cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 134   135   136   137   138 
Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020 Mutia Kirana Aprilia; R. Rahaditya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5106

Abstract

Abstract Brands contain the promise of producers to consistently provide certain characteristics, benefits, and services to consumers. Apart from being a symbol of identity, the brand has a price that motivates producers in various ways so that their brands can compete and become popular among the public. Imitation of a well-known mark that is not registered in Indonesia is an example of fraudulent conduct or bad faith in trademark registration. There are legal rules governing the protection of famous brands that are not registered in Indonesia so that the principle of good faith can be applied to avoid losses to brand rights holders and for consumer protection against the purchase of counterfeit branded goods. The case contained in the Supreme Court decision Number 600 K / Pdt.Sus-HKI / 2020 between NILOS GmbH &Co.KG against PT ASIA SANTOSO in the trademark dispute "NILOS"is an example of bad faith in trademark registration in Indonesia. This research uses normative juridical methods using the Statute Approach which then analyzes the cases in the decision and relates them to laws and regulations. Research data is sourced from secondary data in the form of primary legal material and secondary legal material. The data collection method is carried out by literature study, the data obtained are presented using narrative text forms and qualitative normative data analysis methods. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Supreme Court Decision Number: 600 K/ Pdt.Sus-HKI / 2020 has provided legal protection for famous brands that are not registered in Indonesia as stipulated in the MIG Law and TRIPS Agreement. The form of legal protection against this is in the form of cancellation of the Defendant's "NILOS"mark from the General Register of Trademarks of the Directorate General of Intellectual Property Rights. The cancellation of the Defendant's "NILOS"mark was due to similarities in essence with the Plaintiff's "NILOS"mark. Keywords: Imitation, Bad Faith, Mark Abstrak Merek mengandung janji produsen untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada konsumen. Selain sebagai lambang identitas secara ekonomi merek memiliki harga sehingga memotivasi produsen dalam berbagai cara agar mereknya dapat bersaing dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Peniruan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia adalah contoh perbuatan curang atau itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Adanya aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia agar prinsip itikad baik dapat diterapkan untuk menghindari kerugian pemegang hak merek dan untuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu. Kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara NILOS GmbH & Co.KG melawan PT ASIA SANTOSO dalam sengketa merek “NILOS” merupakan contoh itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU MIG dan TRIPS Agreement. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersebut berupa pembatalan merek “NILOS” milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan merek “NILOS” milik Tergugat dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek “NILOS” milik Penggugat. Kata Kunci: Peniruan, Itikad Tidak Baik, Merek
Kepastian Hukum terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus terhadap Puttusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW) Susilawati; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5143

Abstract

Keputusan dianggap dapat diberlakukan jika dapat diberlakukan tanpa para pihak yang bersengketa perlu menunggu keputusan berikutnya atau bentuk upaya hukum lainnya. Ini diizinkan untuk Art. 189(3) Voorde Buitengewesten (RBg) dan Art. 178(3) Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Jelas terlihat bahwa kebebasan hakim terbatas pada kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dibawa oleh para pihak dan kemudian mencapai kesimpulan. Temuan penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoritis, jalur penyelidikan ini berkontribusi pada perluasan pengetahuan hukum seseorang, khususnya pemahaman seseorang tentang hukum acara perdata. Ketidakpastian target eksekusi, transfer ke pihak lain, sertifikat yang baru diterbitkan, perlawanan dari pihak yang kalah, dan faktor lainnya adalah contoh masalah yang mungkin muncul selama proses eksekusi. Pada saat yang sama, kesulitan yang harus diatasi dari segi hukum adalah menentukan apakah pihak yang kalah akan melakukan upaya hukum untuk mempertimbangkan kembali. Pihak ketiga telah menyuarakan penentangannya (derden verzet) Putusan hakim bukanlah penghukuman; sebaliknya, itu bersifat demokratis dan konstitusional karena menyangkal sebagian atau seluruh hak pihak ketiga. Pasal ini mengambil apa yang dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada konsep disiplin hukum sebagai seperangkat aturan (norma/dassoleum) yang berlaku bagi masyarakat. Dalam contoh khusus ini, hukum acara perdata digunakan sebagai dasar untuk pendekatan ini. Kata Kunci: Eksekusi; Hambatan; Putusan serta-merta
Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global Jerry Indrawan; Ganis Purnaningtyas; Dede Suprayitno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5144

Abstract

Since the 1955 Asian-African Conference (AAC), Indonesia has been actively involved in South South Triangular Cooperation (SSTC) which serves as a catalyst for political movements in international cooperation because it helps exchange resources and knowledge according to the needs of developing countries. Indonesia has a dual role as a recipient and giver of assistance in SSTC. This study aims to answer issues related to the implementation of SSTC in the Indonesian context. The research method used is descriptive research with a qualitative approach and the data collected by literature study. The results showed that in terms of Indonesia's interests, SSTC helps achieve utilization in bilateral trade and becomes a forum for sharing experiences and encouraging other countries to apply democratic principles. Indonesia provides financial and non-financial support, but is more likely to be in non-financial form. Relevance in this era, the impact of SSTC will be a powerful instrument to reduce dependence on superpowers. SSTC is considered suitable and beneficial for sustainable development, both from an economic, socio-cultural, and political security perspective. Limited capital is the biggest obstacle for SSTC member countries, especially during the outbreak of the Covid-19 pandemic. Keywords: SSTC, Development, G-20 Forum, International Relations
The Role of Legal Philosophy in Forming the Rule of Law in Indonesia Hyronimus Rhiti; Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5153

Abstract

Abstract Legal philosophy in Indonesia has the biggest role in the formation of law in Indonesia. Pancasila as a source of law contains the meaning of all regulations and laws, starting from our constitution and all regulations apart from our constitution, of course, Pancasila is the basis and foundation of the law. Pancasila is the Indonesian legal system. Therefore, Pancasila is not only known as a philosophy but also known as written law in Indonesia which contains living laws. The problem is how big is the role of Legal Philosophy in influencing the formation of the legal system in Indonesia. This question must be very important to answer. The author tries to examine this problem with normative law in the legal method. The approach taken by the author is taken from several books that contain related problems. Keywords: Legal Philosophy, Law Making, Legal System.
Legal Protection for Online Loan Customers Itok Dwi Kurniawan; Ismunarno; Suyatno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5154

Abstract

Abstract The era of the industrial revolution 4.0 is marked by convenience in all things through information technology. One of the conveniences experienced by people in this digital era is in the field of Financial Technology. One of the fields in Fintech is online-based cash loans, in online-based lending and borrowing activities cause a problem, namely debtors who experience verbally abusive billing methods and personal data security. The purpose of this study is to provide information regarding how regulations in Indonesia provide legal protection and the role of OJK for online loan customers. The method used in this study uses normative legal research methods, by collecting secondary data that provides an explanation of the primary law used in this study, including books, scientific papers, papers, journal articles, and so on related to this research. . The results of this research are to provide legal protection for online loan debtors by carrying out a technology-based corporate supervision system. The form of protection provided by OJK will require OJK to stop business activities if the violation results in losses. Meanwhile, violations involving data dissemination, illegal access, and intimidation can be followed up through the realm of criminal law and submit a complaint to the Indonesian National Police. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Online Loan Customers
Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan Sutrisno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5158

Abstract

Abstract Legalitas kepemilikan hak atas merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan serta akibat hukum jika tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sehingga dapat disimpulkan bahwa legalitas kepemilikan hak atas merek menjadi milik pihak yang terdaftar, sehingga dengan adanya putusan pembatalan merek tersebut tidak serta merta batal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan pembatalan hak atas merek dilaksanakan oleh Menteri yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pembatalan hak atas merek, tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek Keywords: Legalitas, kepemilikan, merek dan pembatalan
Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus H. Chandera
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5159

Abstract

Abstract In the process of making an agreement, all parties must pay attention to the conditions for the validity of the agreement and carry out in good faith. Any agreement that is contrary to the laws and regulations will have legal consequences "null and void" or "cancellable". That a legal act based on an agreement may be included in the category of an unlawful act if the legal act has fulfilled the elements of an unlawful act. This case study is appointed by the author in order to illustrate the existence of a case dispute which was initially based on an agreement which was then continued by an unlawful act, and the case dispute has had a decision that has permanent legal force (inkracht van gewisdje). Keywords: act against the law; agreement; decision Abstrak Dalam membuat perjanjian maka hendaknya para pihak wajib memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan melaksanakan dengan itikad baik. Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan maka mempunyai konsekuensi hukum “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Bahwa perbuatan hukum yang mendasarkan pada perjanjian dapat dimungkinkan masuk dalam ketegori perbuatan melawan hukum apabila perbuatan hukum telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Studi Kasus diangkat oleh penulis dalam rangka memberikan gambaran adanya sengketa perkara yang awal mulanya didasarkan pada perjanjian yang kemudian dilanjutnya adanya perbuatan melawan hukum, dan terhadap sengketa perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje). Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Perjanjian; Putusan
Pengaruh Efikasi Diri, Kompetensi, Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Dewi Yustiana; Siti Nur Soleha; Jordan Dewata
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5161

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efikasi Diri, kompetensi, dan Komunikasi Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD Ibnu Sina. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan yang berjumlah 64 orang pada RSUD Ibnu Sina. Sampel yang dipergunakan adalah seluruh pegawai. Penelitian ini menggunakan sensus, yaitu semua populasi diteliti, maka sampel yang diambil sebanyak 64 responden. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ketiga variabel. Variabel Efikasi Diri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel kompetensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel Komunikasi Organisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Variabel bebas yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan adalah Komunikasi Organisasi, karena variabel bebas Efikasi Diri dan variabel bebas kompetensi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kata Kunci: Efikasi Diri, Kompetensi, Komunikasi dan Kinerja
Framing Analysis of The Announcement of Membership Mandatory Requirements of Social Security Agency to Obtain Public Services in Indonesia Arief Nuryana; Faisal Abubakar; N Ilis; Roy Nurfan; Muslih Faozanudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5165

Abstract

Abstrak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan program yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Dua media online terpilih memiliki konstruksi pemberitaan yang berbeda untuk kebijakan ini, yaitu Kontan dan CNBC Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana media, Kontan dan CNBC Indonesia, membingkai pemberitaan mengenai polis kepesertaan asuransi kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan publik dalam pemberitaan di kedua media tersebut melalui struktur analisis framing Robert Entman. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode analisis yang digunakan adalah framing Robert Entman dengan empat dimensi framing. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kontan dan CNBC Indonesia melakukan framing yang berbeda dalam pemberitaan polis kepesertaan jaminan kesehatan, dimana Kontan lebih fokus melaporkan hal-hal lain selain kebijakan tersebut berdasarkan perspektif masyarakat, sedangkan CNBC Indonesia hanya berfokus pada pelaporan kesehatan polis asuransi sebagai informasi umum dan dasar untuk berbagi dengan masyarakat umum. Kata Kunci: BPJS, Media Online, Pelayanan Publik Abstract The Social Security Administration Agency (BPJS) is a programme that is directly responsible for the President. Health BPJS has the task of administering the National Health Insurance (JKN) for the Indonesian people. The two selected online media have different news constructions for this policy, namely Kontan and CNBC Indonesia. Based on the background of this problem, the question arises about how the media, Kontan and CNBC Indonesia, frame news regarding health insurance membership policies as a condition for obtaining public services in reporting in these two media through Robert Entman's framing analysis structure. The approach used is a qualitative one with a constructivist paradigm. The analytical method used is Robert Entman's framing with four framing dimensions. The results of the analysis show that Kontan and CNBC Indonesia carry out different framing in reporting on the health insurance membership policy, where Kontan focuses more on reporting other things apart from these policies based on a community perspective, while CNBC Indonesia only focuses on reporting health insurance policies as general information and the basis for sharing with the general public. Keywords: BPJS, Online Media, Public Services
Dampak Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek R. Sigit Widiarto; Bernadeta Suryaning Rahayu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5166

Abstract

Abstrak Dalam negara kesejahteraan, negara berperanan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan pelayanan publik yang merupakan salah satu wujud dari fungsi pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini adalah peneltian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Tidak ada kendala bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memberikan tunjangan tambahan penghasilan. Kendala yang berujung pada keterlambatan pembayaran berasal dari pegawai negeri sendiri karena terlambat dalam pengisian Sasaran Kinerja Pegawai. Kata Kunci: Tunjangan Tambahan Penghasilan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil Abstract In a welfare state, the state plays an important role in providing social services to its citizens. The administration of government is related to public services which is one manifestation of the function of civil servants as public servants. The provision of additional income allowances is intended to improve the work quality of civil servants, including civil servants at the Department of Population and Civil Registry Service, Trenggalek Regency. This research is an empirical legal research using primary data as the main data and is supported by secondary data. The data obtained was analyzed qualitatively, then conclusions were drawn using inductive thinking methods. The results of the study show that the provision of additional income allowances greatly influences the work productivity of civil servants at the Department of Population and Civil Registry, Trenggalek Regency. There are no obstacles for the Trenggalek Regency government in providing additional income allowances. Obstacles that lead to delays in payment come from civil servants themselves because they are late in filling in Employee Performance Targets. Keywords: Additional Income Allowance, Performance, Civil Cervants

Page 136 of 168 | Total Record : 1679

 134   135   136   137   138 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue