cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 304   305   306   307   308 
Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali I Made Arya Paramartha; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5090

Abstract

Abstrak Perkawinan pada gelahang merupakan bentuk perkawinan yang relatif baru dalam masyarakat adat di Bali (desa pakraman). hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Konsep sekala-niskala merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (sekala) dan dunia gaib (niskala) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan ’sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di BaliBentuk perkawinan yang umum dikenal adalah perkawinan biasa (istri meninggalkan rumah dan . masuk dalam keluarga suami) dan perkawinan nyentana (suami meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga istri). Bali telah berubah. Dunia tidak lagi dikuasai sebagian oleh laki-laki tetapi ada bentuk perkawinan dimana kedua mempelai bertindak sebagai purusha (kekuatan patriarki) atau memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara mereka. Kajian kualitatif ini menemukan bahwa jumlah pasangan calon pengantin di Bali yang memilih bentuk perkawinan “pada gelahang” (memiliki hak dan kewajiban yang sama), dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Latar belakang atau alasan utama dipilihnya bentuk perkawinan adalah untuk melanjutkan regenerasi. Ada tiga prinsip atau sikap hidup yang perlu dipegang dan dihormati agar perkawinan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selama-lamanya (find a forever happiness), yaitu paksa, lasia, dan satya. Kata Kunci: Perkawinan, “Pada Gelahang”, Bali Abstract Marriage in gelahang is a relatively new form of marriage in traditional communities in Bali (pakraman village). Marriage law is also heavily influenced by family law which is still governed by customary law. The concept of sekala-niskala is a conception that cannot be separated from the religious life of the Balinese people, who always maintain a harmonious relationship between the real world (sekala) and the unseen world (niskala) in every aspect of their lives, including in marriage. We compare the marriage system according to Hindu law in the Manudharmasastra book with the 'marriage system found in indigenous peoples in Bali, so we will see that there are similarities between the marriage system according to Hindu law and the marriagei systeim in customary law communitieis in Bali. Common forms of marriagei known arei ordinary marriageis (thei wifei leiaveis thei housei and joins thei husband's family) and nyeintana marriagei (thei husband leiaveis thei housei and einteirs thei wifei's family). Bali has changeid. Thei world is no longeir partially controlleid by mein but theirei is a form of marriagei wheirei thei bridei and groom act as purusha (patriarchal poweir) or have equal rights and obligations between them. This qualitative study found that the number of couples in Bali who choose the form of marriage "on gelangang" (having the same rights and obligations), tends to increase from year to year. The background or main reason for choosing this form of marriage is to continue regeneration. There are three principles or attitudes in life that need to be upheld and respected so that a marriage can achieve prosperity and happiness forever (find a forever happiness), namely force, lasia, and satya. Keywords: Marriage Pada Gelahang, Bali
Pengaruh Game Online Terhadap Kemampuan Komunikasi Putri Hasna Suherdi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5091

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi di zaman sekarang semakin berkembang dan banyak perubahan teknologi salah satunya game online sehingga membuat remaja yang kemampuan berkomunikasinya menjadi tidak baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor kemampuan berkomunikasi yang buruk pada remaja. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis adalah penelitian yang menggunakan yaitu metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penilaian berupa observasi titik observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung dan dibantu alat observasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel X (game online) dan variabel Y (kemampuan berkomunikasi) yaitu 14,3 < 16,3 yang berarti bahwa game online berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi para remaja. Mereka (para remaja) sering berbicara kasar pada siapapun. Kata Kunci: Kemampuan Berkomunikasi, Game Online, Remaja
Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020 Mutia Kirana Aprilia; R. Rahaditya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5106

Abstract

Abstract Brands contain the promise of producers to consistently provide certain characteristics, benefits, and services to consumers. Apart from being a symbol of identity, the brand has a price that motivates producers in various ways so that their brands can compete and become popular among the public. Imitation of a well-known mark that is not registered in Indonesia is an example of fraudulent conduct or bad faith in trademark registration. There are legal rules governing the protection of famous brands that are not registered in Indonesia so that the principle of good faith can be applied to avoid losses to brand rights holders and for consumer protection against the purchase of counterfeit branded goods. The case contained in the Supreme Court decision Number 600 K / Pdt.Sus-HKI / 2020 between NILOS GmbH &Co.KG against PT ASIA SANTOSO in the trademark dispute "NILOS"is an example of bad faith in trademark registration in Indonesia. This research uses normative juridical methods using the Statute Approach which then analyzes the cases in the decision and relates them to laws and regulations. Research data is sourced from secondary data in the form of primary legal material and secondary legal material. The data collection method is carried out by literature study, the data obtained are presented using narrative text forms and qualitative normative data analysis methods. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Supreme Court Decision Number: 600 K/ Pdt.Sus-HKI / 2020 has provided legal protection for famous brands that are not registered in Indonesia as stipulated in the MIG Law and TRIPS Agreement. The form of legal protection against this is in the form of cancellation of the Defendant's "NILOS"mark from the General Register of Trademarks of the Directorate General of Intellectual Property Rights. The cancellation of the Defendant's "NILOS"mark was due to similarities in essence with the Plaintiff's "NILOS"mark. Keywords: Imitation, Bad Faith, Mark Abstrak Merek mengandung janji produsen untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada konsumen. Selain sebagai lambang identitas secara ekonomi merek memiliki harga sehingga memotivasi produsen dalam berbagai cara agar mereknya dapat bersaing dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Peniruan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia adalah contoh perbuatan curang atau itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Adanya aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia agar prinsip itikad baik dapat diterapkan untuk menghindari kerugian pemegang hak merek dan untuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu. Kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara NILOS GmbH & Co.KG melawan PT ASIA SANTOSO dalam sengketa merek “NILOS” merupakan contoh itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU MIG dan TRIPS Agreement. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersebut berupa pembatalan merek “NILOS” milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan merek “NILOS” milik Tergugat dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek “NILOS” milik Penggugat. Kata Kunci: Peniruan, Itikad Tidak Baik, Merek
Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global Jerry Indrawan; Ganis Purnaningtyas; Dede Suprayitno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5144

Abstract

Since the 1955 Asian-African Conference (AAC), Indonesia has been actively involved in South South Triangular Cooperation (SSTC) which serves as a catalyst for political movements in international cooperation because it helps exchange resources and knowledge according to the needs of developing countries. Indonesia has a dual role as a recipient and giver of assistance in SSTC. This study aims to answer issues related to the implementation of SSTC in the Indonesian context. The research method used is descriptive research with a qualitative approach and the data collected by literature study. The results showed that in terms of Indonesia's interests, SSTC helps achieve utilization in bilateral trade and becomes a forum for sharing experiences and encouraging other countries to apply democratic principles. Indonesia provides financial and non-financial support, but is more likely to be in non-financial form. Relevance in this era, the impact of SSTC will be a powerful instrument to reduce dependence on superpowers. SSTC is considered suitable and beneficial for sustainable development, both from an economic, socio-cultural, and political security perspective. Limited capital is the biggest obstacle for SSTC member countries, especially during the outbreak of the Covid-19 pandemic. Keywords: SSTC, Development, G-20 Forum, International Relations
The Role of Legal Philosophy in Forming the Rule of Law in Indonesia Hyronimus Rhiti; Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5153

Abstract

Abstract Legal philosophy in Indonesia has the biggest role in the formation of law in Indonesia. Pancasila as a source of law contains the meaning of all regulations and laws, starting from our constitution and all regulations apart from our constitution, of course, Pancasila is the basis and foundation of the law. Pancasila is the Indonesian legal system. Therefore, Pancasila is not only known as a philosophy but also known as written law in Indonesia which contains living laws. The problem is how big is the role of Legal Philosophy in influencing the formation of the legal system in Indonesia. This question must be very important to answer. The author tries to examine this problem with normative law in the legal method. The approach taken by the author is taken from several books that contain related problems. Keywords: Legal Philosophy, Law Making, Legal System.
Legal Protection for Online Loan Customers Itok Dwi Kurniawan; Ismunarno; Suyatno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5154

Abstract

Abstract The era of the industrial revolution 4.0 is marked by convenience in all things through information technology. One of the conveniences experienced by people in this digital era is in the field of Financial Technology. One of the fields in Fintech is online-based cash loans, in online-based lending and borrowing activities cause a problem, namely debtors who experience verbally abusive billing methods and personal data security. The purpose of this study is to provide information regarding how regulations in Indonesia provide legal protection and the role of OJK for online loan customers. The method used in this study uses normative legal research methods, by collecting secondary data that provides an explanation of the primary law used in this study, including books, scientific papers, papers, journal articles, and so on related to this research. . The results of this research are to provide legal protection for online loan debtors by carrying out a technology-based corporate supervision system. The form of protection provided by OJK will require OJK to stop business activities if the violation results in losses. Meanwhile, violations involving data dissemination, illegal access, and intimidation can be followed up through the realm of criminal law and submit a complaint to the Indonesian National Police. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Online Loan Customers
Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan Sutrisno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5158

Abstract

Abstract Legalitas kepemilikan hak atas merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan serta akibat hukum jika tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sehingga dapat disimpulkan bahwa legalitas kepemilikan hak atas merek menjadi milik pihak yang terdaftar, sehingga dengan adanya putusan pembatalan merek tersebut tidak serta merta batal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan pembatalan hak atas merek dilaksanakan oleh Menteri yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pembatalan hak atas merek, tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek Keywords: Legalitas, kepemilikan, merek dan pembatalan
Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus H. Chandera
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5159

Abstract

Abstract In the process of making an agreement, all parties must pay attention to the conditions for the validity of the agreement and carry out in good faith. Any agreement that is contrary to the laws and regulations will have legal consequences "null and void" or "cancellable". That a legal act based on an agreement may be included in the category of an unlawful act if the legal act has fulfilled the elements of an unlawful act. This case study is appointed by the author in order to illustrate the existence of a case dispute which was initially based on an agreement which was then continued by an unlawful act, and the case dispute has had a decision that has permanent legal force (inkracht van gewisdje). Keywords: act against the law; agreement; decision Abstrak Dalam membuat perjanjian maka hendaknya para pihak wajib memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan melaksanakan dengan itikad baik. Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan maka mempunyai konsekuensi hukum “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Bahwa perbuatan hukum yang mendasarkan pada perjanjian dapat dimungkinkan masuk dalam ketegori perbuatan melawan hukum apabila perbuatan hukum telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Studi Kasus diangkat oleh penulis dalam rangka memberikan gambaran adanya sengketa perkara yang awal mulanya didasarkan pada perjanjian yang kemudian dilanjutnya adanya perbuatan melawan hukum, dan terhadap sengketa perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje). Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Perjanjian; Putusan
Pengaruh Efikasi Diri, Kompetensi, Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Dewi Yustiana; Siti Nur Soleha; Jordan Dewata
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5161

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efikasi Diri, kompetensi, dan Komunikasi Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di RSUD Ibnu Sina. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan yang berjumlah 64 orang pada RSUD Ibnu Sina. Sampel yang dipergunakan adalah seluruh pegawai. Penelitian ini menggunakan sensus, yaitu semua populasi diteliti, maka sampel yang diambil sebanyak 64 responden. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ketiga variabel. Variabel Efikasi Diri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel kompetensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel Komunikasi Organisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Variabel bebas yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan adalah Komunikasi Organisasi, karena variabel bebas Efikasi Diri dan variabel bebas kompetensi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kata Kunci: Efikasi Diri, Kompetensi, Komunikasi dan Kinerja
Framing Analysis of The Announcement of Membership Mandatory Requirements of Social Security Agency to Obtain Public Services in Indonesia Arief Nuryana; Faisal Abubakar; N Ilis; Roy Nurfan; Muslih Faozanudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5165

Abstract

Abstrak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan program yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Dua media online terpilih memiliki konstruksi pemberitaan yang berbeda untuk kebijakan ini, yaitu Kontan dan CNBC Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana media, Kontan dan CNBC Indonesia, membingkai pemberitaan mengenai polis kepesertaan asuransi kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan publik dalam pemberitaan di kedua media tersebut melalui struktur analisis framing Robert Entman. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode analisis yang digunakan adalah framing Robert Entman dengan empat dimensi framing. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kontan dan CNBC Indonesia melakukan framing yang berbeda dalam pemberitaan polis kepesertaan jaminan kesehatan, dimana Kontan lebih fokus melaporkan hal-hal lain selain kebijakan tersebut berdasarkan perspektif masyarakat, sedangkan CNBC Indonesia hanya berfokus pada pelaporan kesehatan polis asuransi sebagai informasi umum dan dasar untuk berbagi dengan masyarakat umum. Kata Kunci: BPJS, Media Online, Pelayanan Publik Abstract The Social Security Administration Agency (BPJS) is a programme that is directly responsible for the President. Health BPJS has the task of administering the National Health Insurance (JKN) for the Indonesian people. The two selected online media have different news constructions for this policy, namely Kontan and CNBC Indonesia. Based on the background of this problem, the question arises about how the media, Kontan and CNBC Indonesia, frame news regarding health insurance membership policies as a condition for obtaining public services in reporting in these two media through Robert Entman's framing analysis structure. The approach used is a qualitative one with a constructivist paradigm. The analytical method used is Robert Entman's framing with four framing dimensions. The results of the analysis show that Kontan and CNBC Indonesia carry out different framing in reporting on the health insurance membership policy, where Kontan focuses more on reporting other things apart from these policies based on a community perspective, while CNBC Indonesia only focuses on reporting health insurance policies as general information and the basis for sharing with the general public. Keywords: BPJS, Online Media, Public Services

Page 306 of 322 | Total Record : 3213

 304   305   306   307   308 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue