cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 303   304   305   306   307 
Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Maron Kabupaten Probolingggo) Azizahtur Rohmi; Abd Aziz; Abd Ghafur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5017

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok masalah tersebut selanjutnya di turunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Apakah pasar Maron berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?, 2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar Maron dalam peningkatan ekonomi mereka? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, atau masyarkat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey pustaka, observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pasar tradisional Maron berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang. Adapun potensi pasar Maron yaitu pertama, harga yang lebih murah. Kedua, produk yang lebih bervariasi, waktu dan lokasi yang strategis. selain itu, faktor lain yang mendukung adalah adanya perhatian pemerintah daerah yaitu pertama, adanya pengawasan harga. Kedua, mencegah penipuan di pasar seperti masalah kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Ketiga, pencegah penjualan barang yang rusak, serta tindakan-tindakan yang merusak moral. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di pasar tradisional Maron ini dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Maron, mewujudkan kemandirian baik individu maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan produktif. hal itu bertujuan agar tercapainya kesejahteraan umat dan tidak bergantung pada orang lain. Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan gharar, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar tradisional Maron tidak melanggar syari’at Islam akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Aparat pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar ini yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaharuan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan pedagang. 2) Pedagang diharapkan untuk tetap menjaga nilai-nilai islami yang ada dan dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan barang dagangannya agar barang yang dijual terjaga kehalalannya. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Potensi, dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Abstrack The main problem in this research is how the potential of traditional markets in improving the community's economy. The subject matter is then lowered into several sub-problems or research questions, namely: 1) Does the Maron market have the potential to improve the community's economy?, 2) What is the Islamic economic review of the economic behavior of Maron market traders in improving their economy? This type of research is classified as qualitative with the research approach used is: a sociological approach because researchers carry out environmental interactions according to social units, individuals, groups, or society. Furthermore, the data collection method used is a literature survey, observation and interviews. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data collection, data presentation, and the final stage is drawing conclusions. The results of this study indicate that the Maron traditional market has the potential to improve the merchant's economy. The market potential for Maron is first, a lower price. Second, a more varied product, strategic time and location. In addition, another supporting factor is the attention of the local government, namely first, price monitoring. Second, preventing fraud in the market such as the problem of cheating in scales and sizes. Third, preventing the sale of damaged goods, as well as actions that damage morale. By maximizing the potential that exists in the Maron traditional market, it can increase the income of traders and encourage economic independence for the Maron community, realizing independence for both individuals and communities by carrying out productive activities. it aims to achieve the welfare of the people and not depend on others. In general, the economic behavior of traders, both in terms of merchandise sold, weighing equipment, usury and gharar, prices, business ethics of traders at the Maron traditional market, does not violate Islamic law, but in terms of cleanliness, it is still not given enough attention. The implications of this research are: 1) Local government officials are expected to be able to protect the existence of this market which is one of the sources of the community's economy, and continue to make updates to create shopping convenience for buyers in order to achieve an increase in traders' income. 2) Traders are expected to maintain existing Islamic values ​​and are encouraged to always maintain the cleanliness of their merchandise so that the goods sold are maintained Keywords: Traditional Markets, Potential, Community Economic Improvement
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia Christine S.T. Kansil; Christian Samuel Lodoe Haga
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5019

Abstract

Abstrak Rakyat adalah pemegang utama kedaulatan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, proses pemilihan umum atau pemilu memiliki peran penting dalam menjalankan demokrasi, sehingga rakyat patut memperhatikan dan memahami segala aspek tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka sempat menuai kritik dan anggapan bahwa sistem tersebut perlu diubah ke sistem proporsional tertutup. Namun, mengingat bahwa sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya, penerapan kembali sistem tersebut akan membawa negara Indonesia dan rakyatnya kepada kemunduran demokrasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa sistem proporsional tertutup di Indonesia dan menjelaskan beberapa alasan sistem proporsional tertutup bukanlah solusi dari masalah yang ditemukan dari penerapan sistem proporsional terbuka yang selama ini telah diterapkan. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup.   Abstract Citizens are the major sovereignty stakeholders in the democratic system in Indonesia. Thus, the general election process has a prominent role in carrying out democracy, hence the people should pay attention and understand all aspects of elections. One of them is the electoral system currently used by Indonesia, namely the open-list proportional representation system. The open-list proportional representation system had drawn criticism and assumptions saying the system needed to reform to a closed-list proportional representation system. However, the closed-list proportional representation system has been enforced in Indonesia, and the readoption of the system will lead the Indonesian state and its people to a democratic deterioration. The purpose of this article is to analyze the closed-list proportional representation system in Indonesia and explain several reasons why a closed-list proportional representation system is not a solution to the problems encountered throughout the implementation of an open-list proportional representation system. Keywords: democracy, election, open-list proportional representation system, closed-list proportional representation system
Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia Christine S.T. Kansil; Yohanes Jeriko Giovanni
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5020

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara yang menerapkan pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi demokrasi, maka pilar-pilar kedaulatan rakyat sudah seharusnya dijaga bersama baik bersama pemerintah maupun rakyat sendiri. Dalam menjaga kedaulatan rakyat selalu dikaitkan dengan sistem pemilihan umum. Pasalnya sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri selalu berbeda-beda dan terus dipermasalahkan. Indonesia masih belum mewujudkan kedaulatan rakyat yang mutlak pada sistem pemilihan umum sebagai sendi demokrasi.Pada garis besar, Indonesia pernah menerapkan sistem proposional daftar terbuka dan sistem proposional daftar tertutup. Antara kedua sistem ini menimbulkan suatu perdebatan, sistem manakah yang paling cocok dengan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu hangat bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mempertimbangkan untuk menerapkan kembali sistem proposional tertutup, hal ini menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Lantas apa yang menjadi kontroversial sistem proposional tertutup sampai dilakukan pertentangan dari delapan fraksi partai politik dan masyarakat. Seperti dalam sistem tersebut menimbulkan kekuasaan partai yang semakin oligarki, munculnya permasalahan politik-uang, dan bertentangan pula dengan Putusan MK yang terdahulu. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan melihat dari sisi yuridis serta juga mengkaji pada pendekatan ilmu lain untuk mencipatakan pandangan bangsa yang lebih luas. Kesimpulan yang bisa didapat, bahwa memang banyak kekurangan dari sistem proposional tertutup dan tetap menyarankan untuk memberlakukannya sistem proposional terbuka sebagaimana yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Proposional Tertutup. Abstract Indonesia as a country that implements Pancasila as the state ideology and upholds democracy, the pillars of people's sovereignty should be safeguarded together, both with the government and the people themselves. In maintaining people's sovereignty, it is always associated with the general election system. This is because the general election system in Indonesia itself is always different and continues to be questioned. Indonesia has yet to realize absolute people's sovereignty in the general election system as a democracy. In general, Indonesia has implemented an open list proportional system and a closed list proportional system. Between these two systems raises a debate, which system is most suitable for the Indonesian nation. With the hot issue that the Constitutional Court is again considering re-implementing a closed proportional system, this has raised opposition from various parties. Then what is controversial is the closed proportional system until the opposition is carried out by eight factions of political parties and society. Such a system has led to increasingly oligarchic party power, the emergence of money-politics problems, and also contradicts the previous Constitutional Court Decisions. This writing uses a socio-legal approach by looking at it from a juridical perspective and also examines other scientific approaches to create a broader view of the nation. The conclusion that can be obtained is that there are indeed many shortcomings of a closed proportional system and still suggest implementing an open proportional system as implemented in accordance with Indonesian Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Keywords: Democracy, People's Sovereignty, General Elections, Closed List Proportional System
Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 Christine S.T. Kansil; Louis Sebastian Anot Putra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5021

Abstract

Abstrak Artikel penelitian ini mengkaji sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka, beserta persoalan yang terkait. Studi ini menganalisis fitur, keuntungan, dan kelemahan dari kedua sistem tersebut dalam konteks proses pemilihan umum. Sistem representasi proporsional tertutup mewajibkan pemilih untuk memilih partai politik, sementara sistem terbuka memungkinkan pemilih memilih kandidat individual berdasarkan preferensi mereka. Artikel ini menyelidiki implikasi dari sistem-sistem tersebut terhadap pembentukan partai politik, konsentrasi kekuasaan dalam kepemimpinan partai, dan representasi keseluruhan dari beragam kepentingan dalam lembaga legislatif. Selain itu, artikel ini mendalami tantangan dan kontroversi seputar adopsi dan implementasi sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kelebihan, kelemahan, dan potensi perbaikan untuk setiap sistem, serta memberikan kontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai reformasi pemilihan umum dan tata kelola demokrasi. Kata Kunci: Partai politik, Proporsional terbuka, Proporsional Tertutup, Kepentingan   Abstract This research paper examines the closed and open proportional representation systems, along with their associated issues. The study analyzes the features, advantages, and drawbacks of both systems within the context of electoral processes. The closed proportional representation system mandates voters to select a political party, while the open system allows voters to choose individual candidates based on their preferences. The paper investigates the implications of these systems on the formation of political parties, the concentration of power within party leadership, and the overall representation of diverse interests in the legislative bodies. Furthermore, it delves into the challenges and controversies surrounding the adoption and implementation of closed and open proportional representation systems. The research aims to provide a comprehensive understanding of the strengths, weaknesses, and potential improvements for each system, contributing to the ongoing discourse on electoral reforms and democratic governance. Keywords: Politic parties, Open proportional , Closed proportional, Interest
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Profesi Hukum Mediator Dalam Rangka Membangun Integritas Yohanes Jeriko Giovanni; Rama Adi Saputra Sunadynatha; Selvin Matthew Chandra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5055

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk memperhatikan tetap terjaganya pakta intergritas dan nilai-nilai pancasila sebagai profesi hukum yaitu Mediator. Seorang mediator sudah seharusnya dilindungi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dirinya, karena berdampak pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala kajian yuridis dengan juga meninjau dari kajian sosial. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internasilasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator dapat dilihat melalui sikap mediator yang sesuai dengan pedoman yang diatur didalam Perma No. 1 Tahun 2016. Nilai pancasila terutama Sila ke-4 yang mengamanatkan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tentu akan digapai melalui proses mediasi yang baik. Kata Kunci: Nilai Pancasila, Integritas
Pengaruh Lokasi, Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Minat Beli Mixue Ice Cream pada Gerai Mixue Pasar Bersih Jababeka Ali Akbar Maulana Raja Sanjani; Kuwat Riyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5062

Abstract

Abstrak Indikator niat beli pada perilaku konsumen melihat seberapa besar kemungkinan responden untuk menindaklanjuti niat mereka untuk melakukan pembelian sebelum benar-benar melakukan pembelian. Karena pembeli modern lebih cerdas, lebih cerdas, dan lebih pilih-pilih daripada di masa lalu, dan mereka tidak akan berkompromi dengan kualitas hanya untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Mencari tahu bagaimana faktor-faktor seperti kedekatan, fitur produk, biaya, dan diskon mempengaruhi pembelian menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mensurvei 100 pelanggan yang baru saja membeli es krim Mixue di gerai Jababeka Clean Market. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dan diolah menggunakan Google Sheets dan perangkat lunak pengolah data SmartPLS 3.0. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa niat konsumen untuk membeli es krim mixue dari mixue shop di clean market Jababeka tidak dipengaruhi oleh kualitas mixue itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lokasi, harga, dan promosi mixue shop tersebut. hidangan penutup dingin. Di outlet mixue pasar bersih jababeka. Kata Kunci: Lokasi, Kualitas Produk, Harga. Promosi dan Minat Beli.
Pengaruh Model Pembelajaran Debat Pada Mata Pelajaran PPKn Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Studi Eksperimen Pada Siswa Kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang) Dyan Ayu Lestari; Wika Hardika Legiani; Reza Mauldy Raharja
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5063

Abstract

Abstrak Model pembelajaran debat adalah sebuah metode dalam proses pembelajaran bagi guru PPKn di SMAN 16 Kabupaten Tangerang untuk menghindari minimnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Berdasarkan studi terdahulu pada wawancara dengan guru PPKn di SMAN 16 Kabupaten Tangerang, dijumpai siswa yang tingkat kecerdasan emosionalnya masih kurang dalam proses pembelajaran debat. Maka dari itu siswa yang memiliki kondisi emosional yang stabil dan suasana hati yang positif dalam memotivasi diri dan mengelola emosi merupakan komponen dalam kecerdasan emosional yang akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, dengan desain nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang, Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik purposive sampling dan kelas yang dijadikan sampel pada penelitian ini ialah kelas XII MIA 2 (kelas eksperimen) dan kelas XII IIS 3 (kelas kontrol). Hasil uji hipotesis penelitian berdasarkan uji Mann-Whitney diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney menunjukkan model pembelajaran debat terhadap kecerdasan emosional berpengaruh pada kelas kontrol yang dibuktikan dengan terkontrolnya emosi diri pada siswa ketika melaksanakan model pembelajaran debat. Kemudian diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,135 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat pengaruh model pembelajaran debat terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas XII SMAN 16 Kabupaten Tangerang. Kata Kunci: Model Pembelajaran Debat, Kecerdasan Emosional, Kemampuan Berfikir Kritis Abstract The debate learning model is a method in the learning process for Civics teachers at SMAN 16 Tangerang Regency to avoid a lack of social interaction in learning. Based on previous studies, in interviews with PPKn teachers at SMAN 16 Tangerang Regency, students were still found to have low or unstable levels of emotional intelligence in the debate learning process. Therefore students who have stable emotional conditions and positive moods in motivating themselves and managing emotions are components of emotional intelligence that will affect students' critical thinking skills. This research is a quasi-experimental study, with a nonequivalent control group design. The population in this study were all class XII students of SMAN 16 Tangerang Regency. The sampling technique used was purposive sampling technique and the classes sampled in this study were class XII MIA 2 (experimental class) and class XII IIS 3 (control class). The results of the research hypothesis test based on the Mann-Whitney test show that the Asymp.Sig. (2-tailed) of 0.001 <0.05. So, it can be concluded that the results of the Mann-Whitney test show that the debate learning model has an effect on the control class as evidenced by the self-control of students' emotions when implementing the debate learning model. Then it is known that the Asymp.Sig. (2-tailed) of 0.135 > 0.05. So it can be concluded that the results of the Mann-Whitney test showed that there was no effect of the debate learning model on critical thinking skills in class XII students of SMAN 16 Tangerang Regency. Keyword : Debate Learning Model, Emotional Intelligence, Critical Thingking Ability
Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah Christine S.T. Kansil; Rama Adi Saputra Sundaynatha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5066

Abstract

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2019 berkaitan dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi independensi KPK sehingga menjadi perbincangan yang cukup mencolok bagi ahli hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Independen
Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata A.A Sg Tyana Candra Dewi Permadi; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5089

Abstract

Abstrak Banyaknya perubahan nama pada seseorang yang menimbulkan dampak suatu sistem administrasi, patut menjadi perhatian pemerintah. Perihal tersebut yang jadi perkara dalam penelitian ini yaitu pengaturan terhadap perubahan nama pada seorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seorang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagaitelah dilahirakan dimana, bilamana juga kepentingan sianak menghendakinya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ini tidak pernah ada. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang. Kata Kunci: Perubahan Nama; Anak; Identitas Abstract The number of changes in a person's name that have an impact on the preparation of an administrative system should be of concern to the government. The matter that becomes the case in this research is the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country which by law is obliged to provide legal protection and certainty to its citizens, one of the legal protections provided by the government is the protection of children. Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. Humans born in this world carry rights to themselves, this is regulated in Article 2 of the Civil Code which states that "a child in the womb of a woman , is considered as having been born where, whenever the child's interests desire it and dies during his birth, it is assumed that this has never existed. The purpose of this study is to analyze the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name. Keywords: Change of name; Child; Identity

Page 305 of 322 | Total Record : 3213

 303   304   305   306   307 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue