Laundry business actors. Baby laundry will be responsible for what is a mistake made by Baby laundry. Losses experienced by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic law imposes the responsibility of the laundry service manager to be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service. Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE Sukrianti; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29685

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada online marketplace Shopee, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem jual beli pada online marketplace, dan Bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan Hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli pada online marketplace shopee, dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lainnya yang dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Transaksi jual beli online marketplace Shopee untuk dapat melakukan transaksi jual beli, maka calon pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau login di aplikasi, transaksi jual beli pada online marketplace Shopee memiliki beberapa metode transaksi pembayaran seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket, SpyLater, Cicilan kartu Kredit. Sehingga setiap metode pembayaran memiliki hukum masing-masing untuk digunakan seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket itu sah digunakan atau halal karena metode ini menggunakan akad salam sebagai dasar hukum sedangkan SPyLater, Cicilan kartu Kredit itu tidak boleh atau haram karena didalamnya mengandung unsur riba diamana ada bunga di setiap keterlambatan pembayaran. Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Online Marketplace Abstract This study discusses the views of Islamic economic law on buying and selling transactions on the Shopee online marketplace, with the following problem formulation: How is the buying and selling system in the online marketplace, and How are the terms of buying and selling based on Islamic economic law. The purpose of this study is to find out the buying and selling system in the online marketplace shopee, and to find out how the terms of buying and selling are based on sharia economic law. The type of research method used is library research, which is a research whose data sources are obtained from written sources, including books, fiqh books, journals, encyclopedias, internet, and other written works collected by citing and analyze the literature that has relevance to the problems discussed, then review and conclude. Shopee marketplace online buying and selling transactions to be able to make buying and selling transactions, prospective users first register or log in to the application, buying and selling transactions on the Shopee online marketplace have several payment transaction methods such as transfers, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets, SpyLater , Credit card installments. So that each payment method has its own laws to use such as transfer, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets are legal or halal because this method uses a salam contract as the legal basis while SPyLater, Credit card installments are not allowed or forbidden because it contains element of usury where there is interest in each late payment. Keywords: Buying and selling, Online Marketplace, Sharia Economic Law.
PASAR DIGITAL SYARIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN Mahmuda Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29686

Abstract

Abstrak Digitalisasi ekonomi syariah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi. Ekonomi syariah sebagai suatu pemikiran ekonomi yang dianggap dapat menjadi alternatif dari pemikiran ekonomi saat ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu dibutuhkan pelaku ekonomi yang mengedepankan hukum Islam dalam transaksinya, dalam hal ini dibutuhkan adalah menghindari praktik riba menuju falah, memaksimalkan laba dan keterlibatan pemerintah sebagai stakeholder. Dengan demikian, akan melahirkan pasar ekonomi digital syariah yang selama ini diidam-idamkan. Kata kunci: Digitalisasi, Ekonomi Syariah, Bisnis Online Abstract The digitalization of the Islamic economy can penetrate various economic aspects, both micro and macroeconomics. Today the role of digital is extraordinary, almost all economies use information and communication technology or digitization. Islamic economics as an economic thought that is considered to be an alternative to economic thought is currently growing rapidly throughout the world in the last 10 years. Therefore, it is necessary for economic actors who prioritize Islamic law in their transactions, in this case what is needed is to avoid the practice of usury towards falah, maximize profits and involve the government as a stakeholder. Thus, it will give birth to the sharia digital economy market that has been coveted. Keywords: Digitalization, Islamic Economy, Online Business.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SARANG BURUNG WALET BAGI PETERNAK Ifal Arfandi; Sohrah
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29687

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui potensi sarang burung walet sebagai sumber zakat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui potensi sarang burung walet sebagai sumber zakat, dan 2) mengetahui bagaimana praktek zakat sarang burung walet menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Towono Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, dengan pendekatan yuridis, emperis dan syariat, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sarang burung walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sangatlah besar, namun masih jauh dari aturan dan ketentuan Islam. Pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali. Adapun zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman dan menunggu hasil. Dimana besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya. Kata Kunci: Burung Walet, Hukum Islam, Peternak, Zakat. Abstract The background of writing this thesis is to determine the potential of swiftlet nests as a source of zakat in Towoni Village, Baras District, Pasangkayu Regency. The aims of this study are: 1) to determine the potential of swallow's nest as a source of zakat, and 2) to find out how to practice swallow's nest zakat according to Islamic law. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Towono Village, Baras District, Pasangkayu Regency, with a juridical, empirical and shari'a approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the zakat of swiftlet nests in Towoni Village, Baras District, Pasangkayu Regency was very large, but still far from Islamic rules and regulations. Swallow's nest entrepreneurs issue their zakat in different ways and use their own rules, some even don't issue them at all. The zakat of swallow's nest can be analogous to zakat of agriculture. As with agriculture, swallow nest business is also seasonal and waiting for results. Where the amount of zakat issued is 5% because in establishing a swallow's nest business requires a lot of money. Keywords: Breeders, Islamic Law, Swallow, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBUATAN RUMAH SECARA BORONGAN Alfira Zaenal; Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29688

Abstract

Abstrak Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Penelitian ini membahas tentang akad pembuatan rumah secara borongan di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemborongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan syariat dan empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam pembuatan rumah secara borongan adalah akad Ijarah al-‘Amal. Kemudian perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan. Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan antara kesdua belah pihak. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis agar tidak terjadi wanprestasi. Dalam melakukan pekerjaan sebaiknya lebih teliti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama borongan. Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Sistem Borongan. Abstract Islam is a religion that is a mercy to the universe. All aspects of this life have been arranged according to Allah's law, so it is appropriate to say that Islam is comprehensive and universal. Akad is an agreement in an agreement between two or more parties to perform and/or not to perform certain legal actions. This study discusses the contract for building a house on a wholesale basis in Bonto Baji Village, Kajang District, Bulukumba Regency. Oral agreements have become a habit of the community in doing chartering. The type of research used is field research using qualitative research methods, where researchers go directly to collect data using sharia and empirical approaches. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data management techniques used are data management, data analysis, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the manufacture of houses on a wholesale basis is the Ijarah al-'Amal contract. Then the agreement made is an oral agreement. Islam recommends that if the agreement is not in cash for an unspecified time, it should be done in writing so that there is no dispute between the two parties. It is better if the contracting agreement is made in writing so that there is no default. In carrying out the work, you should be more careful to avoid things that are not desirable in wholesale cooperation. Keywords: Contract, Islamic law, Wholesale System.
INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29689

Abstract

Abstrak Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Instrumen ekonomi lingkungan hidup menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Dana Jaminan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pemulihan. Abstract Every economic activity is always in contact with environmental management, such as the exploitation of natural resources, both renewable and non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, results of previous research, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and regulations. Guarantee Funds for the Recovery of Environmental Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations. Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA Ashar Sinilele; Suriyadi
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29690

Abstract

Abstrak Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia salah satunya terkait dengan dimensi muamalah memberikan pilihan kepada manusia bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dalam melangsungkan hidupnya sepanjang hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Di masa modern saat ini di tengah banyaknya lembaga keuangan yang dapat menjadi media masyarakat yang membutuhkan dana, ternyata masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal. Praktik utang piutang secara tradisional masih ditemukan pada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan pendekatan Syariah dan penedekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan dasar kepercayaan dan praktik ini termasuk tradisional meskipun ada jaminan karena jaminannya tidak diikatkan hak tapi hanya dipegang sertifikatnya. Berdasarkan ketentuan hukum islam bahwa praktik utang piutang ini diistilahkan sebagai transaksi Qardh dengan fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan salah satu ketentuan membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam perjanjian. Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Utang Piutang. Abstract Islam as a religion that regulates almost all aspects of human life, one of which is related to the muamalah dimension, gives humans a choice how to relate to other people in carrying out their lives as long as there is no argument that prohibits it. In today's modern era, in the midst of many financial institutions that can become public media who need funds, it turns out that there are still debt and credit practices that are carried out verbally on the basis of traditional beliefs. Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. This type of research is an empirical normative legal researchprovide prescriptions which function to find rules, legal principles and doctrines in responding to legal issues faced, with a Shariah approach and a conceptual approach. From the results of the study that there are still debt and receivable practices that are carried out verbally either with collateral or without collateral on the basis of trust and this practice is considered traditional even though there is a guarantee because the guarantee is not tied to rights but only held by a certificate. Based on the provisions of Islamic law that this practice of debt and credit is termed a Qardh transaction with fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 with one of the provisions allowing additional loan repayments as long as this is done voluntarily and not included in the agreement. Keyword: Debts, Islamic Law, Qardh.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN OTO BERKAH Muh Fahmi Jafar; Nur Taufiq Sanusi; Musyfikah Ilyas
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29692

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan akad murabahah pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dan Bagaimana pandangan hukum Islam tehadap penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Brand Manajer dan Sales Force Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan OTO Berkah yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI. Kata Kunci : Akad Murabahah, Hukum Islam, Pembiayaan. Abstract This research discusses the Review of Islamic Law on the Application of Akad Murabahah on THE Financing of OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. With the formulation of the problem, namely: How to apply murabahah financing agreement OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa and How islamic law views the application of murabahah agreement to the financing of OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Brand Manager and Sales Force of Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study showed that Bank Syariah Mandiri KCP Gowa uses Akad Murabahah in OTO Berkah financing products offered by Bank Syariah Mandiri to Customers. Conformity of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 On Murabahah with practices at Bank Syariah Mandiri KCP Gowa concluded that the practice of murabahah agreements on banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the MUI DSN fatwa. Keywords: Islamic Law, Murabahah, Financing.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PATOHO BONGI Dewi Rahmawati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29693

Abstract

Abstrak Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dala bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecematan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yag digunakan dalam peneitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwintasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecematan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu menigkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntngan besar. Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian. Abstract Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu Ditrict, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don’t take advantage to show the principle of helping those who don’t take big profits. Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.
HAKIKAT HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL DARI FATWA DSN MUI TENTANG PASAR MODAL SYARIAH Ahmad Rifai; Muhammad Rafi Siregar; Iwan Setiawan
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29720

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang Ketetapan Ekonomi DSN-MUI dari segi dalil hukum dan implikasi sosial dan hukumnya. Dari 82 fatwa tersebut, 17 di antaranya dibahas, antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, dan fatwa gadai, namun penulis lebih fokus pada pasar modal syariah. Metode analisis yang digunakan adalah seperangkat konsep teoritis dan/atau hukum yang membahas pokok permasalahan hukum dari pendekatan konseptual, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa fatwa DSN selalu mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, dan terkadang pada ijmak, qiyas, dan pendapat ulama. Namun di sisi lain, harus dicatat bahwa fatwa ini terlalu mengesankan untuk "mengkonfirmasi" instrumen perbankan tradisional apa pun melalui penggunaan hlah dan akad murakkab yang dilarang oleh Nabi. Studi ini juga menemukan dampak keputusan DSN terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah. Kata Kunci: DSN-MUI, Fatwa, Hukum Islam, Pasar Modal Syariah. Abstract This article discusses the DSN MUI Economic Decree from the perspective of legal arguments and its social and legal implications. Of the 82 statutes, the 17 that will be discussed include: Banking, Insurance, Capital Markets and Mortgage Statutes, but the author focuses more on Islamic capital markets. A collection of theories and/or legal concepts that are the subject of legal issues from the conceptual approach is used as a method of analysis, the results of which are presented in the form of a qualitative description. The study found that DSN fatwas always refer to the Quran and Hadith, and sometimes to Ijmak, Qiyas, and the opinions of scholars. On the other hand, however, it should be noted that these fatwas are too impressive to provide "confirmation" to traditional banking instruments through the use of hlah and akad murakkab prohibited by the Prophet. This study also identifies the impact of DSN mandates on state laws and regulations. Keywords: DSN-MUI, Fatwa, Islamic Capital Market, Islamic Law.

Page 8 of 21 | Total Record : 206

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue