cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 161   162   163   164   165 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Hukum Perdata Maria Vianney Lourdes Sugara; Aiska Rahima Az-Zahra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6428

Abstract

Abstrak Pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia menunjukkan keberadaan masyarakat informasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya penggunaan media elektronik khususnya dalam hal bertransaksi. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media elektronik, juga dikenal sebagai "e-commerce", melibatkan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, dan pelaksanaannya seringkali menghasilkan masalah yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Bagaimanakah proses penyelesaiannya jika terjadi permasalahan terhadap transaksi online antara penjual dan konsumen? Berdasarkan pernyataan tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk membahas dan menemukan solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara konsumen dan penjual dalam transaksi online, serta untuk memahami dan mengoptimalkan perlindungan hukum khususnya bidang hukum perdata terhadap konsumen. Kata Kunci: Transaksi, E-commerce, Hukum Perdata Abstract The widespread use of the Internet in various activities of human life indicates the existence of the information society. It is characterized by the abundant use of electronic media especially in terms of transactions. Purchasing activities carried out in electronic media, also known as "e-commerce", involve agreements governed by civil law, and their implementation often leads to problems that cause losses to many parties. How is the settlement process if there is a problem with online transactions between the seller and the consumer? Based on the statement, the focus of the research is to discuss and find effective solutions in resolving disputes arising between consumers and sellers in online transactions, as well as to understand and optimize legal protection in particular in the field of civil law against consumers. Keywords: Transactions, E-commerce, Civil Law
Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Kendelif Kheista; Evellyn Abigael Rhemrev; Michelle Christie
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6429

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas implementasi hukum benda (zaak) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hukum benda merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda, termasuk hak kepemilikan dan penguasaan. Studi ini mengkaji berbagai konsep dasar hukum benda, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa, serta penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pengaturan yang cukup komprehensif mengenai hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan batas-batas hak dan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum benda di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Benda, Hukum Perdata, Hak Kepemilikan, Implementasi Abstract This research discusses the implementation of the law of objects (zaak) in the perspective of Indonesian civil law. The law of objects is part of civil law that regulates legal relations between legal subjects and objects, including ownership and control rights. This study examines various basic concepts of the law of things, such as property rights, business use rights, building use rights, use rights, and rental rights, as well as their application in legal practice in Indonesia. This research uses a normative method with a statutory approach and case analysis. The results show that although there is already a fairly comprehensive arrangement regarding the law of objects in the Civil Code (KUHPerdata), there are still various challenges in its implementation, such as unclear boundaries of rights and overlapping authority between agencies. Therefore, this study suggests the need for regulatory adjustments and increased coordination between relevant institutions to improve the effectiveness of the implementation of the law of objects in Indonesia. Keywords: Property Law, Civil Law, Property Rights, Implementation
Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Ade Nugraha Salim; Helen Setia Budi; Syafira Aulia Deswita
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6430

Abstract

Abstrak Perjanjian menjadi mekanisme yang mengurus pertukaran hak serta kewajiban menurut kesepakatan berbagai pihak. Sebagaimana yang diatur pada pasal 1313 KUHPerdata ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana permasalahan ini terjadi serta akibat apa yang diterima. Metode penelitian yang dimanfaatkan pada jurnal ini ialah, Metode Kualitatif serta Teknik Analisis Studi Literatur. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan data sekunder, biasanya diambil dari jurnal ilmiah, buku serta kajian ilmiah. Situasi ini muncul dari analisis ini dimana hukum dijadikan kriteria utama. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada KUHPerdata Subekti menyatakan, Perjanjian (overeenkomst) ialah : “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perikatan (verbintenis) ialah : “perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. Maka jika satu pihak tidak menepati suatu perjanjian, maka dapat disebut terdapat wanprestasi meskipun hanya karan tenggang waktu pembayaran. Untuk penyelesaian wanprestasi bisa melalui badan peradilan atau di luar badan pengadilan. Kata Kunci: Perjanjian, Kesepakatan, Wanprestasi Abstract The agreement becomes a means that regulates the exchange of rights and obligations according to the agreement of the parties. As stipulated in article 1313 of the Civil Code is "an act by which one or more people bind themselves to one or more people". The purpose of this research is to find out how this problem occurs and what consequences are received. The research methods used in this journal are Qualitative Methods and Literature Study Analysis Techniques. The literature study method is secondary data collection, generally taken from scientific journals, books, and scientific works. This condition is due to this analysis using the law as the main benchmark. Based on the results of this study, it shows that in the Subekti Civil Code, the Agreement (overeenkomst) is: "An event in which one person promises to another or the two people promise each other to carry out a matter". While the engagement (verbintenis) is: "a legal relationship between two people or two parties, based on which one party is entitled to demand something from the other party, and the other party is obliged to fulfill these demands". So if one party does not fulfill an agreement, it can be called that there is a default even though it is only because the payment deadline is due. For the settlement of defaults can be through the judicial body and outside the court body. Keywords: Agreement, Treaty, Default
Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang Benedict Artika Sari Asmin; Salma Setiawati; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6431

Abstract

Abstrak Perjanjian dalam perikatan yaitu jika di dalam perjanjian yang sah maka harus diutamakan tanda bukti berupa tulisan hitam di atas putih dengan bertanda tangan, agar jika ada suatu penuntutan di antara pihak kreditur maupun debitur ada tanda buktinya untuk diberikan di depan hakim atau penegak hukum lainnya. Tetapi dalam utang-piutang, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajib melainkan dianjurkan, misalnya ketika seseorang berutang kepada bank karena bank merupakan badan resmi maka harus ada perjanjian menggunakan kertas hitam di atas putih yang bertanda tangan di atas materai. Tentang terhapusnya perikatan akibat prestasi yang menimbulkan adanya perutangan menjadi kompleks di dalam hubungan hukum perikatan maupun perjanjian, karena menyangkut adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang harus dipenuhi baik dari pihak debitur maupun dari pihak si berutang. Jika seseorang telah melakukan suatu perjanjian yang melibatkan utang dari pihak piutang maka pihak yang berutang harus bertanggung jawab atas tindakan awal yang telah disepakati antara keduanya, jika si berutang tidak memenuhi kewajibannya maka terjadilah wanprestasi yang menimbulkan si berutang dapat digugat pada hakim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis yuridis tentang apa yang terjadi bila hilangnya perikatan akibat utang-piutang. Mendekati melalui pendekatan dalam analisis peraturan undang-undang yang mengatur dalam hal perikatan mengenai utang-piutang. Hubungan hukum mengenai hilangnya perikatan akibat utang-piutang perlu dipahami lebih mendalam dari peraturan undang-undang agar para pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas dan mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan hukum, pihak yang terlibat harus memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Hilangnya Perikatan Abstract An agreement in a contract stipulates that in a legitimate agreement, written evidence in the form of black and white writing with signatures must be prioritized. This is to ensure that if there is a dispute between the creditor and the debtor, there is evidence to present before a judge or other legal authorities. However, in the case of debt, this is not mandatory but recommended. For example, when someone borrows from a bank, because a bank is an official entity, there must be an agreement using black and white paper signed on a stamp. The dissolution of a contract due to performance, which results in debt, becomes complex within the legal relationships of contracts and agreements because it involves the rights, obligations, and responsibilities that must be fulfilled by both the debtor and the creditor. If someone has entered into an agreement involving a loan from the creditor, the borrower must be responsible for the initial actions agreed upon by both parties. If the borrower fails to meet their obligations, a breach of contract occurs, and the borrower can be sued before a judge. This article aims to analyze the legal implications of what happens when a contract is dissolved due to debt. It approaches this through an analysis of the regulations governing contracts related to debt. Understanding the legal relationships concerning the dissolution of contracts due to debt requires a deeper understanding of the laws to ensure that the involved parties clearly understand their rights and obligations, thereby reducing the risk of future disputes. Therefore, according to the objectives of the law, the involved parties must obtain justice and legal certainty. Keywords: Loss of Engagement
Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation
Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6437

Abstract

Abstrak Dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran. Namun, muncul permasalahan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan risiko keuangan yang dapat menghambat kepercayaan pelaku ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penerbitan bilyet giro dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penerbitan bilyet giro kosong dalam akitivitas pembayaran. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dengan diberikan sarana untuk melakukan penuntutan ganti rugi dimuka persidangan atas tuntutan hak yang tidak terpuni dari si penerbit dan juga peneribat dimasukkan ke daftar hitan oleh BI sebagai bentuk akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong Kata Kunci: Bilyet Giro, Pembayaran, Perlindungan Abstract In the current development of the Indonesian economy, cash is no longer used as a means of payment, but bank transfer cards are used as an alternative payment. However, problems arose related to the issuance of blank giro bills, which did not have sufficient funds. This creates uncertainty and financial risks that can hamper the confidence of economic actors and disrupt the stability of the financial system. Therefore, strict supervision is needed over the issuance of bilyet giro and clear regulations to protect the interests of all parties in the payment system. This research aims to find legal protection and legal consequences for the issuance of blank giro bills in payment activities. The results of the research show that legal protection for recipients of blank giro bills is provided with the means to prosecute compensation before court for claims of unforgivable rights from the issuer, and the recipient is also included in the hit list by BI as a form of legal consequence of the issuance of blank giro bills. Keywords: Bilyet Giro, Payment, Protection
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Pada Industri Beras PT. Indo Beras Unggul (IBU) Aufa Fakhrana Rizky; Sthasia Lintong; Zahran Rahmat Syauqi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6439

Abstract

Abstrak Adapun pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul dengan Indomaret telah melanggar pasal 1335 tentang suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jurnal ini dibuat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam perjanjian berkontrak dan mendatangkan kesejahteraan yang optimal. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik analisis Studi Kepustakaan dan Studi Literatur, menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan internet, buku, jurnal, makalah, dan juga artikel. Berdasarkan kasus yang penulis angkat pada jurnal ini menunjukkan bahwa baik dalam segi hukum pidana terutama dilihat dari segi hukum perdata bahwa PT. Indo Beras Unggul melanggar pasal 1335 KUHPerdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. Dikarenakan beras yang diberikan oleh PT. indo Beras Unggul kepada Indomaret kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu, sanksi yang dapat diberikan kepada PT. Indo Beras Unggul sesuai yang diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1243 KUHPerdata tentang pemenuhan paksa, pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata tentang ganti rugi, pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata tentang penghentian atau pembatalan kontrak, pasal 1253 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, para pelaku harus diberi tindakan yang tegas terkait apa yang telah diperbuat sesuai dengan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Abstract The violation of the agreement made by PT Indo Beras Unggul with Indomaret has violated article 1335 concerning an act by which one or more people bind themselves to one or more people. This journal is made with the aim of creating justice in contractual agreements and realizing optimal welfare. This research method uses Qualitative Research Methods and uses Literature Study and Literature Study analysis techniques, using data collection techniques based on the internet, books, journals, papers, and articles. Based on the case that the author raises in this journal, it shows that both in terms of criminal law, especially in terms of civil law, PT Indo Beras Unggul violates Article 1335 of the Civil Code which prohibits making a contract without a causa, or made based on a false or prohibited causa, with the result that it has no force. Due to the rice provided by PT Indo Beras Unggul to Indomaret, the quality is not in accordance with what was previously agreed. Therefore, the sanctions that can be given to PT Indo Beras Unggul are in accordance with what is regulated in the Civil Code in Article 1243 of the Civil Code regarding forced fulfillment, Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code regarding compensation, Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code regarding termination or cancellation of the agreement, Article 1253 of the Civil Code regarding the obligation to return. Therefore, the perpetrators must be given strict action regarding what has been done in accordance with the regulations and sanctions set by law.
Pertanggung Jawaban Dirjen HKI atas Merek Gerprek Bensu melawan I am Geprek Bensu dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No.57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga Aflah Noval Ramadhan; Reynaldi Hartman; Shahrazad Elmaniz
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6440

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam kasus sengketa merek antara "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Pengadilan Niaga. Data diperoleh melalui studi kasus yang melibatkan analisis putusan pengadilan, dokumen hukum yang relevan, dan wawancara dengan ahli hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak merek "I Am Geprek Bensu" lebih sah karena didaftarkan terlebih dahulu, sedangkan "Geprek Bensu" dianggap melanggar hak tersebut. Putusan ini menyoroti tanggung jawab Dirjen HKI dalam memastikan proses pendaftaran merek yang akurat dan adil untuk menghindari sengketa merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dirjen HKI harus meningkatkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi merek dagangnya untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang proses hukum merek dagang. Abstract This research aims to analyze the liability of the Director General of Intellectual Property Rights (DG IPR) in a trademark dispute case between "Geprek Bensu" and "I Am Geprek Bensu" based on Supreme Court Decision No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Commerce Court. Data was obtained through a case study involving the analysis of court decisions, relevant legal documents, and interviews with intellectual property law experts. The results showed that the Supreme Court decided that the trademark right of "I Am Geprek Bensu" was more valid because it was registered first, while "Geprek Bensu" was deemed to infringe the right. This ruling highlights the responsibility of the Director General of IPR in ensuring an accurate and fair trademark registration process to avoid trademark disputes. This research concludes that the DG IPR should improve its trademark examination and verification mechanisms to ensure better protection of intellectual property rights, as well as provide the public with a deeper understanding of the trademark legal process.
Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah Argya Attallah Apryano; Adam Ramadhan; Fransisco Frisco Fernando; Rizqy Pratama Erdiyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6441

Abstract

Abstrak Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan. Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak selalu untuk satu orang saja melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris, hal ini lah yang bisa menyebabkan konflik dalam pewarisan. Metode yang akan diaplikasikan ke dalam penelitian yang kami buat ini merupakan metode penelitian hukum normatif yakni memprioritaskan pada pengkajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengamati atau merevisi dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan gagasan pokok bahasan penelitian sistem penyelesaian konflik sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sedarah. Selain berfokus pada dokumen-dokumen hukum, penelitian ini juga berpusat pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai atau terkait dengan pendekatan hukum di indonesia. Umumnya konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois. Untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum, di dalam masyarakat sosial masih cukup besar angka perkara sengketa terkait penyelesaian warisan dikarenakan diantara mereka yang sering mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing, Salah satu cara penyelesaian konflik yakni melalui jalur mediasi ataupun jalur hukum, pada dasarnya konflik ini merupakan konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikan nya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kata Kunci: waris, hukum, konflik, mediasi Abstract Inheritance is one way of regulating legal relations in society, and the death of a person causes more or less difficulties. The settlement of rights and obligations upon the death of a person is regulated in inheritance law. However, in this case the right of inheritance is not always for one person alone but also for relatives who are also heirs, this is what can cause conflict in inheritance. The method that will be applied to the research that we make is a normative legal research method, which prioritizes literature review conducted by observing or revising legal documents related to the theme and idea of the main topic of research on the conflict resolution system of inheritance disputes that occur in blood families. In addition to focusing on legal documents, this research also centers on legislation and policies that are appropriate or related to the legal approach in Indonesia. Generally, inheritance conflicts arise only in the distribution, because one of the heirs does not get his rights, or one of the heirs only wants to control his own inheritance selfishly. For inheritance cases the judge must offer a mediation process, because if it is not done by the judge then the decision after coming out can be null and void, in social society there is still a large number of dispute cases related to inheritance settlement because among those who often claim inheritance adjusts to their respective personalities, One way to resolve conflicts is through mediation or legal channels, basically this conflict is a private conflict therefore resolving it is enough with family based on applicable policies. Keywords: Inheritance, Law, Conflict, Mediation

Page 163 of 168 | Total Record : 1679

 161   162   163   164   165 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue