cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,679 Documents
Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 Christine S.T. Kansil; Louis Sebastian Anot Putra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5021

Abstract

Abstrak Artikel penelitian ini mengkaji sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka, beserta persoalan yang terkait. Studi ini menganalisis fitur, keuntungan, dan kelemahan dari kedua sistem tersebut dalam konteks proses pemilihan umum. Sistem representasi proporsional tertutup mewajibkan pemilih untuk memilih partai politik, sementara sistem terbuka memungkinkan pemilih memilih kandidat individual berdasarkan preferensi mereka. Artikel ini menyelidiki implikasi dari sistem-sistem tersebut terhadap pembentukan partai politik, konsentrasi kekuasaan dalam kepemimpinan partai, dan representasi keseluruhan dari beragam kepentingan dalam lembaga legislatif. Selain itu, artikel ini mendalami tantangan dan kontroversi seputar adopsi dan implementasi sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kelebihan, kelemahan, dan potensi perbaikan untuk setiap sistem, serta memberikan kontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai reformasi pemilihan umum dan tata kelola demokrasi. Kata Kunci: Partai politik, Proporsional terbuka, Proporsional Tertutup, Kepentingan   Abstract This research paper examines the closed and open proportional representation systems, along with their associated issues. The study analyzes the features, advantages, and drawbacks of both systems within the context of electoral processes. The closed proportional representation system mandates voters to select a political party, while the open system allows voters to choose individual candidates based on their preferences. The paper investigates the implications of these systems on the formation of political parties, the concentration of power within party leadership, and the overall representation of diverse interests in the legislative bodies. Furthermore, it delves into the challenges and controversies surrounding the adoption and implementation of closed and open proportional representation systems. The research aims to provide a comprehensive understanding of the strengths, weaknesses, and potential improvements for each system, contributing to the ongoing discourse on electoral reforms and democratic governance. Keywords: Politic parties, Open proportional , Closed proportional, Interest
Persepsi Antroposentrisme Pancasila dan Implikasinya dalam Masyarakat Indonesia Raymond Kelvin Nando; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4606

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persepsi antroposentrisme Pancasila dan implikasinya dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, persepsi antroposentrisme yang terlalu dominan dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi Pancasila dan hubungan manusia dengan lingkungan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan analisis isi terhadap literatur, dokumen resmi, dan data relevan. Penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan sejumlah responden yang mewakili berbagai latar belakang dan perspektif di masyarakat Indonesia. Hasil analisis menunjukkan variasi dalam persepsi antroposentrisme terhadap Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Beberapa pihak memandang Pancasila sebagai pandangan yang memberikan keutamaan dan dominasi kepada manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan alam. Namun, ada juga pandangan yang lebih inklusif, mengedepankan keseimbangan dan keberagaman dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila.   Kata Kunci : Pancasila, Pembangunan Keberlanjutan, Lingkungan, Filsafat
Analisis Dampak Anggaran Pertahanan Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Sistem Pertahanan Negara Feny Avisha; Guntur Eko Saputro; R Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4888

Abstract

Abstrak Perkembangan dinamis dari lingkungan strategis akan menciptakan serangkaian ancaman, tantangan, serta risiko yang sangat kompleks. Perkembangan Lingstra tersebut selalu menghadirkan perubahan kompleksitas ancaman dan tantangan pertahanan negara. Semua unsur pertahanan negara memerlukan pengertian dan pemahaman tentang kompleksitas ancaman. Untuk itu, Departemen Pertahanan terus mengembangkan strategi serta kebijakan pertahanan yang pelaksanaannya memerlukan dukungan alutsista dari anggaran pertahanan di masa pandemi Covid-19. Potensi ancaman tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran pertahanan berdampak pada sistem pertahanan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif, dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil analisa, Sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020, relokasi anggaran Kementerian Pertahanan dikurangi menjadi Rp. 122 triliun. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menyusun rencana strategis pembangunan Kekuatan Utama Pertahanan (Bangquatpokhan) atau yang lebih dikenal dengan Minimum Essential Force (MEF) yang terdiri dari tiga rencana strategis strategis. Rencana Strategis I dimulai tahun 2010-2014, Rencana Strategis II 2015-2019 dan Rencana Strategis III 2020-2024. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi belanja pegawai adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pertumbuhan nol yang telah diterapkan sejak tahun 2012. Kebijakan pemerintah adalah perombakan birokrasi pertahanan departemen SDM yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah orang dan jumlah pos. Kebijakan tersebut dinilai penting di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran pertahanan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, penguatan riset di bidang industri pertahanan juga harus didukung penuh, agar Indonesia tidak dapat bergantung pada alutsista yang diimpor dari negara lain. Kata Kunci: Anggaran Pertahanan, Pandemi Covid-19, Sistem Pertahanan Negara Abstract The dynamics of the development of strategic created spektur threat environment, the challenges and complex risk.The development of strategic environment is bringing about a change to the complexity of the threat and a challenge to the defense of the country.Need to understand the complexity and understandable by all elements of the defense of the country.For it, the defence ministry continue to develop strategies and policies of state defense and their implementation need the support defense budget provided covid pandemic 19 against the system of state defense.Potential threats has been one of background the impact of defense budget provided pandemic covid-19 against the system of state defense.Is a qualitative study methods used, with a main library as a technique of data collection. The results of the analysis, Once it's realocation based on the 54-year press of 2020, then budgets are reduced to as much as rp.122 trillion.The previous state had a strategic plan for building the force of defense (default ) or more commonly known as the minimum escential forces (mef) consisting of three Rencana Strategiss.The Rencana Strategis i started in 2010 - 2014, Ii Rencana Strategis 2015-2019 and Rencana Strategis iii 2020 2024.The government's policy of suppressing employee shopping is to optimize the policy of zero growth polycy that has existed since 2012.This policy is a bureaucratic reform in the field of defense that aims to maximize quality over quantity in order to bring balance of personnel and office.This policy feels very relevant in the Covid-19 pandemic because it can increase the efficiency and effectiveness of the defense budget.As far as policy goes, The strengthening of defense industry research must also be fully supported Keywords: Defense budget, covid-19 pandemic, state security system
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Profesi Hukum Mediator Dalam Rangka Membangun Integritas Yohanes Jeriko Giovanni; Rama Adi Saputra Sunadynatha; Selvin Matthew Chandra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5055

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk memperhatikan tetap terjaganya pakta intergritas dan nilai-nilai pancasila sebagai profesi hukum yaitu Mediator. Seorang mediator sudah seharusnya dilindungi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dirinya, karena berdampak pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala kajian yuridis dengan juga meninjau dari kajian sosial. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internasilasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator dapat dilihat melalui sikap mediator yang sesuai dengan pedoman yang diatur didalam Perma No. 1 Tahun 2016. Nilai pancasila terutama Sila ke-4 yang mengamanatkan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tentu akan digapai melalui proses mediasi yang baik. Kata Kunci: Nilai Pancasila, Integritas
Pengaruh Lokasi, Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Minat Beli Mixue Ice Cream pada Gerai Mixue Pasar Bersih Jababeka Ali Akbar Maulana Raja Sanjani; Kuwat Riyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5062

Abstract

Abstrak Indikator niat beli pada perilaku konsumen melihat seberapa besar kemungkinan responden untuk menindaklanjuti niat mereka untuk melakukan pembelian sebelum benar-benar melakukan pembelian. Karena pembeli modern lebih cerdas, lebih cerdas, dan lebih pilih-pilih daripada di masa lalu, dan mereka tidak akan berkompromi dengan kualitas hanya untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Mencari tahu bagaimana faktor-faktor seperti kedekatan, fitur produk, biaya, dan diskon mempengaruhi pembelian menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mensurvei 100 pelanggan yang baru saja membeli es krim Mixue di gerai Jababeka Clean Market. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dan diolah menggunakan Google Sheets dan perangkat lunak pengolah data SmartPLS 3.0. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa niat konsumen untuk membeli es krim mixue dari mixue shop di clean market Jababeka tidak dipengaruhi oleh kualitas mixue itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lokasi, harga, dan promosi mixue shop tersebut. hidangan penutup dingin. Di outlet mixue pasar bersih jababeka. Kata Kunci: Lokasi, Kualitas Produk, Harga. Promosi dan Minat Beli.
Pengaruh Model Pembelajaran Debat Pada Mata Pelajaran PPKn Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Studi Eksperimen Pada Siswa Kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang) Dyan Ayu Lestari; Wika Hardika Legiani; Reza Mauldy Raharja
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5063

Abstract

Abstrak Model pembelajaran debat adalah sebuah metode dalam proses pembelajaran bagi guru PPKn di SMAN 16 Kabupaten Tangerang untuk menghindari minimnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Berdasarkan studi terdahulu pada wawancara dengan guru PPKn di SMAN 16 Kabupaten Tangerang, dijumpai siswa yang tingkat kecerdasan emosionalnya masih kurang dalam proses pembelajaran debat. Maka dari itu siswa yang memiliki kondisi emosional yang stabil dan suasana hati yang positif dalam memotivasi diri dan mengelola emosi merupakan komponen dalam kecerdasan emosional yang akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, dengan desain nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang, Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik purposive sampling dan kelas yang dijadikan sampel pada penelitian ini ialah kelas XII MIA 2 (kelas eksperimen) dan kelas XII IIS 3 (kelas kontrol). Hasil uji hipotesis penelitian berdasarkan uji Mann-Whitney diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney menunjukkan model pembelajaran debat terhadap kecerdasan emosional berpengaruh pada kelas kontrol yang dibuktikan dengan terkontrolnya emosi diri pada siswa ketika melaksanakan model pembelajaran debat. Kemudian diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,135 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat pengaruh model pembelajaran debat terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang. Kata Kunci: Model Pembelajaran Debat, Kecerdasan Emosional, Kemampuan Berfikir Kritis Abstract The debate learning model is a method in the learning process for Civics teachers at SMAN 16 Tangerang Regency to avoid a lack of social interaction in learning. Based on previous studies, in interviews with PPKn teachers at SMAN 16 Tangerang Regency, students were still found to have low or unstable levels of emotional intelligence in the debate learning process. Therefore students who have stable emotional conditions and positive moods in motivating themselves and managing emotions are components of emotional intelligence that will affect students' critical thinking skills. This research is a quasi-experimental study, with a nonequivalent control group design. The population in this study were all class XII students of SMAN 16 Tangerang Regency. The sampling technique used was purposive sampling technique and the classes sampled in this study were class XII MIA 2 (experimental class) and class XII IIS 3 (control class). The results of the research hypothesis test based on the Mann-Whitney test show that the Asymp.Sig. (2-tailed) of 0.001 <0.05. So, it can be concluded that the results of the Mann-Whitney test show that the debate learning model has an effect on the control class as evidenced by the self-control of students' emotions when implementing the debate learning model. Then it is known that the Asymp.Sig. (2-tailed) of 0.135 > 0.05. So it can be concluded that the results of the Mann-Whitney test showed that there was no effect of the debate learning model on critical thinking skills in class XII students of SMAN 16 Tangerang Regency. Keyword : Debate Learning Model, Emotional Intelligence, Critical Thingking Ability
Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah Christine S.T. Kansil; Rama Adi Saputra Sundaynatha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5066

Abstract

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2019 berkaitan dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi independensi KPK sehingga menjadi perbincangan yang cukup mencolok bagi ahli hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Independen
Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata A.A Sg Tyana Candra Dewi Permadi; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5089

Abstract

Abstrak Banyaknya perubahan nama pada seseorang yang menimbulkan dampak suatu sistem administrasi, patut menjadi perhatian pemerintah. Perihal tersebut yang jadi perkara dalam penelitian ini yaitu pengaturan terhadap perubahan nama pada seorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seorang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagaitelah dilahirakan dimana, bilamana juga kepentingan sianak menghendakinya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ini tidak pernah ada. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang. Kata Kunci: Perubahan Nama; Anak; Identitas Abstract The number of changes in a person's name that have an impact on the preparation of an administrative system should be of concern to the government. The matter that becomes the case in this research is the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country which by law is obliged to provide legal protection and certainty to its citizens, one of the legal protections provided by the government is the protection of children. Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. Humans born in this world carry rights to themselves, this is regulated in Article 2 of the Civil Code which states that "a child in the womb of a woman , is considered as having been born where, whenever the child's interests desire it and dies during his birth, it is assumed that this has never existed. The purpose of this study is to analyze the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name. Keywords: Change of name; Child; Identity
Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali I Made Arya Paramartha; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5090

Abstract

Abstrak Perkawinan pada gelahang merupakan bentuk perkawinan yang relatif baru dalam masyarakat adat di Bali (desa pakraman). hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Konsep sekala-niskala merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (sekala) dan dunia gaib (niskala) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan ’sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di BaliBentuk perkawinan yang umum dikenal adalah perkawinan biasa (istri meninggalkan rumah dan . masuk dalam keluarga suami) dan perkawinan nyentana (suami meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga istri). Bali telah berubah. Dunia tidak lagi dikuasai sebagian oleh laki-laki tetapi ada bentuk perkawinan dimana kedua mempelai bertindak sebagai purusha (kekuatan patriarki) atau memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara mereka. Kajian kualitatif ini menemukan bahwa jumlah pasangan calon pengantin di Bali yang memilih bentuk perkawinan “pada gelahang” (memiliki hak dan kewajiban yang sama), dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Latar belakang atau alasan utama dipilihnya bentuk perkawinan adalah untuk melanjutkan regenerasi. Ada tiga prinsip atau sikap hidup yang perlu dipegang dan dihormati agar perkawinan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selama-lamanya (find a forever happiness), yaitu paksa, lasia, dan satya. Kata Kunci: Perkawinan, “Pada Gelahang”, Bali Abstract Marriage in gelahang is a relatively new form of marriage in traditional communities in Bali (pakraman village). Marriage law is also heavily influenced by family law which is still governed by customary law. The concept of sekala-niskala is a conception that cannot be separated from the religious life of the Balinese people, who always maintain a harmonious relationship between the real world (sekala) and the unseen world (niskala) in every aspect of their lives, including in marriage. We compare the marriage system according to Hindu law in the Manudharmasastra book with the 'marriage system found in indigenous peoples in Bali, so we will see that there are similarities between the marriage system according to Hindu law and the marriagei systeim in customary law communitieis in Bali. Common forms of marriagei known arei ordinary marriageis (thei wifei leiaveis thei housei and joins thei husband's family) and nyeintana marriagei (thei husband leiaveis thei housei and einteirs thei wifei's family). Bali has changeid. Thei world is no longeir partially controlleid by mein but theirei is a form of marriagei wheirei thei bridei and groom act as purusha (patriarchal poweir) or have equal rights and obligations between them. This qualitative study found that the number of couples in Bali who choose the form of marriage "on gelangang" (having the same rights and obligations), tends to increase from year to year. The background or main reason for choosing this form of marriage is to continue regeneration. There are three principles or attitudes in life that need to be upheld and respected so that a marriage can achieve prosperity and happiness forever (find a forever happiness), namely force, lasia, and satya. Keywords: Marriage Pada Gelahang, Bali
Pengaruh Game Online Terhadap Kemampuan Komunikasi Putri Hasna Suherdi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5091

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi di zaman sekarang semakin berkembang dan banyak perubahan teknologi salah satunya game online sehingga membuat remaja yang kemampuan berkomunikasinya menjadi tidak baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor kemampuan berkomunikasi yang buruk pada remaja. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis adalah penelitian yang menggunakan yaitu metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penilaian berupa observasi titik observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung dan dibantu alat observasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel X (game online) dan variabel Y (kemampuan berkomunikasi) yaitu 14,3 < 16,3 yang berarti bahwa game online berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi para remaja. Mereka (para remaja) sering berbicara kasar pada siapapun. Kata Kunci: Kemampuan Berkomunikasi, Game Online, Remaja