cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 132   133   134   135   136 
Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Astuti Nur Rahmawati; Arif Sapta Yuniarto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4979

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis strategi digital fundraising dalam meningkatan penghimpunan zakat di Lazismu Wilayah DIY. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui strategi digital fundraising zakat yang digunakan Lazismu Wilayah DIY dalam mendukung penghimpunan dana zakat dan untuk merumuskan strategi digital fundraising pada Lazismu Wilayah DIY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengambilan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi digital fundraising zakat yang digunakan oleh Lazismu Wilayah DIY memiliki dua metode, yaitu secara organik dan berbayar. Strategi fundraising digital, baik organik maupun berbayar, mengarahkan muzaki atau donatur ke media pembayaran langsung yaitu platform crowdfunding. Pada faktor pendorong strategi digital fundraising zakat yaitu adanya legalitas lembaga, program yang jelas, pemberdayaan mustahik, dan program lainnya yang dapat menarik muzzaki menyalurkan donasi ke Lazismu Wilayah DIY. Sedangkan faktor penghambat strategi digital fundraising zakat adalah pengetahuan tentang zakat masih kurang dan SDM yang belum optimal. Kata Kunci: Digital Fundraing, Zakat, Muzakki
Perbedaan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Imam Pujo Prasetyo Adi; Henny Dewi Koeswanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4982

Abstract

Abstract This study aims to determine the influence of the use of Realistic Mathematics Education models and modelsProblem Based Learning (PBL) on Mathematics learning outcomes in fifth grade students. This research uses the methodas if experimentalwith experimental designPost-test Only Control Group Design. Data collection using test techniques. The results show that there is an effect of using the Indonesian Realistic Mathematics Education (PMRI) model and modelsProblem Based Learning (PBL) on Mathematics learning outcomes in class V students with an average scorePost-Test The PMR experiment was 84.07 with a standard deviation of 8.375 and a maximum value of 97 and a minimum of 70. As for the average value of the Post-Test Experiment PBL was 75.67 with a standard deviation of 9.389 and a maximum value of 93 and a minimum value of 53. Then the results were obtained independent sample t-test test which produces a sig value. (2-tailed) of 0.001 <0.05, which means there is a significant difference. Keywords: Realistic Mathematics Learning Model (PMR), Learning Model, Problem Based Learning (PBL), Mathematics Learning Outcomes Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan model Pendidikan Matematika Realistik dan model Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar Matematika pada peserta didik kelas V. Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental dengan desain eksperimen Post-test Only Control Group Design. Pengumpulan data menggunakan teknik test. Hasil menunjukan terdapat pengaruh penggunaan model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan model Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar Matematika pada peserta didik kelas V dengan nilai rata-rata Post-Test Eksperimen PMR adalah 84,07 dengan standar deviasi 8,375 serta nilai maksimum 97 dan minimum 70. Sedangkan untuk nilai rata-rata Post-Test Eksperimen PBL adalah 75,67 dengan standar deviasi 9,389 serta nilai maksimum 93 dan nilai minimum 53. Kemudian didapatkan pula hasil uji independent sample t-test yang menghasilkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Kata Kunci: Model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), Model Pembelajaran, Problem Based Learning (PBL), Hasil Belajar Matematika
Perbedaan Model Pembelajaran Multiliterasi dan Directed Reading Thinking Activity Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Sekolah Dasar di Gugus Kartini Deselfiana Yustina Taniu; Henny Dewi Koeswanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4983

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan membaca pemahaman antara siswa yang diajarkan dengan menerapkan model multiliterasi dan directed reading thinking activity. Variabel dalam penelitian ini adalah model multiliterasi dan directed reading thinking activity sebagai variabel bebas dan kemampuan membaca pemahaman sebagai variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu quasy experimental dalam bentuk posttest only control group design. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Salatiga 03 sebagai kelas eksperimen 1 dan SD Negeri Salatiga 06 sebagai kelas eksperimen 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa. Analisis data yang digunakan adalah uji t dengan independent sample t-test dengan bantuan SPSS 25 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan model multiliterasi dan directed reading thinking activity. Hasil uji t diperoleh hasil sig. (2-tailed) sebesar 0,002 < 0,05. Kata Kunci: Model Multiliterasi, Model Directed Reading Thinking Activity, Kemampuan Membaca Pemahaman Abstract This study aims to determine difference in reading comprehension ability between students who are taught by applying the multiliteracy model and directed reading thinking activities. The variables in this study are the multiliteracy model and directed reading thinking activities as the independent variabel and reading comprehension ability as the dependent variable. The research method used in this research is experimental research. The research design used is quasy experiment in the form of a posttest oly control group design. The samples used in this study were all fifth grade students at SD Negeri Salatiga 03 as the experimental class 1 and SD Negeri Salatiga 06 as the experimental class 2. The data collection technique used in this study was s tedt technique. The test is used to determine students’ resding comprehension sbility. The dsts snslysis used was the t-test with an independent sample t-test with the help of SPSS 25 for Windows. Based on results of the study it was concluded that were difference between students who were taught using the multiliteracy model and directed reading thinking activity. The t tes results obtained sig. (2-tailed) of 0,002 < 0,05. Keywords: Multiliteracy Model, Directed Reading Thinking Activity Model, Reading Comprehension Ability
Kerjasama Pertahanan Indonesia – Jerman Tahun 2012 – 2017 Muhammad Ismail Mangkusubroto; Putra Yuda Setiawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4990

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis mengenai kerjasama dua negara bidang pertahanan antara Indonesia dengan Jerman. Kedua negara sepakat melakukan kerjasama pertahanan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Kerjasama ini dilakukan oleh Indonesia guna untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan Indonesia diantaranya melakukan modernisasi alutsista militer Indonesia, mewujudkan kemampuan industri pertahanan yang mandiri agar bisa memenuhi setiap kebutuhan militer Indonesia serta bisa menembus ke pasar internasional. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI, namun anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2012 hanya sebesar 60 miliar Rupiah ditambah kemampuan industri pertahanan Indonesia belum memadai dibandingkan dengan negara lain. Kata Kunci: Kerjasama, Pertahanan, Militer, Indonesia, Jerman, TNI. Abstract This research analysed of cooperation in the field defence between Indonesia and Germany. Both countries agreed to cooperate from 2012 to 2017. This collaboration was carried out by Indonesia in order to increase the capacity and capability of Indonesia's defence including modernizing Indonesia's military defence equipment, realizing the ability of an independent defence industry to meet every need of the Indonesian military and being able to penetrate the international market and increase the professionalism of TNI. Indonesia defence budget in 2012 was only 60 billion Rupiah plus the ability of the Indonesian defence industry at that time was not good enough compared to other countries. Keywords: Cooperation, Defence, Military, Indonesia, Germany, TNI.
Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Analysis of Supervision Effectiveness of The City Election Supervisory Board (Bawaslu) in The Pandemic Era Ito Turyadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4998

Abstract

Abstrak Penulis membahas kinerja pengawasan Bawaslu secara keseluruhan pada setiap tahapan. Mulai dari pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS hingga tahap terakhir yaitu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil pemilu, serta kinerjanya menurut JPPR dan partai politik. Efektivitas peran pengawasan ini akan dinilai dari sejauh mana pengawas melaksanakan tugas dan wewenang pengawasannya sesuai dengan undang-undang pemilu dan Perbawaslu yang berlaku. Berdasarkan kriteria indikator efektivitas yang penulis nilai yaitu ketepatan waktu, jangkauan, dan pencapaian tujuan, indikator tersebut telah memenuhi kriteria tersebut walaupun belum sempurna karena pengawas menilai respon pengawasan dari masyarakat sekitar belum optimal dalam pelaksanaannya ditengah-tengah pandemi COVID-19. Sebagai lembaga, pengawas seharusnya bekerja sendiri tetapi juga menemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan berdasarkan laporan masyarakat sekitar, baik sebelum Pilkada berlangsung hingga hari pencoblosan. Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu, Partai Politik, Pengawas Abstract The author discusses the overall supervisory performance of Bawaslu at each stage. Starting from supervising the recruitment of PPK, PPS, and KPPS to the last stage, namely the implementation of the collection and calculation of election results, as well as their performance according to the JPPR and political parties. The effectiveness of this supervisory role will be assessed by the extent to which supervisors carry out their supervisory duties and authorities in accordance with the applicable election law and Perbawaslu. Based on the effectiveness indicator criteria that the author values, namely timeliness, reach, and goal attainment, these indicators have fulfilled these criteria, although they are not perfect because supervisors assess that the monitoring response from the surrounding community is not optimal in its implementation amidst the COVID-19 pandemic. As an institution, supervisors should work alone but also find violations that occur in the field based on reports from the surrounding community, both before the Pilkada takes place and until voting day. Keywords: Bawaslu, Election, Political Parties, Supervisory
Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Maron Kabupaten Probolingggo) Azizahtur Rohmi; Abd Aziz; Abd Ghafur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5017

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok masalah tersebut selanjutnya di turunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Apakah pasar Maron berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?, 2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar Maron dalam peningkatan ekonomi mereka? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, atau masyarkat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey pustaka, observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pasar tradisional Maron berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang. Adapun potensi pasar Maron yaitu pertama, harga yang lebih murah. Kedua, produk yang lebih bervariasi, waktu dan lokasi yang strategis. selain itu, faktor lain yang mendukung adalah adanya perhatian pemerintah daerah yaitu pertama, adanya pengawasan harga. Kedua, mencegah penipuan di pasar seperti masalah kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Ketiga, pencegah penjualan barang yang rusak, serta tindakan-tindakan yang merusak moral. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di pasar tradisional Maron ini dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Maron, mewujudkan kemandirian baik individu maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan produktif. hal itu bertujuan agar tercapainya kesejahteraan umat dan tidak bergantung pada orang lain. Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan gharar, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar tradisional Maron tidak melanggar syari’at Islam akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Aparat pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar ini yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaharuan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan pedagang. 2) Pedagang diharapkan untuk tetap menjaga nilai-nilai islami yang ada dan dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan barang dagangannya agar barang yang dijual terjaga kehalalannya. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Potensi, dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Abstrack The main problem in this research is how the potential of traditional markets in improving the community's economy. The subject matter is then lowered into several sub-problems or research questions, namely: 1) Does the Maron market have the potential to improve the community's economy?, 2) What is the Islamic economic review of the economic behavior of Maron market traders in improving their economy? This type of research is classified as qualitative with the research approach used is: a sociological approach because researchers carry out environmental interactions according to social units, individuals, groups, or society. Furthermore, the data collection method used is a literature survey, observation and interviews. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data collection, data presentation, and the final stage is drawing conclusions. The results of this study indicate that the Maron traditional market has the potential to improve the merchant's economy. The market potential for Maron is first, a lower price. Second, a more varied product, strategic time and location. In addition, another supporting factor is the attention of the local government, namely first, price monitoring. Second, preventing fraud in the market such as the problem of cheating in scales and sizes. Third, preventing the sale of damaged goods, as well as actions that damage morale. By maximizing the potential that exists in the Maron traditional market, it can increase the income of traders and encourage economic independence for the Maron community, realizing independence for both individuals and communities by carrying out productive activities. it aims to achieve the welfare of the people and not depend on others. In general, the economic behavior of traders, both in terms of merchandise sold, weighing equipment, usury and gharar, prices, business ethics of traders at the Maron traditional market, does not violate Islamic law, but in terms of cleanliness, it is still not given enough attention. The implications of this research are: 1) Local government officials are expected to be able to protect the existence of this market which is one of the sources of the community's economy, and continue to make updates to create shopping convenience for buyers in order to achieve an increase in traders' income. 2) Traders are expected to maintain existing Islamic values ​​and are encouraged to always maintain the cleanliness of their merchandise so that the goods sold are maintained Keywords: Traditional Markets, Potential, Community Economic Improvement
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia Christine S.T. Kansil; Christian Samuel Lodoe Haga
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Rakyat adalah pemegang utama kedaulatan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, proses pemilihan umum atau pemilu memiliki peran penting dalam menjalankan demokrasi, sehingga rakyat patut memperhatikan dan memahami segala aspek tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka sempat menuai kritik dan anggapan bahwa sistem tersebut perlu diubah ke sistem proporsional tertutup. Namun, mengingat bahwa sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya, penerapan kembali sistem tersebut akan membawa negara Indonesia dan rakyatnya kepada kemunduran demokrasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa sistem proporsional tertutup di Indonesia dan menjelaskan beberapa alasan sistem proporsional tertutup bukanlah solusi dari masalah yang ditemukan dari penerapan sistem proporsional terbuka yang selama ini telah diterapkan. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup.   Abstract Citizens are the major sovereignty stakeholders in the democratic system in Indonesia. Thus, the general election process has a prominent role in carrying out democracy, hence the people should pay attention and understand all aspects of elections. One of them is the electoral system currently used by Indonesia, namely the open-list proportional representation system. The open-list proportional representation system had drawn criticism and assumptions saying the system needed to reform to a closed-list proportional representation system. However, the closed-list proportional representation system has been enforced in Indonesia, and the readoption of the system will lead the Indonesian state and its people to a democratic deterioration. The purpose of this article is to analyze the closed-list proportional representation system in Indonesia and explain several reasons why a closed-list proportional representation system is not a solution to the problems encountered throughout the implementation of an open-list proportional representation system. Keywords: democracy, election, open-list proportional representation system, closed-list proportional representation system
Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia Christine S.T. Kansil; Yohanes Jeriko Giovanni
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5020

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara yang menerapkan pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi demokrasi, maka pilar-pilar kedaulatan rakyat sudah seharusnya dijaga bersama baik bersama pemerintah maupun rakyat sendiri. Dalam menjaga kedaulatan rakyat selalu dikaitkan dengan sistem pemilihan umum. Pasalnya sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri selalu berbeda-beda dan terus dipermasalahkan. Indonesia masih belum mewujudkan kedaulatan rakyat yang mutlak pada sistem pemilihan umum sebagai sendi demokrasi.Pada garis besar, Indonesia pernah menerapkan sistem proposional daftar terbuka dan sistem proposional daftar tertutup. Antara kedua sistem ini menimbulkan suatu perdebatan, sistem manakah yang paling cocok dengan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu hangat bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mempertimbangkan untuk menerapkan kembali sistem proposional tertutup, hal ini menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Lantas apa yang menjadi kontroversial sistem proposional tertutup sampai dilakukan pertentangan dari delapan fraksi partai politik dan masyarakat. Seperti dalam sistem tersebut menimbulkan kekuasaan partai yang semakin oligarki, munculnya permasalahan politik-uang, dan bertentangan pula dengan Putusan MK yang terdahulu. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan melihat dari sisi yuridis serta juga mengkaji pada pendekatan ilmu lain untuk mencipatakan pandangan bangsa yang lebih luas. Kesimpulan yang bisa didapat, bahwa memang banyak kekurangan dari sistem proposional tertutup dan tetap menyarankan untuk memberlakukannya sistem proposional terbuka sebagaimana yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Proposional Tertutup. Abstract Indonesia as a country that implements Pancasila as the state ideology and upholds democracy, the pillars of people's sovereignty should be safeguarded together, both with the government and the people themselves. In maintaining people's sovereignty, it is always associated with the general election system. This is because the general election system in Indonesia itself is always different and continues to be questioned. Indonesia has yet to realize absolute people's sovereignty in the general election system as a democracy. In general, Indonesia has implemented an open list proportional system and a closed list proportional system. Between these two systems raises a debate, which system is most suitable for the Indonesian nation. With the hot issue that the Constitutional Court is again considering re-implementing a closed proportional system, this has raised opposition from various parties. Then what is controversial is the closed proportional system until the opposition is carried out by eight factions of political parties and society. Such a system has led to increasingly oligarchic party power, the emergence of money-politics problems, and also contradicts the previous Constitutional Court Decisions. This writing uses a socio-legal approach by looking at it from a juridical perspective and also examines other scientific approaches to create a broader view of the nation. The conclusion that can be obtained is that there are indeed many shortcomings of a closed proportional system and still suggest implementing an open proportional system as implemented in accordance with Indonesian Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Keywords: Democracy, People's Sovereignty, General Elections, Closed List Proportional System

Page 134 of 168 | Total Record : 1679

 132   133   134   135   136 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue