Articles
286 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024"
:
286 Documents
clear
<![CDATA[Rumah Susun Sebagai Obyek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit ]]>
<![CDATA[N. Budi Arianto Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6456
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis rumah susun dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit, dengan langkah awal menganalisis hak-hak kebendaan atas tanah apa saja yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun, meganalisis berapa lama kepemilikan atas satuan rumah susun. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan atas tanah, perjanjian kredit dan jaminan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Hak Tanggunan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Kebendaan, Kredit Pemilikan Rumah Susun]]>
<![CDATA[Pengaturan tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan ]]>
<![CDATA[Nur Atiqah Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6461
<![CDATA[Abstrak Terjadinya suatu tindak pidana terkadang tidak terlepas dari peran korban yang memberikan pengaruh penting sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, korban melakukan tindakan provokasi kepada pelaku dengan misal melakukan penghinaan yang mana berakibat pelaku terpancing emosinya dan melakukan suatu tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan serta untuk mengetahui pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan sudah memenuhi unsur rasa keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan dapat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53 KUHP, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, mengenai pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan belum memenuhi unsur rasa keadilan apabila dilihat dari sudut pandang korban. Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana; Penghinaan; Peringanan Hukuman]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Mario Fernando]]>;
<![CDATA[Ivan Tirta Yudha]]>;
<![CDATA[Muhammad Haykel]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6465
<![CDATA[Abstrak Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung di tengah dinamika global. Artikel ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas geopolitik, ketidaksepakatan dalam interpretasi hak asasi manusia, dan ketidakmampuan lembaga internasional dalam menegakkan kepatuhan. Namun, di tengah tantangan tersebut terdapat peluang untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia melalui kerja sama internasional, peningkatan kesadaran global, dan inovasi dalam hukum internasional. Artikel ini juga menganalisis beberapa inisiatif yang telah dilakukan dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kata Kunci: HAM, Internasional, Global Abstract The protection of human rights in the context of international law is an ongoing struggle amidst global dynamics. This article discusses the challenges and opportunities faced in efforts to uphold and advocate for human rights through international legal instruments. These challenges include geopolitical complexities, disagreements in the interpretation of human rights, and the inability of international institutions to enforce compliance. However, amidst these challenges, there are opportunities to enhance the protection of human rights through international cooperation, increased global awareness, and innovation in international law. The article also analyzes some initiatives that have been undertaken and potential solutions that can be implemented to address these challenges. Keywords: Human Right, International, Global]]>
<![CDATA[Penerapan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Destiana Vani Candra]]>;
<![CDATA[Devika Graciella Gunawan]]>;
<![CDATA[Putri Meilika Nadilatasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6466
<![CDATA[Abstrak Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berbasis blockchain dan sistem jaringanya berupa peer to peer (P2P). Di Indonesia aset kripto termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan telah legal di Indonesia sebagai aset komoditas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh para pengguna cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Serta para pengguna cryptocurrency dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Kata Kunci: Cryptocurrency, Objek Jaminan Fidusia Abstract Cryptocurrency is a blockchain-based digital currency and its network system is peer to peer (P2P). In Indonesia, crypto assets are included in commodity futures trading issued by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) of the Ministry of Trade and are legal in Indonesia as commodity assets. The purpose of this research is to find out cryptocurrency as an object of fiduciary security and to find out the legal protection that cryptocurrency users will get. This research uses a normative juridical research approach and uses primary legal materials. In this research, the author obtained the results that cryptocurrency can be used as an object of fiduciary security based on CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 and CoFTRA Circular Letter Number 11 of 2022. And cryptocurrency users can be protected based on the Consumer Protection Law and the Information and Technology Law. Keywords: Cryptocurrency, Fiduciary Security Object]]>
<![CDATA[Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 172/PDT.G/2018/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[Najma Syamila]]>;
<![CDATA[Michellena]]>;
<![CDATA[Salsabillah Ayu Puspita]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6467
<![CDATA[Abstrak Indonesia sebagai negara Hukum yang menganut sistem Hukum Civil Law dimana sumber Hukum dan segala aturan yang diterapkan di Indonesia haruslah berdasarkan yang sudah dikodifikasi atau tertulis berbentuk Undang-Undang. Terbagi menjadi beberapa tatanan hukum yang salah satunya kita kenal yaitu Hukum Perdata. Permasalahan yang ditangani dalam Hukum Perdata yaitu orang perorangan contohnya adalah jual beli tanah dimana dua pihak terlibat dalam suatu ikatan perdata. Dalam jual beli mengharuskan adanya kesepakatan, kemudian umumnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan akta otentik dan berperan penting dalam proses jual beli tanah untuk sebagai tanda bahwa telah terjadi perbuatan hukum antara pihak-pihak. Namun dalam kenyataannya bahwa masih terjadi wanprestasi dalam jual beli tanah setelah terbitnya AJB tersebut dimana pihak penjual tidak dapat memenuhi hak-hak pihak pembeli sebagaimana yang tertera di dalam AJB. Apabila suatu sengketa perdata tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi maka dapat menyelesaikanya dengan mengajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adanya pembuktian yang dimana harus mengajukan alat bukti untuk menguatkan argumentasi. Dalam hal ini Akta Jual Beli dapat dijadikan sebagai alat bukti yang tergolong kedalam jenis alat bukti akta otentik. Kata Kunci: Akta Jual Beli, Jual Beli Tanah, Wanprestasi Abstract Indonesia as a legal country that adheres to the Civil Law legal system where the source of law and all rules applied in Indonesia must be based on codified or written laws. Divided into several legal orders, one of which we know is Civil Law. Problems handled in Civil Law are individuals, for example the sale and purchase of land where two parties are involved in a civil bond. In buying and selling requires an agreement, then generally there is a Sale and Purchase Deed (AJB) which is an authentic deed and plays an important role in the process of buying and selling land as a sign that a legal action has occurred between the parties. But in reality, there are still defaults in the sale and purchase of land after the issuance of the AJB where the seller cannot fulfill the rights of the buyer as stated in the AJB. If a civil dispute cannot be resolved using mediation, it can be resolved by submitting it to the court. In resolving civil disputes in court, there is evidence which must submit evidence to strengthen the argument. In this case, the Sale and Purchase Deed can be used as evidence which is classified as a type of authentic deed evidence. Keywords: Sale and Purchase Deed, Land Sale and Purchase, Default]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi ]]>
<![CDATA[Ramiyanto]]>;
<![CDATA[Antoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6478
<![CDATA[Abstrak Secara yuridis, korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam UU-Kesehatan, UU-Perlindungan Anak dan PP No. 61 Tahun 2014. Secara praktis, ternyata anak korban perkosaan yang melakukan aborsi dijatuhi pidana sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi. Praktik itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga anak korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dijatuhi pidana (dibebaskan). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum, serta selanjutnya penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa tidak semua korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana yang ditentukan dalam hukum positif. Korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tetap dapat dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum positif. Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korban Perkosaan, Aborsi Abstract Juridically, rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties as regulated in the Health Law, Child Protection Law, and PP no. 61 of 2014. In practical terms, it turns out that the child rape victim who had an abortion was sentenced to a criminal sentence as happened at the Muara Bulian District Court, Jambi. This practice was later annulled by the Jambi High Court, so that child rape victims who had abortions were not sentenced to criminal penalties (exonerated). The research method used in this paper is normative legal research (juridical-normative) with a statutory and contextual approach. Then data collection was carried out using document study techniques and analyzed qualitatively using legal interpretation techniques, and then conclusions were drawn using the deductive method. From the discussion, it can be seen that not all rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties specified in positive law. Rape victims who have an abortion that does not fulfill the requirements specified in the statutory provisions can still be sentenced to criminal penalties as determined in positive law. Keywords: Imposing of Criminal, Rape Victim, Abortion]]>
<![CDATA[Hak Pensiun bagi Karyawan BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Mutia Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6483
<![CDATA[Abstrak Hak Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan karyawan, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun. Begitupun dengan perusahaan lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan karyawan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanen hingga yang paling terparah sampai berakhirnya kematian terhadap karyawan. Kata Kunci: Hak Pensiuni, Karyawan BUMN, Kecelakaan Kerja Abstract Pension rights are very important in driving the economy because apart from ensuring employee welfare, they also help the development of the real sector through investment. This program aims to provide financial guarantees for participants if they face a risk that results in the participant being no longer able to work because they are old or have reached the age where they are no longer productive to carry out government duties entrusted to the participant or financial guarantees for their heirs if the participant is at risk of death before reaching retirement age is exposed to the risk of death during retirement. Likewise, if a company fails to implement Occupational Safety and Health (K3), it can be detrimental to employees, they can suffer minor or serious injuries, become permanently disabled or in the worst case result in the death of the employee. Keywords: Pension Rights, BUMN Employees, Work Accidents]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ]]>
<![CDATA[Julianto Exel Allolayuk]]>;
<![CDATA[Kusuma]]>;
<![CDATA[Achmed Sukendro]]>;
<![CDATA[Pujo Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6484
<![CDATA[Abstrak Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional. Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa]]>
<![CDATA[Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ]]>
<![CDATA[Rakhmat Riyadi Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6502
<![CDATA[Abstrak Peranan APIP dalam pengawasan makin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan pengawasan akan tetapi faktanya publik mulai tergerus kepercayaan terhadap Inspektorat Daerah karena tidak independen, pengaruh sosial psikologis birokrasi dan politis didaerah, sehingga menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga ini karena menduga korupsi terencana dan terstruktur, disisi lain bagi pejabat pemerintahan yang telah melakukan pengambalian kerugian keuangan negara tanpa pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan administratif, akan tetapi faktanya kasus pengambalian kerugian keuangan oleh aparatur pemerintahan tidak menghilangkan pemeriksaan penyelidikan oleh APH dengan dasar Pasal 4 UU PTPK, bahwa pengambalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Tujuan Penelitian ini adalah, mengungkapkan apakah tindakan hukum APIP in casu Inspektorat Daerah dalam pengembalian kerugian negara melalui tuntutan ganti rugi kepada aparatur / pejabat pemerintahan memiliki kepastian hukum dan bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan (ius constituendum) terhadap pola pengembalian/ tuntutan ganti rugi oleh Inspektorat Daerah. Kata Kunci: Pengembalian, Kerugian Keuangan Negara, APIP]]>
<![CDATA[Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sebagai Mediator Dalam Konflik Agraria Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah ]]>
<![CDATA[Akbar Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Anang Puji Utama]]>;
<![CDATA[Puguh Santoso]]>;
<![CDATA[Pujo Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6510
<![CDATA[Abstrak Konflik agraria saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat yang ikut menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam hal konflik agraria. Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene dengan pemilik tanah di sekitarnya. Konflik ini muncul karena lahan yang akan digunakan untuk akses jalan umum menuju kampus STAIN diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik mereka serta dipicu oleh ketidaksesuaian aturan dan realisasi di lapangan, tumpang tindih hak atas tanah, kelalaian Pemerintah Daerah dan indikasi penipuan dalam transaksi pembelian tanah. Pengggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi konflik dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara Kampus STAIN dan pemilik tanah semakin meningkat yang berakhir pada pemblokiran jalan utama. Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menuntut akses jalan yang mudah, sementara Pemerintah Daerah sebagai mediator, diharapkan dapat menemukan resolusi konflik agar tidak semakin meningkat eskalasi konfliknya. Penelitian ini juga menemukan adanya mafia tanah yang memperburuk situasi. Untuk itu, sebagai resolusi konflik, diperlukan sinergi dari berbagai pihak lintas sektor, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan good governance dalam transaksi lahan dan sosialisasi yang efektif untuk mengurangi konflik agraria di masa mendatang. Kata Kunci = Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Kampus STAIN.]]>
