cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 130   131   132   133   134 
Pemasangan Radar Pantai Guna Identifikasi Potensi Ancaman di Laut Wilayah Selatan Pulau Jawa Provid Ariantoko; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Endro Legowo; Moch Yurianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4858

Abstract

Abstract This paper discusses the conditions of vulnerability and potential threats to security in the marine area of ​​the southern part of Java Island and the level of capability of the elements operating in the area whose conditions are still inadequate both in quality and quantity. This thesis uses qualitative research methods. The author has a plan to conceptualize the installation of coastal radar to increase security in the area. The author uses the IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) radar which is already operating in the Malacca Strait area as an empirical example and will develop the concept of coastal radar in the southern region of Java Island. With coastal radar in the area that functions as an early warning system, it is hoped that all forms of threats and violations can be anticipated very well. Keywords: Coastal radar, IMSS, Potential threats.
Kecakapan Pembenaran Akta di Bawah Tangan yang Telah Mendapat Legalitas oleh Notaris Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4860

Abstract

Abstrak Persekongkolan ini hanya dilaksanakan oleh para pihak yang berkomitmen dan bersepakat dengan tidak sepenuhnya selaras dengan standar kepercayaan tertentu, sehingga kecakapan pembenaran ada di tangan para pihak itu sendiri, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris tidak menata dengan tegas apakah suatu akta rahasia yang dimintakan pengesahannya atau pengesahannya hendaklah dibuktikan kebenarannya oleh notaris. Dengan demikian, ketidakpastian norma norma muncul di lingkungan ini. Hasil penelitian mengenai surat-surat pribadi/promissory/kontrak dan tanggung jawabnya yang disahkan atau ditandatangani oleh notaris: mencari identitas para pihak yang membuat atau menandatangani surat-surat pribadi/promissory/kontrak, membaca isi surat-surat pribadi/membutuhkan para pihak/kontrak/kontrak dan kebenaran isi kontrak, khususnya Untuk persetujuan, para pihak hendaklah menandatangani surat/perjanjian/perjanjian di hadapan notaris. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, kecakapan pengesahan surat di bawah tangan yang didaftarkan pada notaris (waarmerking) merupakan akta rahasia yang diakui oleh orang yang diperalatnya atau dapat diakui secara norma. Para penanda tangan, para ahli, para ahli waris dan mereka yang menerima wewenangnya dari orang itu merupakan bukti- bukti yang sempurna seperti perbuatan norma. Kata Kunci: Akta, Notaris, Legalisasi. Abstract This conspiracy is only carried out by parties who promise and agree without fulfilling certain standards of trust, so that the power of proof is only in the hands of the parties themselves, thus allowing both parties to cancel the agreement. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public does not explicitly stipulate whether a secret deed that is requested for approval or validation must be proven true by a notary. Thus, the uncertainty of legal norms arises in this environment. Results of research on private/promissory/contract letters and their responsibilities that are legalized or signed by a notary: looking for the identities of the parties making or signing the private/promissory/contract letters, reading the contents of private letters/requires the parties/contract /contract and the correctness of the contents of the contract, especially For approval, the parties must sign a letter/agreement/agreement before a notary. According to article 1875 of the Civil Code, the strength of proof of private documents registered with a notary (waarmerking) is a secret deed that is recognized by the person being used or can be considered recognized according to law. The signers, experts, heirs and those who receive their rights from that person are perfect proofs such as legal actions. Keywords: Deed, Notary, Legalization.
Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Komang Ayu Trisna Yanti; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4861

Abstract

Abstrak Saat ini bisa dilihat bagaimana berkembangnya dalam perdagangan melalui E-Commerce itu dikarenakan dilihat bagaimana perkembanganpesat nya teknologi berbasis internet, atau E-Commerce. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk memahami penerapan Undang Undang dalam perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah kadaluarsa dan memahari bagaimana BPOM berperan dalam menindak lanjuti terhadap produk yang masih beredar di E-commerce. Berdasarkan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Republik Indonesia yang di mana dalam pasal itu menjelaskan mengenai bahwa hak terhdap konsumen di antara lain adalah sama dengan hak atas kenyamanan bagi konsumen itu sendiri dan di mana seharusnya jadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Republik Indonesia agar untuk para konsumen serta masyarakat agar tidak menjadi salah satu korban yang mendapat barang yang telah kadaluarsa . Maka sebab itu diperlukan nya perlindungan hukum untuk konsumen yang biasa berbelanja melalui E-Commerce. Perlindungan mengenai upaya untuk melindungi konsumen dari bahan makanan yang telah kadaluarsa di supermarket perlu dilakukan. Diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk menghasilkan perlindungan yang signifikan bagi konsumen dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Meskipun memberikan manfaat bagi konsumen, undang-undang tersebut juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen berada dalam posisi yang rentan. Keberadaan perlindungan konsumen dan pengusaha sangat penting untuk menjaga iklim ekonomi yang kondusif. Terdapat masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam transaksi menjadi sangat diperlukan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengidentifikasi berbagai peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tidak dijamin terpenuhi dengan benar. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai badan pengawas sirkulasi pangan, juga berusaha untuk menindak peredaran bahan pangan kadaluarsa di pasaran. Masalah peredaran bahan pangan kadaluarsa di masyarakat dapat diatasi melalui cara preventif dan represif. Langkah preventif dapat berupa pengaturan yang melindungi konsumen dari bahan pangan kadaluarsa di supermarket. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan menindak pelaku usaha supermarket yang melanggar hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, E-Commerce Abstract At present it can be seen how the development in trade through E-Commerce is due to the development of internet-based technology, or E-Commerce. The purpose of the research carried out is to understand the application of the law in consumer protection regarding products that have expired and to understand how BPOM plays a role in following up on products that are still circulating in e-commerce. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, which in that article explains that the rights to consumers, among other things, are the same as the right to convenience for the consumers themselves and which should be a serious concern for the Government of the Republic of Indonesia. so that consumers and the public do not become victims of expired goods. Because of this, legal protection is needed for consumers who usually shop through e-commerce. Protection regarding efforts to protect consumers from food ingredients that have expired in supermarkets needs to be done. It is hoped that the Consumer Protection Act has the objective of producing significant protection for consumers by taking into account various aspects that are interrelated and depend on one another between consumers, employers and the government. Although it provides benefits for consumers, the law can also result in sanctions between business actors and consumers, leaving consumers in a vulnerable position. The existence of protection for consumers and entrepreneurs is very important to maintain a conducive economic climate. There are problems that are often faced by consumers, therefore, laws and regulations governing consumer protection and producer behavior in transactions are indispensable. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a legal regulation that regulates the relationship between consumers and producers in this context. This study uses normative juridical methods to identify various legal regulations related to consumer protection. The results of the research show that the obligations that must be fulfilled by business actors are not guaranteed to be fulfilled properly. Even though this has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Food and Drug Supervisory Agency, as the food balance supervisory agency, is also trying to take action against the distribution of expired food ingredients on the market. The problem of swirling expired food in society can be overcome through preventive and repressive methods. Preventive steps can be in the form of regulations that protect consumers from expired food ingredients in supermarkets. Meanwhile, repressive steps are taken by taking action against supermarket business actors who violate the law. Keywords: Consumer Protection, Law No. 8 Year 1999, E-Commerce
Implementasi Peran Serta Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Muhammad Adham Pradhana; Bambang Wahyudi; Yulian Azhari; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4864

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas implementasi peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari literatur, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah aktif berperan dalam memperjuangkan perdamaian dunia melalui berbagai kebijakan dan diplomasi luar negeri. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut, seperti kurangnya sumber daya, posisi Indonesia dalam konstelasi global sebagai anggota tidak tetap PBB, dan pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peran serta Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dengan landasan hukum yang kuat, namun masih diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki implementasi peran tersebut. Kata Kunci: Implementasi, peran serta, Indonesia, perdamaian dunia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Abstract This research discusses the implementation of Indonesia's participation in world peace with the Constitution of the Republic of Indonesia as the legal basis. The purpose of this study is to analyze Indonesia's participation in fighting for world peace, identify factors that influence the implementation of this role, and evaluate the results that have been achieved. The method used is descriptive-analytical with a qualitative approach. The data used in this study are secondary data from literature, documents, and other related sources. The results show that Indonesia has actively played a role in fighting for world peace through various foreign policies and diplomacy. However, there are still factors that influence the implementation of this role, such as lack of resources, Indonesia's position in the global constellation as a non-permanent member of the United Nations, and the influence of certain interests. The conclusion of this study is the importance of Indonesia's participation in fighting for world peace with a strong legal foundation, but efforts are still needed to improve the implementation of this role. Keywords: Implementation, participation, Indonesia, world peace, Constitution of the Republic of Indonesia.
Faktor Kesulitan Dalam Melaksanakan Ketrampilan Menjelaskan Pembelajaran Ekonomi Pada PPL Mahasiswa FKIP UNTAN Warneri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4866

Abstract

Abstrak Focus penelitian Ini adalah Faktor Kesulitan Dalam Melaksanakan Keterampilan Menjelaskan Pembelajaran Ekonomi Pada saat melaksanakan PPL Mahasiswa FKIP Untan. Alasan pemilihan focus penelitian dilatarbelangkangi dengan fenomena yang terjadi dikalangan para mahasiswa ketika melaksanakan micro teaching (PPL1) di FKIP sering mengalami kesulitan dalam melasanakan praktek mengajar pada mata kuliah PPL, pada umumnya sehingga kurang mempeoleh nilai maksimal pada setiap aspek yang dinilai. Berdasarkan hasil pengamatan pada sejumlah mahasiswa pada umumnya ketika melaksanakan PPL ternyata mereka memiliki kelemahan dan sangat kurang dalam teknik menyampaikan informasi pelajaran terutama tentang kemampuan keterampilan menjelaskan. Oleh karena sangat perlu mereka diberikan motivasi oleh para pembimbing dalam upaya meningkatkan kemampuannya, khusus pada keterampilan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan memiliki korelasi dengan keterampilan lainnya seperti keterampilan bebahasa, keterampilan bervariasi penguasaan materi,keterampilan memilih media pembelajaran, bahasa tubuh dan seni mengajar dan lainnya, sehingga ketrampilan menjelaskan pembelajaran merupakan keterpaduan dan sincronisasi Dari berbagai keterampilan dan seni mengajar, untuk menyapaikan informasi, agar materi yang disampaikan mudah dicerna atau dipahami dan diterima oleh peserta didik, Faktor inilah yang menjadi focus penelitian yang akan diidentifkiasi Dari bobot kesulitannya selanjutnya dijadikan dasar oleh peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan mikro teaching untuk memerbaiki kualitas pembelajaran dalam simulasi atau praktek pelaksanaan PPL 1, namun dalam upaya meningkatkan kualitas mendidik dan melatih calon guru maka bagi para pembimbing telebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor kesulitan yang menjadi problem para mahasiswa calon guru khusus dalam keterampillan menjelaskan melalui penelitian terlebih dahulu dengan judul tersebut diatas dan diharpkapkan peberian treatmen yang dilakukan 0leh pembimbing kepada mahasiswa relevan dengan permasalahannya. Kata Kunci: Kesulitan Melaksanakan Keterampilan Menjelasan dan Pembelajaran Ekonomi
Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia Cathleen Lie; Natashya; Vivian Clarosa; Yohanes Andrew Yonatan; Mia Hadiati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4831

Abstract

Abstrak Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian. Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah
Pasca Pandemi Covid-19 dan Pembelajaran yang Didapat Sebagai Antisipasi Ancaman Keamanan Nasional Dimasa Depan M Andrian Putra Pratama; Trismadi; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4879

Abstract

Abstrak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang telah melanda dunia telah berdampak serius terhadap pertahanan dan keamanan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan krisis kesehatan global yang serius dan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 harus dipahami dari sudut pandang keamanan nasional, yang meliputi keamanan manusia, stabilitas ekonomi, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam analisis singkat ini, penulis mencoba melihat pandemi Covid-19 dari perspektif ketahanan nasional Indonesia sebagai bentuk antisipasi ancaman di masa depan. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian ketahanan nasional dan dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, penulis mencoba membahas berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah ancaman pandemi di masa mendatang. Analisis singkat ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan referensi dari berbagai sumber berupa media terpercaya, surat kabar terpercaya dan website lembaga resmi kementerian dan lembaga pemerintahan. Kata kunci: Covid-19, Keamanan Nasional, Stabilitas Negara, Ancaman di masa depan. Abstract At the beginning of 2020 the Covid-19 pandemic that has hit the world has had a serious impact on national security in many countries, including Indonesia. This virus is highly contagious and can spread quickly around the world, causing a serious global health crisis and affecting the social, economic and political life of many countries. Therefore, the Covid-19 pandemic must be understood from the perspective of national security, which includes human security, economic stability, and territorial sovereignty and integrity. In this short analysis, the author tries to see the Covid-19 pandemic from the perspective of Indonesia's national resilience as a form of anticipating future threats. The discussion begins with an explanation of the meaning of national resilience and the impact of the Covid-19 pandemic on Indonesia's national resilience. In addition, the author tries to discuss various Indonesian government policies in dealing with the Covid-19 pandemic and strategic steps that can be taken to prevent future pandemic threats. This brief analysis was prepared using the library research method using references from various sources in the form of trusted media, trusted newspapers and websites of official ministries and government agencies. Keywords: Covid-19, National Security, State Stability, Threats in the future.
Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Yudin Yunus; Rahmawati; Siti Alfisyahrin Lasori; Albert Pede; Haritsa; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4884

Abstract

Abstract Bilateral negotiations are the first attempt to solve industrial relations problems. It is interesting to study in detail the urgency of bilateral negotiations to resolve industrial relations disputes and the existence of PKB as the legal basis for implementing bilateral PKB. The research method used by the author is normative legal research, which aims to find legal principles, principles and doctrines to answer legal questions. The results of the study show that bilateral negotiations as an initial effort to resolve industrial relations disputes require a commitment of good faith in the negotiation process, collective bargaining and enforcement of collective bargaining. Prudence and prudence are also required in drafting collective labor agreements so that contract clauses do not cause losses or problems in enforcement. Keywords: Urgency. Industrial Relations, Bipartite Negotiations
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat yang tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus No.2589/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) Ade Ribka Aprillia Tarigan; Kevin Ruth Mutiara Hutasoit; Makdalena Sianipar; Mawar Loisda Nababan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4886

Abstract

Abstrak Memproduksi obat tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif cukup berat, tetapi peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tetap saja terjadi dipasaran, yaitu diapotik, warung, swalayan, toko obat dll. Tempat dimana masyarakaat dapaat membelinya secara bebas, apabila dibiarkan tentu dapat membahayakan masyarakat. Untuk mencegah hal ini permerintah membentuk tenaga non dapertemen. Dalam hal pengawasan peredaran obat ilegal dan izin edar. Dalam penelitian ini membahas mengenai, bagaimana pengawasan obat dengan ketentuan berlaku, faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat tanpa izin edar, serta penerapan sanksi hukum pada pengedaar obat tanpa izin edar. Penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelti bahan pustakaan dan data skunder. Sifat metode penelitian adalah deskriftif dan analisi data secara kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis putusan No.2589/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yang diterapkan terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin edar. Kata Kunci : Obat, Pengedar, Pengawas Obat, Putusan Pengadilan Abstract Producing drugs without distribution permit is a criminal action with relatively heavy punishment, however, drugs without distribution permit are still often found in the market, such as at the pharmacies, shops, minimarkets, etc. Such places where the people can purchase them freely are dangerous if let be. In order to prevent this, the government formed non-departmental personnels for the supervision of illegal drugs and distribution permit. This research discusses drugs supervision under the applicable regulations, the factors causing the distribution of drugs without distribution permit, as well as the legal sanction implementation towards the dealers. This research used juridical normative study by studying literatures and secondary data. The research method was descriptive and the data were analyzed qualitatively. This research analyzed court verdict No.2589/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn that is implemented for dealers of drugs without distribution permit. Keywords: Drug, Dealers, Drug Supervisor, Court Verdict
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja

Page 132 of 168 | Total Record : 1679

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue